Posts made by Alih Bangun Wicaksono

Nama : Alih Bangun Wicaksono
NPM : 2215061016
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika

Analisis Jurnal
Pendidikan kewarganegaraan dan bela negara memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan mempertahankan ketahanan nasional suatu negara. Berikut adalah beberapa analisis mengenai pentingnya kedua aspek ini:

1. Pemahaman Nilai-nilai Kewarganegaraan: Pendidikan kewarganegaraan membantu masyarakat untuk memahami nilai-nilai, prinsip, dan hak-hak kewarganegaraan yang menjadi dasar demokrasi dan sistem pemerintahan negara. Melalui pendidikan ini, individu dapat mengembangkan rasa memiliki terhadap negara, serta memahami tanggung jawab dan hak-hak mereka sebagai warga negara.

2. Kesadaran akan Identitas Nasional: Pendidikan kewarganegaraan membantu dalam membangun kesadaran dan penghormatan terhadap identitas nasional, termasuk bahasa, budaya, tradisi, dan sejarah suatu negara. Hal ini penting untuk memperkuat ikatan sosial dan memperkukuh persatuan dalam kerangka keberagaman yang ada di masyarakat.

3. Pembentukan Warga Negara yang Bertanggung Jawab: Pendidikan kewarganegaraan dan bela negara berperan penting dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan berperilaku baik. Melalui pembelajaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, individu diajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, menjaga persatuan, serta berkontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan negara.

4. Keberlanjutan Ketahanan Nasional: Pendidikan kewarganegaraan dan bela negara memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan ketahanan nasional. Dengan memperkuat rasa cinta tanah air dan semangat bela negara, individu akan lebih siap dan mampu melindungi negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar.

5. Kesadaran akan Keamanan dan Pertahanan: Melalui pendidikan bela negara, individu diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai keamanan dan pertahanan nasional. Mereka diajarkan tentang pentingnya menjaga kedaulatan, integritas wilayah, serta melibatkan diri dalam upaya pertahanan negara, baik melalui keikutsertaan dalam sistem pertahanan sipil, reservis militer, atau dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat.

Pendidikan kewarganegaraan dan bela negara merupakan upaya yang penting dalam membangun kesadaran, pemahaman, dan keterlibatan warga negara dalam pembangunan dan pertahanan negara. Dengan pemahaman yang kuat tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara, individu akan mampu berperan aktif dalam membangun negara yang kuat, stabil, dan sejahtera.
Nama : Alih Bangun Wicaksono
NPM : 2215061016
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika

Ketahanan nasional suatu negara merujuk pada kemampuan negara tersebut untuk melindungi kepentingan nasionalnya dari ancaman dan tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pertahanan militer, keamanan dalam negeri, stabilitas politik, ekonomi yang kuat, perlindungan lingkungan, kebijakan luar negeri yang efektif, serta kesejahteraan sosial.

Ketahanan nasional mencakup beberapa dimensi penting, antara lain:

1. Pertahanan Militer: Kemampuan negara untuk melindungi wilayahnya dari ancaman militer dan menghadapi potensi konflik bersenjata.

2. Keamanan dalam Negeri: Upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam negeri, termasuk melawan ancaman terorisme, kejahatan terorganisir, peredaran narkoba, dan gangguan keamanan lainnya.

3. Stabilitas Politik: Memastikan adanya pemerintahan yang stabil, penuh legitimasi, dan mampu menjaga konsensus dan stabilitas politik dalam negeri.

4. Kesejahteraan Ekonomi: Mencakup pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memastikan keberlanjutan keuangan negara.

5. Perlindungan Lingkungan: Memperhatikan keberlanjutan lingkungan, konservasi sumber daya alam, pengelolaan bencana alam, dan mitigasi perubahan iklim.

6. Kebijakan Luar Negeri: Membangun hubungan internasional yang kuat, mempromosikan kepentingan nasional, menjaga kedaulatan, dan melibatkan diri dalam kerja sama regional maupun global.

7. Kesejahteraan Sosial: Memastikan keadilan sosial, pemenuhan hak asasi manusia, pengentasan kemiskinan, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, serta memperhatikan kesetaraan gender dan inklusi sosial.

Ketahanan nasional merupakan prinsip penting dalam menjaga keberlanjutan dan keutuhan suatu negara. Setiap negara memiliki konteks, tantangan, dan prioritas yang berbeda dalam membangun dan mempertahankan ketahanan nasional mereka.
Nama : Alih Bangun Wicaksono
NPM : 2215061016
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika

A. Artikel tersebut membahas kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Isinya mencerminkan adanya kekurangan dalam penegakan HAM di negara tersebut, seperti kurangnya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi gender, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu, serta pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua.

Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat ditemukan adalah adanya langkah-langkah reformasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk memperbaiki perlindungan HAM, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Contohnya adalah upaya meratifikasi perjanjian HAM internasional dan komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, adanya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang berperan dalam mengawasi kekuasaan negara dan memperjuangkan HAM juga menjadi harapan di masa depan.

B. Prinsip demokrasi di Indonesia, yang juga mencakup nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat, adalah suatu pendekatan yang menekankan kesatuan dalam keragaman. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman suku, agama, dan budaya memiliki prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya "Berbeda-beda tetapi tetap satu". Hal ini menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan membangun persatuan di tengah keragaman.

Pendapat saya tentang prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa prinsip ini mencerminkan kesatuan dalam keragaman agama dan keyakinan di Indonesia. Dalam konteks ini, prinsip tersebut mengajarkan pentingnya menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan masyarakat serta mempromosikan toleransi dan dialog antaragama. Meskipun demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai agama, penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia tetap dijunjung tinggi dan dihormati bagi semua warga negara tanpa memandang agama atau keyakinan mereka.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini merupakan pertanyaan yang kompleks dan tergantung pada perspektif masing-masing individu. Namun, dalam menjawab apakah praktik demokrasi Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai-nilai hak asasi manusia, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi dan pelaksanaannya.

Praktik demokrasi yang baik harus mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, perlindungan terhadap minoritas, serta prinsip-prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Selain itu, demokrasi yang baik harus mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat.

D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sikap kritis. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen memiliki tanggung jawab untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang mereka wakili.

Ketika anggota parlemen mengabaikan kepentingan nyata masyarakat dan lebih fokus pada agenda politik pribadi atau kelompok, itu melanggar prinsip dasar demokrasi yang seharusnya berpihak kepada rakyat. Sikap ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan menghambat perkembangan demokrasi yang sehat.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan menggunakan kekuatan mereka untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dengan tujuan yang tidak jelas adalah sesuatu yang perlu diperhatikan dalam konteks demokrasi dewasa saat ini. Hal ini berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi opini publik.

Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia dan kebebasan individu harus dihormati dan dilindungi. Kekuasaan kharismatik yang mengeksploitasi rasa keterikatan emosional dan tradisi dapat melanggar hak asasi manusia, menghambat kebebasan berpendapat, dan mempersempit ruang demokrasi.

Penting untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan harus bertanggung jawab dan akuntabel terhadap rakyat serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, termasuk hak asasi manusia, kesetaraan, dan keadilan.