Kiriman dibuat oleh Laurentius Nicholas Christmarines Christmarines

Nama: Laurentius Nicholas Christmarines
NPM: 2215061059
Kelas: PSTI C
Prodi: Teknik Informatika

Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa.
Macam-macam teori Geopolitik:
1. Teori Geopolitik Frederich Ratzel
2. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen
3. Teori Geopolitik Karl Haushofer
4. Teori Geopolitik Halford Mackinder
5. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan
6. Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, dan JFC Fuller

Konsep Geopolitik Indonesia
Teori geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia.

Teori geopolitik diperkenalkan pertama kali oleh Ir.Soekarno pada sidah BPUPKI 1 Juni 1945. Prinsip geopolitik di Indonesia tidak mementingkan dalam hal wilayah, tetapi lebih kepada membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah. Wawasan nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia. Hakikat dari Wawasan nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.

Cara Pandang Bangsa Indonesia:
A. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik
B. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi
C. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya
D. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan

Konsep NKRI dicantumkan dalam Pasal 1 ayat 1 UUD Negara RI 1945. Sebagai Negara kesatuan Republik Indonesia, Kesatuan wilayah Indonesia mencakup:
1. Kesatuan Politik
2. Kesatuan Hukum
3. Kesatuan Sosial-Budaya
4. Kesatuan Pertahanan dan Keamanan

Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan puau yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta diantara Benua Asia dan Australia.
NAMA : LAURENTIUS NICHOLAS CHRISTMARINES
NPM : 2215061059
KELAS: TI C
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

Hukum menjadi lembaga penting dalam mengatur tata negara dan masyarakat dalam kehidupan modern yang semakin kompleks. Struktur hukum baru dibutuhkan untuk menjadi sandaran dalam kehidupan modern dan hukum modern menjadi pranata sosial politik yang dicari di tengah-tengah dunia. Di Indonesia, negara hukum menjadi penting karena keinginan untuk mengarahkan dukungan timur dan teknologi dalam kehidupan, sehingga tercipta negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat membahagiakan rakyatnya.

Negara modern dan masyarakat yang kompleks membutuhkan lembaga hukum sebagai pengatur. Di Indonesia, negara hukum menjadi penting untuk mengarahkan dukungan timur dan teknologi dalam kehidupan agar tercipta negara hukum yang mampu membahagiakan rakyatnya. Namun, jika cara berhukum keliru, dapat menimbulkan malapetaka seperti korupsi dan dimainkan oleh jasa pengacara. Reformasi yang dilakukan sejak tahun 1998 membuka koridor-koridor baru dalam pengelolaan negara dengan slogan reformasi antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi. Pembangunan masyarakat madani atau sipil membuka koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan lepas dari sorotan dan kontrol masyarakat, dan memunculkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.
NAMA : LAURENTIUS NICHOLAS CHRISTMARINES
NPM: 221561059
KELAS: TI C
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

Analisis Jurnal:
Isu penegakan hukum di Indonesia adalah masalah serius yang telah menjadi perhatian utama pemerintah Jokowi. Presiden telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk memprioritaskan penegakan hukum dan membentuk lembaga-lembaga hukum untuk memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Namun, reformasi hukum yang diharapkan oleh masyarakat belum sepenuhnya tercapai, terbukti dengan tingginya angka kriminalitas, narkoba, korupsi, dan permasalahan hukum lainnya.

Salah satu penyebabnya adalah karakter masyarakat, terutama aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah dan tidak jujur dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, proses penegakan hukum juga sering dipertanyakan oleh pencari keadilan. Pemerintah perlu membenahi hal ini agar kewibawaan negara di mata rakyat dapat meningkat dan negara dapat memenuhi tugasnya dalam menjamin dan melindungi hak-hak warga negara.
Nama : Laurentius Nicholas Christmarines
NPM : 2215061059
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika

Demokrasi membutuhkan kontrol dari masyarakat untuk menjaga pemerintahan agar tidak otoriter. Masyarakat harus ikut mengawasi jalannya hukum dan penegakan hukum agar dapat menghadapi tantangan yang sama. Supremasi hukum adalah prinsip hukum yang mengindikasikan bahwa hukum adalah raja atau memiliki kedaulatan yang tertinggi dalam sebuah negara.

Kedudukan hukum menjadi yang teratas dan tidak dapat ditundukkan oleh kekuasaan apapun. Untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berkeadilan dan demokratis, penting bagi Indonesia untuk menegakkan prinsip supremasi hukum secara konsisten dan adil. Hal ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat keamanan, lembaga peradilan, dan masyarakat sipil.