Nama : Sabrina Nadya Judith
Npm : 2216031048
Kelas : Reguler B
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi

Geopolitik Indonesia
A. Pengertian Geopolitik
Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa.

B. Macam-macam Teori Geopolitik
1. Teori Geopolitik Frederich Ratzel
2. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen
3. Teori Geopolitik Karl Haushofer
4. Teori Geopolitik Halford Mackinder
5. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan
6. Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC
Fuller

C. Konsep Geopolitik Indonesia
Teori geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. Teori Geopolitik diperkenalkan pertama kali oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945.
Cara Pandang Bangsa:
1. Perwujudan kepulauan; Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya
2. Perwujudan kepulauan; Nusantara sebagai suatu kesatuan politik
3. Perwujudan kepulauan; Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi
4. Perwujudan kepulauan; Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan

Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak diantara samudera pasifik dan samudera hindia serta diantara benua Asia dan benua Australia. Sesuai dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD NRI 1945 yang isinya adalah Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik. Selanjutnya, negara Indonesia memiliki beberapa keunggulan sebagai negara diantaranya sebagai berikut:
- Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya
- Letak wilayah yang strategis

Nama : Sabrina Nadya Judith
Npm : 2216031048
Kelas : Reguler B

Nama : Sabrina Nadya Judith
Npm : 2216031048
Kelas : Reguler B

Sabrina Nadya Judith_2216031048_Reguler B

PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMERINTAH
Majalah yang disusun oleh M. Husein Marupey ini diberi judul Penegakan Hukum dan Keamanan Negara.
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat penting dan memerlukan perhatian saat ini. Berkaitan dengan penuntutan pidana, berbagai bidang politik di bidang hukum menjadi latar depan. Cakupan penegakan hukum memang sangat luas, karena mencakup persoalan-persoalan yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi mereka yang terlibat dalam penegakan hukum.
Berbicara lantang menjadi akrab dengan karakter Ahok dalam kepemimpinannya. Tindakan Ahok pun menuai reaksi positif dan negatif. Sehingga gaya kepemimpinan Ahok memiliki sisi baik dan buruk di masyarakat.

Selama menjabat sebagai wakil gubernur, ia juga mendapat reaksi keras dari FPI, menolak Ahok karena non-muslim, keturunan Tionghoa, sombong dan sering menggunakan bahasa kasar. Bareskrim Polri kemudian menetapkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka kasus dugaan penistaan ​​agama. Keputusan itu murni berdasarkan pertimbangan hukum, bukan tekanan publik. Pada tanggal 4 November 2016, Polri mengadakan demonstrasi damai yang diduga Ahok sebagai pelaku penodaan agama dalam sidang terbuka terbatas yang dihadiri oleh semua pihak dan disaksikan oleh pihak independen untuk menjamin imparsialitas dan menjaga transparansi tanpa campur tangan siapapun.

Sabrina Nadya Judith_ 2216031048_Reguler B

Hukum muncul dalam berbagai variannya sebagai lembaga yang bertugas mengatur dan mengurus negara dan masyarakat. Jika kehidupan masyarakat sederhana ditentukan oleh hukum alam sederhana selama berabad-abad, negara yang kompleks dan masyarakat modern tidak dapat lagi tunduk pada kebiasaan atau hukum interaksional. Hukum, seperti hukum modern, telah menjadi tatanan yang disengaja. Kehidupan modern dan kemajuannya membutuhkan tatanan hukum baru yang dapat dipercaya. Hukum modern menjadi peran sosial yang penting dan dibutuhkan di tengah dunia yang semakin kompleks dan kehidupan modern.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang menghendaki dukungan ilmu pengetahuan dan teknis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menciptakan aturan hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman untuk membuat orang bahagia. Jika tidak, Indonesia bisa menjadi insiden tersendiri bagi para koruptor yang bisa meminta jasa pengacara untuk menegakkan hukum di Indonesia. Jenis hukuman yang salah memang bisa berdampak buruk, hal ini bisa disebabkan karena penafsiran undang-undang atau susunan kalimat seperti yang tertulis. Reformasi yang dilaksanakan sejak tahun 1998 telah membuka babak baru dalam administrasi hukum Indonesia. Di antara kata reformasi adalah demokratisasi, jadi peralihan ke administrasi politik yang lebih demokratis, dan desentralisasi, jadi penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah otonom berdasarkan asas otonomi.