Posts made by Aloysius Andre Nathanael Hasudungan Manullang

PSTI A dan B Tahun 2023 -> FORUM JAWABAN POST TEST

by Aloysius Andre Nathanael Hasudungan Manullang -
Nama : Aloysius Andre Nathanael Hasudungan Manullang
NPM : 2255061023
Kelas : PSTI B

Analisis Video Post Test
Undang-undang dasar merupakan dokumen penting dalam sebuah negara yang mengatur tata cara berpemerintahan dan hak-hak rakyat. Di Indonesia sendiri, telah ada beberapa undang-undang dasar yang disahkan sejak kemerdekaan. Perlu dipahami bahwa undang-undang dasar pertama yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 hanya berlaku pada masa awal kemerdekaan, sementara pada masa Republik kedua, konstitusi disusun dalam bentuk kitab-kitab dan dinamakan sebagai undang-undang dasar setelah Pemilu 1955-1956.

Namun, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang tidak terpisahkan dari Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi. Hal ini mengubah peran undang-undang dasar yang sebelumnya hanya berlaku pada masa awal kemerdekaan, menjadi dokumen yang kembali diberlakukan pada tahun 1959.

Perbedaan yang signifikan antara undang-undang dasar yang disahkan pada tanggal 18 Agustus dan 5 Juli 1959 adalah terletak pada tahun berlakunya dan juga isi dokumen itu sendiri. Undang-undang dasar yang disahkan pada tanggal 18 Agustus hanya berlaku pada masa awal kemerdekaan, sementara undang-undang dasar yang diberlakukan kembali pada tahun 1959 menjadi dokumen penting dalam mengatur tata cara berpemerintahan di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, undang-undang dasar Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dan reformasi. Namun, sebagai negara yang berdasarkan hukum, undang-undang dasar tetap menjadi dokumen penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang undang-undang dasar sangatlah penting bagi setiap warga negara Indonesia.

PSTI A dan B Tahun 2023 -> PRETEST

by Aloysius Andre Nathanael Hasudungan Manullang -
Nama : Aloysius Andre Nathanael Hasudungan Manullang
NPM : 2255061023
Kelas : PSTI B


1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut? Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!
Menurut saya, hal positif yang didapat dari artikel tersebut yaitu kita sebagai warganegara harus menjunjung tinggi penerapan Hak Asasi Manusia. Percuma saja bila kita ingin melakukan hal yang bersifat untuk kebaikan, tetapi tidak memperhatikan penggunaan/penerapan HAM dalam melakukan hal tersebut, karena dapat merugikan pihak atau negara lain. Berdasarkan artikel tersebut, terdapat hal yang melanggar konstitusi, yaitu kecenderungan aparat sipil dan keamanan dalam menindak pelanggar PSBB dinilai telah keluar dari nilai HAM.


2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka tidak ada aturan dasar yang jelas dan setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah akan sangat bergantung pada keinginan penguasa atau elit yang berkuasa. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan rakyat dalam menuntut hak-hak mereka. Konstitusi sangat efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena ia menetapkan aturan-aturan dasar yang membatasi kekuasaan pemerintah, menjaga hak-hak individu dan masyarakat, serta memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintah bekerja sesuai dengan kehendak rakyat dan prinsip-prinsip demokrasi. Konstitusi juga memberikan landasan yang jelas bagi sistem hukum dan mengatur cara pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah.Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?


3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?
Beberapa tantangan kehidupan bernegara saat ini yang perlu diantisipasi di antaranya adalah:
  • Krisis kesehatan global, seperti pandemi COVID-19, yang membutuhkan koordinasi dan kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.- Perubahan iklim global, yang memerlukan kebijakan yang efektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengadaptasi perubahan lingkungan yang sudah terjadi.
  • Krisis ekonomi global, yang dapat mempengaruhi stabilitas politik dan sosial di negara-negara yang terkena dampaknya.
  • Konflik dan kekerasan, baik di dalam negeri maupun di antara negara, yang dapat mempengaruhi keamanan dan stabilitas nasional.
  • Krisis ekonomi global, yang dapat mempengaruhi stabilitas politik dan sosial di negara-negara yang terkena dampaknya.
  • Konflik dan kekerasan, baik di dalam negeri maupun di antara negara, yang dapat mempengaruhi keamanan dan stabilitas nasional.
Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut, namun perlu diingat bahwa UUD hanya merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, efektivitas UUD dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi bergantung pada implementasi dan penegakan hukum yang baik.


4. Bagaimakah menurut pendapatmu sebagai warganegara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu di perbaiki, jelaskan!
Konsep bernegara warganegara dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan adalah prinsip yang sangat penting dalam membangun sebuah negara yang kuat dan maju. Persatuan dan kesatuan merupakan pondasi utama dari sebuah negara yang harmonis dan berdaulat, serta menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai kemajuan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam upaya menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan di negara kita, antara lain:
  • Mengatasi isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang masih menjadi masalah di Indonesia. Dalam mengatasi isu SARA, pemerintah harus berperan aktif dalam meredam konflik dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan bijak dan adil.
  • Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pendidikan dan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan dan menjunjung tinggi toleransi serta kebhinekaan.
  • Mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antar daerah di Indonesia. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang terlalu besar dapat memicu konflik dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
  • Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi, sehingga kepentingan bersama dapat diwakili dan dijalankan dengan adil dan benar.