NAMA: Fachrul rozie kamil
NPM : 2216041134
Reguler D
NPM : 2216041134
Reguler D
Posts made by Fachrul rozie kamil
Mohon maaf bu ini file yang terbaru, Terimakasih.
Assalamualaikum bu, Izin mengumpulkan tugas dalam bentuk file ( pdf )
NAMA : Fachrul rozie kamil
NPM : 2216041134
Terima kasih.
HAN REG.D 2023 -> Diskusi HAN -> Diskusi HAN -> Re: Diskusi HAN
by Fachrul rozie kamil -
NAMA : FACHRUL ROZIE KAMIL
NPM : 2216041134
Dalam perspektif hukum administrasi negara, artikel yang disampaikan oleh Dedy Hermawan mengangkat beberapa aspek yang relevan. Berikut adalah komentar dari perspektif hukum administrasi negara terhadap poin-poin yang disampaikan:
1.Faktor Individu vs. Partai Politik, Dalam hukum administrasi negara, pemilihan kepala daerah sering kali melibatkan peran partai politik sebagai pengusung calon. Namun, penting untuk diingat bahwa faktor individu seperti kinerja dan popularitas juga memiliki pengaruh signifikan. Hukum administrasi negara mengakui bahwa calon yang memiliki kualifikasi, rekam jejak yang baik, dan popularitas yang tinggi dapat mempengaruhi keputusan pemilih.
2.Kepemimpinan dan Elektabilita, Hukum administrasi negara tidak memandang popularitas atau elektabilitas seseorang secara mutlak bergantung pada posisi partai politik yang dipegang. Kemampuan seorang pemimpin dalam memperoleh dukungan publik dan meraih elektabilitas tinggi dapat dipengaruhi oleh kinerja individu, kebijakan yang diterapkan, integritas, dan faktor-faktor lainnya yang diakui oleh masyarakat.
3. Survei dan Pengukuran Elektabilitas, Artikel tersebut mengangkat pentingnya data dan survei politik dalam mengukur elektabilitas calon. Dalam hukum administrasi negara, penggunaan data survei merupakan alat yang berguna untuk memperoleh informasi tentang preferensi pemilih. Penggunaan data survei dapat membantu calon dan partai politik dalam merumuskan strategi kampanye dan mengambil keputusan yang lebih terukur.
4.Kepuasan Masyarakat dan Kinerja Petahana:,Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja petahana menjadi faktor penting dalam menentukan elektabilitasnya. Dalam hukum administrasi negara, pelayanan publik yang baik dan kinerja yang memuaskan dapat memberikan keuntungan bagi petahana dalam pemilihan. Namun, kepuasan masyarakat tidak dapat diukur hanya berdasarkan satu parameter, dan penilaian yang komprehensif perlu dilakukan.
5. Modal Logistik dan Kebebasan dari Money Politik, Dalam komentar terakhir, Dedy Hermawan berharap Pilwakot 2024 akan menjadi adu gagasan yang bebas dari praktik money politik. Dalam konteks hukum administrasi negara, penting untuk memastikan bahwa pemilihan kepala daerah berjalan secara adil dan transparan. Money politik harus dihindari, dan proses pemilihan harus memberikan kesempatan yang setara bagi semua kandidat dengan mempertimbangkan ide dan gagasan yang mereka miliki, bukan hanya berdasarkan modal logistik yang dimiliki.
NPM : 2216041134
Dalam perspektif hukum administrasi negara, artikel yang disampaikan oleh Dedy Hermawan mengangkat beberapa aspek yang relevan. Berikut adalah komentar dari perspektif hukum administrasi negara terhadap poin-poin yang disampaikan:
1.Faktor Individu vs. Partai Politik, Dalam hukum administrasi negara, pemilihan kepala daerah sering kali melibatkan peran partai politik sebagai pengusung calon. Namun, penting untuk diingat bahwa faktor individu seperti kinerja dan popularitas juga memiliki pengaruh signifikan. Hukum administrasi negara mengakui bahwa calon yang memiliki kualifikasi, rekam jejak yang baik, dan popularitas yang tinggi dapat mempengaruhi keputusan pemilih.
2.Kepemimpinan dan Elektabilita, Hukum administrasi negara tidak memandang popularitas atau elektabilitas seseorang secara mutlak bergantung pada posisi partai politik yang dipegang. Kemampuan seorang pemimpin dalam memperoleh dukungan publik dan meraih elektabilitas tinggi dapat dipengaruhi oleh kinerja individu, kebijakan yang diterapkan, integritas, dan faktor-faktor lainnya yang diakui oleh masyarakat.
3. Survei dan Pengukuran Elektabilitas, Artikel tersebut mengangkat pentingnya data dan survei politik dalam mengukur elektabilitas calon. Dalam hukum administrasi negara, penggunaan data survei merupakan alat yang berguna untuk memperoleh informasi tentang preferensi pemilih. Penggunaan data survei dapat membantu calon dan partai politik dalam merumuskan strategi kampanye dan mengambil keputusan yang lebih terukur.
4.Kepuasan Masyarakat dan Kinerja Petahana:,Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja petahana menjadi faktor penting dalam menentukan elektabilitasnya. Dalam hukum administrasi negara, pelayanan publik yang baik dan kinerja yang memuaskan dapat memberikan keuntungan bagi petahana dalam pemilihan. Namun, kepuasan masyarakat tidak dapat diukur hanya berdasarkan satu parameter, dan penilaian yang komprehensif perlu dilakukan.
5. Modal Logistik dan Kebebasan dari Money Politik, Dalam komentar terakhir, Dedy Hermawan berharap Pilwakot 2024 akan menjadi adu gagasan yang bebas dari praktik money politik. Dalam konteks hukum administrasi negara, penting untuk memastikan bahwa pemilihan kepala daerah berjalan secara adil dan transparan. Money politik harus dihindari, dan proses pemilihan harus memberikan kesempatan yang setara bagi semua kandidat dengan mempertimbangkan ide dan gagasan yang mereka miliki, bukan hanya berdasarkan modal logistik yang dimiliki.
NAMA : FACHRUL ROZIE KAMIL
NPM : 2216041134
Menurut saya, pernyataan gubernur lampung meminta wartawan menghapus berita viral di sosmed adalah perbuatan yang keliru dan menentang kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia apalagi wartawan memiliki wewenang dan tugas menyebarkan berita kepada masyarakat luas. Disisi lain, tindakan ini dapat menimbulkan asumsi negatif kepada gubernur lampung dengan tindakan meminta menghapus berita viral tersebut artinya gubernur lampung secara tidak langsung mengakui kesalahan dan kebobrokan pekerjaannya di masa jabatannya sekarang.
NPM : 2216041134
Menurut saya, pernyataan gubernur lampung meminta wartawan menghapus berita viral di sosmed adalah perbuatan yang keliru dan menentang kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia apalagi wartawan memiliki wewenang dan tugas menyebarkan berita kepada masyarakat luas. Disisi lain, tindakan ini dapat menimbulkan asumsi negatif kepada gubernur lampung dengan tindakan meminta menghapus berita viral tersebut artinya gubernur lampung secara tidak langsung mengakui kesalahan dan kebobrokan pekerjaannya di masa jabatannya sekarang.