Nama : Ahmad Aqil Al Falah
NPM : 2255061018
Kelas : PSTI A


ANALISIS VIDEO PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI: HAKEKAT DAN PENTINGNYA PKN

Materi yang telah disampaikan pada video diatas merupakan materi yang berisi hakekat dan pentingnya PKN di Perguruan Tinggi. Pada video tersebut juga sudah di rangkum dan telah dibuatkan poin poin penting dari hakekat dan pentingnya PKN di Perguruan Tinggi. Pertama mari kita bahas mengenai apa itu PKN, PKN atau pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha sadar menyiapkan peserta didik agar cinta, setia, berani berkorban membela bangsa negara. Selain itu, melatih peserta didik agar dapat berfikir dengan kritis, analitis demokratis, berdasarkan Pancasila.

Lalu darimanakah landasan ideal dan landasan hukum pendidikan kewarganegaraan ?. Landasan ideal nya adalah Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara serta ideologi negara, lalu landasan hukum Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pembukaan UUD 1945.
Secara historis jauh sebelum Indonesia merdeka, Pendidikan Kewarganegaraan sudah ada dan sudah dimulai di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan secara sosiologis masyarakat memerlukan Pendidikan Kewarganegaraan untk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara – bangsa.

Dinamika, Esensi, dan Urgensi PKN, dimana Pendidikan Kewarganegaraan sangat dibutuhkan untuk membantu serta mendorong warga negara Indonesia agar dapat memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara – bangsa. Karena masa depan PKN itu sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi dari negara dan bangsa Indonesia

Nama : Ahmad Aqil Al Falah

NPM : 2255061018

Kelas : PSTI A

 

 

ANALISIS JURNAL

 

 

Pada jurnal diatas telah menjabarkan berbagai macam pengertian tentang apa itu Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), salah satunya adalah Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak dan hak hak istimewa warganegara. Pengertian tersebut dikemukakan oleh Edmonson. Pengertian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan cabang dari ilmu politik.

Pendidikan Kewarganegaraan tidak luput dari realita bangsa Indonesia yang masih baru dalam demokrasi. Tidak hanya sebatas Pendidikan Kewarganegaraan yang pada umumnya diketahui sebagai Pendidikan Demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai dimensi dan orientasi pemberdayaan warga negara melalui keterlibatan dosen dan mahasiswanya juga dalam praktik berdemokrasi. Pendidikan Kewarganegaraan juga bertujuan untuk membangun karakter bangsa Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan juga bisa dijadikan sebagai wadah pertemuan bermacam nilai serta prinsip yang berasal dari luar dan khazanah pemikiran dan nilai – nilai Indonesia, yang telah diorientasikan untuk melahirkan sebuah sintesis kreatif yang dibutuhkan oleh Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi baru yang bersendikan pada Pancasila. Mengutip dari pemikiran Ahmad Syafi’I Maarif, demokrasi bukanlah suatu pola pikir, atau perilaku politik yang dapat dibangun sekali jadi, demokrasi adalah proses dimana masyarakat dan negara berperan didalam membangun kultur dan sistem kehidupan yang dapat menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan baik itu secara sosial, ekonomi, maupun politik.

 

NAMA : Ahmad Aqil Al Falah

NPM : 2255061018

KELAS : PSTI A

NAMA : Ahmad Aqil Al Falah

NPM : 2255061018

KELAS : PSTI A

Analisis Jurnal

Nama : Ahmad Aqil Al Falah
NPM : 2255061018
PSTI A


PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT ILMU DAN IMPLIKASI TERHADAP PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI


Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terbentuk melalui proses akulturasi budaya nusantara selama satu abad. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila menjadi pedoman atau landasan bagi bangsa Indonesia untuk melihat realitas alam semesta, manusia, masyarakat, berbangsa dan bernegara, makna hidup, dan landasan bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi persoalan hidup dan dalam kehidupan untuk dipecahkan. Pancasila sebagai filsafat ilmu merupakan dasar pemikiran dan kesadaran. Berlawanan dengan pemikiran tersebut, pengembangan ilmu pengetahuan yang dilandasi nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, dan damai.
Pancasila sebagai filsafat ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah kehidupan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai ilmu harus dikembangkan demi ilmu pengetahuan. Ilmu juga harus mampu menjawab berbagai permasalahan kehidupan. Pancasila yang terdiri dari lima sila, merupakan semacam proses kumulatif untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, sebagai bangsa dan negara. Implikasi sila sila yang digunakan sebagai perkembangan IPTEK antara lain :
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Dalam perkembangan ilmu pengetahuan manusia perlu dipahami batas-batas akalnya, karena tidak semua yang ada di alam ini dapat dijangkau oleh manusia.
pemikiran manusia, manusia harus kembali dari batas kemampuan ini kepada pencipta dan penguasa segala yang ada di alam ini. Agar sains berkembang, manusia harus mencapai keseimbangan antara akal dan irasionalitas, emosi dan akal.
2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Implikasi sila ini dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok, lapisan tertentu. Iptek adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pembangunan iptek harus berdasarkan kepada usaha-usaha mencapai kesejahteraan umat manusia. Iptek harus dapat diabadikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat dari penggunaan IPTEK.
3. Sila Persatuan Indonesia
Memiliki maksud bahwa nasionalisme bangsa Indonesia adalah karena sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, persatuan dan kesatuan bangsa dapat tercapai dan terpelihara,
Terjalin persaudaraan dan persahabatan antar daerah di berbagai daerah
karena tidak lepas dari faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
Implikasi perkembangan ilmu pengetahuan merupakan cerminan dari kearifan rakyat yang dimotori oleh Sila ke 4, yang melatar belakangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demokratis. Dengan kata lain, setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sila ini memiliki arti bahwa semua orang di Indonesia diperlakukan sama di bidang hukum, politik, ekonomi dan budaya. Makna dari perintah kelima dalam pengembangan iptek adalah bahwa pelaksanaan pengembangan iptek harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan masyarakat, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan dengan diri sendiri, Tuhan, orang lain. dan masyarakat, bangsa dan negara serta lingkungan alam.