Nama : Ahmad Aqil Al Falah
NPM : 2255061018
Kelas : PSTI A
Prodi : Informatika

Post Test 15 (Analisis Jurnal)

SEMANGAT BELA NEGARA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 ( THE NATIONAL SPIRIT OF DEFENSE IN THE MIDDLE OF THE COVID-19 PANDEMIC)

Bela negara adalah perilaku yang melekat pada jiwa warga negara, yang ditandai oleh kecintaan dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Setiap warga negara, terutama di Indonesia, diharapkan memiliki perilaku ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Dasar hukum bela negara tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1, serta UU RI No. 3 tahun 2003 tentang pertahanan negara pasal 9 ayat 1. Namun, sikap bela negara tidak harus seragam bagi setiap warga negara. Masing-masing warga negara dapat membela negara dengan caranya sendiri, seperti para pelajar yang bisa berkontribusi dengan giat belajar, begitu juga dengan dokter yang mengabdikan diri dalam menanggulangi pandemi covid-19 meskipun dengan risiko yang besar bagi keselamatan mereka.
Selama pandemi covid-19, sikap bela negara yang dapat diwujudkan oleh para warga negara adalah dengan mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah, seperti menggunakan masker, serta tidak menyebarkan berita hoaks yang dapat menimbulkan penafsiran yang salah di kalangan masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat yang menunjukkan dedikasi besar terhadap negara selama pandemi ini adalah para tenaga medis. Mereka mengutamakan penanganan masyarakat yang terinfeksi virus covid-19 untuk memutus rantai penularan. Pemerintah juga mengeluarkan aturan untuk mengurangi dan mengatasi pandemi ini, seperti larangan memasuki zona merah.
Dengan demikian, bela negara tidak membebankan tanggung jawab yang berat pada warga negara, tetapi sebaliknya memberikan dampak positif baik bagi Indonesia maupun individu yang melakukannya. Pelaksanaannya tidak sulit, karena dapat dilakukan secara individu dengan ketulusan hati dan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia, asalkan tetap setia pada makna sebenarnya dari bela negara.

Nama : Ahmad Aqil Al Falah
NPM : 2255061018
Kelas : PSTI A
Prodi : Informatika

Pre Test 15 (Analisis Video)

Pertahanan Nasional

Ketahanan nasional melibatkan keuletan, ketangguhan, dan kemampuan dalam mengoptimalkan potensi nasional untuk menghadapi berbagai ancaman yang mungkin timbul. Ancaman tersebut bisa muncul baik dari dalam maupun luar negeri, dan dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Sebagai warga Indonesia, adalah tanggung jawab kita untuk menjaga ketahanan nasional. Ancaman yang terjadi dapat berdampak negatif pada segala aspek kehidupan di Indonesia, termasuk integritas nasional, identitas nasional, kelangsungan hidup bangsa, serta pencapaian tujuan nasional.

Berbagai macam unsur ancaman ;

Ancaman Unsur TRIGATRA :
- Lokasi & posisi geografis (ex, kapal perang asing yang seenaknya memasuki perairan Indonesia yang memiliki kemungkinan mencuri SDA Indonesia ataupun data data penting Indonesia)
- Keadaan & kekayaan alam (ex, pencurian ikan ikan di perairan Indonesia yang marak terjadi karena kapal nelayan asing sembarang memasuki daerah perairan Indonesia)
- Kemampuan penduduk (ex, kemampuan SDM Indonesia untuk berkompetisi dengan SDM negara lain untuk dapat mempertahankan keamanan Indonesia)

Ancaman Unsur PANCA GATRA :
- Ideologi (ex, kejadian G30S PKI dimana ideologi Indonesia diserang dan ingin dirubah menjadi ideologi komunis)
- Politik (ex, rakyat sudah tidak dapat lagi mengungkapkan opini mereka mengenai jalannya politik di Indonesia karena Negara membungkam suara rakyat)
- Ekonomi (ex, warga lokal yang sulit bersaing dengan perusahaan perusahaan besar dalam bidang ekonomi)
- Sosial Budaya (ex, konflik antar agama, antar suku, yang kerap terjadi karena rendahnya toleransi)
- Pertahanan dan Keamanan (ex, sekelompok masyarakat yang mulai mempertanyakan keberadaan pancasila)

Untuk dapat mempertahankan Negara Indonesia dari ancaman ancaman diatas adalah dengan mewujudkan aspek alamiah dari unsur unsur ancaman tadi. Dibawah ini merupakan perwujudan aspek dari unsur ancaman TRI GATRA dan PANCA GATRA.

Perwujudan Aspek Alamiah (TRI GATRA) :
- Lokasi dan posisi geografis : Melakukan peningkatan potensi pada darat, laut, dan udara
- Keadaan dan kekayaan alam : Kesadaran yang dimiliki nasional untuk pemanfaatan kekayaan sumber daya alam
- Kemampuan penduduk : Melakukan peningkatan terhadap pendidikan masyarakat.

Perwujudan Aspek Alamiah (PANCA GATRA) :
- Ideologi : Rangkaian nilai yang mampu untuk menanggung aspirasi
- Politik : Melakukan demokrasi, serta keseimbangan input dan output
- Ekonomi : Mengembangkan sarana dan teknologi
- Sosial Budaya : Melakukan pelestarian tradisi, meningkatkan kesadaran toleransi terhadap perbedaan, serta meningkatkan pendidikan
- Pertahanan dan Keamanan : Partisipai rakyat serta kesadaran mereka untuk mempertahankan dan membela negara

NAMA : Ahmad Aqil Al Falah
NPM :2255061018
KELAS: PSTI A
PRODI: Informatika

NAMA : Ahmad Aqil Al Falah
NPM :2255061018
KELAS: PSTI A
PRODI: Informatika

Nama : Ahmad Aqil Al Falah
NPM : 2255061018
Kelas : PSTI A
Prodi : Informatika

Analisis Artikel

1. Artikel ini menggambarkan bahwa meskipun masih terdapat banyak tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia, ada beberapa langkah positif yang diambil. Meratifikasinya perjanjian HAM internasional menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperbaiki perlindungan HAM. Selain itu, peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial memberikan harapan bahwa ada tekanan dan pemantauan terhadap pemerintah terkait isu-isu HAM.

Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah kesadaran dan pengakuan bahwa situasi HAM di Indonesia perlu diperbaiki. Reformasi dan langkah-langkah untuk melindungi HAM, seperti meratifikasi perjanjian internasional, menunjukkan langkah-langkah positif yang diambil oleh pemerintah. Keberadaan gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang aktif dalam memperjuangkan HAM juga memberikan harapan bahwa ada kontrol sosial yang dapat memengaruhi perbaikan situasi HAM di Indonesia.

Namun, perlu dicatat bahwa masih ada tantangan besar dalam penegakan HAM, seperti pelanggaran HAM yang masih terjadi, pembatasan kebebasan, dan diskriminasi. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan akuntabilitas, keadilan, dan perlindungan HAM yang lebih baik di Indonesia

2. Demokrasi Indonesia mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, seperti musyawarah mufakat, kebersamaan, toleransi, dan gotong royong. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mengakui keberadaan Tuhan dalam sistem politik dan kehidupan, serta mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip moral dan agama yang baik. Namun, penting untuk menjalankan prinsip ini dengan menghormati kebebasan beragama dan pluralisme dalam sebuah negara demokrasi.

3. Demokrasi Indonesia saat ini telah mencoba mengikuti Pancasila dan UUD 1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Praktik demokrasi melibatkan pemilihan umum, partisipasi publik, dan kompetisi politik. Namun, masih ada tantangan dalam dominasi elit politik, ketimpangan sosial, dan korupsi. Hak asasi manusia dijamin dalam UUD 1945, tetapi ada masalah dalam perlindungan hak minoritas, kebebasan berekspresi, dan penegakan hukum. Diperlukan langkah-langkah untuk memperbaiki implementasi dan mencapai masyarakat yang inklusif dan adil.

4. Dalam menghadapi situasi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:
Pertama, tetaplah waspada dan kritis terhadap tindakan anggota parlemen tersebut. Lakukan riset dan penelitian untuk memperoleh informasi yang akurat dan obyektif mengenai tindakan dan kepentingan mereka.
Kedua, berpartisipasilah aktif dalam proses politik. Ambil bagian dalam pemilihan umum dengan memilih calon yang memiliki integritas, keahlian, dan komitmen pada kepentingan masyarakat.
Ketiga, sampaikan keprihatinan kita dengan jelas dan tegas. Gunakan berbagai saluran komunikasi seperti surat, email, pertemuan, atau media sosial untuk menyampaikan pandangan kita.
Keempat, dukung organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen untuk mengawasi tindakan pemerintah dan anggota parlemen. Bergabung dengan atau memberikan dukungan pada organisasi semacam ini dapat membantu mengungkapkan ketidaksesuaian dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh anggota parlemen.

5. Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik berakar dari tradisi atau agama memiliki potensi untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat. Namun, penggunaan kekuasaan ini yang salah atau untuk tujuan yang tidak jelas dapat mengancam prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa saat ini. Hak asasi manusia adalah prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi, termasuk kebebasan berekspresi, hak hidup dengan martabat, kebebasan beragama, dan kesetaraan gender. Ketika kekuasaan kharismatik digunakan secara tidak benar, hak asasi manusia dapat terabaikan atau dilanggar. Oleh karena itu, masyarakat perlu waspada, terlibat aktif dalam proses politik, dan memastikan pengawasan yang ketat terhadap tindakan pemimpin berbasis kekuasaan kharismatik. Hal ini penting untuk menjaga demokrasi yang sehat dan melindungi hak asasi manusia.