Nama : Muhammad Danu Seta Wiardana
NPM : 2215061085
Kelas : PSTI A

Jurnal Post Test
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) atau Civics memiliki banyak pengertian dan istilah. Menurut Muhammad Numan Soemantri pengertian Civics dapat dirumuskan sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang membicaraan hubungan manusia dengan;
(a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik)
(b) individu-individu dengan negara.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain:
a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa
c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggungjawab.

Pengertian HAM tertuang di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut UU ini, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupaan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 butir 1 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Definisi ini berarti adanya hak asasi manusia semata – mata karena manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan yang berbeda dengan mahluk ciptaan lainnya. Hak asasi itu juga ada semata mata karena hadiah tanpa pamrih dari Tuhan agar manusia itu dapat hidup sungguh-sungguh sebagai manusia.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi sarana pertemuan beragam nilai dan prinsip yang bersumber dari luar dan khazanah pemikiran dan nilai-nilai Indonesia, yang diorientasikan untuk melahirkan sebuah sintesis kreatif yang dibutuhkan oleh Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi baru yang bersendikan pada Pancasila

Pendidikan Kewarganegaraan yang humanis-partisipatoris diharapkan mampu menjadi laboratorium bagi penyemaian prinsip-prinsip demokrasi yang terintegrasikan dengan nilai-nilai keindonesiaan yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa yang diharapkan dapat menjadi unsur utama pembentukan karakter nasional Indonesia.

Nama : Muhammad Danu Seta Wiardana
NPM : 2215061085
Kelas : PSTI A

Materi Hakekat dan Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
Kata Pendidikan Kewarganegaraan sendiri berasal dari kata warganegara yang berarti anggota dari suatu negara. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting bagi para generasi muda agar berpedoman pada Pancasila dalam berpikir kritis, analitis serta demokratis.

b. Landasan Ideal dan Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan
Untuk melaksanakan pendidikan kewarganegaraan terdapat beberapa landasan yaitu :
1. Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan sebagai ideologi negara.
2. Pembukaan UUD 1945
3. Batang Tubuh UUD 1945 khususnya tentang bela negara, pertahanan dan keamanan, dan pendidikan.
4. UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang pendidikan bela negara
5. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang mata kuliah pengembangan kepribadian
6. SK Dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006 tentang pengembangan mata kuliah kepribadian.

c. Sumber Historis, Sosiologis & Politik Pendidikan dan Kewarganegaraan
Terdapat sumber historis, sosiologis dan politik dalam pendidikan kewarganegaraan
1. Sumber Historis yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejak awal kemerdekaan dilaksanakan terutama melalui tekanan sosial-budaya.
2. Sumber Sosiologis yang masyarakatnya perlu pendidikan Kewarganegaraan yang nantinya akan digunakan dalam upaya menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi bangsa.
3. Sumber Politik yaitu merupakan dimuatnya dokumen kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sejak tahun 1957, dst.

d. Dinamika, Esensi, dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara bangsa. Masa depan Pendidikan Kewarganegaraan sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara Indonesia

Muhammad Danu Seta Wiardana
2215061085
PSTI A

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta : panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Muhammad Yamin bahwa Pancasila berasal dari kata Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik

Pancasila sebagai filsafat dapat membuka cakrawala bagi diskusi secara terbuka terhadap masalah-masalah dan sekaligus secara kritis terhadap penyempitan-penyempitan ideologis. Pancasila sebagai filsafat juga akan membantu kita untuk mengambil sikap terbuka dan kritis terhadap dampak modernisasi dan menjadi pemain aktif, mempertahankan identitas sebagai bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat ilmu dalam perkembangan ilmu pengetahuan diharapakan dapat memecahkan permasalahan dalam kehidupannya. Pancasila sebagai ilmu pengetahuan harus dikembangkan demi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan juga harus dapat menjawab berbagai persoalan hidup. Pancasila yang terdiri dari lima sila, merupakan bentuk akumulasi proses pemecahan masalah kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari- hari, berbangsa dan bernegara.

Terdapat implikasi sila – sila dalam pengembangan IPTEK
1. Sila Pertama
Implikasi Sila I Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pengembangan ilmu pengetahuan Manusia pada hakikatnya adalah mahluk religi. Sebagai mahluk religi, setiap manusia memiliki potensi untuk sampai pada kesadaran bahwa terdapat kekuatan, dengan segala kemahaan, yang mencipta dan menguasai jagad raya.
2. Sila Kedua
Implikasi Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok, lapisan tertentu.
3. Sila Ketiga
Implikasinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah Sila persatuan Indonesia, memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan iptek, dengan iptek persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara, persaudaraan dan pesahabatan antar daerah di berbagai daerah terjalin karena tidak lepas dari faktor kemajuan iptek
4. Sila Keempat
Implikasinya dalam pengembangan pengetahuan adalah Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendasari pengembangan Iptek secara demokratis. Artinya, setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan Iptek.
5. Sila Kelima
Implikasi sila ke 5 dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengimplementasikan pengembangan iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan msyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam lingkungannya

Muhammad Danu Seta Wiardana
2215061085
PSTI A

A. tujuan utama pengembangan IPTEK yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga pengembangan IPTEK terikat oleh nilai, maka harus ada paradigma yang menjadi landasannya. Di Indonesia, paradigma landasan IPTEK adalah Pancasila. Pancasila menjadi landasan pengembangan IPTEK karena setiap nilai sila Pancasila mengandung hal-hal penting dan menunjukkan etika dalam mengembangkan IPTEK

B. Harapan saya untuk pemimpin dimasa yang akan datang agar terus selalu menjaga nilai – nilai Pancasila. Oleh karena itu dibutuhkan pemimpin yang mengerti tentang nilai dan makna Pancasila. Jika pemimpin bangsa mengerti akan makna dan nilai Pancasila maka peraturan yang dibuat sesuai dengan nilai Pancasila dan tidak melenceng dari ideologi Pancasila. Harapan saya untuk warga negara dimasa depan, agar selalu terus menjaga nilai Pancasila, tidak pernah lupa bahwa pedoman hidup dan aturan yang kita jalankan berlandaskan nilai – nilai Pancasila. Harapan saya untuk ilmuwan dimasa yang akan datang, agar terus melanjutkan penelitian atau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi penelitian yang dilakukan harus didasarkan kemanusiaan dan nilai – nilai Pancasila agar hasil dari penelitian ilmuwan tersebut tidak melenceng dari ideologi Pancasila.