NAMA : HAIKAL ALGIVARI
NPM: 2215061093
KELAS: PSTI A
NPM: 2215061093
KELAS: PSTI A
Posts made by Haikal Algivari
NAMA : HAIKAL ALGIVARI
NPM : 2215061093
KELAS : PSTI A
NPM : 2215061093
KELAS : PSTI A
Nama : Haikal Algivari
NPM : 2215061093
Kelas : PSTI A
Analisis Jurnal "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani"
Menurut Muhammad Numan Soemantri, Civics atau pendidikan kewarganegaraan dapar dirumuskan sebagai ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan (a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi; (b) individu-individu dengan negara. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang antara lain:
1. Membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namum tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa.
3. Mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab.
Urgensi dari pendidikan kewarganegaraan tidak lepas dari realitas bangsa Indonesia saat ini yang masih awam tentang demokrasi. Lebih lanjut menurut Azra, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia dalam membangun demokrasinya karena beberapa alasan berikut diantaranya:
1. Meningkatnya gejala dan kecenderungan political illiteracy, tidak melek politik, dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya di kalangan warga negara.
2. Meningkatnya political apathism yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik.
Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) pertama kalinya dikemukakan oleh John Locke yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Dalam HAM, terdapat 4 prinsip dasar HAM, yaitu kebebasan, kemerdekaan, persamaan, dan keadilan.
Menurut Ibrahim, masyarakat madani (civil society) merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani di antaranya wilayah publik yang bebas (free public space), demokrasi (democracy), toleransi (tolerance), kemajemukan (pluralism), dan keadilan sosial (social justice).
Langkah yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat agar mempunyai kekuatan adalah melalui upaya sistematis dan sistemik dalam bentuk Pendidikan Kewarganegaraan yang secara konseptual menjadi wahana pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM dalam konteks pembangunan masyarakan madani.
NPM : 2215061093
Kelas : PSTI A
Analisis Jurnal "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani"
Menurut Muhammad Numan Soemantri, Civics atau pendidikan kewarganegaraan dapar dirumuskan sebagai ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan (a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi; (b) individu-individu dengan negara. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang antara lain:
1. Membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namum tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa.
3. Mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab.
Urgensi dari pendidikan kewarganegaraan tidak lepas dari realitas bangsa Indonesia saat ini yang masih awam tentang demokrasi. Lebih lanjut menurut Azra, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia dalam membangun demokrasinya karena beberapa alasan berikut diantaranya:
1. Meningkatnya gejala dan kecenderungan political illiteracy, tidak melek politik, dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya di kalangan warga negara.
2. Meningkatnya political apathism yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik.
Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) pertama kalinya dikemukakan oleh John Locke yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Dalam HAM, terdapat 4 prinsip dasar HAM, yaitu kebebasan, kemerdekaan, persamaan, dan keadilan.
Menurut Ibrahim, masyarakat madani (civil society) merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani di antaranya wilayah publik yang bebas (free public space), demokrasi (democracy), toleransi (tolerance), kemajemukan (pluralism), dan keadilan sosial (social justice).
Langkah yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat agar mempunyai kekuatan adalah melalui upaya sistematis dan sistemik dalam bentuk Pendidikan Kewarganegaraan yang secara konseptual menjadi wahana pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM dalam konteks pembangunan masyarakan madani.
Nama : Haikal Algivari
NPM : 2215061093
Kelas : PSTI A
Analisis video "PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI: HAKEKAT DAN PENTINGNYA PKN"
Kata kewarganegaraa berasal dari kata warganegara yang berarti anggota dari suatu negara. Maka, pengertian dari pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik agar dapat cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara. Selain itu, pendidikan ini juga dapat melatih peserta didik berpikir kritis, analitis, dan demokratis, berdasarkan Pancasila.
Landasan ideal pendidikan kewarganegaraan ialah pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Sedangkan untuk landasan hukum pendidikan kewarganegaraan ialah pada batang tubuh UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 1982, UU Nomor 20 Tahun 2003, dan SK Dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006.
Sumber historis dari pendidikan ini ialah sudah dimulai sebelum Indonesa merdeka. Lalu, sumber sosiologisnya ialah diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara-bangsa. Terakhir, sumber politik dari pendidikan kewarganegaraan ini ialah adanya dokumen kurikulum, seperti Kewarganegaraan (1957), Civics (1962), Kewarganegaraan Negara (1968), dan seterusnya.
Dinamika, esensi, dan urgensi dari pendidikan kewarganegaraan ialah pendidikan ini perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan IPTEK untuk membangun negara-negara. Masa depan pendidikan ini sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warganegara Indonesia perlu untuk mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini agar kita dapat menjadi warganegara yang baik bagi bangsa dan negara.
NPM : 2215061093
Kelas : PSTI A
Analisis video "PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI: HAKEKAT DAN PENTINGNYA PKN"
Kata kewarganegaraa berasal dari kata warganegara yang berarti anggota dari suatu negara. Maka, pengertian dari pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik agar dapat cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara. Selain itu, pendidikan ini juga dapat melatih peserta didik berpikir kritis, analitis, dan demokratis, berdasarkan Pancasila.
Landasan ideal pendidikan kewarganegaraan ialah pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Sedangkan untuk landasan hukum pendidikan kewarganegaraan ialah pada batang tubuh UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 1982, UU Nomor 20 Tahun 2003, dan SK Dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006.
Sumber historis dari pendidikan ini ialah sudah dimulai sebelum Indonesa merdeka. Lalu, sumber sosiologisnya ialah diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara-bangsa. Terakhir, sumber politik dari pendidikan kewarganegaraan ini ialah adanya dokumen kurikulum, seperti Kewarganegaraan (1957), Civics (1962), Kewarganegaraan Negara (1968), dan seterusnya.
Dinamika, esensi, dan urgensi dari pendidikan kewarganegaraan ialah pendidikan ini perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan IPTEK untuk membangun negara-negara. Masa depan pendidikan ini sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warganegara Indonesia perlu untuk mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini agar kita dapat menjadi warganegara yang baik bagi bangsa dan negara.