NAMA: Haikal Algivari
NPM: 2215061093
KELAS: PSTI A
PRODI: Teknik Informatika
NPM: 2215061093
KELAS: PSTI A
PRODI: Teknik Informatika
Posts made by Haikal Algivari
Nama: Haikal Algivari
NPM: 2215061093
Kelas: PSTI A
Prodi: Teknik Informatika
Analisis jurnal "PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA (Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)"
Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum dan kemarahan masyarakat pada aparat penegak hukum yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa mengedepankan hati nurani. Padahal dalam pasal 27 UUD 1945 dengan jelas tercantum: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Rumusan tersebut mengandung makna bahwa semua warga negara, siapapun orangnya, statusnya, pejabat ataupun rakyat jelata memiliki persamaan yang sama dimata hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah. Dengan demikian tidak ada yang namanya diskriminasi terhadap warga negara dimata hukum. Namun tampaknya hukum di Indonesia pada saat ini masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bukanlah pada sistem hukumnya, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukumnya atau penegak hukumnya. Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara. Namun tampaknya kualitas dari penegak hukum itu sendiri tidak memenuhi seperti yang diinginkan sehingga sistem hukum yang telah dibuat sedemikian rupa pun masih tampak lemah ketika diimplementasikan.
Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, di antaranya yaitu lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif dikarenakan oknum penegak hukum yang tidak berkualitas. Wajar kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari kian buruk dan merebak di negeri ini. Kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum pun semakin memprihatinkan. Sehingga dibutuhkan perombakan terhadap penegak hukum yang ada serta penetapan kualitas terhadap penegak hukum agar ke depannya tidak ada lagi penegak hukum yang kurang berkualitas.
NPM: 2215061093
Kelas: PSTI A
Prodi: Teknik Informatika
Analisis jurnal "PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA (Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)"
Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum dan kemarahan masyarakat pada aparat penegak hukum yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa mengedepankan hati nurani. Padahal dalam pasal 27 UUD 1945 dengan jelas tercantum: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Rumusan tersebut mengandung makna bahwa semua warga negara, siapapun orangnya, statusnya, pejabat ataupun rakyat jelata memiliki persamaan yang sama dimata hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah. Dengan demikian tidak ada yang namanya diskriminasi terhadap warga negara dimata hukum. Namun tampaknya hukum di Indonesia pada saat ini masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bukanlah pada sistem hukumnya, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukumnya atau penegak hukumnya. Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara. Namun tampaknya kualitas dari penegak hukum itu sendiri tidak memenuhi seperti yang diinginkan sehingga sistem hukum yang telah dibuat sedemikian rupa pun masih tampak lemah ketika diimplementasikan.
Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, di antaranya yaitu lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif dikarenakan oknum penegak hukum yang tidak berkualitas. Wajar kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari kian buruk dan merebak di negeri ini. Kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum pun semakin memprihatinkan. Sehingga dibutuhkan perombakan terhadap penegak hukum yang ada serta penetapan kualitas terhadap penegak hukum agar ke depannya tidak ada lagi penegak hukum yang kurang berkualitas.
Nama: Haikal Algivari
NPM: 2215061093
Kelas: 2215061093
Analisis video "Supremasi Hukum bagian 1"
Pada masa orde lama, Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintahan yang otoriter dan sentralistik. Ini membuat hukum Indonesia yang bersifat demokratif tidak dapat berjalan dengan baik. Hukum seakan hanya berpihak kepada negara, namun tidak kepada rakyatnya. Bahkan rakyat tidak dapat menyentuh hukum tersebut. Semboya Indonesai hanya menjadi kata-kata yang hanya mengisi kekosongan semboyan negara belaka dan tidak pernah terealisasikan. Setelah terjadi reformasi, kita memang terbebas dari kekuasaan yang berlebihan tersebut. Namun, hal tersebut juga menjadi tanda datangnya tantangan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat berhukum dengan baik, berdasar pada demokrasi dan semboyan Indonesia. Agar dapat menciptakan hukum yang dapat memberikan keuntungan bagi seluruh warga Indonesia. Contohnya dalam perekonomian. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan malah menjadi penghambat. Dengan partisipasi dari seluruh golongan masyarakat, serta dari pemerintahan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, hukum yang baik pasti akan dapat tercapai.
NPM: 2215061093
Kelas: 2215061093
Analisis video "Supremasi Hukum bagian 1"
Pada masa orde lama, Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintahan yang otoriter dan sentralistik. Ini membuat hukum Indonesia yang bersifat demokratif tidak dapat berjalan dengan baik. Hukum seakan hanya berpihak kepada negara, namun tidak kepada rakyatnya. Bahkan rakyat tidak dapat menyentuh hukum tersebut. Semboya Indonesai hanya menjadi kata-kata yang hanya mengisi kekosongan semboyan negara belaka dan tidak pernah terealisasikan. Setelah terjadi reformasi, kita memang terbebas dari kekuasaan yang berlebihan tersebut. Namun, hal tersebut juga menjadi tanda datangnya tantangan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat berhukum dengan baik, berdasar pada demokrasi dan semboyan Indonesia. Agar dapat menciptakan hukum yang dapat memberikan keuntungan bagi seluruh warga Indonesia. Contohnya dalam perekonomian. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan malah menjadi penghambat. Dengan partisipasi dari seluruh golongan masyarakat, serta dari pemerintahan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, hukum yang baik pasti akan dapat tercapai.
Nama: Haikal Algivari
NPM: 2215061093
Kelas: PSTI A
NPM: 2215061093
Kelas: PSTI A
Prodi: Teknik Informatika
Analisis video "Supremasi Hukum bagian 2"
Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Untuk itu pada kehidupan modern saat ini, sangat diperlukan hukum baru dengan struktur yang baru, yang lebih modern dan lebih kompleks, hukum alam yang sederhana tidak lagi kompatibel dengan kehidupan modern saat ini. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Kehidupan modern tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga masyarakat juga harus berhukum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta kehidupan modern yang aman dan damai. Tanpa berhukum dengan cara seperti itu, bukan tidak mungkin jika akan menimbulkan malapetaka bagi seluruh golongan masyarakat. Lalu dengan adanya reformasi pada tahun 1998, ini membuat masyarakat dapat berpartisipasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.
Analisis video "Supremasi Hukum bagian 2"
Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Untuk itu pada kehidupan modern saat ini, sangat diperlukan hukum baru dengan struktur yang baru, yang lebih modern dan lebih kompleks, hukum alam yang sederhana tidak lagi kompatibel dengan kehidupan modern saat ini. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Kehidupan modern tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga masyarakat juga harus berhukum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta kehidupan modern yang aman dan damai. Tanpa berhukum dengan cara seperti itu, bukan tidak mungkin jika akan menimbulkan malapetaka bagi seluruh golongan masyarakat. Lalu dengan adanya reformasi pada tahun 1998, ini membuat masyarakat dapat berpartisipasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.