NAMA: Annisa Tri Hapsari
NPM: 2215061025
KELAS: PSTI A
NPM: 2215061025
KELAS: PSTI A
Posts made by Annisa Tri Hapsari
Nama: Annisa Tri Hapsari
NPM: 2215061025
Kelas: PSTI A
Postest
Jurnal Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa berisi tentang Kearifan lokal yang merupakan elemen budaya yang harus digali, dikaji, dan direvitalisasikan karena esensinya begitu penting dalam penguatan fondasi jati diri bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi.
Patut disyukuri bahwa hubungan antar suku bangsa dan golongan yang ada di wilayah NKRI ini, belum seburuk seperti di beberapa negara lain, namun potensi terpendam untuk konflik karena masalah ketegangan antar suku bangsa dan golongan tidak bisa diabaikan demikian saja. Dalam kaitan inilah Koentjaraningrat (1980), mengemukakan, bahwa dalam rangka menganalisis hubungan antara suku bangsa atau antara golongan, maka beberapa hal yang harus diketahui adalah:
1. Sumber-sumber konflik.
2. Potensi untuk toleransi.
3. Sikap dan pandangan dari suku bangsa atau golongan terhadap sesama suku bangsa atau golongan.
4. Tingkat masyarakat dimana hubungan dan pergaulan antara suku bangsa atau golongan tadi berlangsung.
Pada era globalisasi dewasa ini muncul upaya-upaya untuk membangkitkan kembali atau pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan peran dari lembaga-lembaga adat. Menggunakan nilai-nilai budaya lokal untuk menjawab berbagai tantangan inilah sebagai wujud nyata revitalisasi budaya lokal itu. Bahkan tidak hanya mampu menjawab berbagai tantangan ke depan, namun kearifan lokal itu dapat dijadikan sebagai perekat sekaligus memperkokoh identitas bangsa.
NPM: 2215061025
Kelas: PSTI A
Postest
Jurnal Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa berisi tentang Kearifan lokal yang merupakan elemen budaya yang harus digali, dikaji, dan direvitalisasikan karena esensinya begitu penting dalam penguatan fondasi jati diri bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi.
Patut disyukuri bahwa hubungan antar suku bangsa dan golongan yang ada di wilayah NKRI ini, belum seburuk seperti di beberapa negara lain, namun potensi terpendam untuk konflik karena masalah ketegangan antar suku bangsa dan golongan tidak bisa diabaikan demikian saja. Dalam kaitan inilah Koentjaraningrat (1980), mengemukakan, bahwa dalam rangka menganalisis hubungan antara suku bangsa atau antara golongan, maka beberapa hal yang harus diketahui adalah:
1. Sumber-sumber konflik.
2. Potensi untuk toleransi.
3. Sikap dan pandangan dari suku bangsa atau golongan terhadap sesama suku bangsa atau golongan.
4. Tingkat masyarakat dimana hubungan dan pergaulan antara suku bangsa atau golongan tadi berlangsung.
Pada era globalisasi dewasa ini muncul upaya-upaya untuk membangkitkan kembali atau pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan peran dari lembaga-lembaga adat. Menggunakan nilai-nilai budaya lokal untuk menjawab berbagai tantangan inilah sebagai wujud nyata revitalisasi budaya lokal itu. Bahkan tidak hanya mampu menjawab berbagai tantangan ke depan, namun kearifan lokal itu dapat dijadikan sebagai perekat sekaligus memperkokoh identitas bangsa.
Nama: Annisa Tri Hapsari
NPM: 2215061025
Kelas: PSTI A
Analisis Video Pretest
Identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain.
Unsur-unsur pembentukan identitas negara yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan dan bahasa. Dari unsur-unsur identitas nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 2 bagian sebagai berikut:
1. Identitas Fundamental (Pancasila yang merupakan Falsafah Bangsa, Dasar Negara,dan Ideologi Negara).
2. Identitas Alamiah (Meliputi Negara Kepulauan (archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan).
Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas nasional bangsa indonesia meliputi:
1. Primordial ikatan kekerabatan dan kesamaan suku bangsa daerah bahasa dan adat istiadat.
2. Sakral, kesamaan agama yang dianut oleh suatu masyarakat atau ikatan ideologi yang kuat dalam masyarakat
3. Tokoh, kepemimpinan dari seorang tokoh yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat.
4. Sejarah, resep yang sama tentang soal asal usul atau tentang pengalaman masa lalu.
5. Bhineka Tunggal Ika.
Tujuan dan fungsi identitas nasional adalah sebagai berikut:
1. Sebagai alat pemersatu bangsa
2. Sebagai pembeda dengan bangsa lainnya
3. Merupakan landasan negara
4. Identitas negara tersebut
5. Nilai potensi bangsa
Peran Identitas Nasional diantaranya:
1. Sebagai bahan/objek dalam integrasi nasional
2. Pengontrol sumber daya ekonomi
3. Menjadi penanda ikatan solidaritas
4. Menjadi definisi teritorial
NPM: 2215061025
Kelas: PSTI A
Analisis Video Pretest
Identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain.
Unsur-unsur pembentukan identitas negara yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan dan bahasa. Dari unsur-unsur identitas nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 2 bagian sebagai berikut:
1. Identitas Fundamental (Pancasila yang merupakan Falsafah Bangsa, Dasar Negara,dan Ideologi Negara).
2. Identitas Alamiah (Meliputi Negara Kepulauan (archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan).
Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas nasional bangsa indonesia meliputi:
1. Primordial ikatan kekerabatan dan kesamaan suku bangsa daerah bahasa dan adat istiadat.
2. Sakral, kesamaan agama yang dianut oleh suatu masyarakat atau ikatan ideologi yang kuat dalam masyarakat
3. Tokoh, kepemimpinan dari seorang tokoh yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat.
4. Sejarah, resep yang sama tentang soal asal usul atau tentang pengalaman masa lalu.
5. Bhineka Tunggal Ika.
Tujuan dan fungsi identitas nasional adalah sebagai berikut:
1. Sebagai alat pemersatu bangsa
2. Sebagai pembeda dengan bangsa lainnya
3. Merupakan landasan negara
4. Identitas negara tersebut
5. Nilai potensi bangsa
Peran Identitas Nasional diantaranya:
1. Sebagai bahan/objek dalam integrasi nasional
2. Pengontrol sumber daya ekonomi
3. Menjadi penanda ikatan solidaritas
4. Menjadi definisi teritorial
Nama: Annisa Tri Hapsari
NPM: 2215061025
Kelas: PSTI A
Analisis Jurnal dengan Judul “ Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani”
Poin pertama dalam jurnal tersebut adalah bahwa pendidikan kewarganegaraan (civic education) merupakan pendidikan yang sangat penting dalam upaya pembentukan karakter bangsa Indonesia untuk mewujudkan warga negara Indonesia yang bertanggung jawab, aktif, demokratis, dan beradab, yang sadar akan hak dan kewajibannya. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta ingin menjadi bagian dari warga dunia (global society) di era sekarang.
Kemudian, Pendidikan Kewarganegaraan juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjumpai perbedaan nilai dan prinsip dari luar dan cara berpikir dan nilai bangsa Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang cemerlang. Menjadi negara yang mampu menerapkan demokrasi secara piawai. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang sejalan dengan koridor visi nasional berdasarkan empat konsensus dasar nasional Indonesia:
Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.
Dengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan Partisipatif diharapkan dapat menjadi laboratorium penyemaian prinsip-prinsip demokrasi yang terintegrasi dengan nilai-nilai keindonesiaan yang berakar pada Pancasila dengan cara landasan filosofis bangsa menjadi faktor utama dalam pembentukan negara. ciri khas Indonesia. Sehingga Indonesia bisa menjadi negara dengan sumber daya manusia yang nasionalis.
NPM: 2215061025
Kelas: PSTI A
Analisis Jurnal dengan Judul “ Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani”
Poin pertama dalam jurnal tersebut adalah bahwa pendidikan kewarganegaraan (civic education) merupakan pendidikan yang sangat penting dalam upaya pembentukan karakter bangsa Indonesia untuk mewujudkan warga negara Indonesia yang bertanggung jawab, aktif, demokratis, dan beradab, yang sadar akan hak dan kewajibannya. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta ingin menjadi bagian dari warga dunia (global society) di era sekarang.
Kemudian, Pendidikan Kewarganegaraan juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjumpai perbedaan nilai dan prinsip dari luar dan cara berpikir dan nilai bangsa Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang cemerlang. Menjadi negara yang mampu menerapkan demokrasi secara piawai. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang sejalan dengan koridor visi nasional berdasarkan empat konsensus dasar nasional Indonesia:
Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.
Dengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan Partisipatif diharapkan dapat menjadi laboratorium penyemaian prinsip-prinsip demokrasi yang terintegrasi dengan nilai-nilai keindonesiaan yang berakar pada Pancasila dengan cara landasan filosofis bangsa menjadi faktor utama dalam pembentukan negara. ciri khas Indonesia. Sehingga Indonesia bisa menjadi negara dengan sumber daya manusia yang nasionalis.
Nama: Annisa Tri Hapsari
NPM: 2215061025
Kelas: PSTI A
ANALISIS MATERI HAKEKAT DAN PENTINGNYA PKN
Pengertian PKN:
Kewarganegaraan berasal dari kata warganegara yaitu anggota dari suatu negara. PKN menyangkut tentang kewarganegaraaan. PKN merupakan usaha sadar menyiapkan peserta didik yang cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara. Serta melatih peserta didik berfikir kritis, analitis, demokratis berdasarkan nilai nilai pancasila.
Landasan Ideal dan Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan:
1. Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi negara.
2. Pembukaan UUD 1945.
3. Batang Tubuh UUD 1945 khususnya pada pasal 27 ayat 3 tentang bela negara, pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan dan ketahanan, pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan.
4. UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang pendidikan bela negara.
5. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang mata kuliah pengembangan kepribadian.
6. SK Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006 tentang pengembangan mata kuliah kepribadian.
Sumber Historis, Sosiologis dan Politik:
1. Sumber Historis (substansi dimulai sebelum indonesia merdeka).
2. Sumber Sosiologis (Diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga, memelihara dan mempertahankan eksistensi negara dan bangsa).
3. Sumber Politik (Dimuatnya dokumen dokumen kurikulum Kewarganegaraan tahun 1957 kemudian Civics tahun 1962 serta Kewarganegaraan Bangsa tahun 1968).
Dinamika, Esensi dan Urgensi:
PKN diharapkan dapat mendorong warga negara agar bisa memanfaatkan pengaruh positif adanya teknologi dan informasi untuk membangun negara serta bangsa.
Masa depan PKN sangat bergantung pada eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.
NPM: 2215061025
Kelas: PSTI A
ANALISIS MATERI HAKEKAT DAN PENTINGNYA PKN
Pengertian PKN:
Kewarganegaraan berasal dari kata warganegara yaitu anggota dari suatu negara. PKN menyangkut tentang kewarganegaraaan. PKN merupakan usaha sadar menyiapkan peserta didik yang cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara. Serta melatih peserta didik berfikir kritis, analitis, demokratis berdasarkan nilai nilai pancasila.
Landasan Ideal dan Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan:
1. Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi negara.
2. Pembukaan UUD 1945.
3. Batang Tubuh UUD 1945 khususnya pada pasal 27 ayat 3 tentang bela negara, pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan dan ketahanan, pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan.
4. UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang pendidikan bela negara.
5. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang mata kuliah pengembangan kepribadian.
6. SK Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006 tentang pengembangan mata kuliah kepribadian.
Sumber Historis, Sosiologis dan Politik:
1. Sumber Historis (substansi dimulai sebelum indonesia merdeka).
2. Sumber Sosiologis (Diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga, memelihara dan mempertahankan eksistensi negara dan bangsa).
3. Sumber Politik (Dimuatnya dokumen dokumen kurikulum Kewarganegaraan tahun 1957 kemudian Civics tahun 1962 serta Kewarganegaraan Bangsa tahun 1968).
Dinamika, Esensi dan Urgensi:
PKN diharapkan dapat mendorong warga negara agar bisa memanfaatkan pengaruh positif adanya teknologi dan informasi untuk membangun negara serta bangsa.
Masa depan PKN sangat bergantung pada eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.