NAMA: Annisa Tri Hapsari
NPM: 2215061025
KELAS: PSTI A
PRODI: Teknik Informatika
NPM: 2215061025
KELAS: PSTI A
PRODI: Teknik Informatika
Posts made by Annisa Tri Hapsari
NAMA: Annisa Tri Hapsari
NPM: 2215061025
KELAS: PSTI A
PRODI: Teknik Informatika
Analisis Jurnal “Penegakkan Hukum dan Perlindungan Negara”
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan masih menjadi perhatian pemerintahan Jokowi saat ini, berbagai kebijakan di bidang hukum menjadi tujuan utama penegakan hukum. Presiden Jokowi beberapa kali mengulang di media cetak dan elektronik: “Jangan mencampuri atau mengintervensi urusan hukum yang ditangani kepolisian dan lembaga peradilan lainnya”.
Di sisi lain, Presiden terus membentuk lembaga hukum untuk memangkas pungutan jasa publik ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden serius dalam penegakan hukum dalam rangka good governance. Pembaruan hukum yang diramalkan selama ini belum sesuai dengan harapan masyarakat, seperti tingginya kriminalitas Narkoba, korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya terlihat seperti Pemerasan yang selalu dihadapi bangsa ini semakin banyak.
Korupsi dan masalah hukum lainnya. Di sisi lain, kejaksaan yang semakin banyak dipersoalkan oleh para pencari hukum menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi pemerintah. Hal ini untuk membuat kewibawaan negara menjadi berharga di mata rakyat. Bahwa negara menjamin dan melindungi setiap warga negara. Negara menjamin hak setiap warga negara, karena kedudukan dan tugas negara sendiri diatur dalam undang-undang dasar negara republik indonesia.
NPM: 2215061025
KELAS: PSTI A
PRODI: Teknik Informatika
Analisis Jurnal “Penegakkan Hukum dan Perlindungan Negara”
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan masih menjadi perhatian pemerintahan Jokowi saat ini, berbagai kebijakan di bidang hukum menjadi tujuan utama penegakan hukum. Presiden Jokowi beberapa kali mengulang di media cetak dan elektronik: “Jangan mencampuri atau mengintervensi urusan hukum yang ditangani kepolisian dan lembaga peradilan lainnya”.
Di sisi lain, Presiden terus membentuk lembaga hukum untuk memangkas pungutan jasa publik ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden serius dalam penegakan hukum dalam rangka good governance. Pembaruan hukum yang diramalkan selama ini belum sesuai dengan harapan masyarakat, seperti tingginya kriminalitas Narkoba, korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya terlihat seperti Pemerasan yang selalu dihadapi bangsa ini semakin banyak.
Korupsi dan masalah hukum lainnya. Di sisi lain, kejaksaan yang semakin banyak dipersoalkan oleh para pencari hukum menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi pemerintah. Hal ini untuk membuat kewibawaan negara menjadi berharga di mata rakyat. Bahwa negara menjamin dan melindungi setiap warga negara. Negara menjamin hak setiap warga negara, karena kedudukan dan tugas negara sendiri diatur dalam undang-undang dasar negara republik indonesia.
NAMA: Annisa Tri Hapsari
NPM: 2215061025
KELAS: PSTI A
PRODI: Teknik Informatika
Analisis Video Supremasi Hukum (2)
Hukum dipandang sebagai lembaga yang mengatur dan menyelenggarakan negara dan masyarakat. Hukum dibuat sebagai hukum modern. Kehidupan modern membutuhkan bentuk hukum baru yang mencerminkan perkembangan saat ini. Hukum modern telah menjadi pranata sosial yang penting di tengah kehidupan modern yang semakin kompleks. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum untuk mewujudkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aturan hukum berdasarkan ini diperlukan untuk mendirikan negara. yang bisa membahagiakan rakyatnya.
Sejak masa reformasi tahun 1998, telah terbuka sistem hukum baru yaitu semboyan demokratik (peralihan ke sistem politik yang lebih demokratis) dan desentralisasi (pelimpahan kekuasaan pemerintahan ke daerah otonom berdasarkan asas otonomi). Hal ini dapat membuka koridor baru agar hukum tidak luput dari pengawasan publik. Organisasi non-pemerintah dibentuk, seperti:
ICW (Indonesian Corruption Watch), Police Watch dan MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia). Untuk partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia.
NPM: 2215061025
KELAS: PSTI A
PRODI: Teknik Informatika
Analisis Video Supremasi Hukum (2)
Hukum dipandang sebagai lembaga yang mengatur dan menyelenggarakan negara dan masyarakat. Hukum dibuat sebagai hukum modern. Kehidupan modern membutuhkan bentuk hukum baru yang mencerminkan perkembangan saat ini. Hukum modern telah menjadi pranata sosial yang penting di tengah kehidupan modern yang semakin kompleks. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum untuk mewujudkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aturan hukum berdasarkan ini diperlukan untuk mendirikan negara. yang bisa membahagiakan rakyatnya.
Sejak masa reformasi tahun 1998, telah terbuka sistem hukum baru yaitu semboyan demokratik (peralihan ke sistem politik yang lebih demokratis) dan desentralisasi (pelimpahan kekuasaan pemerintahan ke daerah otonom berdasarkan asas otonomi). Hal ini dapat membuka koridor baru agar hukum tidak luput dari pengawasan publik. Organisasi non-pemerintah dibentuk, seperti:
ICW (Indonesian Corruption Watch), Police Watch dan MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia). Untuk partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia.
NAMA: Annisa Tri Hapsari
NPM: 2215061025
KELAS: PSTI A
PRODI: Teknik Informatika
Analisis Video Supremasi Hukum
Video tersebut berisi tentang demokrasi dan demokratisasi yang memuncak pada masa reformasi. Demokrasi ini tidak bisa menghadapi hukum masa lalu, yang berada di bawah kekuasaan otoriter dan terpusat. Semua lembaga dan lembaga pemerintah, mis. legislatif, eksekutif dan yudikatif, menghadapi tantangan yang sama.
Langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain, terkait erat dengan roda perekonomian. Oleh karena itu, peran hukum dalam berbagai bentuk pengaturan tidak dapat diabaikan. Hukum harus menjadi tulang punggung perekonomian.
NPM: 2215061025
KELAS: PSTI A
PRODI: Teknik Informatika
Analisis Video Supremasi Hukum
Video tersebut berisi tentang demokrasi dan demokratisasi yang memuncak pada masa reformasi. Demokrasi ini tidak bisa menghadapi hukum masa lalu, yang berada di bawah kekuasaan otoriter dan terpusat. Semua lembaga dan lembaga pemerintah, mis. legislatif, eksekutif dan yudikatif, menghadapi tantangan yang sama.
Langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain, terkait erat dengan roda perekonomian. Oleh karena itu, peran hukum dalam berbagai bentuk pengaturan tidak dapat diabaikan. Hukum harus menjadi tulang punggung perekonomian.
NAMA: Annisa Tri Hapsari
NPM: 2215061025
KELAS: PSTI A
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA
NPM: 2215061025
KELAS: PSTI A
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA