NAMA : ALEXIS RONAULI MANURUNG
NPM: 2215061109
KELAS: PSTI A
NPM: 2215061109
KELAS: PSTI A
Posts made by Alexis Ronauli Manurung
NAMA : ALEXIS RONAULI MANURUNG
NPM : 2215061109
KELAS : PSTI A
NPM : 2215061109
KELAS : PSTI A
NAMA : Alexis Ronauli Manurung
NPM : 2215061109
KELAS : PSTI A
NPM : 2215061109
KELAS : PSTI A
Nama : Alexis Ronauli Manurung
NPM : 2215061109
Kelas : PSTI A
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan kebutuhan penting bagi bangsa Indonesia dalam membangun demokrasinya karena beberapa hal seperti meningkatnya gejala dan kecenderungan buta politik, tidak melek politik dan tidak mengikuti cara kerja demokrasi dan kelembagaannya di kalangan warga negara, meningkatnya politik apatis ditunjukkan dengan sedikit keterlibatan warga negara dalam proses politik. Jika demokrasi adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar atau ditunda (point of no return) bagi Bangsa Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal, yaitu:
1) pemerintahan dari rakyat (government of the people);
2) pemerintahan oleh rakyat (government by the people);
3) dan pemerintahan untuk rakyat (government for the people).
Menurut cendekiawan Nurcholish Madjid, setidaknya ada enam norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis, yaitu:
1) kesadaran akan pluralisme;
2) musyarawah;
3) cara cara – cara yang sesuai tujuan;
4) norma kejujuran dalam pemufakatan;
5) kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban;
6) percobaan dan kesalahan (trial and error)
Namun, pandangan sektarian dan tindakan pemaksaan kehendak kelompok atas nama kepentingan umum dapat dikategorikan sebagai hal yang dapat merusak kemurnian demokrasi. Tekad negara dapat ditunjukkan dengan bertindak tegas, sekelompok warga negara yang bertindak anarkis terhadap warga negara lain atau warga negara lain. Tentu saja itu adalah anggaran hak asasi manusia.
Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) pertamakalinya dikemukakan oleh John Locke, yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak- hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Pengertian HAM tertuang di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam HAM terdapat empat prinsip dasar HAM yaitu;
1) Kebebasan,
2) Kemerdekaan,
3) Persamaan dan
4) keadilan.
Pada poin-poin yang sudah dijelaskan bahwa Pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana bagi mahasiswa maupun masyarakat bangsa Indonesia untuk mengemban sikap-sikap demokratis dengan tetap pada nilai-nilai dasar negara dam tidak melanggar HAM yang sudah tercantum dalam undang-undang sehingga menimbulkan karakter bangsa yang bersikap kritis dan toleran terhadap sesama.
NPM : 2215061109
Kelas : PSTI A
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan kebutuhan penting bagi bangsa Indonesia dalam membangun demokrasinya karena beberapa hal seperti meningkatnya gejala dan kecenderungan buta politik, tidak melek politik dan tidak mengikuti cara kerja demokrasi dan kelembagaannya di kalangan warga negara, meningkatnya politik apatis ditunjukkan dengan sedikit keterlibatan warga negara dalam proses politik. Jika demokrasi adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar atau ditunda (point of no return) bagi Bangsa Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal, yaitu:
1) pemerintahan dari rakyat (government of the people);
2) pemerintahan oleh rakyat (government by the people);
3) dan pemerintahan untuk rakyat (government for the people).
Menurut cendekiawan Nurcholish Madjid, setidaknya ada enam norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis, yaitu:
1) kesadaran akan pluralisme;
2) musyarawah;
3) cara cara – cara yang sesuai tujuan;
4) norma kejujuran dalam pemufakatan;
5) kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban;
6) percobaan dan kesalahan (trial and error)
Namun, pandangan sektarian dan tindakan pemaksaan kehendak kelompok atas nama kepentingan umum dapat dikategorikan sebagai hal yang dapat merusak kemurnian demokrasi. Tekad negara dapat ditunjukkan dengan bertindak tegas, sekelompok warga negara yang bertindak anarkis terhadap warga negara lain atau warga negara lain. Tentu saja itu adalah anggaran hak asasi manusia.
Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) pertamakalinya dikemukakan oleh John Locke, yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak- hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Pengertian HAM tertuang di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam HAM terdapat empat prinsip dasar HAM yaitu;
1) Kebebasan,
2) Kemerdekaan,
3) Persamaan dan
4) keadilan.
Pada poin-poin yang sudah dijelaskan bahwa Pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana bagi mahasiswa maupun masyarakat bangsa Indonesia untuk mengemban sikap-sikap demokratis dengan tetap pada nilai-nilai dasar negara dam tidak melanggar HAM yang sudah tercantum dalam undang-undang sehingga menimbulkan karakter bangsa yang bersikap kritis dan toleran terhadap sesama.
Nama : Alexis Ronauli Manurung
NPM : 2215061109
Kelas : PSTI A
PKn atau Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pembentukan karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang cinta serta rela berkorban pada bangsa dan negara sehingga peserta didik dapat berpikir bedasarkan nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara.
Landasan ideal dan landasan hukum pendidikan kewarganegaraan, yaitu :
1. Pancasila;
2. Pembukaan UUD 1945;
3. Batang Tubuh UUD 1945;
4. UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia;
5. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
6. SK Dirjen DIK TI Nomor 43 Tahun 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok matakuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi.
Berdasarkan sumber historis subtansi pendidikan kewarganegaraan sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka. Lalu, menurut sumber sosiologis diperlunya kesadaran pada masyarakat untuk memelihara, mempertahakan serta menjaga eksistensi negara bangsa. Menururt sumber politik terdapat dokumen kurikulum, yaitu Kewarganegaraan (1957), Civics (1962), Kewarganegaraan Negara (1968), dan kurikulum terakhir PPKn (2013).
Oleh sebab itu perlunya Pendidikan Kewarganegaraan agar dapat mendorong masyarakat agar mampu memberikan pengaruh positif dalam membangun negara-bangsa khususnya dibidang iptek. Karenanya pendidikan kewarganegaraan sangat ditentukan oleh eksistensi konsistusi negara dan bangsa Indonesia.
NPM : 2215061109
Kelas : PSTI A
PKn atau Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pembentukan karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang cinta serta rela berkorban pada bangsa dan negara sehingga peserta didik dapat berpikir bedasarkan nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara.
Landasan ideal dan landasan hukum pendidikan kewarganegaraan, yaitu :
1. Pancasila;
2. Pembukaan UUD 1945;
3. Batang Tubuh UUD 1945;
4. UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia;
5. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
6. SK Dirjen DIK TI Nomor 43 Tahun 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok matakuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi.
Berdasarkan sumber historis subtansi pendidikan kewarganegaraan sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka. Lalu, menurut sumber sosiologis diperlunya kesadaran pada masyarakat untuk memelihara, mempertahakan serta menjaga eksistensi negara bangsa. Menururt sumber politik terdapat dokumen kurikulum, yaitu Kewarganegaraan (1957), Civics (1962), Kewarganegaraan Negara (1968), dan kurikulum terakhir PPKn (2013).
Oleh sebab itu perlunya Pendidikan Kewarganegaraan agar dapat mendorong masyarakat agar mampu memberikan pengaruh positif dalam membangun negara-bangsa khususnya dibidang iptek. Karenanya pendidikan kewarganegaraan sangat ditentukan oleh eksistensi konsistusi negara dan bangsa Indonesia.