Nama : Tri Maharani
Npm : 2213053017
Kelas : 2A
Analisis Jurnal “DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019”
Berdasarkan analisis saya terhadap jurnal di atas,
Pendalaman demokrasi dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Melihat fakta yang ada bahwa demokrasi di Indonesia yang sudah berjalan selama 21 tahun masih didominasi prosedural dibandingkan substansif.
Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.
Munculnya sebuah isu yang sebagian umat Islam dipandang merugikan mereka pada akhirnya melahirkan gerakan jjtima ulama untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didalamnya terdapat representasi ulama sebagai penantang Prabowo untuk memilih cawapres yang berasal dari kalangan ulama. Indonesia memang memiliki masyarakat yang beragama muslim terbanyak di dunia. Permasalahan tersebut merupakan hal yang logis dan selalu terjadi di setiap pemilu.
Sejauh ini, Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang rumit, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasil yang meragukan, merupakan pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas membutuhkan parpol dan koalisi parpol yang berkualitas. Hal ini penting karena pemilu tidak hanya menjadi sarana perebutan kekuasaan yang adil dan damai, tetapi juga menjadi anugerah bagi jaminan sosial rakyat dan kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia. Namun hal ini gagal menjadikan Indonesia sebagai pemimpin demokrasi sejati.