PKN PGSD 2A, Senin 15.50-17.30 T.A Genap 2022/2023

Nama: Khairani Fina Irfani
Npm: 2253053041
Kelas: 2A
POST TEST

Analisis jurnal
Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia.

       Tema utama jurnal ini adalah tentang hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan). Penulis membahas bagaimana demokrasi di Indonesia tercermin dalam pemilihan umum daerah dan bagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila keempat, tercermin dalam praktik demokrasi tersebut. Penulis menyajikan hasil penelitian mereka dengan cara menganalisis literatur dan studi kasus tentang pemilihan umum daerah di Indonesia. Mereka mengambil sampel dari beberapa pemilihan umum daerah di Indonesia dan menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam praktik demokrasi pada setiap pemilihan umum tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan umum daerah di Indonesia sebagian besar telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama Sila keempat. Hal ini tercermin dari partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, kebebasan berpendapat, kesetaraan hak suara, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
       Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa demokrasi di Indonesia telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila keempat, dalam pemilihan umum daerah. Penulis juga menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus diterapkan dan dikembangkan dalam praktik demokrasi di Indonesia. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi penting untuk memperkuat pemahaman tentang hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila keempat. Namun, ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, seperti jumlah sampel yang terbatas dan fokus hanya pada pemilihan umum daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk lebih memperdalam pemahaman tentang hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai Pancasila di Indonesia.

Nama : Hanny Luthfia Shabrina
NPM : 2213053237
Kelas : 2A

Analisis Jurnal "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA
DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA"


Secara umum, jurnal ini membahas bahwa nilai-nilai sila keempat Pancasila memiliki kaitan erat dengan demokrasi, karena dalam praktiknya, demokrasi juga menuntut adanya partisipasi aktif dan kesepakatan bersama dari seluruh rakyat sebagai bentuk kerakyatan yang dijiwai oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia, penulis menekankan pentingnya memahami dan menerapkan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam proses pemilihan umum agar tercipta praktik demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Jurnal ini  juga membahas beberapa isu krusial yang terkait dengan praktik demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia, seperti kecurangan pemilu, politik uang, dan ketidakadilan dalam akses terhadap informasi dan kesempatan politik. Penulis menegaskan bahwa nilai-nilai sila keempat Pancasila dapat menjadi landasan moral yang kuat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi yang penting dalam mengembangkan pemikiran tentang hubungan antara nilai-nilai sila keempat Pancasila dan praktik demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia.

Nama: Shakina Aura Ayudistia
Npm: 2213053066
Kelas: 2A

Jadi dapat disimpulkan dari materi di atas sebagai berikut:
Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir.

Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan
peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa. Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda
pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai.

Nama: Khoirun Nisa
NPM: 2213053085
Kelas: 2A
Analisis jurnal

Identitas Jurnal

• Judul jurnal: Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia
• Nama Penulis: Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni
• Tahun terbit: 2019
• Tujuan Penulisan: Mencari kebenaran dalam berdemokrasi yang tertuang dalam Pancasila sila keempat.
• Metode: Menggunakan metode pendekatan, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini, antara lain: a) Pendekatan Undang-Undang (Statute Aproach); dan b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).

• Hasil dan Pembahasan

Dalam jurnal ini, penulis membahas tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia yang merupakan cerminan dari sistem demokrasi. Penulis menjelaskan bahwa sila keempat Pancasila, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" merupakan penceminan dari asas demokrasi. Namun, pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam pelaksanaan proses pemilihan umum di Indonesia yang seharusnya mencerminkan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Selain itu, penulis juga mengkritisi pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang yang kurang jelas dan multi tafsir. Kekurangan ini dapat memicu kekacauan dan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya dapat mencegah terjadinya kekacauan dan disintegrasi bangsa. Dalam hal ini, penulis menekankan bahwa melindungi demokrasi juga berarti melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, yaitu calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila. Kesimpulannya, pemilihan umum di Indonesia perlu memperhatikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan demokrasi yang seharusnya mencerminkan prinsip negara hukum dan demokrasi serta melindungi hak minoritas.

Nama : Nabiilah Okti Salsabila
NPM : 2213053004
Kelas : 2A

Postest tentang "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA"

Menurut saya jurnal di atas menjelaskan tentang bagaimana nilai-nilai pancasila sila ke-4 tercermin dalam pemilihan umum di Indonesia sebagai bentuk demokrasi yang berlangsung. Sebagai ideologi negara Indonesia, pancasila merupakan landasan penting bagi praktik demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila seperti partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, kesamaan hak politik dan pengambilan keputusan secara musyawarah tercermin dalam proses pemilu di berbagai daerah di Indonesia.

Hal ini merupakan tahap penerapan prinsip musyawarah dalam proses pemilihan legislatif provinsi. Prinsip ini tercermin dalam berbagai tahapan pemilu, mulai dari proses pencalonan hingga penyelenggaraan pemilu. Selain itu, selama proses pemilihan, pengawasan masyarakat dan partisipasi aktif dari berbagai kelompok juga diupayakan untuk memastikan pelaksanaan pemilihan yang adil dan transparan. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa masih ada beberapa tantangan dalam memperkuat demokrasi dalam pemilihan umum daerah di Indonesia, seperti adanya praktik politik yang tidak sehat, keretakan dalam proses pemilihan, dan partisipasi masyarakat yang masih rendah di beberapa daerah. Untuk itu, diperlukan upaya yang terus menerus dari pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat demokrasi dan nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa demokrasi di Indonesia bukanlah sekedar mengadopsi sistem politik dari luar, tetapi mencerminkan karakteristik dan nilai-nilai yang khas dari masyarakat Indonesia, yang tercermin dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Implementasi nilai-nilai sila ke-4 Pancasila dalam pemilihan umum jelas menunjukkan bagaimana nilai-nilai tersebut terus menjadi dasar untuk membangun demokrasi yang kuat dan tetap di Indonesia.

Nama: Elok Melviana
Npm: 2253053056
Kelas: 2A

Analisis Jurnal

Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. 

Nama: Auliya Putri
NPM: 2213053128
Kelas: 2A

DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA
DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA

Didalam sila keempat ini memiliki Nilai dan Butir-Butir berpangkal dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan
yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan menjiwai sila Keadilan
Sosial. Nilai filosofis adalah bahwa hakikat
Negara sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Arti dan makna Sila ke-4 sebagai berikut:
a. Hakikat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
b. Pemusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat, dengan
dilakukan secara bersama melalui jalan
kebijaksanaan.
c.Melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi
kejujuran bersama. Nilai identitas adalah permusyawaratan.
d.Terkandung asas
kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap
rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu yang
memperhatikan dan menghargai aspirasi
seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan,
mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara (Widodo, 2015).

Partai politik merupakan instrumen yang sangat penting sebagai definisi, fungsi, dan peran sebagai perwujudan negara yang meyakini sistem demokrasi sebagai terwujudkan amanat konstitusi UUD RI Tahun 1945 BAB X Pasal 28. Pancasila sila keempat merupakan
perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Sistem penunjukan kepala daerah oleh ketua umum partai politik ini
dapat menjadikan suatu permasalahan dimana melemahkan nilai demokrasi dalam
sila keempat Pancasila. Proses tersebut dapat juga sebagai celah nantinya adanya
budaya “hutang budi” dari kepala daerah ke
ketua partai politik. Sehingga dikhawatirkan
setiap kebijakan kepala daerah itu nanti akan
di dasarkan pada kepentingan partai politik pengusungnya. Maka dari itu wujud penerapan nilai nilai sila keempat Pancasila sangat diharapkan agar dapat mewujudkan perwujudan demokrasi didalam pemilihan umum daerah di Indonesia.

Nama: Cahya Ashari
NPM: 2213053235
Kelas: 2/A

Post test
Jurnal DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA
DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA
Oleh Galih Puji Mulyono, Rizal Fatoni.

Dari hasil membaca dan analisis jurnal ini,Pemilihan umum merupakan bagian dari sistem demokrasi yang memperlihatkan partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Namun, di Indonesia, belum ada kesepakatan mengenai ideologi yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara empiris. Fokus permasalahan yang dibahas adalah bagaimana nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dapat tercermin dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.
Nilai memiliki berbagai macam sifat, salah satunya adalah sifat normatif. Nilai yang bersifat normatif mengandung harapan, keinginan, dan suatu kewajiban yang harus dipatuhi. Nilai ini tercermin dalam bentuk peraturan yang menjadi panduan bagi manusia dalam berperilaku.
Negara Indonesia diatur sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang berarti bahwa segala pelaksanaan pemerintahan harus patuh pada hukum yang berlaku. Salah satu karakteristik dari negara hukum adalah bahwa semua sistem pemerintahan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum.Pemilihan kepala daerah (pemilukada) merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan demokrasi yang diatur oleh konstitusi. Pemilukada harus dilakukan secara langsung, terbuka untuk semua warga, tanpa tekanan atau intimidasi, dengan menghormati kerahasiaan suara, serta dilaksanakan dengan integritas dan keadilan setiap lima tahun sekali. Melalui pemilukada secara langsung, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih demokratis bagi masyarakat.Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah secara langsung di Indonesia diwajibkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pelaksanaan pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Meskipun demikian, sejarah dan hukum menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi di daerah telah mengalami banyak hambatan dan kontradiksi.Banyak permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah secara langsung di Indonesia.

Nama : Andestri Nanda Raya
NPM : 2213053113
Kelas : 2A
Analisis Jurnal
Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia

Setiap negara miliki ideologi masing-masing bertujuan untuk menciptakan suatu perkembangan didalam berbagai aspek, seperti Indonesia para pendiri bangsa menciptakan ideologi dengan konsepsi yaitu ideologi Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yaitu sebuah konsepsi dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan negara serta Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis. Adapun bentuk pelaksanaan sila ke-4 ini ialah adanya pemilihan umum.
Sistem pemilihan umum ini merupakan cerminan atau perwujudan dari demokrasi sebagai wujud dari sila keempat. Akan tetapi, belum tercerminnya demokrasi sebagai sila keempat dalam pemilihan umum di Indonesia terlihat dari beberapa contoh kasus didalam pemilihan umum sering terjadi berbagai macam konflik. Penyebab konflikpun beragam, mulai dari partai yang tidak mencerminkan demokrasi, konfik internal partai, calon yang tidak bisa menerima kekalahan dan pendukung tidak realistis menghadapi kekalahan calon yang didukungnya. Pilkada yang tidak sesuai dengan pancasila sila keempat yang berupa pelanggaran, kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta pilkada, dan tim pendukung, serta masyarakat dapat diberikan sanksi pidana yang telah di atur dalam Undang-Undang dan Pasal-Pasal yang terkait.
Beragam konflik, dan muncul yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik fisik maupun mental yang hal ini memicu disitegrasi bangsa. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.

NAMA ; KARINA RITA YANISA
NPM ; 2213053008
KELAS ; 2A

Yang manan dalam Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat.kemudian Beragam konflikmuncul, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan.pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir.makan dari itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa. Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini merupakan calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama : Syakila Haswa Utami
NPM : 2213053019

Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Pancasila dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia

Pemilihan kepala daerah sekarang tidak mencerminkan pancasila, sila keempat. Menurut sila keempat adanya musyawarah dan mufakat, tetapi masih banyak pemilihan wakil rakyat yang dengan kekuasaan atau suap bisa terpilih menjadi wakil rakyat. Adanya UUD mengenai pemilihan kepala daerah atau wakil rakyat juga masih kurang memperjelas adanya prmilihan secara adil.

Sila keempat adalah perwujudan dari demokradi keempat yang bertujuan untuk keikut sertaan rakyat dalam menjalankan pemerintah.

Nama : Sevia Palupi Dwi Ningrum
Npm : 2253053003
Kelas : 2A

Nilai pada pada dasanya memiliki berbagai sifat, salah satu sifat nilai yaitu normatif. Nilai normatif merupakan nilai yang mengandung harapan, keinginan, dan suatu keharusan. Nilai diwujudkan dalam bentuk peraturan sebagai pedoman manusia dalam bertindak. Pancasila sebagai staatfundamental norm dan ideologi bangsa menimbulkan kesadaran bahwa pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam penyelengaraan negara. Salah satu landasan pokok sebagai cerminan penyelengaraan negara berupa pemilu terdapat pada sila keempat dalam Pancasila tersebut adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Oleh karena itu, Nilai-Nilai dalam sila keempat Pancasila merupakan bentuk dari Demokrasi.

Nama : Hanindita Monica Saputeri
NPM : 2213053068
Kelas : 2A

POST TEST
Jurnal Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia

Dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tercantum bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Faktanya pada pemilukada secara langsung menunjukkan adanya kesenjangan demokrasi. Banyak munculnya konflik yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada seperti banyaknya berita hoax di publik untuk saling menjatuhkan antara calon kepala daerah. Hal ini bisa memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh karena itu penerapan demokrasi dalam nilai sila keempat Pancasila sangat dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan yang terjadi dalam pilkada di Indonesia.

 
Keberadaan partai politik dalam menyalurkan pelaksanaan demokrasi di pemilihan kepala daerah saat ini merupakan suatu indikator berjalannya sistem politik dalam penyelenggaraan pimpinan kekuasaan negara yang sesuai dalam Pancasila. Namun dalam pelaksanannya banyak sekali partai politik yang tidak mencerminkan dari nilai demokrasi sila keempat Pancasila seperti kepala daerah dipilih dengan penunjukkan secara langsung dan sepihak oleh ketua umum partai politik. Bahkan dalam perkembangannya pun tidak mencerminkan nilai demokrasi. Padahal amanat dalam Pancasila sila keempat adalah perwujudan demokrasi di Indonesia yang menginginkan keikutsertaan rakyat dalam menjalankan pemerintahan.

Nama: Rafael kukuh Avethresando
Npm: 2213053143
Kelas: 2A
Post test
jurnal ini membahas bahwa nilai-nilai sila keempat Pancasila memiliki kaitan erat dengan demokrasi, karena dalam praktiknya, demokrasi juga menuntut adanya partisipasi aktif dan kesepakatan bersama dari seluruh rakyat sebagai bentuk kerakyatan yang dijiwai oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia, penulis menekankan pentingnya memahami dan menerapkan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam proses pemilihan umum agar tercipta praktik demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Jurnal ini juga membahas beberapa isu krusial yang terkait dengan praktik demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia, seperti kecurangan pemilu, politik uang, dan ketidakadilan dalam akses terhadap informasi dan kesempatan politik. Penulis menegaskan bahwa nilai-nilai sila keempat Pancasila dapat menjadi landasan moral yang kuat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Nama : Putri Aprilliani
NPM : 2213053298
Kelas : 2A
Post test

DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA

Pemilu mencerminkan sistem demokrasi. Demokrasi pada hakekatnya memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selama ini realitas di Indonesia tidak mencerminkan ideologi yang diterima masyarakat Indonesia. Penelitian tentang isu-isu yang berkaitan dengan demokrasi sebagai perwujudan nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dalam pemilihan umum Indonesia.
Hal ini diatur oleh amanat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi. Sila keempat pancasila mencerminkan prinsip demokrasi.

Menurut undang-undang, Indonesia menganut demokrasi dalam penyelenggaraan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umum.
Keberlangsungan demokrasi sebagai pengejawantahan nilai-nilai empat sila pancasila dalam pemilihan umum merupakan hal yang krusial bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum, juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Pilkada dalam Indonesia tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan demokrasi sebagai perwujudan nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dalam pemilihan umum Indonesia. Sesuai dengan undang-undang, Indonesia tetap menjadi negara demokrasi dalam melaksanakan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umum. Keberlangsungan demokrasi sebagai pengejawantahan nilai-nilai empat sila Pancasila dalam pemilihan umum merupakan hal yang krusial bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum.

Pemilihan umum di daerah-daerah Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Pancasila merupakan aspek terpenting dalam pembangunan bangsa dan negara bekerja dalam praktek kehidupan manusia, khususnya bagi bangsa Indonesia, Pancasila tidak dapat diintervensi dari sudut pandang ideologi manapun, oleh karena itu Pancasila bersifat kebal, yaitu kebal terhadap pengaruh pihak lain. ideologi. Pancasila adalah dasar Negara, yaitu suatu konsepsi yang disusun atas kesepakatan bersama dengan tujuan untuk dapat menjawab tantangan dan permasalahan Negara dan Negara, dilihat dari segi sosiologis, lahirnya suatu negara terjadi karena hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok dengan cara yang menimbulkan nilai dan norma. , jadi ideologi adalah akumulasi nilai dan standar hidup dalam kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan kebaikan bersama. Demikian pula Pancasila sebagai alat politik untuk menentukan arah dan pemerataan politik suatu negara, dalam hal ini Pancasila dalam wilayah keempat yaitu demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat, terutama yang ditakdirkan untuk daerah.

Pemilu yang demokratis di Indonesia. Negara Indonesia telah menyaksikan perkembangan demokrasi, selama periode (1945-1959) selama periode Republik Indonesia I, yaitu demokrasi konstitusional, periode Republik Indonesia II (1959-1965) atau Republik Indonesia. periode Indonesia. II (1959-1965).pelatihan. Demokrasi, Republik Indonesia. Indonesia periode III, periode demokrasi Pancasila (1965-1998). ), selama ini telah memimpin revolusi dan merubah birokrasi ke arah reformasi, khususnya pada periode Republik Indonesia V (1998-sekarang), dari motivasi yang berbeda, perubahan ini dapat menciptakan keselarasan dengan pemilihan umum dan demokrasi di Indonesia sesuai Pancasila di sila keempat atau sistem pemilihan umum hanya digunakan sebagai semiotik atau sekaligus sebagai standar demokrasi.
Pemilihan umum ini merupakan jembatan menuju terwujudnya Indonesia merdeka, karena pemimpin dipilih dengan sangat ketat dan diharapkan Indonesia dipimpin oleh kepala negara atau kepala daerah sesuai kemampuannya.

Nama: Anjelita Shailia
NPM: 2213053302
Kelas: 2 A

ANALISIS JURNAL : DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA


A. Identitas Jurnal
Nama Jurnal : Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan
Volume : 7
Nomor : 2
Halaman : 98-107 Halaman
Tahun Terbit : 2019
Judul Jurnal : Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia
Nama Penulis : Alih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni

B. Isi Jurnal
Masalah penelitian: mendalami dan menjelaskan lebih rinci rumusan Tian
Rumusan masalah: 1. Nilai-Nilai Demokrasi Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia.
2. Pelaksanaan Demokrasi Sila Keempat Pancasila Sebagai Sumber Nilai Pemilihan Umum Daerah di Indonesia.
Metode Penelitian: Deskriptif Analitis
Hasil Penelitian:
Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara sebagai Negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah daaai Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.Membahas mengenai hukum, juga membahas mengenai pertaturan, perturan yang ini di khususkan terhadap pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan pencerminan dari nilai Pancasila. Menurut terminologi pemilu adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan- jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

Isi Analisis:
Perkembangan pemilihan umum di Indonesia begitu panjang seharusnya sudah banyak mendapatkan dan belajar dari konflik untuk lebih menekankan nilai demokasi saebagai perwujudan dari sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia saat ini. Argumentasi tersebut bertujuan mencari kebenaran dalam berdemokrasi yang tertuang dalam Pancasila sila keempat, dan argumentasi di atas semakin diperkuat tercerminnya demokrasi sebagai perwujudan Pancasila sila keempat dalam pemilihan umum di indonesia terlihat dari beberapa contoh kasus didalam pemilihan umum sering terjadi berbagai macam konflik. Penyebab konflikpun beragam, mulai dari partai yang tidak mencerminkan demokrasi, konfik internal partai, calon yang tidak bisa menerima kekalahan dan pendukung tidak realistis menghadapi kekalahan calon yang didukungnya.
Oleh karena itu, demokrasi di negara Indonesia masih belum mencapai titik kesejahteraan dan keseimbangan karena masih terdapat tantangan yang harus dihadapi dan diperbaiki pada tahun setelahnya seperti yang kita ketahui demokrasi sangatlah penting karena sebagai sistem pemerintahan yang kita anut sehingga sebagai warga negara kita harus bisa mengembangkan dan mengedepankan demokrasi dan kepentingan bersama agar mengurangi konflik dan tantangan Demokrasi.

C. Kelebihan dan Kekurangan
Kelebihan:

Kelebihan pada jurnal ini yang Pertama, isi pada jurnal mencakup dari berbagai sumber dan menyantumkan banyak sumber dan pendapat.. Kedua, jurnal ini memiliki memiliki struktur yang lengkap dalam pembuatan. Ketiga, jurnal ini memberikan penjelasan yang rinci. Keempat, jurnal ini membahas hal yang penting dan perlu untuk dibaca pada generasi muda sekarang dalam mengembangkan dan menetralisir tantangan dan masalah demokrasi.

Kekurangan:

Kekurangan pada jurnal ini yang Pertama, jurnal ini tidak mencantumkan masalah Penelitian yang kritis yang dimana tujuan penulisan hanya ingin mendapat simpulan yang valid dan akurat. Kedua, jurnal ini tidak membahas hal yang menarik minat baca anak muda zaman sekarang.. Ketiga, jurnal ini masih kekurangan kaidah penulisan yang benar terdapat kata hubung yang kurang tepat. Keempat, Jurnal ini tidak menuliskan isi dengan seksama dan opini publik.

Nama : Ngusman Aris
NPM : 2213053202
Kelas : 2A
Post Test

Pancasila sebagai fundamental norma dan ideologi bangsa menimbulkan kesadaran bahwa pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam penyelengaraan negara. Salah satu landasan pokok sebagai cerminan
penyelengaraan negara berupa pemilu
terdapat pada sila keempat dalam Pancasila tersebut adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

Penerapan nilai-nilai pancasila sila keempat untuk kehidupan demokrasi
dalam pilkada di Indonesia dapat digunakan dengan mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan
bersama. Parameter sila keempat sebagai sumber nilai yaitu termaktub dalam UUD 1945 BAB VIIB Pemilihan Umum pasal 22E, didalam peraturan tersebut tidak menjelaskan pemilihan umum yang mengandung tata nilai pancasila sila keempat hanya saja menjelaskan prosedur standart pemilihan umum kepala daerah di
Indonesia. Masalah terjadi didalam pemilihan umum kepala daerah yang paling fundamental yaitu salah satunya kampanye. rasa tanggung jawab menimbulkan problem dimasa mendatang dan yang paling berbahaya yaitu merusak demokrasi.

Nama : Aria Dian Indiani
Npm : 2213053177
Kelas : 2A


Analisis jurnal
Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia.

Setiap negara miliki ideologi masing-masing bertujuan untuk menciptakan suatu perkembangan didalam berbagai aspek, seperti Indonesia para pendiri bangsa menciptakan ideologi dengan konsepsi yaitu ideologi Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yaitu sebuah konsepsi dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan negara serta Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu negara, Pelaksanaan Demokrasi Sila Keempat Pancasila Sebagai Sumber Nilai Pemilihan Umum Daerah di Indonesia. beberapa isu krusial yang terkait dengan praktik demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia, seperti kecurangan pemilu, politik uang, dan ketidakadilan dalam akses terhadap informasi dan kesempatan politik. Penulis menegaskan bahwa nilai-nilai sila keempat Pancasila dapat menjadi landasan moral yang kuat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Nama : Nada Fauziana
Npm : 2253053033
Kelas : 2A
Post test

Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi. Pancasila sila keempat merupakan pencerminan dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah dari Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat pancasila.Setiap Negara di dunia miliki ideologi masing-masing dengan tujuan untuk menciptakan suatu perkembangan didalam berbagai aspek, khususnya di Indonesia, para pendiri bangsa menciptakan ideologi dengan konsepsi yaitu ideologi Pancasila. Pancasila merupakan aspek terpenting dalam membangun bangsa dan Negara yang difungsikan pada praktik kehidupan manusia khusunya bagi bangsa Indonesia, Pancasila tidak bisa intervensi dari sudut pandang ideologi manapun, sehingga Pancasila mempunyai sifat imunitas yaitu kekebalan terhadap pengaruh ideologi lain. Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologi lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menibulkan tata nilai dan tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan bonum publicum. Begitupun Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis. Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum, semua warga Negara dalam menjalankan sistem pemerintahan harus tunduk terhadap hukum. Membahas mengenai hukum, juga membahas mengenai peraturan, perturan yang ini di khususkan terhadap pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan pencerminan dari nilai Pancasila. Menurut terminologi pemilu adalah "proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa." Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Pemilihan umum ini telah ditulis di hukum positif Indonesia yaitu didalam UUD 1945 BAB VIIB Pemilihan Umum Pasal 22 (Budiarjo, 2008). Pengertian pemilihan umum secara luas yaitu "sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu Negara yang menganut azas Demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga Negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka" (Nazir, 2017). Kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, menurut Yusdiyanto, (2016): "Didalam sila keempat ini memiliki Nilai dan Butir-Butir berpangkal dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan menjiwai sila Keadilan Sosial. Nilai filosofis adalah bahwa hakikat Negara sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Secara garis besar nilai-nilai dalam Pancasila terbagi atas tiga hal, yakni: a. Nilai Dasar, sila Pancasila memiliki sifat universal sehingga terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. b. Nilai Instrumental, yang berarti makna, kebijakan, strategi, dan sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. c. Nilai Praktis, memiliki aspek mengenai cita-cita, pemikiran, serta nilai nilai yang dianggap memiliki norma yang jelas.Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat pancasila mampu direalisasikan dalam kehidupan praktis." Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat (Erisanti, 2014). Negara Indonesia telah menempuh proses dari perkembangan demokrasi, pada tahun (1945-1959) pada masa Republik Indonesia I yaitu demokrasi konstitusional, Masa Republik Indonesia II (1959-1965) atau masa demokrasi terpimpin, Masa Republik Indonesia III masa demokrasi Pancasila (1965-1998), hingga saat ini telah melakukan revolusi dan perubahan terhadap birokrasi menuju refromasi yaitu masa Republik Indonesia V (1998-sekarang), dari berbagai dinamika perubahan itu apakah dapat menciptakan keserasian terhadap pemilihan umum dan apakah demokrasi di Indonesia sesuai dengan Pancasila pada sila keempat ataukah sistem pemilihan umum hanya dipergunakan sebagai semiotik atau sekaligus sebagai tolak ukur dari demokrasi itu. Negara-Negara berkembang non-komunis telah menunjukan pengalaman yang signifikan, Negara Republik Indonesia termaksud Negara non-komunis dan baru menginjak usia 72 tahun, dan tergolong Negara yang sangat muda, kebanyakan Negara baru,ingin cepat mengadakan pembangunan yang berkelanjutan untuk mengejar keterpurukan, secara politis dalam membangun suatu berdaban bangsa dan Negara dapat ditempuh dengan merebut kekuasaan, dalam merebut kekuasaan ini tertuang dalam konsep politik yaitu : "1. Negara (state), 2. Kekuasaan (power), 3. Pengambilan keputusan (decision making), 4. Kebijakan (policy, beleid), 5. Pembagian (distribution) atau alokasi (allocation), dalam konsep ini dapat ditempuh melalui sistem demokrasi dengan cara pemilihan umum" (Wanma, 2015). Pemilihan umum ini merupakan jembatan untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari, karena pemimpin yang diseleksi dengan begitu ketat dan mempunyai harapan untuk Indonesia dipimpin oleh kepala Negara atau kepala daerah yang memiliki kompentensi. Pemilihan umum secara epistimologi yaitu melakukan regenerasi kepemimpinan secara terbuka. Semenjak bangsa Indonesia merdeka tahun 1945 hingga pada tahun 2014 bangsa Indonesia telah menyelengakan 11 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 ,2009, 2014. Berdasarkan pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum pada tahun 1995 dan 2004 mempunyai kekhususan atau keistimewaan dibanding dengan pemilihan umum lainnya (Hartono & Putri, 2014). Pemilihan umum tersebut juga dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum terutama pemilihan umum daerah yang demokrasi dan cocok untuk bangsa Indonesia (Budiharjo, 2008). Perkembangan pemilihan umum di Indonesia begitu panjang seharusnya sudah banyak mendapatkan dan belajar.

Nama : Banu Sudawi Haq
NPM : 2213053266
Kelas :2A

Jurnal tersebut membahas tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila ke-4, tercermin dalam praktik demokrasi pada pemilihan umum di Indonesia, terutama pada pemilihan kepala daerah. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia menjadi landasan penting bagi demokrasi di Indonesia. Sila keempat Pancasila yang mengandung nilai partisipasi masyarakat, kesetaraan hak politik, dan pengambilan keputusan secara musyawarah tercermin dalam berbagai tahapan pemilu di berbagai daerah Indonesia.

Prinsip musyawarah tercermin dalam proses pencalonan hingga pelaksanaan pemilihan dan melibatkan pengawasan masyarakat dan partisipasi aktif dari berbagai kelompok untuk memastikan pemilihan yang adil dan transparan. Namun, masih ada beberapa tantangan dalam memperkuat demokrasi dalam pemilihan umum daerah di Indonesia, seperti praktik politik yang tidak sehat, keretakan dalam proses pemilihan, dan partisipasi masyarakat yang rendah di beberapa daerah. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus terus berupaya untuk memperkuat demokrasi dan nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia.

Kesimpulannya, demokrasi di Indonesia bukan hanya mengadopsi sistem politik dari luar, tetapi mencerminkan karakteristik dan nilai-nilai khas dari masyarakat Indonesia yang tercermin dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Implementasi nilai-nilai sila ke-4 Pancasila dalam pemilihan umum menjadi dasar membangun demokrasi yang kuat dan tetap di Indonesia.

Nama: Yori Andra Umarsyah
NPM: 2213053170
Kelas: 2A

Dapat saya analisis dari jurnal tersebut bahwa demokrasi sendiri merupakan wujud nyata dari pengamalan pancasila sila keempat. Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi yang berarti seluruh rakyatnya turut serta memerintah melalui perantara wakilnya atau dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Begitupula dengan sistem pemilihan umum yang dilakukan secara deomkratis dimana setiap warga negara mempunyai hak memilihnya masing-masing. Sistem pemilu yang demokratis sendiri juga tertuang di dalam Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

Pemilihan umum yang bersifat demokrastis tidak hanya dilakukan untuk memilih Presiden saja, dalam pemilihan kepala desa pun sudah menerapkan sistem pemilu demokratis, dimana setiap warga desa tersebut berhak menyampaikan pilihanya. Terlaksananya pemilihan umum daerah sendiri secara langsung merupakan amanat langsung dari UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Namun, jika diamati pemilihan umum di desa masih ditemukan beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Berbagai macam hoax muncul guna menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, yang memicu disitegrasi bangsa. Untuk itu, perlu adanya peraturan atau pemahaman bagi seluruh masyarakat mengenai pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan secara lebih aman, jujur dan tertib.

Nama: Dinda Sindy Astuti
NPM: 2213053013
Kelas: 2A
Analisis Jurnal
Berdasarkan bacaan jurnal diatas, ada beberapa poin penting yang dapat kita ambil, yaitu Demokrasi adalah wujud nyata dari pengamalan nilai pancasila sila keempat. Kasus dalam jurnal diatas bahwa Pemilihan kepala daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang Undang kurang jelas dan multi tafsir.

Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa. Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai amanat sila pancasila keempat.

Nama : Intan Ayu Ulan Dari
Npm : 2253053053
Kelas :2A

Lalu apa makna dari sila ke-4 dalam Pancasila

Makna Sila ke-4 dalam Pancasila
Dikutip dari buku Suplemen Buku Ajar Pendidikan Pancasila yang ditulis oleh Yulia Djahir, sila ke-4 dari Pancasila ini memiliki makna sebagai berikut.
- Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
- Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
- Mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama
- Bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan
Pada sila ke-4, simbolnya adalah kepala banteng. Simbol tersebut melambangkan tenaga rakyat serta mewakili hewan sosial yang sering berkumpul. Dengan begitu, sila ke-4 jadi pedoman bagi rakyat Indonesia untuk saling bahu-membahu dan berdiskusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan.
Contoh Pengamalan Pancasila Sila ke-4
Pengamalan sila ke-4 Pancasila dapat dilakukan di lingkungan keluarga. Berdasarkan laman resmi BPIP, terdapat sejumlah contoh pengamalan yang dapat diketahui, yaitu:
1. Setiap masalah keluarga diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat
2. Berjiwa besar untuk menerima dan mempertimbangkan pendapat sesama anggota keluarga
3. Setiap anggota keluarga menerima dan menghargai hasil keputusan musyawarah
4. Setiap anggota keluarga bertanggung jawab melaksanakan hasil keputusan musyawarah

Nama : Celda Vahleviana
NPM : 2213053286
Kelas : 2A

Analisis jurnal
Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia.
Penulis : Alih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni.

Jurnal tersebut membahas tentang demokrasi sila keempat pancasila
sebagai sumber nilai dalam pemilihan umum daerah di Indonesia dan pelaksanaan demokrasi sila keempat pancasila sebagai sumber nilai
pemilihan umum daerah di Indonesia.
Indonesia memiliki sebuah ideologi yaitu ideologi Pancasila, Pancasila dijadikan sebagai ideologi karena sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.
Dalam jurnal tersebut memaparkan bahwa sila keempat Pancasila, yang dilambangkan dengan “Kepala Banteng”, menekankan pentingnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mana suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Berdasarkan sila ke-empat Pancasila, negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan absolut dalam kehidupan politik negara Indonesia. Artinya, bahwa sifat demokrasi tidak dapat diubah atau bahkan dihilangkan dalam politik negara.

Salah satu penerapan demokrasi yang telah dilaksanakan di Indonesia adalah pemilihan umum, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sarana demokrasi karena berperan untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Hakekat pemilihan umum bukan hanya memilih pemimpin, pemilu juga merupakan cara menentukan nasib bangsa selama lima tahun ke depan melalui pemilihan pemimpin. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Namun dalam pelaksanaannya pemilihan umum ini masih terdapat konflik dan kecurangan yang sering terjadi, yang tentu diperlukan sanksi pidana bagi pelanggarnya karena pemilu merupakan sarana bagi kita untuk menentukan nasib kita selama beberapa tahun mendapatkan pemimpin yang benar-benar amanah dan bisa dipercaya.

Makna Pancasila sebagai ideologi negara :
1. Nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara.
2. Nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama, oleh karena itu menjadi satu di antara sarana di dalam pemersatu (integrasi) masyarakat Indonesia.
Sebagai negara demokrasi dan berideologi Pancasila tentu rakyat Indonesia harus memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Nama: Adelia ispalana salsabila
Kelas : 2A
Npm: 2213053204
POST TEST
Analisis jurnal DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA
DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA

Jurnal tersebut membahas tentang bagaimana demokrasi di Indonesia dapat dianggap sebagai wujud dari nilai-nilai sila keempat Pancasila, terutama dalam konteks pemilihan umum di daerah-daerah.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila, Salah satu nilai dari sila keempat yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", yang mengandung makna bahwa rakyat berdaulat dan mengambil keputusan melalui musyawarah atau perwakilan yang bijaksana.

Dalam pemilihan umum di daerah, demokrasi menjadi cara untuk mewujudkan nilai-nilai sila keempat tersebut. Pemilihan umum di daerah merupakan bentuk pelaksanaan dari prinsip demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk mengambil keputusan secara bersama-sama. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpinnya dan keputusan diambil melalui proses musyawarah atau perwakilan yang diharapkan bijaksana.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan demokrasi sebagai wujud dari nilai-nilai sila keempat Pancasila. Tantangan tersebut antara lain, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, penyalahgunaan kekuasaan dan uang dalam proses pemilihan umum, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

Nama : Dhea Anisya Putri
Kelas : 2A
NPM : 2213053186

Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya
mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di
Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat
Indonesia.

Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila
Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi
yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi. Pancasila sila
keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang
demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem
pemilihan umumnya. Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila
dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum.

Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga
memegang teguh prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah daaai Indonesia belum mencerminkan
nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Nama : M. Iqbal Prayoga
Npm : 2253053007
Kelas : 2A

Dalam jurnal tersebut memaparkan bahwa sila keempat Pancasila, yang dilambangkan dengan “Kepala Banteng”, menekankan pentingnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mana suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Berdasarkan sila ke-empat Pancasila, negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan absolut dalam kehidupan politik negara Indonesia. Artinya, bahwa sifat demokrasi tidak dapat diubah atau bahkan dihilangkan dalam politik negara.

Salah satu penerapan demokrasi yang telah dilaksanakan di Indonesia adalah pemilihan umum, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sarana demokrasi karena berperan untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Hakekat pemilihan umum bukan hanya memilih pemimpin, pemilu juga merupakan cara menentukan nasib bangsa selama lima tahun ke depan melalui pemilihan pemimpin. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Namun dalam pelaksanaannya pemilihan umum ini masih terdapat konflik dan kecurangan yang sering terjadi, yang tentu diperlukan sanksi pidana bagi pelanggarnya karena pemilu merupakan sarana bagi kita untuk menentukan nasib kita selama beberapa tahun mendapatkan pemimpin yang benar-benar amanah dan bisa dipercaya.

Nama : Juliana Wulandari
Npm : 2213053291
Kelas : 2A

Postest
Analisis jurnal
DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA
DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA
Sila ke empat Pancasila merupakan suatu landasan pokok terselenggaranya demokrasi di Indonesia. Karena nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ke empat merupakan bentuk dari demokrasi. Bentuk perwujudan dari sila ke empat dalam demokrasi adalah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pemilihan kepada daerah secara langsung
tidak mencerimkan sifat Pancasila sila
keempat. Beragam konflik, dan muncul
berbagai intepretasi yang tidak sesuai
dengan kenyataan.

Pemilu seharusnya dilaksanakan secara jujur, adil, langsung, bebas dan rahasia. Namun, pada pemilu saat ini banyak sekali terjadi kecurangan yang dilakukan oleh kandidat, panitia penyelenggara dan para pendukung. Kecurangan yang dilakukan seperti penyogokan terhadap masyarakat yang berupa uang dan lain sebagainya. Apabila terjadi kecurangan seperti ini pihak yang melakukannya harus dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 177, dan178 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur.

Nama : Khalda Hanun Rafiana
NPM : 2213053122
Kelas : 2A

Postest 10
Menganalisis jurnal
Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia
Penulis : Galih Puji Mulyono dan Rizah Fatoni

Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum, semua warga Negara dalam menjalankan sistem pemerintahan harus tunduk terhadap hukum. Membahas mengenai hukum, juga membahas mengenai pertaturan, perturan yang ini di khususkan terhadap pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan pencerminan dari nilai Pancasila. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi. Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis, salah satu harapan demi terwujudnya demokrasi yaitu munculnya calon pemimpin daerah secara independen. Masyarakat Indonesia secara luas memahami demokrasi sebagai bentuk pemilihan secara langsung untuk mengisi kekosongan jabatan pemerintahan dan politik. Oleh karena itu penerapan nilai demokrasi sila keempat Pancasila digunakan untuk mengurangi gesekan sosial yang terjadi akibat kampanye oleh partai politik. Dengan jwa demokratis maka masyarakat akan menerima pemerintah daerah yang terpilih.

Nama : Tri Maharani
Npm : 2213053017
Kelas : 2A
POST TEST
Analisis jurnal
Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia.

Dalam Jurnal ini,penulis membahas bahwa nilai-nilai sila keempat Pancasila memiliki kaitan erat dengan demokrasi, karena dalam praktiknya, demokrasi juga menuntut adanya partisipasi aktif dan kesepakatan bersama dari seluruh rakyat sebagai bentuk kerakyatan yang dijiwai oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia, penulis menekankan pentingnya memahami dan menerapkan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam proses pemilihan umum agar tercipta praktik demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, penulis juga mengkritisi pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang yang kurang jelas dan multi tafsir. Kekurangan ini dapat memicu kekacauan dan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya dapat mencegah terjadinya kekacauan dan disintegrasi bangsa. Dalam hal ini, penulis menekankan bahwa melindungi demokrasi juga berarti melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, yaitu calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila. Kesimpulannya, pemilihan umum di Indonesia perlu memperhatikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan demokrasi yang seharusnya mencerminkan prinsip negara hukum dan demokrasi serta melindungi hak minoritas.

Nama : Siska Tri Utami
NPM : 2213053195
Kelas : 2A
POST TEST!
ANALISIS JURNAL
DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA
Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis. Negara Indonesia telah menempuh proses dari perkembangan demokrasi, pada tahun (1945-1959) pada masa Republik Indonesia I yaitu demokrasi konstitusional, Masa Republik Indonesia II (1959-1965) atau masa demokrasi terpimpin, Masa Republik Indonesia III masa demokrasi Pancasila (1965-1998), hingga saat ini telah melakukan revolusi dan perubahan terhadap birokrasi menuju refromasi yaitu masa Republik Indonesia V (1998-sekarang), dari berbagai dinamika perubahan itu apakah dapat menciptakan keserasian terhadap pemilihan umum dan apakah demokrasi di Indonesia sesuai dengan Pancasila pada sila keempat ataukah sistem pemilihan umum hanya dipergunakan sebagai semiotik atau sekaligus sebagai tolak ukur dari demokrasi itu.
Pemilihan umum ini merupakan jembatan untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari, karena pemimpin yang diseleksi dengan begitu ketat dan mempunyai harapan untuk Indonesia dipimpin oleh kepala Negara atau kepala daerah yang memiliki kompentensi

Nama : Annisa Ghaida Fadhila
Npm : 2213053216
Kelas : 2A

Analisis Jurnal DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum, semua warga Negara dalam menjalankan sistem pemerintahan harus tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia menganut sistem demokrasi yang memiliki sistem pemerintahannya seluruh rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakilnya.

Dari jurnal diatas dapat disimpulkan bahwa demokrasi diindonesia merupakan wujud nilai-nilai dalam sila keempat yang memiliki keinginan untuk mengikutsertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan, melindungi demokrasi dan melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas seperti minoritas dalam hal pencalonan kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama : Khairul Rifai
NPM : 2213053265
Kelas : 2A

Analisis Jurnal "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA
DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA"

Didalam jurnal tersebut membahas bahwa nilai-nilai sila keempat Pancasila memiliki kaitan erat dengan demokrasi, karena dalam praktiknya, demokrasi juga menuntut adanya partisipasi aktif dan kesepakatan bersama dari seluruh rakyat sebagai bentuk kerakyatan yang dijiwai oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia, penulis menekankan pentingnya memahami dan menerapkan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam proses pemilihan umum agar tercipta praktik demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Terdapat beberapa isu krusial yang terkait dengan praktik demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia, seperti kecurangan pemilu, politik uang, dan ketidakadilan dalam akses terhadap informasi dan kesempatan politik. Penulis menegaskan bahwa nilai-nilai sila keempat Pancasila dapat menjadi landasan moral yang kuat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Jadi kesimpulannya adalah, jurnal ini memberikan kontribusi yang penting dalam mengembangkan pemikiran tentang hubungan antara nilai-nilai sila keempat Pancasila dan praktik demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia.