Nama : Tri Maharani
Npm : 2213053017
Kelas : 2A
Pretest


Video tersebut membahas tentang ketahanan nasional. Secara umum, video tersebut menjelaskan pengertian ketahanan nasional secara etimologi dan terminologi, serta menyebutkan beberapa dimensi dan konsep dalam ketahanan nasional.
Pengertian ketahanan nasional secara terminologi dibagi berdasarkan wajah ketahanan nasional Indonesia, dimensi dan ketahanan nasional berlapis, dan bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Video juga menjelaskan bahwa ketahanan nasional mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan bangsa.


Secara Terminologi yaitu Wajah Ketahanan Nasional Indonesia menggunakan ajaran asta ganra .
Ada 3 wajah ketahanan nasional : Tannas Sebagai Strategi, tannas sebagai Kondisi, Tannas Sebagai Konsepsi.
Perkembangan 3 Wajah Ketahanan Nasional tercantum dalam Naskah GBHN Tahun 1998, isi naskah tersebut
1. Ketahanan Nasional mencerminkan
keterpaduan antara segala aspek kehidupan Nasional bangsa secara utuh.
2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis.
3. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan.
Secara Terminologi , Dimensi dan Ketahanan Nasional Berlapis ada 5 yaitu:
1. Ideologi
2. Politik
3. Sosial
4. Ekonomi
5. Budaya

Nama : Tri Maharani
Npm : 2213053017
Kelas : 2A
Prodi : PGSD

NAMA : TRI MAHARANI
NPM : 2213053017
KELAS : 2A
PRODI : PGSD

Nama : Tri Maharani
Npm : 2213053017
Kelas : 2A
POSTTEST tentang PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA


Perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa hukum yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban umum. Di Indonesia teori perlindungan hukum yang lebih relevan adalah teori Philipus M. Hadjon. Beliau menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan pemerintah yang bersifat preventif atau hati-hati dalam melaksanakan hukum dan juga represif ataupun tegas dalam menentukan hukum.
Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Nama : Tri Maharani
Npm : 2213053017
Kelas : 2A
Analisis video
Supremasi Hukum Bagian 2

dalam berbagai variasi hukum muncul sebagai untuk mengatur dan menanam dasar pada masyarakat, apabila kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur oleh hukum sederhana maka negara dan masyarakat moderen yg begitu kompleks tidak dapat lagi menyerah segala sedua itu nya kepada nya hukum sudah ada dengan sengaja seperti hukum modern sekarang kehidupan moderen sekaligus aturan nya yg terdapat keadilan .
Hukum modern menjadi pranata sosial yang paling penting. Sebab hukum sebagai alat kontrol sosial sebagaimana agar fungsinya dapat berjalan dengan baik tentunya jika ada hal-hal yang mendukungnya. Hal-hal tersebut dapat dilihat dari sumber hukum dan dari penegakan hukum itu sendiri. Pembangunan masyarakat madani juga telah membuka koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggara hukum lepas dari sorotan masyarakat sehingga terbentuklah lembaga swadaya masyarakat yaitu: ICW, Policy Watch, dan MAPPI.