Nama: Rey Gavrila Naibaho
NPM: 2215061067
Kelas: PSTI C
1. Isi artikel tersebut menggambarkan situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga seperti Komisi Nasional HAM dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk, terutama dalam hal penanganan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam. Beberapa pakar juga memberikan pandangan mereka terkait kondisi HAM pada tahun tersebut.
Dalam analisis yang jelas, artikel tersebut menggambarkan beberapa masalah yang menjadi hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia. Beberapa masalah yang disorot antara lain:
1. Kurangnya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
2. Pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang.
3. Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
4. Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.
5. Pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua.
6. Penjatuhan hukuman kejam dan tindakan eksekusi di luar pengadilan.
Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat diambil adalah kesadaran tentang masalah-masalah penegakan HAM di Indonesia. Artikel ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan hambatan yang masih dihadapi dalam upaya penegakan HAM. Selain itu, artikel juga menyoroti beberapa langkah reformasi dan peran masyarakat sipil yang memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik dalam hal penegakan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia memiliki akar dan pengaruh yang kuat dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Budaya Indonesia yang pluralistik, inklusif, dan gotong royong telah memberikan landasan bagi demokrasi di negara ini.
Pendekatan gotong royong yang merupakan bagian penting dari budaya Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi aktif, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta perhatian terhadap kepentingan bersama. Dalam budaya Indonesia, keputusan yang diambil melalui musyawarah dan konsensus dihargai, dengan memberikan peran penting kepada berbagai pihak yang terlibat.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menggambarkan keterkaitan antara demokrasi dan kehidupan beragama di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk yang menganut agama-agama tertentu, dan prinsip ini mengakui pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam konteks demokrasi.
Secara keseluruhan, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan upaya untuk memadukan nilai-nilai adat istiadat dan budaya dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Namun, implementasi prinsip ini haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi universal dan tetap memastikan kebebasan individu serta keadilan bagi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan agama atau kepercayaan yang dianut.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun terdapat pemilihan umum yang melibatkan partisipasi masyarakat, masih terdapat tantangan seperti kecurangan pemilihan, pengaruh uang dalam politik, serta keterbatasan kebebasan berekspresi dan media. Implementasi perlindungan hak asasi manusia juga masih menghadapi kendala dalam hal kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, perlindungan hak minoritas, dan keadilan dalam sistem peradilan. Perlu upaya yang lebih besar untuk memperbaiki praktik demokrasi, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, dan memastikan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.
4. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen menggunakan suara rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri, yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, adalah sangat kritis dan tidak setuju. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya bertindak sebagai perwakilan yang jujur dan bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Mereka harus mendengarkan aspirasi dan kebutuhan rakyat serta bekerja untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Tindakan anggota parlemen yang mengabaikan kepentingan nyata masyarakat dan hanya memprioritaskan agenda politik pribadi menciderai prinsip-prinsip demokrasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Hal ini mengakibatkan kegagalan dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memilih dan mendukung pemimpin yang berintegritas dan berkomitmen untuk melayani kepentingan rakyat, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap anggota parlemen guna memastikan mereka benar-benar mewakili suara rakyat dan menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab.
5. Pendapat saya terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan jika itu berarti mengorbankan kepentingan individu atau kelompok, adalah sangat kritis. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, di mana hak asasi manusia diakui dan dijunjung tinggi, tindakan semacam ini bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan mengancam kebebasan serta martabat setiap individu. Penggunaan kekuasaan kharismatik untuk tujuan yang tidak jelas dan mengorbankan hak asasi manusia menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar, seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap kebebasan individu. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan lembaga negara untuk melindungi dan memperkuat hak asasi manusia sebagai pijakan utama dalam menjalankan demokrasi, serta untuk memberikan pendidikan dan kesadaran kepada rakyat agar mereka dapat memahami pentingnya menjaga hak-hak asasi manusia dalam setiap tindakan dan keputusan politik.
