Bangsa Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Perubahan konstitusi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki tata kelola negara dan memenuhi kebutuhan rakyat. Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan konstitusi adalah perubahan kondisi politik dan sosial di Indonesia. Berikut adalah periode-periode perubahan konstitusi yang terjadi di Indonesia:

Pertama, periode 1945-1950. Konstitusi pertama Indonesia, yaitu UUD 1945, diadopsi pada tanggal 18 Agustus 1945 dan telah mengalami beberapa kali perubahan sejak itu. Perubahan pertama dilakukan pada tahun 1949, ketika Indonesia mengadopsi sistem negara federal dalam UUDS 1949. Namun, sistem federal tidak berlangsung lama dan Indonesia kembali ke sistem negara kesatuan pada tahun 1950 dengan mengadopsi UUDS 1950.

Kedua, periode 1959-1966. Pada periode ini terjadi perubahan besar pada konstitusi Indonesia dengan diadopsinya UUD 1945 yang telah diamandemen pada tahun 1959. Amandemen konstitusi ini dilakukan dalam rangka memperkuat pemerintahan presidensial dan mengurangi kekuasaan legislatif. Pada tahun 1966, terjadi pergantian kekuasaan secara paksa yang mengakibatkan perubahan politik dan konstitusional yang signifikan di Indonesia.

Perubahan konstitusi di Indonesia mencerminkan upaya bangsa Indonesia dalam meningkatkan tata kelola negara dan memenuhi kebutuhan rakyat. Namun, perubahan konstitusi juga harus disertai dengan stabilitas politik dan konsensus nasional yang kuat. Seiring dengan dinamika politik dan sosial yang terus berkembang, Indonesia perlu terus memperbarui dan memperbaiki konstitusinya agar dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masa depan.

Jadi Bangsa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi karena faktor dalam dan luar negeri seperti perubahan politik dan sosial, perkembangan ekonomi, pendidikan, teknologi, dan budaya. Perubahan dilakukan untuk memperbaiki tata kelola negara, memenuhi kebutuhan rakyat, dan melindungi hak-hak dasar rakyat. Namun, perubahan konstitusi juga dapat dipicu oleh perubahan politik yang tidak stabil dan tuntutan dari masyarakat atau lembaga internasional.

Referensi: Shidarta, I. K. (2012). Perubahan Konstitusi dan Negara Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 42(3), 409-435

Nama : Ronald Cahya
NPM : 2215031018
Kelas : TE A

1. Menurut pendapat saya terkait kasus penolakan jenazah korban covid-19 yang terjadi di Jawa Tengah, kasus tersebut sangat tidak berprikemanusiaan dan sudah melanggar azas Pancasila dan menurut saya hal tersebut terjadi mungkin disebabkan oleh masyarakat yang kurang mendapatkan edukasi tentang cara mencegah atau mengatasi covid-19 terutama pada jenazah yang terkena covid-19 karena seharusnya jika di kuburkan dengan protokol yang baik maka virus covid-19 tidak akan menyebar.

2. Saran saya sebagai mahasiswa mengenai kasus tersebut adalah Pemerintah harus mengedukasi masyarakat yang masih bingung tentang cara penanganan covid-19 dan kita sesama masyarakat tidak perlu membuat teori-teori atau menyimpulkan sendiri tentang covid-19 tanpa data yang jelas karena mungkin saja suatu hal yang kita simpulkan sendiri itu dapat menjadi Hoax yang menyebar sehingga tidak memperbaiki keadaan sama sekali dan kita hanya harus membangkitkan sesama dan saling support kalau kita pasti bisa melewati pandemi covid-19 ini.

3. Ya, tentu saja itu melanggar sila ke-2. meskipun ia sudah menjadi mayat namun ia masih punya hak untuk dikuburkan atau diantar ke rumah terakhir kalinya.

Ronald Cahya, 2215031018, TE A.