Kiriman dibuat oleh Muhammad Faqih Himawan

PSTI A dan B Tahun 2023 -> PRETEST

oleh Muhammad Faqih Himawan -
Nama: Muhammad Faqih Himawan
NPM: 2215061122
Kelas: PSTI B

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
Menurut saya, berita tersebut menunjukkan sebuah pendaapat dan pandangan dari seorang wali kota yang tak ingin demo melibatkan anak dibawah umur, di mana menurut beliau itu merupakan bentuk eksploitasi anak. Hal positif yang dapat diambil, yaitu beliau peduli tentang perlindungan anak dan ketertiban sosial saat demo berlangsung.

2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
Menurut saya, penting untuk mengetahui maksud dan tujuan diadakannya demo tersebut agar pihak-pihak yang mengikuti demo benar-benar mengerti tentang maksud dan tujuan diadakannya demo, bukan hanya ikut-ikutan saja, dan penting juga untuk menjaga ketertiban serta fasilitas umum saat demo berlangsung. Jadi, ketika ingin membuat sebuah ajakan untuk berdemo, redaksi yang ditulis harus jelas dan mudah dimengerti oleh orang awam agar penyampaian maksud dan tujuan demo dapat direalisasikan.

3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Kewajiban dasar manusia merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh manusia. Apakah kewajiban itu membatasi hak? Jawabannya ialah perlu diketahui bahwa kewajiban dan hak merupakan hal yang berbeda namun berkesinambungan. Kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan, sedangkan hak merupakan hal yang harus didapatkan. Jadi, menurut saya kewajiban dasar tidak membatasi hak, karena apabila kewajiban tidak dilaksanakan, maka tidak mungkin terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

PSTI A dan B Tahun 2023 -> PRETEST

oleh Muhammad Faqih Himawan -
Nama: Muhammad Faqih Himawan
NPM: 22515061122
Kelas: PSTI B

1. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut ialah mendapatkan informasi tentang isu Undang-Undang Cipta Kerja gang baru disahkan oleh DPR yang mana hal tersebut menjadi permasalahan yang diperbincangkan beberapa kalangan masyarakat. Pelajaran yang dapat saya peroleh ialah jangan terburu-buru dalam memutuskan sesuatu karena apapun keputusan yang diambil akan menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif. Hal yang harus diperbaiki dalam konsep berbangsa dan bernegara ialah tentang bagaimana pemerintah terutama DPR dan rakyat harus saling berkomunikasi dan mendiskusikan apa yang menjadi urgensi di masyarakat, sehingga DPR dapat membuat keputusan yang tepat dan benar-benar kembali dari pada fungsi DPRnitu sendiri yaitu berlandaskan pada kepentingan rakyat.

2. Hakikat konstitusi itu sendiri menurut saya mengatur konsep berbangsa dan bernegara baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang kemudian dapat dijadikan pedoman bagi seluruh warga negara, agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Konstitusi merupakan hal penting sama seperti UUD 1945 karena konstitusi mengatur, membatasi kekuasaan, serta melindungi dan menjamin hak-hak kosntitusional seluruh warga negara Indonesia

3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional, di anataranya
- Menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi, misalnya melakukan maupun menerima suap, korupsi, dan lain sebagainya.
- Tidur saat sidang. Hal tersebut menyalahi konstitusi karena mereka tidak menjalankan tugas yang diamanahkan oleh rakyat untuk membahas tentang isu-isu, Undang-Undang, dan hal-hal urgen yang berkaitan dengan rakyat.
- Mengesahkan UU tanpa mempertimbangkan pendapat atau aspirasi rakyat, melainkan berdasarkan hal yang dapat menguntungkan kepentingan pribadi atau golongan.

- Tidak menepati janji saat sudah terpilih oleh rakyat karena janji tersebut bisa jadi alasan bagi rakyat untuk memilih pemimpin, rakyat menaruh harapan besar kepada pemimpin tersebut demi kesejahteraan hidup mereka, sudah menjadi hak rakyat untuk menagih janji-janji tersebut, apabila janji tidak dipenuhi maka hak tersebut menyalahi hak-hak rakyat tersebut.

Menurut saya mereka layak mendapatkan hukuman yang maksimal terlebih jika perbuatan yang mereka lakukan merugikan rakyat Indonesia. Hukuman ini bertujuan agar para pejabat takut dan meminimalisir perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan rakyat.

Kesempatan yang diberikan harus berdasarkan perbuatan dan uji coba. Apabila perbuatan yang dilakukan telah menyebabkan banyak kerugian maka tidak layak diberi kesempatan. Namun, jika perbuatan yang dilakukan tidak memberikan dampak yang terlalu besar, maka harus dilakukan uji coba terlebih dahulu untuk memastikan pejabat tersebut telah melakukan tugasnya dengan benar. Jika hal itu terpenuhi maka ia layak diberikan kesempatan.

PSTI A dan B Tahun 2023 -> FORUM JAWABAN POST TEST

oleh Muhammad Faqih Himawan -
Nama: Muhammad Faqih Himawan
NPM: 2215061122
Kelas: PSTI B

Perkembangan Konstitusi yang Berlaku di Indonesia

Di dalam video Prof. Jimly ASshiddiqie menjelaskan tentang perbedaan UUD yang disahkan 18 Agustus dengan UUD yang berlaku saat ini. Hal yang harus dipahami ialah Indonesia telah mengalami perubahan konstitusi, Repulblik pertama yaitu pada tanggal 17 Agustus dengan konstitusi yang disahkan pada tanggal 18 Agustus, Kedua yaitu RIS (Republik Indonesia Serikat) dengan konstitusi yang berbeda juga, ketiga yaitu negara kesatuan dengan UUDS 1950, Kemudian konstitusi yang terakhir diberlakukan melalui dekrit presiden yang memutuskan untuk kembali ke UUD 1945, hal ini harus dicatat sebagai republik yang ke-4 karena terdapat perubahan pada UUD 1945 yaitu penjelasan yang dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari naskah UUD 1945.

Materi yang terdapat pada penjelasan UUD 45 dimasukkan menjadi pasal-pasal di dalam UUD 1945 yang merupakan sebuah kesepakatan yang telah diberlakukan. Oleh karena itu, sebagian besar dari materi penjelasan telah dimasukkan ke dalam pasal-pasal sehingga ditafsirkan sudah tidak ada lagi saat ini, yang mana hal tersebut menjadi sumber masalah karena dianggap sebuah penkhianatan dan mengubah konstitusi.

UUD yang kita pelajari sekarang ialah UUD per 5 Juli 1959 yang ditambahkan dengan empat dokumen baru yang dinamakan perubahan 1, 2, 3, dan 4. Dengan maksud memudahkan pemahaman dengan tanda bintang (*) untuk mengetahui perubahannya.