Nama : Arnest Seyfo Eristiyan Putra
NPM : 2215061135
Kelas : PSTI C
Prodi : Informatika

Analisis Jurnal

Membahas tentang pentingnya kesadaran dan keterlibatan seluruh warga negara dalam upaya bela negara, terutama dalam situasi pandemi. Jurnal ini mencerminkan kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab individu untuk melindungi dan mempertahankan negara dalam kondisi sulit seperti pandemi COVID-19. Penulis menggarisbawahi bahwa bela negara bukan hanya melibatkan tindakan fisik seperti menggunakan senjata, tetapi juga melibatkan tindakan sehari-hari seperti mematuhi aturan pemerintah, menjaga kebersihan, tidak menyebarkan berita bohong, dan mendukung para tenaga medis yang berjuang di garis depan. Jurnal ini memberikan pemahaman yang mudah dipahami tentang pentingnya kesadaran bela negara dalam menghadapi tantangan global saat ini.

Jurnal ini memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya bela negara dalam situasi pandemi COVID-19. Penulis menguraikan dasar hukum bela negara, termasuk pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara. Jurnal ini juga membahas pelaksanaan bela negara selama pandemi, dengan menggarisbawahi prioritas utama dalam menghadapi penyebaran virus corona dan peran warga negara untuk membatasi penularan serta melindungi masyarakat. Penulis menekankan pentingnya kesadaran bela negara dan memberikan contoh tindakan yang dapat dilakukan oleh individu, seperti mematuhi aturan pemerintah, menjaga kebersihan, dan tidak menyebarkan berita bohong. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan analisis yang mudah dipahami tentang semangat bela negara di tengah pandemi COVID-19 dan mengajak pembaca untuk terlibat dalam upaya pembelaan negara.

Nama : Arnest Seyfo Eristiyan Putra
NPM : 2215061135
Kelas : PSTI C
Prodi : Informatika

Suatu negara memiliki kemampuan untuk menjaga keamanan, kepentingan, dan kelangsungan negaranya dari ancaman baik dari dalam maupun luar, yang dikenal sebagai ketahanan nasional. Konsep ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pertahanan militer, keamanan dalam negeri, politik, ekonomi, dan sosial-budaya.

Ketahanan nasional terkait dengan kemampuan suatu negara untuk melindungi kedaulatan, wilayah, dan kepentingan nasionalnya. Untuk mencapai ketahanan nasional, penting untuk menjaga keseimbangan antara aspek pertahanan dan keamanan, pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, serta menghormati hak asasi manusia.

Ancaman terhadap ketahanan nasional dapat berasal dari dalam negeri, seperti konflik sosial, separatisme, radikalisme, dan korupsi di pemerintahan. Selain itu, ada ancaman dari luar negeri, seperti konflik perbatasan, perang, dan pencurian informasi. Terdapat juga ancaman global, seperti perubahan iklim dan bencana alam. Untuk mencegah hal-hal tersebut, langkah-langkah perlu diambil, seperti pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan keamanan, dan penindakan tegas terhadap pejabat yang terlibat dalam pelanggaran seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Nama : Arnest Seyfo Eristiyan Putra
NPM : 2215061135
Kelas : PSTI C
Prodi : Informatika

Nama : Arnest Seyfo Eristiyan Putra
NPM : 2215061135
Kelas : PSTI C
Prodi : Informatika

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Jawab :
Kinerja penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih buruk. Meskipun terdapat perkembangan positif seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional dan reformasi perlindungan HAM, masih terdapat tantangan seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, pelanggaran HAM di Papua, dan penjatuhan hukuman kejam di luar pengadilan.
Pemerintah belum berhasil memberikan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM masa lalu. Pelanggaran HAM yang terjadi, terutama di Papua, bahkan meningkat. Meskipun demikian, Indonesia telah mengambil langkah reformasi untuk memperbaiki perlindungan HAM dan meratifikasi perjanjian HAM internasional.
Meskipun terdapat harapan dari peran gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan negara, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Diperlukan lembaga yang efektif dalam penegakan HAM, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang akuntabel, penanganan diskriminasi rasial, serta peningkatan akses ekonomi, kesehatan, dan pendidikan untuk semua. Masyarakat sipil juga perlu terus memantau pemenuhan indikator HAM dan bersikap kritis terhadap kebijakan yang tidak didasarkan pada data dan ilmu.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawab:
Demokrasi Indonesia didasarkan pada Pancasila, yang berasal dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Dalam analisis saya, demokrasi di Indonesia diharapkan berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila. Demokrasi di Indonesia memiliki sifat kolektif yang telah menjadi bagian hidup rakyat Indonesia dan tidak dapat dihilangkan. Dalam menjalankan negara demokrasi, penting untuk mengikuti jati diri dan budaya bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik dan lancar, demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama. Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa berarti bahwa sistem dan perilaku dalam menjalankan negara harus mematuhi asas-asas, konsisten dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Jawab :
Meskipun demokrasi Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, tetapi masih ada tantangan yang beragam dalam menjalankannya. Meskipun terdapat kemajuan dalam menghormati nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, masih ada beberapa masalah yang harus diatasi.

1. Salah satu tantangan adalah terbatasnya kebebasan berpendapat dan berekspresi, meskipun sebenarnya UUD 1945 menjamin kebebasan tersebut. Ada kasus di mana aktivis di kriminalisasi, media dibatasi, dan kritik terhadap pemerintah ditindas.

2. Upaya untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat sudah dilakukan, terutama melalui pemilihan umum, tetapi masih ada hambatan dalam mencapai partisipasi yang inklusif dan berbasis kesetaraan. Beberapa kelompok masyarakat, seperti perempuan, minoritas, dan orang miskin, mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses yang sama dalam proses politik.

3. Penegakan hak asasi manusia juga masih menghadapi tantangan. Meskipun hak asasi manusia diakui dalam konstitusi dan perundang-undangan, masih terdapat laporan pelanggaran hak asasi manusia, seperti kekerasan oleh aparat keamanan, diskriminasi, dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.

4. Masalah korupsi juga tetap menjadi hal yang serius dalam melanggengkan demokrasi dan menghormati hak asasi manusia di Indonesia. Korupsi merusak prinsip-prinsip demokrasi dengan mengakibatkan ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan merusak kepercayaan publik.

Dengan demikian, demokrasi Indonesia masih perlu mengatasi berbagai tantangan agar sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Jawab :
Saya prihatin terhadap tindakan anggota parlemen yang menggunakan kedudukannya untuk memajukan agenda politik pribadi mereka yang tidak sejalan dengan kepentingan nyata masyarakat. Hal ini merupakan perilaku yang tidak etis dan melanggar prinsip dasar demokrasi yang seharusnya mewakili suara rakyat.
Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat oleh anggota parlemen mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh rakyat dan merusak integritas sistem politik. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang kuat dan akuntabilitas yang ketat untuk memastikan bahwa para anggota parlemen bertanggung jawab atas tindakan mereka dan selalu menjunjung tinggi kepentingan rakyat yang mereka wakili.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Jawab :
Menurut saya pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama untuk mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat, bahkan jika itu berarti mengorbankan mereka, merupakan tindakan yang tidak etis dan merugikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa saat ini. Demokrasi yang matang harus melindungi hak asasi manusia dan memastikan partisipasi yang adil bagi semua warga negara. Oleh karena itu, masyarakat dan lembaga pemerintah perlu memantau dan menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dalam penggunaan pengaruh mereka, sementara masyarakat harus sadar dan kritis terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan berjuang untuk perlindungan hak-hak mereka.

NAMA : ARNEST SEYFO ERISTIYAN PUTRA

NPM : 2215061135

KELAS : PSTI C

PRODI : INFORMATIKA