NAMA: Muhammad Azka Naufal
NPM : 2215061066
KELAS: PSTI B
PRODI: Teknik Informatika
NPM : 2215061066
KELAS: PSTI B
PRODI: Teknik Informatika
Posts made by Muhammad Azka Naufal
NAMA: Muhammad Azka Naufal
NPM : 2215061066
KELAS: PSTI B
PRODI : Teknik Informatika
Analsisi jurnal PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
Hukum dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan dan prinsip yang mengatur kehidupan bersama, termasuk aturan tentang perilaku yang berlaku dalam masyarakat dan bisa ditegakkan dengan sanksi. Penegakan hukum, di sisi lain, adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas untuk memastikan adanya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, melalui beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara, seperti undang-undang, polisi, hakim, jaksa, dan pengacara.
Kepastian hukum adalah hak bagi semua orang untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dan masyarakat berharap untuk mendapatkan manfaat dari pelaksanaan dan penegakan hukum yang adil. Pasal 27 UUD 1945 menegaskan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa terkecuali. Ini berarti bahwa prinsip persamaan berlaku untuk semua orang, baik pejabat maupun rakyat jelata, dan tidak ada diskriminasi dalam hukum terhadap warga negara. Prinsip ini juga berlaku bagi siapa saja, termasuk penduduk non-warga negara, selama mereka tinggal di Indonesia.
NPM : 2215061066
KELAS: PSTI B
PRODI : Teknik Informatika
Analsisi jurnal PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
Hukum dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan dan prinsip yang mengatur kehidupan bersama, termasuk aturan tentang perilaku yang berlaku dalam masyarakat dan bisa ditegakkan dengan sanksi. Penegakan hukum, di sisi lain, adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas untuk memastikan adanya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, melalui beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara, seperti undang-undang, polisi, hakim, jaksa, dan pengacara.
Kepastian hukum adalah hak bagi semua orang untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dan masyarakat berharap untuk mendapatkan manfaat dari pelaksanaan dan penegakan hukum yang adil. Pasal 27 UUD 1945 menegaskan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa terkecuali. Ini berarti bahwa prinsip persamaan berlaku untuk semua orang, baik pejabat maupun rakyat jelata, dan tidak ada diskriminasi dalam hukum terhadap warga negara. Prinsip ini juga berlaku bagi siapa saja, termasuk penduduk non-warga negara, selama mereka tinggal di Indonesia.
NAMA: Muhammad Azka Naufal
NPM : 2215061066
KELAS: PSTI B
PRODI : Teknik Informatika
Hukum memiliki peran penting sebagai lembaga yang mengatur tatanan sosial dan politik dalam masyarakat modern yang semakin kompleks. Hal ini sejalan dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, Indonesia perlu memiliki hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara yang mampu memberikan kebahagiaan bagi rakyatnya.
Namun, cara berhukum yang salah dapat menimbulkan bencana dan kerusuhan di masyarakat. Pada tahun 1998, reformasi membawa perubahan dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia dengan slogan demokratisasi dan desentralisasi. Selain itu, pembangunan masyarakat madani atau civil society juga membuka koridor baru yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum.
NPM : 2215061066
KELAS: PSTI B
PRODI : Teknik Informatika
Hukum memiliki peran penting sebagai lembaga yang mengatur tatanan sosial dan politik dalam masyarakat modern yang semakin kompleks. Hal ini sejalan dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, Indonesia perlu memiliki hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara yang mampu memberikan kebahagiaan bagi rakyatnya.
Namun, cara berhukum yang salah dapat menimbulkan bencana dan kerusuhan di masyarakat. Pada tahun 1998, reformasi membawa perubahan dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia dengan slogan demokratisasi dan desentralisasi. Selain itu, pembangunan masyarakat madani atau civil society juga membuka koridor baru yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum.
Nama: Muhammad Azka Naufal
NPM: 2215061066
Kelas: PSTI B
Program Studi: Teknik Informatika
ANALISIS SUPREMASI HUKUM
Berdasarkan analisis saya terhadap video tersebut, demokrasi dan demokratisasi merupakan sebuah momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi.
Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif merupakan tiga lembaga negara yang memiliki tatanan yang sama. Adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika membuat keseimbangan yang harmonis di antara pemerintahan. Dalam konteks perekonomian, hukum seharusnya menjadi pendukung utama daripada penghambat. Kemampuan hukum untuk melindungi investasi menjadi prioritas utama bagi para investor sebelum mempertimbangkan faktor lain. Oleh karena itu, keandalan hukum sangat penting dalam menjaga dan memastikan keamanan investasi mereka.
NPM: 2215061066
Kelas: PSTI B
Program Studi: Teknik Informatika
ANALISIS SUPREMASI HUKUM
Berdasarkan analisis saya terhadap video tersebut, demokrasi dan demokratisasi merupakan sebuah momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi.
Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif merupakan tiga lembaga negara yang memiliki tatanan yang sama. Adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika membuat keseimbangan yang harmonis di antara pemerintahan. Dalam konteks perekonomian, hukum seharusnya menjadi pendukung utama daripada penghambat. Kemampuan hukum untuk melindungi investasi menjadi prioritas utama bagi para investor sebelum mempertimbangkan faktor lain. Oleh karena itu, keandalan hukum sangat penting dalam menjaga dan memastikan keamanan investasi mereka.
NAMA : Muhammad Azka Naufal
NPM : 2215061066
KELAS : PSTI B
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA
NPM : 2215061066
KELAS : PSTI B
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA