Nama : Friska Faradila
NPM : 2213053278
Kelas : 2D
NPM : 2213053278
Kelas : 2D
Posts made by FRISKA FARADILA
Nama : Friska Faradila
NPM : 2213053278
Kelas : 2D
A. Identitas Jurnal
1. Nama Jurnal : Jurnal Penelitian Politik
2. Halaman : 69-81
3. Volume : Vol. 16
4. Nomor : No. 01
5. Tahun Terbit : Juni 2019
6. Judul Jurnal : Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019
7. Nama Penulis : R. Siti Zuhro
8. Kata Kunci : Pendalaman Demokrasi, Pemilu Presiden, Politisasi Identitas, Pemerintahan Efektif, Membangun Kepercayaan
B. Isi Jurnal
-Deepening Democracy dan Tantangannya
Seperti yang ditunjukkan oleh Laurence Whitehead (1989), penguatan demokrasi adalah sarana untuk meningkatkan komitmen terhadap aturan permainan demokrasi di semua lapisan masyarakat. Bukan hanya proses politik yang berlangsung di tataran prosedural lembaga politik, tetapi juga di tataran masyarakat. Demokrasi yang berlaku di daerah merupakan basis terpenting bagi perkembangan demokrasi di tingkat nasional
Sementara itu, proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional (setelah tiga kali pemilihan presiden langsung) menunjukkan arah yang sulit, terutama dalam membangun kualitas pemilihan presiden dan pendalaman atau konsolidasi demokrasi. Dalam konteks ini, pemilihan presiden secara langsung dapat digolongkan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan kelanjutan dari penjaminan hak-hak politik tersebut.
Di sisi masyarakat, pendalaman demokrasi mengacu pada pelembagaan penguatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik formal di tingkat lokal. Dengan kehendak ini, negara diharapkan untuk menginvasi masyarakat, mengatur hubungan sosial, mengekstraksi dan menguasai sumber daya.
Selain itu, negara juga harus mampu memberdayakan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam kepemimpinan sosial. Situasi politik di Indonesia yang sedang mengkonsolidasikan demokrasi menimbulkan pertanyaan, apakah pemilihan presiden langsung saat ini relevan dan berguna untuk memperkuat demokratisasi dan menciptakan pemerintahan yang sah dan efektif? Seiring dengan penipuan dan ujaran kebencian, isu politisasi agama di Pilpres 2019 menjadi salah satu isu yang paling terlihat di musim kampanye. Penggunaan politisasi agama dan pembunuhan karakter dalam kampanye memperburuk ketegangan sosial dan menyebabkan rasa saling tidak percaya dan tidak hormat di antara orang-orang.
-Pemilu Presiden 2019 dan Masalahnya
Pemilu serentak tahun 2019 ini ialah pemilu serentak yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu yang sama, pemilu ini menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol secara terukur dan terhormat
Dalam pemilu ini semua pihak harus berkomitmen untuk bersama sama meningkatkan kualitas pemilu dari segi prosedural dan subtansial
-Politisasi Identitas: Berebut Suara Muslim
Pemilu serentak 2019 tidak lepas dari isi politisasi identitas dan agama yang diwarnai dengan berebut suara muslim, kemudian muncul ijtima karena ada beberapa isu yang dipandang merugikan umat Islam, ijtima ini digunakan untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden,
Setelah didapatnya keputusan hasil rapat ijtima tetapi masih ada perdebatan diantara ulama NU dan Muhammadiyah karena dinilai tidak merasa terlibat dalam ijtima tersebut. Sebagai negara yang mayoritas muslim, berebut suara muslim merupakan hal yang wajar
-Pemilu dan Kegagalan Parpol
Fungsi parpol mulai tidak maksimal pada pemilu 2019 ditandai dengan banyaknya arti yang masuk ke dalam caleg dengan tujuan sebagai vite Getter partai dalam pemilu.
Belakangan ini terjadi fermentasi parpol menyebabkan parpol tidak solid, jumlah fraksi cenderung terus meningkat ini mengakibatkan meningkatnya ketidakpuasan massa terhadap parpol, parpol dianggap hanya memperjuangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri. Pengalaman dari pemilu ke pemilu menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi relatif sama: perilaku distortif, melanggar hukum dan menghalalkan semua cara (vote buying),
Harapan rakyat pasca pemilu, mereka bisa menyaksikankinerja pemerintah/parlemen yang lebih berpihak pada nasib rakyat. Karena pemilu diharapkan berkorelasi positif terhadap kesejahteraan rakyat
-Pemilu dalam Masyarakat Plural
Dalam teori etik filsuf jerman, Immanuel kant (1724-1804) yang mengingatkan jika dalam masyarakat majemuk masing-masing mengklaim kebenaran absolut agama, mayoritas, atau kultur, maka hasil akhirnya adalah konflik,
Dalam konteks pilpres 2019 sepertinya semua pihak tidak menyadari pentingnya nilai-nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa yaitu Pancasila, UUD, NKRI, dan bhineka tunggal Ika, berakar dari sejarah dan falsafah hidup bangsa.
Hal yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur dalam pilpres 2019 lalu ialah penggunaan sebutan cebong dan kampret untuk saling mengejek antara pendukung.
Pemilu serentak dasarnya merupakan upaya demokrasi yang diharapkan dapat menjadikan legislator dan eksekutif menjadi lebih akuntabel dihadapan rakyat sebagaimana tuntutan demokrasi ideal
-Pemilu dan Politisasi Birokrasi
Ketidaknetralan birokrasi internal Pemilu dapat melemahkan legitimasi pemerintah, penyelenggara pemilu, dll. hasil Sejauh ini menunjukkan tingkat empirisDaya tarik politik terutama datang dari pihak berwenang melawan birokrasi. Itu terlihat sangat kuat. Salah satunya adalah video viral menunjukkan dugaan dukungan seluruh camat Makassar kepada pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin.16 Politisasi birokrasi semakin kentara dengan mengangkat menteri, kepala lembaga, pengurus daerah
kandidat pemenang dalam pemilihan presiden. Itu berarti, birokrasi tidak hanya terlibat dalam politik praktis ke pusat tetapi juga ke daerah.
NPM : 2213053278
Kelas : 2D
A. Identitas Jurnal
1. Nama Jurnal : Jurnal Penelitian Politik
2. Halaman : 69-81
3. Volume : Vol. 16
4. Nomor : No. 01
5. Tahun Terbit : Juni 2019
6. Judul Jurnal : Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019
7. Nama Penulis : R. Siti Zuhro
8. Kata Kunci : Pendalaman Demokrasi, Pemilu Presiden, Politisasi Identitas, Pemerintahan Efektif, Membangun Kepercayaan
B. Isi Jurnal
-Deepening Democracy dan Tantangannya
Seperti yang ditunjukkan oleh Laurence Whitehead (1989), penguatan demokrasi adalah sarana untuk meningkatkan komitmen terhadap aturan permainan demokrasi di semua lapisan masyarakat. Bukan hanya proses politik yang berlangsung di tataran prosedural lembaga politik, tetapi juga di tataran masyarakat. Demokrasi yang berlaku di daerah merupakan basis terpenting bagi perkembangan demokrasi di tingkat nasional
Sementara itu, proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional (setelah tiga kali pemilihan presiden langsung) menunjukkan arah yang sulit, terutama dalam membangun kualitas pemilihan presiden dan pendalaman atau konsolidasi demokrasi. Dalam konteks ini, pemilihan presiden secara langsung dapat digolongkan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan kelanjutan dari penjaminan hak-hak politik tersebut.
Di sisi masyarakat, pendalaman demokrasi mengacu pada pelembagaan penguatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik formal di tingkat lokal. Dengan kehendak ini, negara diharapkan untuk menginvasi masyarakat, mengatur hubungan sosial, mengekstraksi dan menguasai sumber daya.
Selain itu, negara juga harus mampu memberdayakan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam kepemimpinan sosial. Situasi politik di Indonesia yang sedang mengkonsolidasikan demokrasi menimbulkan pertanyaan, apakah pemilihan presiden langsung saat ini relevan dan berguna untuk memperkuat demokratisasi dan menciptakan pemerintahan yang sah dan efektif? Seiring dengan penipuan dan ujaran kebencian, isu politisasi agama di Pilpres 2019 menjadi salah satu isu yang paling terlihat di musim kampanye. Penggunaan politisasi agama dan pembunuhan karakter dalam kampanye memperburuk ketegangan sosial dan menyebabkan rasa saling tidak percaya dan tidak hormat di antara orang-orang.
-Pemilu Presiden 2019 dan Masalahnya
Pemilu serentak tahun 2019 ini ialah pemilu serentak yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu yang sama, pemilu ini menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol secara terukur dan terhormat
Dalam pemilu ini semua pihak harus berkomitmen untuk bersama sama meningkatkan kualitas pemilu dari segi prosedural dan subtansial
-Politisasi Identitas: Berebut Suara Muslim
Pemilu serentak 2019 tidak lepas dari isi politisasi identitas dan agama yang diwarnai dengan berebut suara muslim, kemudian muncul ijtima karena ada beberapa isu yang dipandang merugikan umat Islam, ijtima ini digunakan untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden,
Setelah didapatnya keputusan hasil rapat ijtima tetapi masih ada perdebatan diantara ulama NU dan Muhammadiyah karena dinilai tidak merasa terlibat dalam ijtima tersebut. Sebagai negara yang mayoritas muslim, berebut suara muslim merupakan hal yang wajar
-Pemilu dan Kegagalan Parpol
Fungsi parpol mulai tidak maksimal pada pemilu 2019 ditandai dengan banyaknya arti yang masuk ke dalam caleg dengan tujuan sebagai vite Getter partai dalam pemilu.
Belakangan ini terjadi fermentasi parpol menyebabkan parpol tidak solid, jumlah fraksi cenderung terus meningkat ini mengakibatkan meningkatnya ketidakpuasan massa terhadap parpol, parpol dianggap hanya memperjuangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri. Pengalaman dari pemilu ke pemilu menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi relatif sama: perilaku distortif, melanggar hukum dan menghalalkan semua cara (vote buying),
Harapan rakyat pasca pemilu, mereka bisa menyaksikankinerja pemerintah/parlemen yang lebih berpihak pada nasib rakyat. Karena pemilu diharapkan berkorelasi positif terhadap kesejahteraan rakyat
-Pemilu dalam Masyarakat Plural
Dalam teori etik filsuf jerman, Immanuel kant (1724-1804) yang mengingatkan jika dalam masyarakat majemuk masing-masing mengklaim kebenaran absolut agama, mayoritas, atau kultur, maka hasil akhirnya adalah konflik,
Dalam konteks pilpres 2019 sepertinya semua pihak tidak menyadari pentingnya nilai-nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa yaitu Pancasila, UUD, NKRI, dan bhineka tunggal Ika, berakar dari sejarah dan falsafah hidup bangsa.
Hal yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur dalam pilpres 2019 lalu ialah penggunaan sebutan cebong dan kampret untuk saling mengejek antara pendukung.
Pemilu serentak dasarnya merupakan upaya demokrasi yang diharapkan dapat menjadikan legislator dan eksekutif menjadi lebih akuntabel dihadapan rakyat sebagaimana tuntutan demokrasi ideal
-Pemilu dan Politisasi Birokrasi
Ketidaknetralan birokrasi internal Pemilu dapat melemahkan legitimasi pemerintah, penyelenggara pemilu, dll. hasil Sejauh ini menunjukkan tingkat empirisDaya tarik politik terutama datang dari pihak berwenang melawan birokrasi. Itu terlihat sangat kuat. Salah satunya adalah video viral menunjukkan dugaan dukungan seluruh camat Makassar kepada pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin.16 Politisasi birokrasi semakin kentara dengan mengangkat menteri, kepala lembaga, pengurus daerah
kandidat pemenang dalam pemilihan presiden. Itu berarti, birokrasi tidak hanya terlibat dalam politik praktis ke pusat tetapi juga ke daerah.
Nama : Friska Faradila
NPM : 2213053278
kelas : 2D
Demokrasi itu gaduh, tapi Kenapa bertahan dan dianut banyak negara?
1. Demokrasi menjadi fasilitas silang argumentasi
2. Demokrasi menjamin hak kebebasan berpendapat
Suatu negara yang memiliki Sistem demokrasi yang baik akan mampu untuk:
1. Mempertahankan Keamanan serta kemakmuran dalam jangka panjang
2. Mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik serta meningkatkan partisipasi publik
3. Menjaga dan menjunjung tinggi HAM
4. Meningkatkan angka harapan hidup
5. Mengurangi angka korupsi
6. Memjadikan warga negara bahagia dan sehat
Alasan demokrasi menjadi menurun saat ini :
1. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan politikus
2. Menurunnya jumlah keanggotaan partai politik
3. Regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan
Demokrasi adalah perjalanan yang kita tempuh bersama sebagai warga, sebagai bangsa, sebagai negara
Demokrasi adalah sistem pemerintahan paling buruk.
Tapi tidak ada yang lebih baik dari itu
"Winston Churchill"
Pandemi Covid-19 berdampak pada demokrasi. di awal pandemi, respons pemerintah cenderung belum optimal menangani pandemi. Salah satu respons yang dilakukan adalah banyak pemerintahan suatu negara yang membatasi informasi.
NPM : 2213053278
kelas : 2D
Demokrasi itu gaduh, tapi Kenapa bertahan dan dianut banyak negara?
1. Demokrasi menjadi fasilitas silang argumentasi
2. Demokrasi menjamin hak kebebasan berpendapat
Suatu negara yang memiliki Sistem demokrasi yang baik akan mampu untuk:
1. Mempertahankan Keamanan serta kemakmuran dalam jangka panjang
2. Mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik serta meningkatkan partisipasi publik
3. Menjaga dan menjunjung tinggi HAM
4. Meningkatkan angka harapan hidup
5. Mengurangi angka korupsi
6. Memjadikan warga negara bahagia dan sehat
Alasan demokrasi menjadi menurun saat ini :
1. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan politikus
2. Menurunnya jumlah keanggotaan partai politik
3. Regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan
Demokrasi adalah perjalanan yang kita tempuh bersama sebagai warga, sebagai bangsa, sebagai negara
Demokrasi adalah sistem pemerintahan paling buruk.
Tapi tidak ada yang lebih baik dari itu
"Winston Churchill"
Pandemi Covid-19 berdampak pada demokrasi. di awal pandemi, respons pemerintah cenderung belum optimal menangani pandemi. Salah satu respons yang dilakukan adalah banyak pemerintahan suatu negara yang membatasi informasi.
Nama: friska faradila
Npm: 2213053278
Kelas: 2D
tugas analisis video
Perkembangan konstitusi yang berlaku di Indonesia
Indonesia sudah menjadi 4 republik:
1. Republik yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dengan konstitusi yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945
2. Republik kedua yaitu RIS, konstitusinya RIS
3. Negara kesatuan, UUD sementara dinamakan interim konstitusi
4. 1959 berlaku UUD 1945
Dalam kepres itu jelas disebutkan bahwa kami berkeyakinan ( sbg presiden) bahwa piagam jakarta 22 juni 1945 menjiwai uud 1945 dan merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari bagian konstitusi ini, Setelah Reformasi mana dokumen yang kita anggap sbg uud asli yg jadi pegangan sekarang ada naskah uud versi 5 Juli 59 ditambah 4 lanpiran . Sesuai dengan kesepakatan tahun 99 bahwa setuju mengadakan perubahan uud dengan alasan satu diantara mengadakan perubahan dg metode adendum yaitu sebuah lampiran. Jadi, UUD 1945 pada tahun 1959 ini terdapat Lampiran. Yaitu yang pertama adalah naskah dari UUD 1945 yang disahkan pada tahun 1959 dan dibelakangnya diberi penjelasan serta lampiran yang berkaitan dengan UUD 1959
Npm: 2213053278
Kelas: 2D
tugas analisis video
Perkembangan konstitusi yang berlaku di Indonesia
Indonesia sudah menjadi 4 republik:
1. Republik yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dengan konstitusi yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945
2. Republik kedua yaitu RIS, konstitusinya RIS
3. Negara kesatuan, UUD sementara dinamakan interim konstitusi
4. 1959 berlaku UUD 1945
Dalam kepres itu jelas disebutkan bahwa kami berkeyakinan ( sbg presiden) bahwa piagam jakarta 22 juni 1945 menjiwai uud 1945 dan merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari bagian konstitusi ini, Setelah Reformasi mana dokumen yang kita anggap sbg uud asli yg jadi pegangan sekarang ada naskah uud versi 5 Juli 59 ditambah 4 lanpiran . Sesuai dengan kesepakatan tahun 99 bahwa setuju mengadakan perubahan uud dengan alasan satu diantara mengadakan perubahan dg metode adendum yaitu sebuah lampiran. Jadi, UUD 1945 pada tahun 1959 ini terdapat Lampiran. Yaitu yang pertama adalah naskah dari UUD 1945 yang disahkan pada tahun 1959 dan dibelakangnya diberi penjelasan serta lampiran yang berkaitan dengan UUD 1959