Nama: Riska Adelia
NPM: 2217011060
Kelas: A
Prodi: Kimia

Analisis Video

Dalam video tersebut menjelaskan bahwa:

Geopolitik adalah cara mengelola negara yang memperhatikan letak geografis suatu wilayah. Artinya, dalam membuat kebijakan, negara mempertimbangkan posisi wilayahnya, baik dari segi ekonomi, pertahanan, maupun hubungan internasional. Sejumlah tokoh dunia telah mengembangkan teori geopolitik, seperti Frederich Ratzel, Rudolf Kjellen, Karl Haushofer, Halford Mackinder, Alfred Thayer Mahan, hingga Guilio Douhet dan kawan-kawan, yang masing-masing menekankan pentingnya daratan, laut, atau udara dalam kekuatan sebuah negara.

Di Indonesia, geopolitik berlandaskan pada Pancasila dan pertama kali dikenalkan oleh Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Konsep geopolitik Indonesia disebut wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa terhadap wilayah negaranya sebagai satu kesatuan yang utuh. Prinsip geopolitik Indonesia tidak berorientasi pada perluasan wilayah, melainkan pada menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman.

Wawasan Nusantara memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan dalam berbagai aspek. Pertama, sebagai kesatuan politik, di mana seluruh wilayah tunduk pada satu pemerintahan. Kedua, sebagai kesatuan ekonomi, yang mengutamakan pemerataan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya. Ketiga, sebagai kesatuan sosial budaya, yang menghargai keberagaman budaya. Keempat, sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan yang harus dijaga bersama.

Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945. Sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki satu sistem hukum, politik, budaya, serta pertahanan dan keamanan yang berlaku untuk seluruh wilayah. Kesatuan ini sangat penting untuk mengelola ribuan pulau yang tersebar luas di antara Samudera Pasifik dan Hindia serta di antara Benua Asia dan Australia.

Indonesia memiliki sejumlah keunggulan yang mendukung kekuatan geopolitiknya. Di antaranya adalah jumlah penduduk yang besar, keanekaragaman budaya yang kaya, serta letak geografis yang sangat strategis di jalur perdagangan dunia. Selain itu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi yang besar untuk menjadi negara maju jika dikelola dengan baik dan menjaga persatuan antarwilayah.

Nama: Riska Adelia
NPM: 2217011060
Kelas: A

Prodi: Kimia

Analisis Konflik Komunal di Perbatasan Indonesia-Timor Leste
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Artikel ini mengeksplorasi mengenai ketegangan antarkelompok di batas Indonesia-Timor Leste serta memberikan pemahaman mendetail tentang kerumitan interaksi antar individu di area perbatasan. Salah satu hal positif yang dapat diambil adalah pentingnya komunikasi serta saling pengertian antara kedua negara dalam mencegah terjadinya konflik. Kesadaran mengenai sejarah bersama dan kultur yang serupa dapat berfungsi sebagai penghubung untuk memperkuat tali persaudaraan, yang pada gilirannya membangun suasana yang lebih damai.

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Tanpa adanya konsepsi wawasan nusantara, wilayah dan bangsa Indonesia dapat menghadapi berbagai masalah, seperti ketidakpahaman terhadap posisi geografis dan kultural yang saling terkait. Wawasan nusantara menekankan bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah keragaman, yang jika diabaikan, dapat menyebabkan fragmentasi sosial dan konflik antar daerah. Hal ini berpotensi mengancam stabilitas dan kedaulatan negara, terutama di daerah perbatasan yang rentan terhadap konflik.

3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikell diatas?
Pemahaman terhadap wawasan nusantara dapat menjadi upaya preventif dalam meredam potensi konflik seperti yang tercantum dalam artikel, dengan mendorong terjalinnya kerja sama dan komunikasi yang harmonis antar masyarakat di wilayah perbatasan. Melalui kesadaran kolektif mengenai sejarah dan budaya, serta penetapan batas wilayah yang tegas, risiko perselisihan dapat ditekan. Selain itu, pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya toleransi dan kolaborasi lintas negara berperan dalam memperkuat rasa kebersamaan di kalangan masyarakat perbatasan. Dengan begitu, wawasan nusantara tidak hanya menjadi pedoman dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI, tetapi juga menjadi sarana dalam mempererat hubungan antarnegara.

Nama: Riska Adelia
NPM: 2217011060
Kelas: A
Prodi: Kimia

Prodi: Kimia

Analisis Artikel 2

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan HAM di Indonesia sepanjang tahun 2019 yang cenderung suram. Banyak pelanggaran HAM, seperti kebebasan berekspresi yang dibatasi, diskriminasi berbasis gender, kasus kekerasan di Papua, dan impunitas atas pelanggaran HAM masa lalu yang tidak kunjung terselesaikan. Lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta menyoroti kemunduran demokrasi dan ancaman otoritarianisme yang membayangi, termasuk serangan terhadap para pembela HAM dan penutupan ruang sipil.

Namun demikian, terdapat harapan yang muncul dari beberapa perkembangan positif, seperti masih adanya komitmen pemerintah untuk meratifikasi perjanjian internasional terkait HAM dan munculnya kembali gerakan sosial mahasiswa sebagai bentuk kontrol kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil masih aktif memperjuangkan keadilan dan transparansi. Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah kesadaran bahwa perjuangan HAM tidak boleh surut, dan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah tantangan demokrasi yang kompleks.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?

Demokrasi Indonesia sebenarnya memiliki akar kuat dalam budaya dan adat istiadat lokal yang menjunjung tinggi nilai musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Dalam sistem adat seperti yang terlihat di desa-desa atau lembaga adat seperti nagari di Minangkabau atau kampung adat di Jawa dan Papua, masyarakat terbiasa menyelesaikan persoalan secara kolektif dan berkeadilan. Nilai-nilai ini menjadi fondasi demokrasi Pancasila yang tidak hanya mengedepankan suara mayoritas, tapi juga keadilan sosial dan penghargaan terhadap minoritas.

Prinsip demokrasi Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pembeda utama dari model demokrasi Barat. Demokrasi Indonesia tidak sekadar mengutamakan kebebasan individu, tetapi juga menempatkan moralitas dan etika ketuhanan sebagai landasan. Ini berarti dalam menjalankan kebebasan dan hak, warga negara dituntut tetap menjunjung nilai-nilai spiritual, toleransi antarumat beragama, dan tanggung jawab sosial, sehingga demokrasi kita menjadi lebih bermartabat dan berakar kuat dalam karakter bangsa.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Secara normatif, praktik demokrasi Indonesia mengacu pada Pancasila dan UUD NRI 1945, di mana hak asasi manusia diakui dan dijamin. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak ketimpangan yang menunjukkan belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, kekerasan terhadap kelompok minoritas, dan lambannya penanganan pelanggaran HAM masa lalu menjadi indikator bahwa penerapan demokrasi masih jauh dari ideal.

Selain itu, ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan keadilan hukum masih menjadi masalah besar. Penegakan hukum yang tidak adil dan diskriminatif menunjukkan belum kuatnya prinsip keadilan sosial dalam praktik demokrasi kita. Maka, perlu adanya reformasi serius untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar menjunjung tinggi HAM, sesuai dengan semangat Pancasila dan konstitusi negara.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Sikap kritis dan tegas harus ditunjukkan terhadap anggota parlemen yang menyimpang dari mandat rakyat. Ketika wakil rakyat lebih mengutamakan kepentingan politik pribadi atau partainya daripada kepentingan publik, maka mereka telah mengkhianati amanah demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang sehat, representasi rakyat adalah dasar dari legitimasi kekuasaan, sehingga penyelewengan ini merupakan bentuk pelecehan terhadap nilai-nilai demokrasi.

Oleh karena itu, masyarakat harus lebih aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja para wakilnya di parlemen. Mekanisme partisipasi publik, seperti petisi, forum warga, dan hak menyuarakan pendapat di ruang publik, harus dimanfaatkan untuk menuntut akuntabilitas. Media juga berperan penting dalam membuka transparansi dan menyuarakan kebenaran. Hanya dengan tekanan publik yang kuat, praktik politik yang menyimpang bisa ditekan dan reformasi politik bisa berjalan.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama seharusnya menjadi kekuatan moral untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, bukan alat manipulasi demi kepentingan pribadi atau kelompok. Ketika tokoh-tokoh ini menyalahgunakan pengaruhnya untuk menggerakkan massa dengan mengabaikan akal sehat dan HAM, maka hal itu menjadi ancaman serius terhadap demokrasi. Terlebih bila rakyat dijadikan alat perjuangan untuk tujuan yang tidak transparan, maka mereka kehilangan otonomi sebagai manusia merdeka.

Dalam era demokrasi modern, hak asasi manusia harus menjadi fondasi dalam setiap bentuk kepemimpinan. Tidak ada satu pun bentuk kekuasaan, termasuk yang berbasis agama dan tradisi, yang boleh menindas martabat manusia atau mengorbankan kebebasan warga demi kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong pendidikan kritis kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam kultus individu, serta memperkuat kesadaran akan hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia.

Nama: Riska Adelia
NPM: 2217011060
Kelas: A
Prodi: Kimia

Analisis Artikel 2

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan HAM di Indonesia sepanjang tahun 2019 yang cenderung suram. Banyak pelanggaran HAM, seperti kebebasan berekspresi yang dibatasi, diskriminasi berbasis gender, kasus kekerasan di Papua, dan impunitas atas pelanggaran HAM masa lalu yang tidak kunjung terselesaikan. Lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta menyoroti kemunduran demokrasi dan ancaman otoritarianisme yang membayangi, termasuk serangan terhadap para pembela HAM dan penutupan ruang sipil.

Namun demikian, terdapat harapan yang muncul dari beberapa perkembangan positif, seperti masih adanya komitmen pemerintah untuk meratifikasi perjanjian internasional terkait HAM dan munculnya kembali gerakan sosial mahasiswa sebagai bentuk kontrol kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil masih aktif memperjuangkan keadilan dan transparansi. Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah kesadaran bahwa perjuangan HAM tidak boleh surut, dan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah tantangan demokrasi yang kompleks.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?

Demokrasi Indonesia sebenarnya memiliki akar kuat dalam budaya dan adat istiadat lokal yang menjunjung tinggi nilai musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Dalam sistem adat seperti yang terlihat di desa-desa atau lembaga adat seperti nagari di Minangkabau atau kampung adat di Jawa dan Papua, masyarakat terbiasa menyelesaikan persoalan secara kolektif dan berkeadilan. Nilai-nilai ini menjadi fondasi demokrasi Pancasila yang tidak hanya mengedepankan suara mayoritas, tapi juga keadilan sosial dan penghargaan terhadap minoritas.

Prinsip demokrasi Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pembeda utama dari model demokrasi Barat. Demokrasi Indonesia tidak sekadar mengutamakan kebebasan individu, tetapi juga menempatkan moralitas dan etika ketuhanan sebagai landasan. Ini berarti dalam menjalankan kebebasan dan hak, warga negara dituntut tetap menjunjung nilai-nilai spiritual, toleransi antarumat beragama, dan tanggung jawab sosial, sehingga demokrasi kita menjadi lebih bermartabat dan berakar kuat dalam karakter bangsa.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Secara normatif, praktik demokrasi Indonesia mengacu pada Pancasila dan UUD NRI 1945, di mana hak asasi manusia diakui dan dijamin. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak ketimpangan yang menunjukkan belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, kekerasan terhadap kelompok minoritas, dan lambannya penanganan pelanggaran HAM masa lalu menjadi indikator bahwa penerapan demokrasi masih jauh dari ideal.

Selain itu, ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan keadilan hukum masih menjadi masalah besar. Penegakan hukum yang tidak adil dan diskriminatif menunjukkan belum kuatnya prinsip keadilan sosial dalam praktik demokrasi kita. Maka, perlu adanya reformasi serius untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar menjunjung tinggi HAM, sesuai dengan semangat Pancasila dan konstitusi negara.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Sikap kritis dan tegas harus ditunjukkan terhadap anggota parlemen yang menyimpang dari mandat rakyat. Ketika wakil rakyat lebih mengutamakan kepentingan politik pribadi atau partainya daripada kepentingan publik, maka mereka telah mengkhianati amanah demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang sehat, representasi rakyat adalah dasar dari legitimasi kekuasaan, sehingga penyelewengan ini merupakan bentuk pelecehan terhadap nilai-nilai demokrasi.

Oleh karena itu, masyarakat harus lebih aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja para wakilnya di parlemen. Mekanisme partisipasi publik, seperti petisi, forum warga, dan hak menyuarakan pendapat di ruang publik, harus dimanfaatkan untuk menuntut akuntabilitas. Media juga berperan penting dalam membuka transparansi dan menyuarakan kebenaran. Hanya dengan tekanan publik yang kuat, praktik politik yang menyimpang bisa ditekan dan reformasi politik bisa berjalan.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama seharusnya menjadi kekuatan moral untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, bukan alat manipulasi demi kepentingan pribadi atau kelompok. Ketika tokoh-tokoh ini menyalahgunakan pengaruhnya untuk menggerakkan massa dengan mengabaikan akal sehat dan HAM, maka hal itu menjadi ancaman serius terhadap demokrasi. Terlebih bila rakyat dijadikan alat perjuangan untuk tujuan yang tidak transparan, maka mereka kehilangan otonomi sebagai manusia merdeka.

Dalam era demokrasi modern, hak asasi manusia harus menjadi fondasi dalam setiap bentuk kepemimpinan. Tidak ada satu pun bentuk kekuasaan, termasuk yang berbasis agama dan tradisi, yang boleh menindas martabat manusia atau mengorbankan kebebasan warga demi kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong pendidikan kritis kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam kultus individu, serta memperkuat kesadaran akan hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia.