NAMA            : Puji Lestarina Sinaga

NPM               : 2217011116

KELAS           : KIMIA-D

ANALISIS JURNAL

Analisis lebih spesifik dari artikel jurnal "Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia (Membaca Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Sumber Etik)", Artikel ini menyoroti pentingnya Pancasila sebagai landasan etika dalam politik hukum Indonesia. Pancasila bukan hanya landasan normatif, tetapi juga sumber nilai moral yang harus tercermin dalam hukum nasional.

Poin-poin yang dibahas dalam artikel ini yaitu:

1.       Signifikansi Pancasila dalam Politik Hukum

-       Pancasila sebagai dasar hukum dan sumber etika dimana menekankan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga fondasi etis yang membentuk nilai dalam hukum Indonesia.

-       Keterkaitan antara hukum dan etika yang menyatakan bahwa hukum tanpa dasar etika akan kehilangan arah, sementara etika tanpa hukum tidak memiliki sanksi yang mengikat dan efektif.

-       Tujuan politik hukum di Indonesia yang menjelaskan bahwa politik hukum Indonesia bertujuan untuk menciptakan hukum yang mencerminkan nilai Pancasila, sehingga hukum menjadi lebih adil dan humanis.

 

2.      Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Perspektif Pancasila

-       Hukum adalah aturan yang mengatur perilaku dengan sanksi, sedangkan etika berkaitan dengan nilai dan moralitas yang membentuk perilaku.

-       Dalam politik hukum Indonesia, harmoni antara hukum dan etika penting untuk menciptakan keadilan yang nyata, bukan hanya keadilan prosedural.

-       Peran Pancasila sebagai sumber etika hukum, dimana Pancasila memberikan kerangka nilai etika yang ideal, yang seharusnya menjadi landasan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan dalam setiap aspek hukum.

 

3.       Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Etik dalam Politik Hukum Indonesia

-          Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan pentingnya spiritualitas dalam hukum, di mana setiap produk hukum harus mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai religius yang universal.

-          Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, hukum di Indonesia harus berlandaskan kemanusiaan, menghormati martabat manusia, dan menghindari diskriminasi dalam bentuk apapun.

-          Sila Persatuan Indonesia bahwa hukum harus memperkuat persatuan nasional, menghindari pemecahbelahan, dan berfungsi sebagai alat pemersatu.

-          Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Dalam pembuatan hukum, prinsip musyawarah harus diutamakan, di mana suara rakyat menjadi bagian dari proses legislasi.

-          Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, hukum harus mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan, memastikan semua warga negara menikmati manfaat yang sama tanpa diskriminasi.

 

4.      Prinsip-Prinsip dalam Politik Hukum yang Berlandaskan Pancasila

-          Prinsip Keadilan Sosial, hukum harus menjamin kesejahteraan seluruh rakyat dan menghindari ketimpangan sosial. bahwa keadilan sosial harus tercermin dalam kebijakan hukum, seperti akses yang merata ke layanan dasar dan hak-hak ekonomi.

-          Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, setiap kebijakan hukum harus menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan setiap orang dengan adil. Ini berarti bahwa tidak boleh ada perlakuan yang diskriminatif dalam sistem hukum.

-          Prinsip Kedaulatan Rakyat, rakyat adalah pemegang kedaulatan dalam pembentukan hukum, sehingga hukum yang dibuat harus mencerminkan kehendak rakyat dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislatif.

 

5.      Analisis Implementasi Pancasila dalam Politik Hukum di Indonesia

-          Evaluasi penerapan Pancasila, bahwa meskipun Pancasila sudah dijadikan pedoman, masih banyak produk hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila sepenuhnya, misalnya dalam kasus ketidakadilan sosial atau ketidakmerataan akses terhadap keadilan.

-          Tantangan dalam implementasi, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan diskriminasi yang masih kerap terjadi dalam pelaksanaan hukum di Indonesia.

-          Pentingnya komitmen terhadap nilai Pancasila, menurut artikel ini, diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk mewujudkan politik hukum yang benar-benar berlandaskan nilai Pancasila.

 

6.      Pancasila sebagai Pedoman Etik Politik Hukum

-       Integrasi Pancasila sebagai panduan moral, pancasila tidak hanya dasar negara tetapi juga panduan moral yang perlu terintegrasi dalam politik hukum untuk menciptakan sistem hukum yang adil.

-       Harapan terhadap hukum Indonesia, hukum di Indonesia dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sehingga tercipta hukum yang adil, beradab, dan menciptakan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.

-       Kepentingan penerapan nilai Pancasila dalam tiap tahapan politik hukum, artikel menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus dipegang teguh dalam setiap tahap politik hukum, mulai dari perumusan hingga implementasi, untuk membangun masyarakat yang berkeadilan sosial.

Nama : Puji Lestarina Sinaga

NPM : 2217011116 

https://drive.google.com/file/d/1YY0rZATOa679xH5wh31-gga8N015Tz9C/view?usp=sharing

Nama: Puji Lestarina Sinaga 

NPM : 2217011116

Artikel "Dinamika dan Tantangan dalam Pendidikan Pancasila di Era Globalisasi mengulas berbagai persoalan yang dihadapi pendidikan Pancasila, terutama di tengah arus globalisasi yang kuat. Penulis menggambarkan bagaimana perubahan global dan perkembangan teknologi membawa tantangan baru yang harus diantisipasi dalam upaya menjaga integritas Pancasila sebagai ideologi dan panduan moral bagi bangsa Indonesia.

Pembahasan pada hasil penelitian ini merujuk beberapa poin yaitu

1.      Pancasila sebagai Fondasi Pendidikan Karakter, artikel ini menekankan bahwa Pancasila merupakan dasar yang kokoh dalam membentuk karakter bangsa. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya dilihat sebagai panduan dalam urusan kenegaraan, tetapi juga sebagai landasan moral bagi individu dan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, Pancasila membantu siswa memahami hakikat keberagaman, kemanusiaan, dan keadilan. Pendidikan Pancasila di sekolah berperan penting dalam membangun karakter peserta didik yang berintegritas dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat global.

2.      Tantangan Globalisasi terhadap Nilai Pancasila,dengan menyoroti bagaimana arus globalisasi membawa tantangan dalam menjaga relevansi dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Globalisasi telah membawa masuk berbagai pengaruh budaya asing, yang sering kali bertentangan dengan norma dan nilai Pancasila. Misalnya, materialisme, individualisme, dan hedonisme yang semakin populer di kalangan masyarakat global bisa mengikis semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi inti dari Pancasila. Di sini, peran pendidikan Pancasila menjadi semakin krusial untuk memastikan generasi muda tetap menghargai nilai-nilai nasional di tengah perubahan dunia yang cepat.

3.      Peran Teknologi dan Media Sosial, penulis mengakui bahwa teknologi digital dan media sosial memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda. Namun, teknologi ini juga membawa tantangan baru dalam pendidikan Pancasila, seperti penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta potensi polarisasi sosial akibat penggunaan media sosial. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila harus mengintegrasikan literasi digital untuk membantu siswa memahami dan menggunakan teknologi dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Pancasila.

4.      Pentingnya Kolaborasi dalam Pendidikan Pancasila, artikel menekankan bahwa pendidikan Pancasila tidak hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan media, juga harus berperan aktif dalam mendukung penyebaran dan penguatan nilai-nilai Pancasila di ruang publik. Pendidikan Pancasila yang sukses adalah hasil dari kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat.

5.      Pengembangan Kurikulum yang Adaptif, artikel menggarisbawahi pentingnya pengembangan kurikulum pendidikan Pancasila yang responsif terhadap perubahan zaman. Kurikulum harus disesuaikan agar lebih relevan dengan tantangan kontemporer, seperti globalisasi dan perkembangan teknologi. Ini berarti materi Pancasila harus disampaikan secara lebih kontekstual, mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan isu-isu global yang dihadapi oleh generasi muda, seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan hak asasi manusia

Secara keseluruhan, artikel ini menggambarkan pentingnya pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter bangsa, sekaligus mengantisipasi tantangan-tantangan baru yang muncul akibat globalisasi dan perkembangan teknologi. Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam menghadapi perubahan global, dan pendidikan Pancasila harus dirancang agar relevan dengan tantangan zaman. Penulis juga menekankan pentingnya literasi digital dan kolaborasi antar berbagai pihak, seperti sekolah, keluarga, dan masyarakat, dalam menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di era modern.

Sebagai tanggapan, penting bagi kita untuk memahami bahwa tantangan globalisasi tidak bisa dihindari, namun dengan pendekatan yang tepat, nilai-nilai lokal seperti Pancasila dapat tetap dijunjung tinggi. Penulis artikel ini memberikan pandangan yang relevan bahwa literasi digital dan adaptasi kurikulum adalah kunci untuk menjawab tantangan globalisasi, dan ini bisa menjadi pedoman bagi para pendidik serta pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan

NAMA: Puji Lestarina Sinaga

NPM: 2217011116

Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Pengertian filsafat menurut bahasa Yunani "Philosophia" yang terdiri dari kata phile artinya cinta dan Sophia artinya kebijaksanaan. Kata cinta dijelaskan bahwa hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar dan yang sungguh-sungguh, sedangkan kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, filsafat diartikan sebagai sebuah upaya atau kecintaan manusia untuk mencari kebenaran, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang mendalam mengenai kehidupan, alam semesta, serta segala fenomena yang ada. Aliran-aliran filsafat dibagi menjadi 4 yaitu

1.      Berfilsafat Rationalisme Mengagungkan Akal

Rasionalisme adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa akal (rasio) merupakan sumber utama pengetahuan dan kebenaran. Penganut aliran ini percaya bahwa pengetahuan yang benar dapat dicapai melalui pemikiran logis dan argumentasi tanpa bergantung pada pengalaman indrawi. Filsuf terkenal dalam aliran ini adalah René Descartes, yang berprinsip "Cogito, ergo sum" (Saya berpikir, maka saya ada), serta Baruch Spinoza dan Leibniz

2.      Berfilsafat Materialisme Mengagungkan Materi

Materialisme adalah aliran yang meyakini bahwa realitas sepenuhnya terdiri dari materi dan semua fenomena dapat dijelaskan melalui interaksi material. Aliran ini menolak adanya entitas non-materi seperti roh atau jiwa, dan menekankan bahwa segala sesuatu yang ada bersifat fisik..

3.      Berfilsafat Individualisme Mengagungkan Individualitas

Individualisme adalah aliran yang menekankan pentingnya kebebasan individu dan hak-hak pribadi di atas segala kepentingan kolektif atau kelompok. Dalam filsafat ini, setiap orang berhak untuk mengejar kepentingannya sendiri dengan kebebasan yang bertanggung jawab.

4.      Berfilsafat Hedonisme Mengagungkan Kesenangan.

Hedonisme adalah aliran yang menyatakan bahwa kesenangan atau kenikmatan adalah tujuan utama hidup manusia, dan segala tindakan harus diukur berdasarkan sejauh mana ia dapat memberikan kesenangan atau menghindari penderitaan. Hedonisme dapat dibagi menjadi dua, yaitu hedonisme etis, yang menyatakan bahwa tindakan moral adalah yang menghasilkan kebahagiaan maksimal, dan hedonisme psikologis, yang menyatakan bahwa semua tindakan manusia secara alami termotivasi oleh keinginan untuk mencapai kesenangan.

Setiap aliran filsafat tersebut memiliki pandangan yang berbeda mengenai dasar realitas, pengetahuan, dan tujuan hidup manusia, yang menawarkan perspektif unik dalam memahami dunia. Mempelajari filsafat memiliki sejumlah manfaat yang mendalam,yaitu

a.       Memperoleh kebenaran yang hakiki dimana filsafat membantu seseorang dalam pencarian kebenaran yang mendalam dan esensial mengenai kehidupan, eksistensi, dan realitas.

b.      Melatih kemampuan berpikir logis
dimana filsafat mendorong pengembangan kemampuan berpikir logis dan analitis. Ini melibatkan penalaran yang sistematis dan kritis, sehingga membantu dalam membuat argumen yang kuat dan mempertahankan pandangan dengan bukti yang jelas.

c.        Melatih berpikir dan bertindak bijaksana dimana filsafat memberikan wawasan mendalam tentang nilai-nilai etika dan moral. Dengan demikian, seseorang yang mempelajari filsafat cenderung lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan dan tindakan karena mempertimbangkan aspek moral dan etika.

d.      Melatih berpikir rasional dan komprehensif dimana filsafat mengajarkan kita untuk berpikir secara rasional, kritis, dan menyeluruh. Ini memungkinkan kita untuk melihat berbagai aspek dari suatu masalah, mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda, dan mencapai kesimpulan yang lebih mendalam.

e.       Menyeimbangkan antara pertimbangan dan tindakan untuk keselarasan hidup dimana filsafat mengajarkan pentingnya keseimbangan antara berpikir dan bertindak. Melalui pemahaman yang mendalam tentang nilai dan realitas, kita dapat bertindak secara lebih bijaksana dan mencapai kehidupan yang harmonis serta selaras dengan prinsip-prinsip moral.

Pengertian filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasari dan menyeluruh. Pancasila sebagai sistem filsafat ini “sistem” memiliki ciri-ciri sebagai suatu kesatuan bagian-bagian/ unsur/elemen/komponen, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan sistem terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks

Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan Ontologis, Epistemologis dan Opsiologis. Pancasila sebagai sistem filsafat mencakup kajian tentang ontologi (hakikat keberadaan manusia), epistemologi (bagaimana kita mengetahui sesuatu), dan aksiologi (nilai-nilai yang mengatur kehidupan). Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dilihat sebagai konsep normatif atau politik, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang mencerminkan kesatuan nilai moral, etika, dan sosial yang dianut oleh bangsa Indonesia.Dengan memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, kita diharapkan dapat merenungi dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut secara lebih mendalam dalam kehidupan sehari-hari.

Nama : Puji Lestarina Sinaga
NPM : 2217011116
1. Kasus penolakan jenazah korban Covid-19, terutama seorang perawat yang merupakan garda terdepan dalam penanganan pandemi sangat memprihatinkan dan menunjukkan adanya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas. Dalam implementasi nilai Pancasila, penolakan ini bertentangan dengan sila kedua yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Tindakan ini mencerminkan perilaku yang tidak berperikemanusiaan karena tidak menghormati hak asasi seorang individu yang telah berjuang menyelamatkan nyawa orang lain.
Kejadian ini juga mencerminkan tantangan dalam penerapan pendidikan karakter di masyarakat. Kurangnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusian dan persatuan, berperan dalam melatarbelakangi aksi penolakan ini. Seperti yang disampaikan oleh ketua DPRD Jateng, pentingnya pendidikan karakter sejak dini menjadi sangat relavan agar generasi mendatang dapat menghargai hak dan martabat orang lain.
Secara keseluruhan, peristiwa ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi.

2. Sebagai seorang mahasiswa, ada beberapa saran dan solusi yang dapat diusulkan untuk mencegah kejadian penolakan jenajah korban Covid-19 atau tindakan diskriminatif lainnya dimasa depan, seperti
a. Peningkatan edukasi tentang Covid-19 dan protocol kesehatan
- Edukasi massal mengenai prosedur pemakaman yang aman sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 harus terus digalakkan, khususnya di daerah-daerah yang mungkin belum memiliki akses informasi yang memadai
- Pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan media perlu lebih aktif dalam menyampaikan informasi faktual mengenai resiko Covid-19 dan memastikan bahwa jenazah yang ditangani sesuai protokol tidak akan menularkan virus
- Solusi untuk ini kampanye publik, penyebaran informasi melalui sosial, spanduk, dan siaran lokal yang mudah diakses masyarakat
b. Peran aktif organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil
- Organisasi mahasiswa dan komunitas pemuda bisa lebih aktif dalam menggerakkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan sosial yang menekankan solidaritas kemanusiaan. Misalnya mengadakan seminar, webinar, atau kegiatan bakti social untuk membantu keluarga korban Covid-19
- Kampanye solidaritas yang mengajak masyarakat untuk saling mendukung dalam masa sulit juga perlu diintensifkan, terutama oleh generasi muda yang lebih melek teknologi dan informasi
- Solusi ini adalah pembentukan kelompok relawan yang fokus pada penanganan pandemi dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya saling mendukung di masa kritis
c. Penegakan hokum dan perlindungan hak asasi
- Pemerintah perlu menegakkan aturan yang melindungi hak-hak korban dan keluarganya. Sanksi tegas harus diberikan kepada mereka yang melakukan tindakan diskriminatif atau penolakan jenazah yang melanggar ketentuan.
- Selain itu, perlu ditekankan bahwa setiap warga negara, termasuk korban Covid-19, berhak mendapatkan penghormatan dalam proses pemakaman sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- Solusi untuk ini adalah penegakan hukum yang tegas dan konsisten, sekaligus terus mempromosikan perlindungan hak asasi manusia selama pandemi.

3. Penolakan jenazah korban Covid-19 merupakan pelanggaran terhadap sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," meskipun jenazah tersebut sudah tidak bernyawa. Tindakan ini menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penolakan jenazah tersebut melanggar sila kedua:
a. Penghormatan Terhadap Martabat Manusia Tidak Berakhir dengan Kematian
Sila kedua Pancasila menekankan pentingnya menghargai martabat setiap manusia, baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Meskipun jenazah sudah tidak bernyawa, setiap manusia tetap memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Penolakan pemakaman jenazah berarti tidak menghormati hak tersebut, yang seharusnya tetap dijaga hingga kematian.
Peradaban yang beradab mengharuskan masyarakat memperlakukan setiap individu dengan rasa hormat, termasuk dalam proses pemakaman. Menolak jenazah seseorang, apalagi yang telah berjasa dalam melawan Covid-19, mencerminkan hilangnya empati dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.
b. Tidak Menghargai Jasa dan Pengorbanan
Jenazah korban Covid-19, khususnya yang dalam kasus ini adalah seorang perawat, telah berada di garda terdepan dalam melawan pandemi. Penolakan jenazah perawat ini tidak hanya mengabaikan hak almarhumah, tetapi juga menandakan ketidakadilan terhadap pengorbanan besar yang telah diberikan. Tindakan ini bertentangan dengan semangat keadilan dan kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua Pancasila.
Sikap ini mencerminkan kurangnya rasa terima kasih dan penghargaan kepada seseorang yang telah berkontribusi menyelamatkan nyawa orang lain. Dalam konteks ini, penolakan tersebut menunjukkan ketidakadilan, yang melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.
c. Penyebaran Ketakutan dan Diskriminasi
Ketakutan yang menyebabkan masyarakat menolak jenazah korban Covid-19 sering kali tidak didasarkan pada fakta ilmiah. Dengan adanya protokol kesehatan yang ketat, pemakaman jenazah korban Covid-19 dapat dilakukan dengan aman tanpa risiko penularan.
Tindakan penolakan ini menciptakan stigma dan diskriminasi terhadap korban Covid-19 dan keluarganya, yang merusak semangat kemanusiaan yang dianut oleh sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang beradab berarti kita tidak boleh memperlakukan orang secara tidak adil karena penyakit yang dideritanya, apalagi setelah mereka meninggal.
Meskipun jenazah sudah tidak bernyawa, penghormatan terhadap manusia tetap diperlukan. Sila kedua Pancasila mengajarkan untuk memperlakukan setiap manusia dengan adil dan beradab, termasuk setelah kematian. Penolakan jenazah korban Covid-19 melanggar prinsip-prinsip ini karena mengabaikan martabat manusia, menciptakan ketidakadilan, serta menunjukkan kurangnya rasa empati dan solidaritas. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, kita harus menghargai dan memperlakukan setiap individu dengan hormat, baik saat mereka hidup maupun setelah mereka meninggal.