Nama : Habib Pandya
NPM : 2215061073
Kelas : PSTI A

Analisis Jurnal
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani

Pertama, dapat kita ketahui bahwa nama- nama yang dipakai untuk pendidikan kewarganegaraan antara lain adalah: pelajaran Civics, Pendidikan Kewarganegaraan Negara Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Moral Pancasila, dan PPKN.

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) atau Civics memiliki banyak pengertian dan istilah dari bebarapa tokoh, dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini merupakan hubungan antara manusia dengan manusia lain yang akan menimbulkan gerakan warga negara yang sadar akan pentingnya Pendidikan kewarganegaraan. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain, membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa; mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggungjawab.

Kemudian Pendidikan kewarganegaraan ini tidak lepas dari demokrasi, demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah sistem pemerintah yang diselenggaran dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Proses demokrasi Indonesia membutuhkan topangan budaya demokrasi yang genuine. Tanpa dukungan budaya demokrasi, proses transisi demokrasi masih rentan terhadap berbagai ancaman buaya dan perilaku tidak demokratis warisan masa lalu, seperti perilaku anarkis dalam menyuarakan pendapat, politik uang (money politics), pengerahan massa untuk tujuan politik, dan penggunaan symbol-simbol primordial (suku dan agama) dalam berpolitik.

Kemudian HAM, Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) pertama kalinya dikemukakan oleh John Locke, yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak- hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya itu, maka tidak ada kekuasaan apapun yang dapat mecabut hak asasi dari setiap manusia. Sebagai manusia, kita memiliki memiliki tiga macam hak asasi, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan hak untuk memiliki sesuatu. Ada 4 prinsip dalam HAM, yaitu kebebasan, kemerdekaan, persamaan, dan keadilan.

Nama : Habib Pandya
NPM : 2215061073
Kelas : PSTI A

ANALISIS MATERI HAKEKAT PENTINGNYA PKN di PERGURUAN TINGGI

A. Pengertian PKn
Kewarnegaraan berasal dari kata warga negara yang berarti anggota dari suatu negara. Pendidikan kewarnegaraan merupakan usaha sadar menyiapkan perserta didik untuk cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara serta melatih perserta didik berfikir kritis, demokratis berdasarkan nilai- nilai Pancasila.

B. Landasan Ideal dan Landasan Hukum PKn
- Landasan Ideal PKn
Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara.

-Landasar Hukum PKn
Pembukaan UUD1945, Batang Tubuh UUD 1945 (Pasal 27 Ayat 3 Tentang Bela Negara, Pasal 30 Ayat 1 Tentang Pertahanan dan Keamanan, Pasal 31 Ayat 1 Tentang Pendidikan), UU Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Pendidikan Bela Negara, UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, dan SK Dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006 Tentang Pengembangan Mata Kuliah Kepribadian.

C. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik PKn
-Sumber Historis, Substansi Pkn dimulai sebelum Indonesia merdeka.
-Sumber Sosiologis, Masyarakat memerlukan Pkn untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara-bangsa.
-Sumber Politik, dimuatnya dokumen kurikulum PKn

D. Dinamika, Esensi, dan Urgensi PKn
PKn perlu untuk mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara-bangsa.
PKn sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.

NAMA : HABIB PANDYA

NPM : 2215061073

KELAS : PSTI A

Nama : Habib Pandya
NPM : 2215061073
PSTI A

Analisis jurnal
PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT ILMU DAN IMPLIKASI TERHADAP PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

pancasila adalah pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik dan juga sebagai dasar falsafah negara indonesia yang lahir dari pemikiran mendalam yang dilakukan oleh anak bangsa dengan tujuan untuk dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia.

Pancasila sebagai filsafat ilmu merupakan landasan dalam proses berfikir dan berpengetahuan. Sebuah pengetahuan dalam perkembangannya harus memperhatikan aspek Ketuhanan yang merupakan landasan dalam setiap berfikir manusia.

Ketuhanan yang maha esa
Dalam Pengembangan Ilmu pengetahuan perlu ditanamkan nilai- nilai spiritual, nilai moral dan nilai etik sesuai dengan Agama dan Kepercayaan masing-masing.

Kemanusiaan yang adil dan beradab
Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan.

Persatuan Indonesia
memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari iptek, dengan iptek persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud, hubungan antar daerah di berbagai daerah terjalin karena dampak dari kemajuan iptek.

Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Menjadikan pengembangan Iptek secara demokratis.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara serta manusia dengan alam lingkungannya

Nama: Habib Pandya
NPM: 2215061073
Kelas: PSTI A

1. pancasila sebagai disiplin ilmu perlu ditekankan lagi di persaingan global seperti sekarang ini. pancasila dijadikan sebagai sumber ilmu dan sumber ilmu ini haruslah dihubungkan dengan pancasila. perkembangan iptek haruslah sesuai dengan nilai-nilai pancasila sehingga negara kita dapat maju tanpa mengabaikan nilai nilai pancasila yang ada.

2. Harapan saya adalah pemimpin haruslah terbuka akan teknologi yang berkembang pesat saat ini agar negara juga dapat berkembang dan mengimbanginya. namun, perkembangan teknologi haruslah berhubungan dengan pancasila. pemimpin harus dapat menguasai teknologi serta menjalankan nilai-nilai pancasila.