Nama : Aulia Maharani Putri
Npm : 2213053010
Kelas : 2G
Npm : 2213053010
Kelas : 2G
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ AULIA MAHARANI PUTRI 2213053010
Nama : Aulia Maharani Putri
Npm : 2213053010
Kelas : 2G
Analisis Jurnal
A. Identitas Jurnal
Judul Jurnal : DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019
Penulis : R. Siti Zuhro, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Email : rszuhro@gmail.com
Diterima: 26 April 2019; Direvisi: 3 Mei 2019; Disetujui: 25 Juni 2019
B. Abstrak Jurnal
Jumlah paragraf : 1 Paragraf
Uraian Abstrak : Pada jurnal ini penelitian ini membahas tentang konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden 2019.
Kata Kunci: Pendalaman Demokrasi, Pemilu Presiden, Politisasi Identitas, Pemerintah Efektif, Membangun Kepercayaan.
C. Pendahuluan Jurnal
demokrasi Indonesia melalui fenomena pilpres 2019 merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya secara demokratis. politik selama 5 tahun itu menarik untuk dilihat di tengah tingginya pro dan kontra terkait kinerja pemerintah dan tentunya semua pihak untuk selalu menjaga stabilitas sosial politik nasional dan keutuhan NKRI.
D. Pembahasan
1. Deepening Democracy dan Tantangannya.
Makna dari demokrasi secara sederhana adalah " pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Akan tetapi untuk mewujudkan makna itu tidaklah mudah sebab demokrasi memerlukan proses panjang dan berbagai tahapan penting yang harus dijalani, seperti proses konsolidasi demokrasi.
Dalam konteks Indonesia proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu budaya politik perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik.
sulit dihindari bahwa kompetisi dan kontestasi dalam pilpres melalui kampanye diwarnai oleh tingginya kegaduhan yang terjadi di media massa dan media sosial. emosi masyarakat pun tak jarang terlibat dan mengundang keprihatinan tersendiri sebab tidak sedikit diantaranya yang pada akhirnya harus berurusan dengan hukum. selain persoalan hoax dan ujaran kebencian, isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye.
2. Pemilu Presiden 2019 dan Masalahnya
Pemilu serentak pada tahun 2019 merupakan pemilu yang kelima sejak Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu sebelumnya pemilu 2019 menjadi rest case penguatan sistem presidensial pelembagaan parpol serta koalisi parpol yang terukur dan terformat.
Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, bagi penyelenggara pemilu parpol, maupun rakyat. Ini merupakan pemilu yang paling gamang. Karena, di suatu sisi dengan adanya presidential threshold mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon wakil presidennya (cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif.
3. Politisasi Identitas : Berebut Suara Muslim
pemilu serentak 2019 tidak luput dari berbagai isu politisasi identitas serta agama. Fenomena ini diwarnai dengan berebut suara muslim. Sebagai negara yang penduduknya merupakan mayoritas muslim berebut suara muslim merupakan hal yang logis dan selalu terjadi pada saat pemilu.
4. Pemilu dan Kegagalan Parpol
Pemilu bukan saja penanda suksesi kepemimpinan, tetapi merupakan koreksi atau evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy hal ini untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat.
Parpol gagal melaksanakan peran serta fungsinya sebab cenderung menggunakan institusi hanya untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingan nya sendiri. Absen untuk beberapa fungsi tidak dilakukan oleh parpol dan membuat kepercayaan rakyat ke parpol menurun drastis.
5. Pemilu dalam masyarakat plural
dong kontes pilpres 2019 tampaknya tidak semua pihak menyadari pentingnya nilai-nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa yang mana 4 pilar kebangsaan Indonesia yaitu Pancasila UUD NRI 1945, NKRI dan yang terakhir adalah bhinneka tunggal Ika yang berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa.
Pada dasarnya pemilu serentak adalah cara demokratis yang diharapkan dapat menjadikan legislator dan eksekutif menjadi lebih akuntabel dihadapan masyarakat sebagaimana tuntunan demokrasi. Jika legislator itu terpilih tidak bekerja dengan baik maka rakyat mempunyai pilihan untuk memilihnya lagi pada pemilu berikutnya. pemilu juga signifikan untuk lebih mengenal nilai demokrasi di Indonesia yang merupakan sudah tentu ada beberapa ruang yang harus diisi untuk perbaikan tetapi hal tersebut pasti yaitu demokrasi masih tetap menjadi agenda bangsa ini.
6. Pemilu dan politis birokrasi
cara dalam mewujudkan demokrasi yang substansial reformasi politik dan pemilu juga menuntut lahirnya reformasi birokrasi yang profesional terbebas dari pragmatisme serta koperasi partai politik dan penguasa. ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu bisa berakibat pada lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan hasilnya.
Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain yang dimaksud untuk menghasilkan pemerintah yang efektif. Sedangkan salah satu isu krusual ilpres 2019 merupakan politisasi birokrasi.
E. Kesimpulan
konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara reguler karena pilar pentingnya yaitu pemilu, partai politik, cipil society, dan media massa belum juga berfungsi efektif untuk memaksimalkannya. tantangan pendalaman demokrasi semakin besar pada saat kondisi sosial ekonomi serta hukum juga kurang memadai.
Terdapat beberapa masalah yang muncul selama tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkret dan memadai. Masalahnya adalah politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara muslim permasalahan parpol dan semua stakeholder yang berkaitan dengan pemilu belum mampu mengaktifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggung jawab.
Sejauh ini Indonesia dapat menjalani pemilu yang aman dan damai. pemilu tahun 2019 yang kompleks tingkatan kerumitannya cukup tinggi dan hasil yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga.
Npm : 2213053010
Kelas : 2G
Analisis Jurnal
A. Identitas Jurnal
Judul Jurnal : DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019
Penulis : R. Siti Zuhro, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Email : rszuhro@gmail.com
Diterima: 26 April 2019; Direvisi: 3 Mei 2019; Disetujui: 25 Juni 2019
B. Abstrak Jurnal
Jumlah paragraf : 1 Paragraf
Uraian Abstrak : Pada jurnal ini penelitian ini membahas tentang konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden 2019.
Kata Kunci: Pendalaman Demokrasi, Pemilu Presiden, Politisasi Identitas, Pemerintah Efektif, Membangun Kepercayaan.
C. Pendahuluan Jurnal
demokrasi Indonesia melalui fenomena pilpres 2019 merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya secara demokratis. politik selama 5 tahun itu menarik untuk dilihat di tengah tingginya pro dan kontra terkait kinerja pemerintah dan tentunya semua pihak untuk selalu menjaga stabilitas sosial politik nasional dan keutuhan NKRI.
D. Pembahasan
1. Deepening Democracy dan Tantangannya.
Makna dari demokrasi secara sederhana adalah " pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Akan tetapi untuk mewujudkan makna itu tidaklah mudah sebab demokrasi memerlukan proses panjang dan berbagai tahapan penting yang harus dijalani, seperti proses konsolidasi demokrasi.
Dalam konteks Indonesia proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu budaya politik perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik.
sulit dihindari bahwa kompetisi dan kontestasi dalam pilpres melalui kampanye diwarnai oleh tingginya kegaduhan yang terjadi di media massa dan media sosial. emosi masyarakat pun tak jarang terlibat dan mengundang keprihatinan tersendiri sebab tidak sedikit diantaranya yang pada akhirnya harus berurusan dengan hukum. selain persoalan hoax dan ujaran kebencian, isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye.
2. Pemilu Presiden 2019 dan Masalahnya
Pemilu serentak pada tahun 2019 merupakan pemilu yang kelima sejak Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu sebelumnya pemilu 2019 menjadi rest case penguatan sistem presidensial pelembagaan parpol serta koalisi parpol yang terukur dan terformat.
Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, bagi penyelenggara pemilu parpol, maupun rakyat. Ini merupakan pemilu yang paling gamang. Karena, di suatu sisi dengan adanya presidential threshold mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon wakil presidennya (cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif.
3. Politisasi Identitas : Berebut Suara Muslim
pemilu serentak 2019 tidak luput dari berbagai isu politisasi identitas serta agama. Fenomena ini diwarnai dengan berebut suara muslim. Sebagai negara yang penduduknya merupakan mayoritas muslim berebut suara muslim merupakan hal yang logis dan selalu terjadi pada saat pemilu.
4. Pemilu dan Kegagalan Parpol
Pemilu bukan saja penanda suksesi kepemimpinan, tetapi merupakan koreksi atau evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy hal ini untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat.
Parpol gagal melaksanakan peran serta fungsinya sebab cenderung menggunakan institusi hanya untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingan nya sendiri. Absen untuk beberapa fungsi tidak dilakukan oleh parpol dan membuat kepercayaan rakyat ke parpol menurun drastis.
5. Pemilu dalam masyarakat plural
dong kontes pilpres 2019 tampaknya tidak semua pihak menyadari pentingnya nilai-nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa yang mana 4 pilar kebangsaan Indonesia yaitu Pancasila UUD NRI 1945, NKRI dan yang terakhir adalah bhinneka tunggal Ika yang berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa.
Pada dasarnya pemilu serentak adalah cara demokratis yang diharapkan dapat menjadikan legislator dan eksekutif menjadi lebih akuntabel dihadapan masyarakat sebagaimana tuntunan demokrasi. Jika legislator itu terpilih tidak bekerja dengan baik maka rakyat mempunyai pilihan untuk memilihnya lagi pada pemilu berikutnya. pemilu juga signifikan untuk lebih mengenal nilai demokrasi di Indonesia yang merupakan sudah tentu ada beberapa ruang yang harus diisi untuk perbaikan tetapi hal tersebut pasti yaitu demokrasi masih tetap menjadi agenda bangsa ini.
6. Pemilu dan politis birokrasi
cara dalam mewujudkan demokrasi yang substansial reformasi politik dan pemilu juga menuntut lahirnya reformasi birokrasi yang profesional terbebas dari pragmatisme serta koperasi partai politik dan penguasa. ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu bisa berakibat pada lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan hasilnya.
Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain yang dimaksud untuk menghasilkan pemerintah yang efektif. Sedangkan salah satu isu krusual ilpres 2019 merupakan politisasi birokrasi.
E. Kesimpulan
konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara reguler karena pilar pentingnya yaitu pemilu, partai politik, cipil society, dan media massa belum juga berfungsi efektif untuk memaksimalkannya. tantangan pendalaman demokrasi semakin besar pada saat kondisi sosial ekonomi serta hukum juga kurang memadai.
Terdapat beberapa masalah yang muncul selama tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkret dan memadai. Masalahnya adalah politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara muslim permasalahan parpol dan semua stakeholder yang berkaitan dengan pemilu belum mampu mengaktifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggung jawab.
Sejauh ini Indonesia dapat menjalani pemilu yang aman dan damai. pemilu tahun 2019 yang kompleks tingkatan kerumitannya cukup tinggi dan hasil yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga.
Nama : Aulia Maharani Putri
Npm : 2213053010
Kelas : 2G
Analisis Video
1. Identitas Video
Judul : Demokrasi Itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara? | Narasi Newsroom
Nama YouTube : Narasi Newsroom
Tahun Dipublikasikan : 26 Oktober 2020
2. Pembahasan Video
Negara yang sistem demokrasinya baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Demokrasi juga dipandang sebagai alat paling efektif mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi publik. Dari segi penegakan HAM misalnya negara yang menganut demokrasi memiliki skor penegakan HAM yang lebih tinggi. warga di negara penganut demokrasi juga cenderung mempunyai angka harapan hidup yang tinggi
Pasca perang dingin banyak sekali negara ingin kebebasan dan kemakmuran seperti halnya negara demokrasi sejak akhir 1980-an negara yang menganut demokrasi meningkat pesat. Sebaliknya semakin banyak rezim autokrasi yang berjatuhan. Namun bukan berarti demokrasi adalah sistem pemerintah yang sempurna. para kritikus demokrasi kerap mempertanyakan soal apakah memberi hak pilih kepada warga atas persoalan yang mereka tidak kuasai adalah hal yang tepat? Pertanyaan ini terasa relevan ketika demokrasi menghasilkan pemimpin-pemimpin polisi yang anti sains, juga para politikus yang menolak dikritik. Kini, beberapa analisis mengatakan demokrasi berada dalam fase krisis titik pada 2019, skor rata-rata indeks demokrasi di 165 negara merosot dari 5,48 ke-5,44. Itu menjadikan skor yang terburuk sejak tahun 2006.
Ada beberapa alasan yang mengemuka mengapa demokrasi dilanda krisis yaitu:
1 Mulai dari rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah
2. Politikus penurunan jumlah keanggotaan partai politik
3. Regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan.
Npm : 2213053010
Kelas : 2G
Analisis Video
1. Identitas Video
Judul : Demokrasi Itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara? | Narasi Newsroom
Nama YouTube : Narasi Newsroom
Tahun Dipublikasikan : 26 Oktober 2020
2. Pembahasan Video
Negara yang sistem demokrasinya baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Demokrasi juga dipandang sebagai alat paling efektif mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi publik. Dari segi penegakan HAM misalnya negara yang menganut demokrasi memiliki skor penegakan HAM yang lebih tinggi. warga di negara penganut demokrasi juga cenderung mempunyai angka harapan hidup yang tinggi
Pasca perang dingin banyak sekali negara ingin kebebasan dan kemakmuran seperti halnya negara demokrasi sejak akhir 1980-an negara yang menganut demokrasi meningkat pesat. Sebaliknya semakin banyak rezim autokrasi yang berjatuhan. Namun bukan berarti demokrasi adalah sistem pemerintah yang sempurna. para kritikus demokrasi kerap mempertanyakan soal apakah memberi hak pilih kepada warga atas persoalan yang mereka tidak kuasai adalah hal yang tepat? Pertanyaan ini terasa relevan ketika demokrasi menghasilkan pemimpin-pemimpin polisi yang anti sains, juga para politikus yang menolak dikritik. Kini, beberapa analisis mengatakan demokrasi berada dalam fase krisis titik pada 2019, skor rata-rata indeks demokrasi di 165 negara merosot dari 5,48 ke-5,44. Itu menjadikan skor yang terburuk sejak tahun 2006.
Ada beberapa alasan yang mengemuka mengapa demokrasi dilanda krisis yaitu:
1 Mulai dari rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah
2. Politikus penurunan jumlah keanggotaan partai politik
3. Regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan.
Nama : Aulia Maharani Putri
Npm : 2213053010
Kelas : 2G
(HADIR)
Npm : 2213053010
Kelas : 2G
(HADIR)
Nama: Aulia Maharani Putri
Npm : 2213053010
Kelas : 2G
Izin menjawab pertanyaan Evina Winda Merita
Menurut kalian Bagaimanakah jika seseorang guru tidak merancang RPP dan apakah dalam satu RPP itu hanya bisa digunakan dalam satu pertemuan
Jawaban:
menurut pendapat kami jika seorang guru yang tidak merancang RPP, maka tidak akan menemukan dimana kelemahan dia dalam mengajar, Tidak akan mampu menganalisa kekurangan siswa dan juga tidak akan mampu memperbaiki pembelajaran berikutnya.
RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih dalam pembelajaran
Npm : 2213053010
Kelas : 2G
Izin menjawab pertanyaan Evina Winda Merita
Menurut kalian Bagaimanakah jika seseorang guru tidak merancang RPP dan apakah dalam satu RPP itu hanya bisa digunakan dalam satu pertemuan
Jawaban:
menurut pendapat kami jika seorang guru yang tidak merancang RPP, maka tidak akan menemukan dimana kelemahan dia dalam mengajar, Tidak akan mampu menganalisa kekurangan siswa dan juga tidak akan mampu memperbaiki pembelajaran berikutnya.
RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih dalam pembelajaran