Nama : Hanindita Monica Saputeri
NPM : 2213053068
Kelas : 2A
Prodi : PGSD

PRETEST
Analisis Video Supremasi Hukum Bagian 1
Demokrasi memberikan tugas yang besar kepada hukum dan tidak dapat dihadapi dengan cara berhukum masa lalu dibawah kekuatan otoriter dan sentralistik. Diperlukan tuntutan partisipasi dan kontrol masyarakat serta lembaga negara baik legislatif, eksekutif dan yudikatif. Semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Karena di masa lalu sentralisasi otoriter sudah menenggelamkan kebhinekaan tersebut.

Berkaitan dengan pergerakan perekenomian negara harus berusaha menyejahterakan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Oleh karena itu, peranan hukum dalam bentuk peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis tak dapat diabaikan begitu saja. Hukum diposisikan sebagai tumpuan dari perekonomian yang harus menjaga dan mengamankan investasi dari para investor.

Nama : Hanindita Monica Saputeri
NPM : 2213053068
Kelas : 2A
Prodi : PGSD

Nama : Hanindita Monica Saputeri
NPM : 2213053068
Kelas : 2A
Prodi : PGSD

Nama : Hanindita Monica Saputeri
NPM : 2213053068
Kelas : 2A

POST TEST
Jurnal Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia

Dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tercantum bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Faktanya pada pemilukada secara langsung menunjukkan adanya kesenjangan demokrasi. Banyak munculnya konflik yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada seperti banyaknya berita hoax di publik untuk saling menjatuhkan antara calon kepala daerah. Hal ini bisa memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh karena itu penerapan demokrasi dalam nilai sila keempat Pancasila sangat dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan yang terjadi dalam pilkada di Indonesia.

 
Keberadaan partai politik dalam menyalurkan pelaksanaan demokrasi di pemilihan kepala daerah saat ini merupakan suatu indikator berjalannya sistem politik dalam penyelenggaraan pimpinan kekuasaan negara yang sesuai dalam Pancasila. Namun dalam pelaksanannya banyak sekali partai politik yang tidak mencerminkan dari nilai demokrasi sila keempat Pancasila seperti kepala daerah dipilih dengan penunjukkan secara langsung dan sepihak oleh ketua umum partai politik. Bahkan dalam perkembangannya pun tidak mencerminkan nilai demokrasi. Padahal amanat dalam Pancasila sila keempat adalah perwujudan demokrasi di Indonesia yang menginginkan keikutsertaan rakyat dalam menjalankan pemerintahan.

Nama : Hanindita Monica Saputeri
NPM : 2213053068
Kelas : 2A

PRETEST
Video Perkembangan Demokrasi di Indonesia
1. Perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan sangat terbatas karena pemerintah masih mengupayakan kestabilan negara. Elemen-elemen demokrasi belum bisa sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang kurang memungkinkan. Partai-partai politik pun tumbuh dan berkembang dengan cepat. Namun pemilu belum dapat dilaksanakan karena keadaan yang serba sulit.
2. Perkembangan demokrasi parlementer (1945-1959) adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Tetapi demokrasi parlementer ini mengalami kegagalan, karena ada beberapa hal yaitu:
a). dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi pengelolaan konflik mulai dari partai "Islam", partai "nasionalis", partai "non-Islam", dan sebagainya.
b). basis ekonomi sosial yang masih sangat lemah.
c). persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.
3. Perkembangan demokrasi terpimpin (1959-1965), politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu yaitu ABRI, Presiden Soekarno dan PKI.
4. Perkembangan demokrasi dalam pemerintahan orde baru, yaitu demokrasi Pancasila (Orba) yang pada 3 tahun awal kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat. Namun setelah tiga tahun, peranan ABRI lebih dominan, terjadi birokratisasi dan sentralisasi saat pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi parta politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi, ideologi negara dan inkorporasi lembaga non-pemerintah.
5. Perkembangan demokrasi pada masa reformasi (1998-sekarang), demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi Pancasila yang tentu saja memiliki karakteristik berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950-1959. Kondisi demokrasi Indonesia pada periode ini mencoba untuk mengembalikan penerapan demokrasi Pancasila sesuai dengan UUD 1945. Dalam hal ini, warga negara memiliki tugas untuk mengawal demokrasi, yang bertujuan agar demokrasi bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Karakteristik demokrasi era reformasi antara lain:
a). pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya.
b). rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa.
c). pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka.
d). sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat.