nama : dila septiani
npm : 2213053189
kelas : 2d

A. Identitas Jurnal
1. Nama Jurnal : Jurnal Penelitian Politik
2. Halaman : 69-81
3. Volume : Vol. 16
4. Nomor : No. 01
5. Tahun Terbit : Juni 2019
6. Judul Jurnal : Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019
7. Nama Penulis : R. Siti Zuhro
8. Kata Kunci : Pendalaman Demokrasi, Pemilu Presiden, Politisasi Identitas, Pemerintahan Efektif, Membangun Kepercayaan

1. Deepening Democracy dan Tantangannya
Demokrasi merupakan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Akan tetapi, untuk mewujudkan makna itu bukan suatu hal yang mudah karena demokrasi membutuhkan proses yang panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Dalam konteks ini, pilpres langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut.

2. Pemilu Presiden 2019 dan Masalahnya
Pemilu serentak 2019 merupakan pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat.

3. Politisasi Identitas: Berebut Suara Muslim
Pemilu serentak 2019 tidak lepas dari isu politisasi identitas dan agama. Fenomena politisasi identitas dan agama juga diwarnai dengan berebut suara muslim. Munculnya sejumlah isu oleh sebagian umat Islam dipandang merugikan mereka pada akhirnya melahirkan gerakan ijtima’ulama untuk mengusung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. Hasil ijtima’, yang di dalamnya terdapat representasi ulama sebagai penantang petahan merekomendasikan Prabowo untuk memilih cawapres yang berasal dari kalangan ulama (pasangan capres-cawapres bertipe nasionalisagamis). Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, berebut suara muslim merupakan hal yang logis dan selalu terjadi dalam setiap pemilu.

nama : dila septiani
npm : 2213053189
kelas : 2d

Dalam video tersebutdalam video tersebut direktur eksekutif indikator politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan "Studi dari freedom house tentang Indonesia, kita sudah turun rankingnya dari full free {pada} 2013. Di ujung pemerintahan Pak SBY sampai sekarang, kita drop ranking demokrasinya. Apalagi kalau dirunut dari The Economist Intelligence Unit kita sudah masuk flawed democracy. Dan kondisi ini terjadi di mana-mana bahkan di negara-negara yang sudah established demokrasinya, seperti Amerika serikat pun ranking drop."

Ada beberapa alasan yang mengemuka mengapa demokrasi dilanda krisis, yaitu mulai dari rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus, penurunan jumlah keanggotaan partai politik, hingga regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan.

nama : dila septiani
npm : 2213053189
kelas: 2d

nama : dila septiani
npm : 2213053189
kelas : 2D

Nama : Dila Septiani
Npm : 2213053189
Kelas : 2D
Tugas Analisis Soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut? Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!

2.Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?

3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?

4. Bagaimakah menurut pendapatmu sebagai warganegara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu di perbaiki, jelaskan!

*JAWABAN*
1. Hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut tentunya tindakan pemerintah yang cukup sigap dalam mengambil keputusan guna menekan bahkan memutus angka penyebaran covid 19. Salah satunya yaitu dengan PSBB yang membuat masyarakat hanya dapat berinteraksi dengan keluarnya.
Akan tetapi PSBB ini dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena dengan adanya PSBB ini Hak Asasi Manusia sebagai Mahluk Sosial itu telah hilang karena pada masa PSBB masyarakat tidak di perbolehkan berkumpul, sebagian pekerja diliburkan, bahkan sekolah sebagai tempat untuk mendapatkan pendidikan pun ikut di liburkan.

2. Negara Akan Hancur Tanpa Konstitusi. karena Konstitusi adalah pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Tanpa konstitusi, tidak ada yang mengatur hak asasi warga negaranya dan sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. maka dari itu konstitusi sangatlah efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Kesehatan masyrakat, tingkat kesehatan masyrakat juga mendukung berkembangnya suatu bangsa, bangsa yang maju dan kuat adalah bangsa yang sehat. Masyarakat berhak mendapat pelayanan kesehatan, tertera pada Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

4. tentu sangatlah bagus karena Persatuan dan kesatuan merupakan kunci suatu negara dalam membangun suatu bangsa, tanpa adanya rasa tanggung jawab dan kesadaran dalam menjaga persatuan bangsa maka keadaan suatu negara mudah tergoyah oleh berbagai ancaman baik dari luar negeri maupun dalam negeri.