nama : dila septiani
npm: 2213053189
kelas : 2d

1. Konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste terkait dengan masalah sengketa tanah antara masyarakat di kedua negara. Konflik ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menyebabkan ketegangan antara masyarakat, terutama di wilayah perbatasan.
Beberapa upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini, antara lain dengan melakukan dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan yang tepat.
Hal positif yang bisa diambil dari upaya penyelesaian konflik ini adalah adanya kesadaran bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan cara yang instan atau mudah.
2. Menurut pendapat saya apabila warga negara indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara adalah terjadinya perpecahan dan konflik tekait dengan kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Karena dengan adanya wawasan nusantara bangsa indonesia menjadi paham, peduli, dan menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa dan wilayah indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD NKRI yang telah sesuai dengan jati diri dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia.

3. Adapun kedudukan dan peran konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah adanya konflik komunal seperti yang terjadi pada artikel adalah, dengan cara :
- Menjadikan wawasan nusantara sebagai motivasi, pedoman, dan juga pegangan hidup bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Menjadikan wawasan nusantara sebagai pedoman dan rambu-rambu bagi Pemerintah untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dalam penyelenggaraan negara baik di daerah pusat maupun daerah otonomi.
- Serta menumbuhkan semangat nsionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia. Agar bangsaa indonesia tidak keluar dari pedoman dan rambu-rambu wawasan nusantara yang telah dimiliki oleh Bangsa Indonesia.

nama : dila septiani
npm : 2213053189
kelas : 2d

Hakikat Konsep Geopolitik
Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat Suatu Bangsa.

Macam-macam Teori Geopolitik :
1. Frederich Ratzel's Geopolitical Theory
2. Rudolf Kjellen's Geopolitical Theory
3. Karl Haushofer's Geopolitical Theory
4. Halford Mackinder's Geopolitical Theory
5. Alfred Thayer Mahan's Geopolitical Theory
6. Guilio Douhet's Geopolitical Theory, William Mitchell, Saversky, and JFC Fuller

Konsep Geopolitik Indonesia
Teori geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia.

Teori Geopolitik diperkenalkan pertama kali oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945.

nama : dila septiani
npm : 2213053189
kelas : 2d

A. Identitas Jurnal
1. Nama Jurnal : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
2. Halaman : 21-30
3. Volume : VII
4. Nomor : No. 01
5. Tahun Terbit : Juni 2017
6. Judul Jurnal : Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara
7. Nama Penulis : M. Husein Maruapey
8. Kata Kunci : Keputusan, Negara, Warga Negara, Perlindungan Hukum.

B. Isi Jurnal
Abstrak
Figur Pemimpin yang satu ini terkenal dengan Ceplas Ceplosnya, bersikap tegas, keras dan apa adanya dalam bertutur kata tanpa
memandang dengan siapa lawan bicaranya, apalagi jika terjadi kesalahan dalam pekerjaan oleh bawahannya. Beliau merupakan
Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan tersebut murni didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat. Keputusan yang diambil memiliki risiko. Akan tetapi, pihaknya siap menghadapi risiko terburuk sekalipun. "Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 merupakan demonstrasi
untuk menuntut Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bekerja secara profesional dan segerah mengsangkakan Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Al Quran. Di ikuti oleh Alim Ulama, Kaum Pemudah, Organisasi Sosial kemasyarakatan mendesak kepada Presiden dan jajarannya untuk memproses secara
transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan Ahok.

Pembahasan
A. Profil Ahok
Basuki T Purnama (BTP) yang sering dipanggil Ahok lahir di Gantung, desa Laskar Pelangi, Belitung Timur. Ia melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMU) dan perguruan
tinggi di Jakarta dengan memilih Fakultas
Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti. Menggeluti dunia kontraktor selama dua tahun, Basuki menyadari betul hal ini tidak akan mampu mewujudkan visi pembangunan yang ia miliki, karena untuk menjadi pengelolah mineral selain diperlukan modal (investor) juga dibutuhkan manajemen yang profesional.

B. Kiprah Politik Ahok
Bermodalkan keyakinan bahwa orang miskin jangan lawan orang kaya dan orang kaya jangan lawan pejabat (paham Kong Hu Cu), dan keinginan untuk membantu rakyat kecil di kampungnya, serta rasa frustasi yang
mendalam terhadap kesemena-menaan pejabat yang ia alami sendiri, Ahok memutuskan untuk masuk ke politik di tahun 2003. Pertama kali ia bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) yang saat itu dipimpin oleh Dr. Sjahrir. Setelah 7 bulan menjadi DPRD, muncul
dukungan dari rakyat yang mendorong Ahok
menjadi bupati. kesuksesan ini terdengar ke seluruh Bangka Belitung dan mulailah muncul suara-suara untuk mendorong Ahok maju sebagai Gubernur di tahun 2007. Dalam pemilu legislative 2009 ia maju sebagai caleg dari Golkar dan berhasil mendapatkan suara terbanyak dan memperoleh kursi DPR. Dan Di tahun 2006, Ahok dinobatkan oleh Majalah TEMPO sebagai salah satu dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia. Di tahun 2007 ia dinobatkan sebagai Tokoh Anti
Korupsi dari penyelenggara negara oleh
Gerakan Tiga Pilar Kemitraan.

C. Gaya Kepemimpinan Ahok
Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok yang tegas sangat cocok untuk Jakarta. Pasalnya, dengan ketegasannya, Ahok bisa mengimplementasikan sejumlah kebijakan dan mengatasi sejumlah persoalan di DKI Jakarta. Gaya kepemimpinan yang cenderung ceplas-ceplos atau to the point sangat diperlukan untuk membangun sebuah sistem kerja yang lebih baik. Gaya kepemimpinan. yang seperti itu terkadang juga mendapatkan respon yang negatif dan berdampak buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia dengan sitem toleransi yang kental dengan nuansa kebersamaan dalam keberagaman.

D. Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.

nama : dila septiani
npm : 2213053189
kelas : 2d

Pada berbagai jenis bidang, hadirnya hukum dianggap sebagai lembaga yang mampu mengatur dan menata masyarakat dan negara. Jika pada masa sebelumnya kehidupan masyarakat indonesia diatur oleh hukum alam, maka pada masa saat ini yang modern dan kompleks tidak dapat lagi diterapkan sistem Custumary Law / Interactional Law.

Kemajuan masyarakat di berbagai bidang dan kemajuan modernisasi menjadikan hukum lebih kompleks serta masyarakat memerlukan struktur hukum yang baru untuk menjadi sandarannya, hukum modern menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut.

Berdasarkan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia adalah negara hukum. Pada kaitannya dengan keinginan untuk mendukung dan memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Indonesia memerlukan adanya hukum dan kedaulatan hukum, untuk mendukung kemajuan dan perkembangan Hukum di Indonesia yang berbasis IPTEK. Jika hukum di Indonesia tidak berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka Indonesia akan menjadi naungan bagi para Koruptor yang mempermainkan hukum dan keadilan dengan membayar jasa pengacara untuk melakukan pembelaan atas kesalahan dan korupsi yang telah dilakukan. Sehingga tindakan yang dilakukan tersebut menjadi kebiasaan koruptor untuk mempermainkan hukum yang ada di Indonesia

nama : dila septiani
npm : 2213053189
kelas : 2d

Berikut adalah beberapa tahapan penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia:
1. Dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik seperti partai Islam, partai nasional, partai non Islam dan partai jengkol.
2. Basis sosial ekonomi yang sangat lemah.
3. Persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan para kalangan angkatan darat yang sama sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.

a. Era reformasi terpimpin (1959-1965) Pada masa sistem demokrasi terpimpin dengan Sukarno sebagai presiden sekaligus pemimpin tertinggi negara. Hal ini berlangsung hingga terjadinya gerakan G30S/PKI pada tahun 1965, yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan Sukarno dan munculnya Orde Baru.

b. Era Masa Orde Baru (1966-1998) Pada masa ini, Indonesia diperintah oleh Presiden Soeharto dengan sistem pemerintahan otoriter. Partai politik dibatasi dan dibentuklah sistem Dwifungsi ABRI, yang mengatur bahwa militer tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga ikut serta dalam pengambilan kebijakan negara. Meskipun terdapat beberapa upaya untuk membuka ruang politik, tetapi hak-hak sipil dan kebebasan berbicara sangat dibatasi.

c. Era Reformasi (1998-sekarang) Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Indonesia mulai memasuki era reformasi. Pemilihan umum yang bebas dan demokratisasi mulai dilakukan, partai politik dan media massa mulai memberikan kebebasan, serta kebebasan sipil dan hak asasi manusia mulai ditegakkan. Sejumlah perubahan penting juga dilakukan, seperti penyempurnaan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial