ANNISA RINTIARA
2213053950
2/H
izin bertanya
Apa yang akan terjadi apabila tidak ada penegakan hukum?
2213053950
2/H
izin bertanya
Apa yang akan terjadi apabila tidak ada penegakan hukum?
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Annisa Rintiara 2213053050
nama : annisa rintiara
npm : 2213053050
kelas : 2/h
npm : 2213053050
kelas : 2/h
NAMA : ANNISA RINTIARA
NPM : 2213053050
KELAS : 2H
Pemilu Presiden 2019 dan Masalahnya
Sebagai pilar utama demokrasipemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyatkhususnyauntuk menyalurkan aspirasi politiknyamemilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damaiKeberhasilan penyelenggaraan pemilu pemilu legislatifpemilihan kepala daerah dan pemilihan presidendan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsaMeskipun hak-hak politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi serta partisipasi politik masyarakat semakin luasdi tataran empirik pemilu masih belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat.
Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemenelemen kekuatan lainnya seperti civil society,
elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Independensi, kedewasaan dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal forces) tersebut sangat diperlukan. Civil society, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat.
Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan
institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut. Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidak percayaan publik dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul.
Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI
NPM : 2213053050
KELAS : 2H
Pemilu Presiden 2019 dan Masalahnya
Sebagai pilar utama demokrasipemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyatkhususnyauntuk menyalurkan aspirasi politiknyamemilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damaiKeberhasilan penyelenggaraan pemilu pemilu legislatifpemilihan kepala daerah dan pemilihan presidendan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsaMeskipun hak-hak politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi serta partisipasi politik masyarakat semakin luasdi tataran empirik pemilu masih belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat.
Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemenelemen kekuatan lainnya seperti civil society,
elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Independensi, kedewasaan dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal forces) tersebut sangat diperlukan. Civil society, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat.
Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan
institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut. Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidak percayaan publik dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul.
Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI
NAMA : ANNISA RINTIARA
NPM :2213053050
KELAS : 2H
NPM :2213053050
KELAS : 2H
NAMA: ANNISA RINTIARA
NPM :2213053050
KELAS : 2H
“Demokrasi Itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara?”
Setelah saya menonton video tersebut hingga selesai, maka dapat disimpulkan, Banyak negara di dunia menggunakan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianggap tepat bagi negaranya karena, peran demokrasi dalam suatu negara memang dinilai sangat menguntungkan, terutama bagi rakyat. Sebab pada dasarnya, demokrasi sangat memberikan ruang terbuka bagi setiap warga negara untuk bersuara atau menyampaikan pendapat. Bahkan, dalam menentukan kebijakan publik juga tidak terlepas dari campur tangan warga negaranya. Selain karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat, demokrasi juga menjamin kebebasan setiap orang untuk berpendapat.
Beberapa Alasan negara yang muncul karena banyak memilih sistem demokrasi.
1).Negara yg menganut demokrasi dan sistem nya baik akan lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang.
2). Demokrasi dipandang sebagai alat paling efektif, mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik.
3). Dari segi penegakan HAM, negara demokrasi memiliki skor penegakan HAM lebih tinggi.
4).Warganya cenderung memliki angka harapan hidup yg tinggi.
Apakah sistem demokrasi di indonesia sudah berjalan sempurna sesuai dengan pernyataan diatas? Demokrasi hanya memanjakan para elit politik sehingga rakyat belum merasakan dampak dari demokrasi secara signifikan, terutama terhadap kesejahteraan dan kemakmurannya.
Dapat dikatakan bahwa demokrasi mungkin bukan sistem pemerintahan terbaik yang pernah dibuat.Namun, sistem ini adalah salah satu opsi yang lebih baik.
NPM :2213053050
KELAS : 2H
“Demokrasi Itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara?”
Setelah saya menonton video tersebut hingga selesai, maka dapat disimpulkan, Banyak negara di dunia menggunakan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianggap tepat bagi negaranya karena, peran demokrasi dalam suatu negara memang dinilai sangat menguntungkan, terutama bagi rakyat. Sebab pada dasarnya, demokrasi sangat memberikan ruang terbuka bagi setiap warga negara untuk bersuara atau menyampaikan pendapat. Bahkan, dalam menentukan kebijakan publik juga tidak terlepas dari campur tangan warga negaranya. Selain karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat, demokrasi juga menjamin kebebasan setiap orang untuk berpendapat.
Beberapa Alasan negara yang muncul karena banyak memilih sistem demokrasi.
1).Negara yg menganut demokrasi dan sistem nya baik akan lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang.
2). Demokrasi dipandang sebagai alat paling efektif, mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik.
3). Dari segi penegakan HAM, negara demokrasi memiliki skor penegakan HAM lebih tinggi.
4).Warganya cenderung memliki angka harapan hidup yg tinggi.
Apakah sistem demokrasi di indonesia sudah berjalan sempurna sesuai dengan pernyataan diatas? Demokrasi hanya memanjakan para elit politik sehingga rakyat belum merasakan dampak dari demokrasi secara signifikan, terutama terhadap kesejahteraan dan kemakmurannya.
Dapat dikatakan bahwa demokrasi mungkin bukan sistem pemerintahan terbaik yang pernah dibuat.Namun, sistem ini adalah salah satu opsi yang lebih baik.