Nama : Nazila Amryna
NPM : 2213053140
Kelas : 2F
NPM : 2213053140
Kelas : 2F
Kiriman dibuat oleh Nazila Amryna 2213053140
Nama : Nazila Amryna
NPM : 2213053140
Kelas :2F
NPM : 2213053140
Kelas :2F
MKU PGSD 2F 2023 -> PRETEST
oleh Nazila Amryna 2213053140 -
Nama : Nazila Amryna
NPM : 2213053140
Kelas : 2F
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut adalah mengetahui mengenai permasalahan UUD Cipta Kerja dan cara menyelesaikan masalah tersebut.
Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah
1. UU tersebut dibentuk secara terburu-buru, membentuk UU harusnya jangan terburu-buru, harus mempertimbangkan secara matang.
2. Minimnya transparansi dan partisipasi publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Seperti UUD NRI 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita- cita, dasar-dasar, dan pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan. Pembukaan dan pasal-pasal adalah satu kesatuan norma-norma konstitusi.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Perilaku korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan orang lain yang dilakukan pejabat negara.
Hukuman yang pantas bagi pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan jabatan yaitu sanksi pidana mati dan sanksi pidana penjara, dengan hukuman yang sangat berat itu menjadikan pejabat yang lain tidak mengikuti atau melakukan hal yang sama karena melihat hukuman yang sangat berat.
NPM : 2213053140
Kelas : 2F
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut adalah mengetahui mengenai permasalahan UUD Cipta Kerja dan cara menyelesaikan masalah tersebut.
Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah
1. UU tersebut dibentuk secara terburu-buru, membentuk UU harusnya jangan terburu-buru, harus mempertimbangkan secara matang.
2. Minimnya transparansi dan partisipasi publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Seperti UUD NRI 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita- cita, dasar-dasar, dan pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan. Pembukaan dan pasal-pasal adalah satu kesatuan norma-norma konstitusi.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Perilaku korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan orang lain yang dilakukan pejabat negara.
Hukuman yang pantas bagi pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan jabatan yaitu sanksi pidana mati dan sanksi pidana penjara, dengan hukuman yang sangat berat itu menjadikan pejabat yang lain tidak mengikuti atau melakukan hal yang sama karena melihat hukuman yang sangat berat.
Nama : Nazila Amryna
NPM : 2213053140
Kelas : 2F
Konstitusi suatu negara haruslah sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalisme, oleh karena itu bangsa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi, hal ini disebabkan karena perkembangan politik demokrasi yang selalu berkembang dan berubah-ubah, kepentingan yang berubah-ubah juga menjadi sebab berubahnya konstitusi, namun semuanya pasti mempunyai tujuan sama yaitu menuju hukum yang dicita-citakan (Ius constituendum).
Perubahan periode konstitusi yang terjadi di Indonesia
1. Periode berlakunya UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949;
Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)
Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.
2. Periode tanggal berlakunya Konstitusi RIS 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950;
Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya.
3. Periode UUDS 1950 tanggal 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959;
Pada periode UUDS 50 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya.
Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945.
Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950.
4. Periode tanggal 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999;
masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode ini UUD 1945 diberlakukan kembali dengan dasar dekrit Prsiden tanggal 5 Juli tahun 1959.
5. Periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002, masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang- Undang Dasar 1945 Sebagai implementasi tuntutan reformasi yang berkumandang pada tahun 1998, adalah melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia.
6. Periode 10 Agustus 2022 sampai dengan sekarang.
Referensi :
Abdurahman, A. (2013). Perkembangan Konstitusi di Indonesia.
Saputra, D., Kumala, F., & Firmansyah, Y. (2021). ALASAN DILAKUKANNYA 4 KALI AMANDEMEN UUD 1945 TUJUAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN. Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara, 1(1), 1-11.
Santoso, M. A. (2013). Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum, 2(3).
NPM : 2213053140
Kelas : 2F
Konstitusi suatu negara haruslah sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalisme, oleh karena itu bangsa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi, hal ini disebabkan karena perkembangan politik demokrasi yang selalu berkembang dan berubah-ubah, kepentingan yang berubah-ubah juga menjadi sebab berubahnya konstitusi, namun semuanya pasti mempunyai tujuan sama yaitu menuju hukum yang dicita-citakan (Ius constituendum).
Perubahan periode konstitusi yang terjadi di Indonesia
1. Periode berlakunya UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949;
Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)
Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.
2. Periode tanggal berlakunya Konstitusi RIS 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950;
Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya.
3. Periode UUDS 1950 tanggal 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959;
Pada periode UUDS 50 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya.
Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945.
Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950.
4. Periode tanggal 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999;
masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode ini UUD 1945 diberlakukan kembali dengan dasar dekrit Prsiden tanggal 5 Juli tahun 1959.
5. Periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002, masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang- Undang Dasar 1945 Sebagai implementasi tuntutan reformasi yang berkumandang pada tahun 1998, adalah melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia.
6. Periode 10 Agustus 2022 sampai dengan sekarang.
Referensi :
Abdurahman, A. (2013). Perkembangan Konstitusi di Indonesia.
Saputra, D., Kumala, F., & Firmansyah, Y. (2021). ALASAN DILAKUKANNYA 4 KALI AMANDEMEN UUD 1945 TUJUAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN. Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara, 1(1), 1-11.
Santoso, M. A. (2013). Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum, 2(3).
Nama : Nazila Amryna
NPM : 2213053140
Kelas : 2F
NPM : 2213053140
Kelas : 2F