Nama: Shelly
Npm: 2253053019
Kelas: 2G
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Shelly Shelly
Nama: Shelly
Npm: 2253053019
Kelas: 2G
Kami dari kelompok 4 sudah menentukan sekolah yang akan kami jadikan sebagai tempat observasi yaitu MIM Tulusrejo. Tingkatkan kelas peserta didik yang akan dianalisis adalah peserta didik kelas rendah yaitu kelas 2 atau 3. Dan rencana jadwal observasi yang akan kami lakukan adalah pada hari kamis, 25 mei 2023.
Nama: Shelly
Npm: 2253053019
Kelas: 2G
Prodi: PGSD
1.Situasi konflik di perbatasan Indonesia Timor Leste adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan solusi yang tepat untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat yang terlibat. Beberapa hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah:
* Adanya upaya dari pemerintah Indonesia dan Timor Leste untuk menyelesaikan konflik secara damai dan berkelanjutan.
* Terdapat kerja sama antara kedua negara dalam mengembangkan kawasan perbatasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
* Peran aktif masyarakat dan kelompok-kelompok adat dalam mencari solusi dan menciptakan perdamaian di antara mereka.
* Peran media dan jurnalis dalam memberikan informasi yang akurat dan objektif mengenai situasi konflik di perbatasan Indonesia Timor leste.
2.Menurut pendapat saya yang akan terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak konsepsi wawasan nusantaranya yaitu menimbulkan terjadinya konflik dan perpecahan yang berkaitan dengan keutuhan wilayah Indonesia beserta bangsa dan negara. Karena dengan wawasan nusantara bangsa indonesia menjadi mengerti, peduli, dan menjaga keutuhan wilayah indonesia dan persatuan bangsa yang sesuai dengan pedoman dan jati diri bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3.Adapun kedudukan dan peran konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah adanya konflik komunal seperti yang terjadi pada artikel adalah, dengan cara :
- Menjadikan wawasan nusantara sebagai motivasi, pedoman, dan juga pegangan hidup bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Menjadikan wawasan nusantara sebagai pedoman dan rambu-rambu bagi Pemerintah untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dalam penyelenggaraan negara baik di daerah pusat maupun daerah otonomi.
- Serta menumbuhkan semangat nsionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia. Agar bangsa Indonesia tidak keluar dari pedoman dan rambu-rambu wawasan nusantara yang telah dimiliki.
Npm: 2253053019
Kelas: 2G
Prodi: PGSD
1.Situasi konflik di perbatasan Indonesia Timor Leste adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan solusi yang tepat untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat yang terlibat. Beberapa hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah:
* Adanya upaya dari pemerintah Indonesia dan Timor Leste untuk menyelesaikan konflik secara damai dan berkelanjutan.
* Terdapat kerja sama antara kedua negara dalam mengembangkan kawasan perbatasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
* Peran aktif masyarakat dan kelompok-kelompok adat dalam mencari solusi dan menciptakan perdamaian di antara mereka.
* Peran media dan jurnalis dalam memberikan informasi yang akurat dan objektif mengenai situasi konflik di perbatasan Indonesia Timor leste.
2.Menurut pendapat saya yang akan terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak konsepsi wawasan nusantaranya yaitu menimbulkan terjadinya konflik dan perpecahan yang berkaitan dengan keutuhan wilayah Indonesia beserta bangsa dan negara. Karena dengan wawasan nusantara bangsa indonesia menjadi mengerti, peduli, dan menjaga keutuhan wilayah indonesia dan persatuan bangsa yang sesuai dengan pedoman dan jati diri bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3.Adapun kedudukan dan peran konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah adanya konflik komunal seperti yang terjadi pada artikel adalah, dengan cara :
- Menjadikan wawasan nusantara sebagai motivasi, pedoman, dan juga pegangan hidup bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Menjadikan wawasan nusantara sebagai pedoman dan rambu-rambu bagi Pemerintah untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dalam penyelenggaraan negara baik di daerah pusat maupun daerah otonomi.
- Serta menumbuhkan semangat nsionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia. Agar bangsa Indonesia tidak keluar dari pedoman dan rambu-rambu wawasan nusantara yang telah dimiliki.
Nama: Shelly
Npm: 2253053019
Kelas: 2G
Prodi: PGSD
Pengertian Geopolitik
Geopolitik merupakan suatu ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa.
Macam-macam teori geopolitik
1. Teori Geopolitik Frederich Ratzel
2. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen
3. Teori Geopolitik Karl Haushofer
4. Teori Geopolitik Halford Mackinder
5. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan
6. Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller
Konsep Geopolitik Indonesia
Teori geopolitik bangsa indonesia menyatakan bahwa pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. Teori geopolitik diperkenalkan pertama kali oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945.
geopolitik juga mencakup analisis mengenai hubungan antara wilayah geografis dengan faktor-faktor non-geografis, seperti budaya, agama, dan sejarah. Konsep ini seringkali digunakan untuk menjelaskan konflik dan perselisihan antara negara-negara atau kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan dalam faktor-faktor non-geografis tersebut
Dalam ringkasan, hakikat konsep geopolitik mencakup analisis mengenai faktor-faktor geografis, sumber daya alam, kekuatan militer, dan faktor-faktor ekonomi lainnya yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Konsep ini melibatkan pemikiran strategis tentang cara mengamankan kepentingan nasional suatu negara dan analisis mengenai hubungan antara wilayah geografis dengan faktor-faktor non-geografis, seperti budaya, agama, dan sejarah.
Npm: 2253053019
Kelas: 2G
Prodi: PGSD
Pengertian Geopolitik
Geopolitik merupakan suatu ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa.
Macam-macam teori geopolitik
1. Teori Geopolitik Frederich Ratzel
2. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen
3. Teori Geopolitik Karl Haushofer
4. Teori Geopolitik Halford Mackinder
5. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan
6. Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller
Konsep Geopolitik Indonesia
Teori geopolitik bangsa indonesia menyatakan bahwa pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. Teori geopolitik diperkenalkan pertama kali oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945.
geopolitik juga mencakup analisis mengenai hubungan antara wilayah geografis dengan faktor-faktor non-geografis, seperti budaya, agama, dan sejarah. Konsep ini seringkali digunakan untuk menjelaskan konflik dan perselisihan antara negara-negara atau kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan dalam faktor-faktor non-geografis tersebut
Dalam ringkasan, hakikat konsep geopolitik mencakup analisis mengenai faktor-faktor geografis, sumber daya alam, kekuatan militer, dan faktor-faktor ekonomi lainnya yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Konsep ini melibatkan pemikiran strategis tentang cara mengamankan kepentingan nasional suatu negara dan analisis mengenai hubungan antara wilayah geografis dengan faktor-faktor non-geografis, seperti budaya, agama, dan sejarah.
Nama: Shelly
Npm: 2253053019
Kelas: 2G
Prodi: PGSD
A. Identitas Jurnal
Judul jurnal : PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
Penulis : M. Husein Maruapey
Nama jurnal : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Tahun : 2017
Volume : 7
Halaman : 21-30
Nomor : 1
Kata kunci : Keputusan, Negara, Warga Negara, Perlindungan Hukum
1. Pendahuluan
Selama Orde Baru, komunitas Tionghoa di Indonesia menghadapi diskriminasi dan kurang mendapat tempat di hati pemerintahan Soeharto. Dalam beberapa dekade, tokoh masyarakat dari komunitas ini terus berjuang untuk mendapatkan hak nya sebagai warga negara dan hak-hak lain termasuk hak politik untuk dipilih dan memilih yang dilindungi oleh Undang-Undang. Perjuangan yang dilakukan oleh komunitas ini terbukti berhasil dengan keluarnya UU No 12 Tahun
2006 Tentang Kewarganegaraan
2. Penegakan Hukum
Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu
organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa
penegakan hukum pada hakikatnya
mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. (Satjipto Rahardjo, 2009 : vii-ix).
3. PEMBAHASAN
Profil Ahok
Basuki T Purnama (BTP) yang akrab
dipanggil Ahok lahir di Gantung, desa Laskar
Pelangi, Belitung Timur. Ia melanjutkan
Sekolah Menengah Atas (SMU) dan perguruan
tinggi di Jakarta dengan memilih Fakultas
Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi
Universitas Trisakti.
Kiprah Politik Ahok
Di tahun 2006, Ahok dinobatkan oleh
Majalah TEMPO sebagai salah satu dari 10
tokoh yang mengubah Indonesia. Di tahun
2007 ia dinobatkan sebagai Tokoh Anti
Korupsi dari penyelenggara negara oleh
Gerakan Tiga Pilar Kemitraan yang terdiri dari
KADIN, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara, dan Masyarakat
Transparansi Indonesia. Melihat kiprahnya,
kita bisa mengatakan bahwa berpolitik ala
Ahok adalah berpolitik atas dasar nilai
pelayanan, ketulusan, kejujuran, dan pengorbanan; bukan politik instan yang sarat
pencitraan.
Gaya Kepemimpinan Ahok
Ahok yang tegas sangat cocok untuk Jakarta.
Pasalnya, dengan ketegasannya, Ahok bisa
mengimplementasikan sejumlah kebijakan dan
mengatasi sejumlah persoalan di DKI Jakarta.
“Warga DKI Jakarta lebih memilih sosok Ahok karena ketegasannya dalam mengeksekusi berbagai kebijakan dan mengatasi sejumlah persoalan pelik di Jakarta. Apalagi Jakarta merupakan miniatur Indonesia, yang terdiri dari beragam suku, ras dan agama, serta pusat berbagai kegiatan dengan berbagai permasalahnya. Gaya kepemimpinan yang cenderung ceplas-ceplos atau to the point sangat diperlukan untuk membangun sebuah sistem kerja yang lebih baik. Jiwa kepemimpinan Ahok pada saat menjabat sebagai wakil gubernur sudah terasa dikalangan warga Jakarta pada saat relokasi warga waduk Pluit yang dipindahkan ke rusun (rumah susun), penertiban PKL (pedagang kaki lima) dipasar Tanah Abang dan tindakantindakan yang kerap kali membuat warga tercengang. Tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh Ahok juga mendapatkan
respon yang positif dan negatif. Sehingga gaya
kepemimpinan Ahok menuai pro dan kontra
dikalangan masyarakat.
Penutup
Masalah utama penegakan hukum di
negara-negara berkembang termasuk
Indonesia bukanlah pada sistem hukum
melainkan pada kualitas manusia yang
menjalankan hukum (penegak hukum).
Reformasi hukum yang digadang gadang
hingga saat ini belum memenuhi harapan
masyarakat, terbukti masih tingginya angka
kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan
permasalahan hukum lainnya seperti pungutan
liar yang kian menerpa bangsa ini.
Npm: 2253053019
Kelas: 2G
Prodi: PGSD
A. Identitas Jurnal
Judul jurnal : PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
Penulis : M. Husein Maruapey
Nama jurnal : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Tahun : 2017
Volume : 7
Halaman : 21-30
Nomor : 1
Kata kunci : Keputusan, Negara, Warga Negara, Perlindungan Hukum
1. Pendahuluan
Selama Orde Baru, komunitas Tionghoa di Indonesia menghadapi diskriminasi dan kurang mendapat tempat di hati pemerintahan Soeharto. Dalam beberapa dekade, tokoh masyarakat dari komunitas ini terus berjuang untuk mendapatkan hak nya sebagai warga negara dan hak-hak lain termasuk hak politik untuk dipilih dan memilih yang dilindungi oleh Undang-Undang. Perjuangan yang dilakukan oleh komunitas ini terbukti berhasil dengan keluarnya UU No 12 Tahun
2006 Tentang Kewarganegaraan
2. Penegakan Hukum
Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu
organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa
penegakan hukum pada hakikatnya
mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. (Satjipto Rahardjo, 2009 : vii-ix).
3. PEMBAHASAN
Profil Ahok
Basuki T Purnama (BTP) yang akrab
dipanggil Ahok lahir di Gantung, desa Laskar
Pelangi, Belitung Timur. Ia melanjutkan
Sekolah Menengah Atas (SMU) dan perguruan
tinggi di Jakarta dengan memilih Fakultas
Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi
Universitas Trisakti.
Kiprah Politik Ahok
Di tahun 2006, Ahok dinobatkan oleh
Majalah TEMPO sebagai salah satu dari 10
tokoh yang mengubah Indonesia. Di tahun
2007 ia dinobatkan sebagai Tokoh Anti
Korupsi dari penyelenggara negara oleh
Gerakan Tiga Pilar Kemitraan yang terdiri dari
KADIN, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara, dan Masyarakat
Transparansi Indonesia. Melihat kiprahnya,
kita bisa mengatakan bahwa berpolitik ala
Ahok adalah berpolitik atas dasar nilai
pelayanan, ketulusan, kejujuran, dan pengorbanan; bukan politik instan yang sarat
pencitraan.
Gaya Kepemimpinan Ahok
Ahok yang tegas sangat cocok untuk Jakarta.
Pasalnya, dengan ketegasannya, Ahok bisa
mengimplementasikan sejumlah kebijakan dan
mengatasi sejumlah persoalan di DKI Jakarta.
“Warga DKI Jakarta lebih memilih sosok Ahok karena ketegasannya dalam mengeksekusi berbagai kebijakan dan mengatasi sejumlah persoalan pelik di Jakarta. Apalagi Jakarta merupakan miniatur Indonesia, yang terdiri dari beragam suku, ras dan agama, serta pusat berbagai kegiatan dengan berbagai permasalahnya. Gaya kepemimpinan yang cenderung ceplas-ceplos atau to the point sangat diperlukan untuk membangun sebuah sistem kerja yang lebih baik. Jiwa kepemimpinan Ahok pada saat menjabat sebagai wakil gubernur sudah terasa dikalangan warga Jakarta pada saat relokasi warga waduk Pluit yang dipindahkan ke rusun (rumah susun), penertiban PKL (pedagang kaki lima) dipasar Tanah Abang dan tindakantindakan yang kerap kali membuat warga tercengang. Tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh Ahok juga mendapatkan
respon yang positif dan negatif. Sehingga gaya
kepemimpinan Ahok menuai pro dan kontra
dikalangan masyarakat.
Penutup
Masalah utama penegakan hukum di
negara-negara berkembang termasuk
Indonesia bukanlah pada sistem hukum
melainkan pada kualitas manusia yang
menjalankan hukum (penegak hukum).
Reformasi hukum yang digadang gadang
hingga saat ini belum memenuhi harapan
masyarakat, terbukti masih tingginya angka
kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan
permasalahan hukum lainnya seperti pungutan
liar yang kian menerpa bangsa ini.