Posts made by IQBAL RIZKI LAMONDO 2213053125

PGSD_2E_Perencanaan Pembelajaran_Genap_2022/2023 -> PELAPORAN PROGRESS TUGAS MINGGU - 2

by IQBAL RIZKI LAMONDO 2213053125 -
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu..
Sebelumnya izin memperkenalkan diri
Nama : Iqbal Rizki Lamondo
NPM : 2213053125
Kelas : 2E
Sebagai anggota dari kelompok 8, izin melaporakan progres tugas minggu ke 2, pada hari Rabu, 31 Mei 2023. Progres dari pengerjaan UAS, sedang menyusun pembuatan RPP.
Teriamaksih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PGSD_2E_Perencanaan Pembelajaran_Genap_2022/2023 -> PELAPORAN PROGRESS TUGAS MINGGU - 1

by IQBAL RIZKI LAMONDO 2213053125 -
Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu...
Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Iqbal Rizki Lamondo dengan NPM 2213053125 sebagai anggota dari kelompok 8

Izin mengumpulkan laporan hasil diskusi kelompok 8 pada hari ini ibu

Kelompok 8
Tempat Observasi : SD Negeri 6 Metro Selatan
Anggota Kelompok :
1. Andika Ekatama ( 2213053137 )
2. Fransiska Eva Christabella ( 2213053175 )
3. Iqbal Rizki Lamondo ( 2213053125 )
4. Rani Wulan Ningsih ( 2213053151 )

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kelas 2E -> FORUM JAWABAN POST TEST

by IQBAL RIZKI LAMONDO 2213053125 -
Nama : Iqbal Rizki Lamondo
Npm : 2213053125
Kelas : 2E

ANALISIS JURNAL
demokrasi sebagai wujud nilai nilai sila keempat pancasila dalam pemilihan umum daerah di indonesia

setiap negara didunia memiliki ideologi masing masing dengan tujuan untuk menciptakan suatu perkembangan didalam berbagai aspek terutama indonesia.Ideologi pancasika merupakan aspek terpenting dalam membangun bangsa dan negara. Pancasila merupakan sebuah konsepi yang di rancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan negara.

Sesuai dengan amanat konstitusi pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan salah satu implementasi dari sistim demokrasi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis.
Pilkada yang tidak sesuai dengan pancasila sila keempat yang berupa pelanggaran, kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta pilkada, dan tim pendukung, serta masyarakat dapat diberikan sanksi pidana yang telah di atur.