Nama : Khalda Hanun Rafiana
NPM : 2213053122
Kelas : 2A

Pretest 13
Menganalisis video
Geopolitik Indonesia

Geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan pada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. Pengertian geopolitik itu sendiri adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa.
• Macam-macam teori geopolitik
1. Teori geopolitik Frederich Ratzel
2. Teori geopolitik Rudolf Kjellen
3. Teori geopolitik Karl Haushofer
4. Teori geopolitik Alfred Thayer Mahan
5. Teori geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller
Teori geopolitik diperkenalkan pertama kali oleh Ir. soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945.
• Prinsip geopolitik Indonesia, prinsip geopolitik Indonesia tidak mementingkan wilayah tetapi lebih memfokuskan pada membangun kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah.
• Konsep wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia, wawasan nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hakikat dari wawasan nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.
• Cara pandang bangsa Indonesia, perwujudan kepulauan nusantara sebagai suatu kesatuan politik, perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, dan perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan.

Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI : konsep NKRI dicantumkan dalam pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945 yang isinya, "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik." Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesatuan wilayah Indonesia mencakup : kesatuan politik, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak diantara 2 samudera yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, serta 2 benua yakni Banua Asia dan Benua Australia. Keunggulan bangsa Indonesia seperti : jumlah dan potensi penduduknya cukup besar, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, letak wilayah yang strategis karena beriklim tropis dimana semua tanaman dapat tumbuh dengan subur dan baik, serta keunggulan Indonesia lainnya.

Nama : Khalda Hanun Rafiana
NPM : 2213053122
Kelas : 2A

Pretest 12
Menganalisis video
Supremasi Hukum Bagian 2
Oleh : Dr. Didin Widyartono, M.Pd.

Didalam berbagai aspek hukum muncul sebagai suatu upaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Sejak dahulu hukum sudah ada, seperti halnya hukum alam custumary law/ interactional law akan tetapi dimasa modern saat ini hukum dapat dibuat dengan sengaja. Kehidupan modern membutuhkan hukum yang dapat menjadi sandaran yang dapat beradaptasi dengan perubahan zaman yang semakin modern ini. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari ditengah-tengah dunia dan kehidupan yang modern yang semakin kompleks. Sebagaimana dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwasanya negara Indonedia adalah negara hukum. Di dalam kaitannya untuk menghubungkan ilmu dan teknologi di dalam berbangsa dan bernegara Indonesia, kita perlu negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman untuk kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Apabila tidak Indonesia dapat menjelma menjadi set event para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa para pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.

Jalur hukum yang salah dapat menimbulkan permasalahan hal ini dapat terjadi karena, cara berhukum tekstual atau mengeja Undang-Undang seperti yang tertulis. Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi antara lain : demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis) dan desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pembangunan masyarakat madani sivic society telah membuka pikiran bahwa tidak membiarkan penyelenggaraan hukum tidak terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Maka terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang muncul seperti, Indonesian Corruption Watch (ICW), Indonesian Police Watch (POLICE WATCH), dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).

Nama : Khalda Hanun Rafiana
NPM : 2213053122
Kelas : 2A

Pretest 11
Menganalisis video
Supremasi Hukum Bagian 1
Oleh : Dr. Didin Widyartono, M.Pd.

Seiring dengan masa reformasi semakin banyak permasalahan dalam demokrasi. Demokrasi pada saat ini tidak dapat dilakukan dengan cara yang otoriter dan diktator. Dengan demokrasi adanya tuntutan dan partisipasi masyarakat terhadap badan dan istitut semakin menguat. Baik dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Semua dihadapkan pada tantangan yang sama. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu, menuntut agar diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Karena apabila ditilik dari pemerintahan dahulu yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan tersebut. Maka pluralisme dalam hukum merupakan wujud dari suatu tantangan. Usaha untuk mensejahterakan rakyat karena dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena penggunaan hukum diberbagai pengaturan tidak boleh diabaikan.

Hukum merupakan tulang punggung perekonomian dan bukan penghambat. Para investor pasti menginginkan adanya kemapanan insfrastruktur hukum sebelum melihat unsur-unsur yang lain. Hukum harus dapat ditegakkan untuk menjaga dan mengamankan investasi mereka. Seperti kalimat bijak Albert Einstein berikut ini: pertahanan kita bukanlah alat-alat untuk perang, bukan sains, bukan pula tempat perlindungan ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan. Oleh sebab itu kita seluruh elemen masyarakat Indonesia harus bersatu mewujudkan negara yang demokrasi dengan supremasi hukum yang kuat. Karena hukum merupakan alat pertahanan paling baik. Karena dapat menjaga, mengatur dan mengikat semua hal.

Nama : Khalda Hanun Rafiana
NPM : 2213053122
Kelas : 2A

Nama : Khalda Hanun Rafiana
NPM : 2213053122
Kelas : 2A

Postest 10
Menganalisis jurnal
Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia
Penulis : Galih Puji Mulyono dan Rizah Fatoni

Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum, semua warga Negara dalam menjalankan sistem pemerintahan harus tunduk terhadap hukum. Membahas mengenai hukum, juga membahas mengenai pertaturan, perturan yang ini di khususkan terhadap pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan pencerminan dari nilai Pancasila. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi. Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis, salah satu harapan demi terwujudnya demokrasi yaitu munculnya calon pemimpin daerah secara independen. Masyarakat Indonesia secara luas memahami demokrasi sebagai bentuk pemilihan secara langsung untuk mengisi kekosongan jabatan pemerintahan dan politik. Oleh karena itu penerapan nilai demokrasi sila keempat Pancasila digunakan untuk mengurangi gesekan sosial yang terjadi akibat kampanye oleh partai politik. Dengan jwa demokratis maka masyarakat akan menerima pemerintah daerah yang terpilih.