Kiriman dibuat oleh Aulia Zahwa Adinda 2213053103

PKN PGSD 2G, Kamis 10.20-12.00 T.A Genap 2022/2023 -> FORUM JAWABAN POST TEST

oleh Aulia Zahwa Adinda 2213053103 -
Nama: Aulia Zahwa Adinda
NPM: 2213053103
Kelas: 2G

Identitas Jurnal
Judul Jurnal: PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA (Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta )
Penulis : M. Husein Maruapey
Nama jurnal: Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Halaman, Volume, No: Hal. 21-30, Vol. VII, No. 1.
Tahun : Juni 2017

Legal Protection Abstrak Figur Pemimpin yang satu ini terkenal dengan Ceplas Ceplosnya. tegas, keras dan apa adanya dalam bertutur kata tanpa memandang dengan siapa lawan bicaranya, apalagi terjadi kekeliruan dalam pekerjaan oleh bawahannya
Di ikuti oleh Alim Ulama, Kaum Pemudah, Organisasi Sosial kemasyarakatan mendesak kepada Presiden dan jajarannya untuk memproses secara transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan Ahok.
Walaupun demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan damai, namun diakui oleh Kapolri Jend Tito Karnavian,bahwa ada segelintir pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional.Oleh karena itu kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum.
Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Salah satu yang menjadi bukti bahwa komunitas ini merupakan bagian dari bangsa indonesia adalah kesamaan dimata hukum dan pemerintahan, sehingga untuk pertama kali DKI, Ibu Kota Jakarta dikomandai oleh etnis Tionghoa yakni Ahok.
Berbeda dengan Joko Widodo (Jokowi) yang penuh dengan pendekatan persuasif, Ahok terkenal karena bisa memuntahkan kemarahan pada pejabat yang kerjanya tidak becus.
Dalam perjalanan memimpin ibu kota negara ahok tak ubahnya pedang yang siap menghunus siapapun yang dianggap bersalah.
Bah harimau yang siap menerkam mangsanya, ahok tanpa pandang bulu menghujat bawahannya dengan cacian serta makian . beginilah cara dan gaya ahok memimpin jakarta yang diwarnai dengan heterogenitasnya, yang diwarnai dengan premanismenya.
Tak ubahnya dihadapkan dengan persoalan sosial kemasyarakatan, tetapi persoalan yang sangat menonjol adalah bagaimana mewujudkan jakarta dengan pola kepemimpinan yang ideal, kepemimpinan yang tegas,cerdas, humanis serta berpihak pada rakyat dan tetap memegang teguh nilai nilai ke Indonesiaan.
Dilain pihak, Selaku Kepala Pemerintahan,dan Panglima tertinggi mempunyai tugas untuk menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman, bahaya dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, sehinga NKRI tetap berdiri kokoh demi terwujudnya masyarakat sejahtera,adil dan makmur.
Perlindungan Hukum Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum.
Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.
Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus.
Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya.
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir.
Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu.

PKN PGSD 2G, Kamis 10.20-12.00 T.A Genap 2022/2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

oleh Aulia Zahwa Adinda 2213053103 -
Nama: Aulia Zahwa Adinda
NPM: 2213053103
Kelas: 2G

Supremasi Hukum

Hukum dipandang sebagai lembaga yang mengatur dan menyelenggarakan negara dan masyarakat dalam berbagai bentuknya. Jika selama berabad-abad kehidupan masyarakat sederhana diatur oleh hukum alam yang sederhana, maka negara yang kompleks atau masyarakat modern tidak dapat lagi menerapkan segala sesuatu pada hukum adat atau interaksi. Kehidupan modern saat ini membutuhkan struktur hukum baru yang dapat dipercaya. Hukum modern mempunyai peranan sosial politik yang penting dan diinginkan di tengah dunia dalam kehidupan modern yang semakin hari semakin kompleks, sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara Republik Indonesia tahun 1945: “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum” Oleh karena itu, sehubungan dengan keinginan akan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan berbangsa, bernegara, atau bermasyarakat, diperlukan suatu negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan suatu negara hukum yang dapat menjadi rumah yang nyaman bagi Orang-orangnya. Jika tidak, Indonesia bisa menjadi penyelamat efektif bagi para koruptor yang bisa meminta jasa pengacara untuk menegakkan hukum di Indonesia.

Cara hukum yang melekat dapat menyebabkan banyak masalah karena negara memiliki hukum eksternal atau mendikte hukum. Reformasi yang dilaksanakan sejak tahun 1998 telah membuka babak baru dalam administrasi hukum Indonesia. Slogan reformasi adalah demokratisasi “peralihan ke sistem politik yang lebih demokratis” dan desentralisasi “serangan pemerintah pusat terhadap daerah otonom berdasarkan prinsip otonomi”. Perkembangan masyarakat sipil telah membuka koridor baru yang tidak memungkinkan penegakan hukum lepas dari pengawasan dan kontrol masyarakat. LSM dibentuk yaitu ICW, POLICE WATCH dan MAPPI.