nama : putri sarah afifah
npm : 2213053001
kelas : 2f
prodi : pgsd
1.Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
jawab : Setelah membaca artikel yang membahas tentang isu hak asasi manusia, kita dapat memahami bahwa masih banyak tantangan dan hambatan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk ketidakadilan, diskriminasi, penggunaan kekerasan, dan kurangnya perlindungan bagi kelompok minoritas atau masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperjuangkan hak-hak tersebut dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia.
Namun, di sisi lain, kita juga dapat melihat beberapa hal positif dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah adanya lembaga-lembaga yang bertugas untuk melindungi dan memperjuangkan hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang aktif dalam mengawasi pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, kita juga dapat melihat adanya perubahan dalam sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia, yang semakin meningkat seiring dengan semakin mudahnya akses informasi dan penyebaran gagasan tentang hak asasi manusia melalui media sosial dan internet.
Dalam kesimpulannya, penegakan hak asasi manusia adalah suatu hal yang sangat penting dalam pembangunan sebuah negara. Kita harus terus memperjuangkan dan menegakkan hak asasi manusia, dan mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Hal ini harus dilakukan secara terus-menerus agar hak asasi manusia dapat diperjuangkan dan dipenuhi untuk semua orang tanpa terkecuali.
2.Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
jawab : Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang unik. Salah satu contohnya adalah tradisi musyawarah atau gotong royong dalam mengambil keputusan. Tradisi ini merupakan bentuk demokrasi partisipatif yang telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak dahulu kala. Dalam praktiknya, musyawarah dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan yang disepakati bersama, bukan semata-mata menang atau kalah.
Selain itu, nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia juga mengajarkan pentingnya saling menghormati dan mempertimbangkan kepentingan bersama dalam pengambilan keputusan. Hal ini tercermin dalam nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.
Tentang prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu, termasuk negara dan seluruh warganya. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yang mengajarkan pentingnya beribadah kepada Tuhan serta menghormati sesama manusia.
Namun, dalam konteks negara demokrasi, prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat menimbulkan polemik karena bisa saja menimbulkan konflik dengan prinsip negara sekuler yang mengedepankan pemisahan agama dengan negara. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dan dialog yang terbuka dalam memahami prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dan bagaimana menerapkannya secara harmonis dengan prinsip negara demokrasi dan hak asasi manusia yang universal.
3.Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
jawab : Sebagai sebuah negara demokrasi, praktik demokrasi di Indonesia telah banyak berkembang sejak era reformasi pada akhir tahun 1990-an. Praktik demokrasi saat ini di Indonesia telah mencapai beberapa kemajuan dalam hal pelaksanaan pemilu yang bersih dan transparan serta kebebasan pers yang semakin terjamin.
Pada dasarnya, praktik demokrasi Indonesia telah mengikuti nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 yang menjadi dasar negara Indonesia. Dalam Pancasila, terdapat nilai-nilai seperti keadilan sosial, persatuan, dan kerakyatan yang menjadi landasan bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demikian juga dengan UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dijalankan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
Selain itu, dalam praktik demokrasi saat ini, Indonesia juga telah memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk melindungi hak-hak asasi manusia.
Namun, di sisi lain, masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan praktik demokrasi di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, adanya kekerasan politik dan intoleransi, serta terbatasnya kebebasan berekspresi dan berkumpul.
Dalam hal ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk terus berupaya meningkatkan kualitas dan efektivitas praktik demokrasi di Indonesia, dengan tetap mengikuti nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
jawab : Sebagai sebuah institusi yang mewakili suara rakyat, anggota parlemen seharusnya bertindak sesuai dengan kepentingan rakyat yang mereka wakili, bukan hanya berdasarkan agenda politik mereka sendiri atau kelompok tertentu. Jika anggota parlemen bertindak tanpa memperhatikan kepentingan nyata masyarakat dan hanya mementingkan kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat yang telah memilih mereka.
Sikap saya terhadap kondisi seperti ini adalah sangat kritis dan tidak dapat diterima. Anggota parlemen seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat dan melakukan pekerjaan mereka dengan sungguh-sungguh dan dengan memperhatikan kepentingan rakyat yang mereka wakili. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan kontrol yang efektif dari masyarakat dan lembaga-lembaga negara untuk memastikan bahwa anggota parlemen bertindak sesuai dengan kepentingan rakyat dan bukan hanya untuk kepentingan mereka sendiri atau kelompok tertentu. Selain itu, diperlukan juga pendidikan politik yang lebih baik bagi rakyat agar mampu memilih calon anggota parlemen yang berkualitas dan mampu mewakili kepentingan rakyat dengan baik.
5.Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
jawab : Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memang memiliki kekuatan yang sangat besar dalam menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat. Namun, hal ini dapat menjadi berbahaya jika pihak tersebut memanfaatkan kekuatan mereka untuk mencapai tujuan yang tidak jelas atau bahkan bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.
Dalam era demokrasi dewasa saat ini, di mana hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi semakin ditekankan, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik harus bertindak dengan bertanggung jawab dan mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini termasuk menghormati hak-hak dan martabat manusia, tidak melakukan diskriminasi atau kekerasan, serta memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk diwakili dan terlibat dalam proses politik.
Pada kenyataannya, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik seringkali menggunakan kekuatan mereka untuk mencapai tujuan politik tertentu tanpa memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Misalnya, mereka dapat menggerakkan massa untuk melakukan tindakan kekerasan atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu, mengancam kebebasan pers dan media, serta menindas oposisi politik.
Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan lembaga-lembaga negara untuk tetap mengawasi tindakan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, dan menempatkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan politik. Masyarakat juga harus diberikan pendidikan politik yang baik dan kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kekuatan kharismatiknya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.