NAMA: Auliya Pitri
NPM: 2213053128
KELAS: 2A
NPM: 2213053128
KELAS: 2A
Kiriman dibuat oleh Auliya Putri
NAMA: Auliya Putri
Kelas: 2A
NPM: 2213053128
Mengapa bangsa indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dan jelaskan periode-periode perubahan tersbut?
Faktor utama yang menentukan pembaharuan konstitusi adalah berbagai pembaharuan atau perubahan keadaan yang terjadi di masyarakat.Karena tuntutan perubahan yang diingnkan oleh masyarakat tersebut tidak terakomodasi oleh pihak elit politik yang diberi kewenangan atas perubahan konstitusi tersebut. Mau bagaiamnapun juga sebuah konstitusi atau UUD ada, pastinya akan tetap mengalami perubahan karena zaman yang terus berubah dan pemikiran masyarakatnya yang terus berkembang.
Periode-periode perubahan konstitusi yang terjadi di indonesia:
1. Republik Pertama: UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang pertama adalah UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, berlaku secara nasional sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.
2. Republik Kedua: Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950) Dalam kondisi Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaan, Belanda berkeinginan untuk berkuasa lagi di Indonesia, melalui Agresi I pada tahun 1947 dan Agresi II pada tahun1948. Karena perlawanan sengit bangsa Indonesia, Belanda gagal menguasai Indonesia.Tahun 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Salah satu hasil KMB yaitu mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat.
3. Republik Indonesia Ketiga: UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959) Perubahan ketatanegaraan dari Negara serikat menjadi Negara kesatuan berdasar pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang didalam Pembukaannya memuat dasar negara Pancasila, akan tetapi pelaksanaan sistem pemerintahannya menggunakan sistem kabinet parlementer yang tidak cocok dengan jiwa Pancasila, sehingga kabinetnya jatuh bangun.
4. Republik Indonesia Keempat: UUD 1945 Orde Lama (1959-1965). Ciri-ciri periode ini ialah dominasi yang sangat kuat dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsursosial politik.
5. Republik Kelima: UUD 1945 Orde Baru (1966-1998) Pergeseran kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto menimbulkan perubahan orde dari Orde Lama ke Orde Baru. Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa koreksi
6. Republik Keenam: UUD 1945 Diamandemen (1998-sekarang) Pengalaman sejarah pada masa lalu baik masa Orde Lama maupun masa Orde Baru, membawa bukti bahwa penerapan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki sifat “multi interpretable” atau dengan kata lain berwayuh arti, sehingga mengakibatkan terjadinya sentralisasi kekuasaan di tangan presiden. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen merupakan keharusan, karena hal itu akan mengantar bangsa Indonesia kearah tahapan baru penataan terhadap ketatanegaraan (Kaelan, 2004: 177)
Refrensi: Windi, Ari Bakti. 2017. Perubahan Konstitusi. Universitas Islam Indonesia
Sartono, Kus Eddy. 2009. Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi. Yogyakarta: Universitas Negri Yogyakarta
Kelas: 2A
NPM: 2213053128
Mengapa bangsa indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dan jelaskan periode-periode perubahan tersbut?
Faktor utama yang menentukan pembaharuan konstitusi adalah berbagai pembaharuan atau perubahan keadaan yang terjadi di masyarakat.Karena tuntutan perubahan yang diingnkan oleh masyarakat tersebut tidak terakomodasi oleh pihak elit politik yang diberi kewenangan atas perubahan konstitusi tersebut. Mau bagaiamnapun juga sebuah konstitusi atau UUD ada, pastinya akan tetap mengalami perubahan karena zaman yang terus berubah dan pemikiran masyarakatnya yang terus berkembang.
Periode-periode perubahan konstitusi yang terjadi di indonesia:
1. Republik Pertama: UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang pertama adalah UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, berlaku secara nasional sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.
2. Republik Kedua: Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950) Dalam kondisi Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaan, Belanda berkeinginan untuk berkuasa lagi di Indonesia, melalui Agresi I pada tahun 1947 dan Agresi II pada tahun1948. Karena perlawanan sengit bangsa Indonesia, Belanda gagal menguasai Indonesia.Tahun 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Salah satu hasil KMB yaitu mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat.
3. Republik Indonesia Ketiga: UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959) Perubahan ketatanegaraan dari Negara serikat menjadi Negara kesatuan berdasar pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang didalam Pembukaannya memuat dasar negara Pancasila, akan tetapi pelaksanaan sistem pemerintahannya menggunakan sistem kabinet parlementer yang tidak cocok dengan jiwa Pancasila, sehingga kabinetnya jatuh bangun.
4. Republik Indonesia Keempat: UUD 1945 Orde Lama (1959-1965). Ciri-ciri periode ini ialah dominasi yang sangat kuat dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsursosial politik.
5. Republik Kelima: UUD 1945 Orde Baru (1966-1998) Pergeseran kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto menimbulkan perubahan orde dari Orde Lama ke Orde Baru. Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa koreksi
6. Republik Keenam: UUD 1945 Diamandemen (1998-sekarang) Pengalaman sejarah pada masa lalu baik masa Orde Lama maupun masa Orde Baru, membawa bukti bahwa penerapan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki sifat “multi interpretable” atau dengan kata lain berwayuh arti, sehingga mengakibatkan terjadinya sentralisasi kekuasaan di tangan presiden. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen merupakan keharusan, karena hal itu akan mengantar bangsa Indonesia kearah tahapan baru penataan terhadap ketatanegaraan (Kaelan, 2004: 177)
Refrensi: Windi, Ari Bakti. 2017. Perubahan Konstitusi. Universitas Islam Indonesia
Sartono, Kus Eddy. 2009. Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi. Yogyakarta: Universitas Negri Yogyakarta
NAMA: Auliya Putri
NPM: 2213053128
KELAS: 2A
Pretest
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa saja yang harus dibenahi dalan konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut? Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut yaitu saya mengetahui bahwasanya UU cipta kerja bisa direvisi melalui MK dengan prosedur yang ada. Hal yang harus dibenahi dalan konsep berbangsa dan bernegara yaitu menghargai pendapat masyarakat dan mendengarkannya. Agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti hal nya UU cipta kerja ini. Dalam UU cipta kerja terdapat keterangan mengenai penghapusan upah minimum kota/kabupaten bersyarat. Hal ini sangat merugikan para pekerja buruh,karena pekerja buruh di gaji dengan nominal yang tidak besar dan jika UU cipta kerja di sahkan tentunya akan menekan perekonomian mereka menjadi lemah dan tak stabil.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara? Kontitusi pada hakikatnya adalah hukum dasar tertinggi dan tentunya menjadi dasar berlakunya perundang-undangan. Konstitusi penting bagi suatu negara karena konstitusi berperan sebagai hal yang mengatur jalannya pemerintahan, kemudian pengatur pembatasan kekuasaan dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenangnya
3. Sebutkan contoh prilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya? Salah satu pejabat yang tidak konstitusional adalah Surya Darmadi. Beliau merupakan salah satu orang yang melakukan korupsi terbesar di Indonesia. Total kerugian negara akibat dari prilaku beliau ditaksir mencapai 78 triliun rupiah. Padahal nyatanya beliau termasuk ke 28 orang terkaya se Indonesia,berarti bisa disimpulkan bahwa beliau termasuk orang yang berpengaruh dan berpengetahuan tinggi dalam banyak hal. Tentunya korupsi sendiri merupakan perbuatan yang sangat merugikan seluruh bangsa indonesia. Orang seperti Surya Darmadi memang sudah seharusnya untuk mendapatkan hukuman maksimal. Sebab banyak orang yang dirugikan atas perbuatannya. Diharapkan beliau dapat intropeksi diri melalui hukuman yang diberikan. Sebab manusia harus selalu belajar dari kesalahan dan harus siap menanggung resiko setelahnya.
NPM: 2213053128
KELAS: 2A
Pretest
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa saja yang harus dibenahi dalan konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut? Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut yaitu saya mengetahui bahwasanya UU cipta kerja bisa direvisi melalui MK dengan prosedur yang ada. Hal yang harus dibenahi dalan konsep berbangsa dan bernegara yaitu menghargai pendapat masyarakat dan mendengarkannya. Agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti hal nya UU cipta kerja ini. Dalam UU cipta kerja terdapat keterangan mengenai penghapusan upah minimum kota/kabupaten bersyarat. Hal ini sangat merugikan para pekerja buruh,karena pekerja buruh di gaji dengan nominal yang tidak besar dan jika UU cipta kerja di sahkan tentunya akan menekan perekonomian mereka menjadi lemah dan tak stabil.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara? Kontitusi pada hakikatnya adalah hukum dasar tertinggi dan tentunya menjadi dasar berlakunya perundang-undangan. Konstitusi penting bagi suatu negara karena konstitusi berperan sebagai hal yang mengatur jalannya pemerintahan, kemudian pengatur pembatasan kekuasaan dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenangnya
3. Sebutkan contoh prilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya? Salah satu pejabat yang tidak konstitusional adalah Surya Darmadi. Beliau merupakan salah satu orang yang melakukan korupsi terbesar di Indonesia. Total kerugian negara akibat dari prilaku beliau ditaksir mencapai 78 triliun rupiah. Padahal nyatanya beliau termasuk ke 28 orang terkaya se Indonesia,berarti bisa disimpulkan bahwa beliau termasuk orang yang berpengaruh dan berpengetahuan tinggi dalam banyak hal. Tentunya korupsi sendiri merupakan perbuatan yang sangat merugikan seluruh bangsa indonesia. Orang seperti Surya Darmadi memang sudah seharusnya untuk mendapatkan hukuman maksimal. Sebab banyak orang yang dirugikan atas perbuatannya. Diharapkan beliau dapat intropeksi diri melalui hukuman yang diberikan. Sebab manusia harus selalu belajar dari kesalahan dan harus siap menanggung resiko setelahnya.
NAMA: Auliya Putri
NPM: 2213053128
KELAS: 2A
NPM: 2213053128
KELAS: 2A
Nama: Auliya Putri
NPM: 2213053128
KELAS: 2A
NPM: 2213053128
KELAS: 2A