NAMA : FIRSTO BERIANTO
NPM : 2215031040
KELAS : PSTE-D
PRODI : TEKNIK ELEKTRO
NPM : 2215031040
KELAS : PSTE-D
PRODI : TEKNIK ELEKTRO
Posts made by Firsto Berianto
NAMA : Firsto Berianto
NPM : 2215031040
KELAS : PSTE - D
NPM : 2215031040
KELAS : PSTE - D
elektro D PKn -> POST TEST
by Firsto Berianto -
Nama : Firsto Berianto
NPM : 2215031040
Kelas : PSTE - D
konstitusi di Indonesia telah mengalami perubahan beberapa kali, diantaranya adalah UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950 dan kembali lagi ke UUD 1945 hingga mengalami perubahan sampai ke 4 (empat) kalinya dan berlaku hingga saat ini. Perubahan konstitusi di Indonesia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada kemudian berdampak pula pada berubahnya sistem ketatanegaraan di Indoensia.
Perubahan konstitusi yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945, kemudian disusul UUD RIS pada tahun 1949 merupakan konstitusi kedua yang mengakibatkan bentuk Negara Kesatuan berubah menjadi Negara Serikat. UUDS 1950 merupakan konstitusi yang ketiga, walaupun kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi sistem pemerintahannya adalah Parlementer sampai dikeluarannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 yang berlaku hingga reformasi yang menghantarkan amandemen UUD 1945 ke empat kali dan berlaku sampai sekarang.
Perubahan konstitusi di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah bahwa penyususnan rancangan UUD yang dilakukan oleh BPUPKI sangat tergesa-gesa sehingga belum begitu sempurna. Desakan dari Belanda juga merupakan faktor penyebab berubahnya konstitusi, hingga terjadinya pergeseran politik hukum di Indonesia yang menuntut amandemen UUD 1945, dan berpengaruh pada berubahnya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Referensi : Jurnal "PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA"
oleh M. Agus Santoso Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Perubahan konstitusi yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945, kemudian disusul UUD RIS pada tahun 1949 merupakan konstitusi kedua yang mengakibatkan bentuk Negara Kesatuan berubah menjadi Negara Serikat. UUDS 1950 merupakan konstitusi yang ketiga, walaupun kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi sistem pemerintahannya adalah Parlementer sampai dikeluarannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 yang berlaku hingga reformasi yang menghantarkan amandemen UUD 1945 ke empat kali dan berlaku sampai sekarang.
Perubahan konstitusi di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah bahwa penyususnan rancangan UUD yang dilakukan oleh BPUPKI sangat tergesa-gesa sehingga belum begitu sempurna. Desakan dari Belanda juga merupakan faktor penyebab berubahnya konstitusi, hingga terjadinya pergeseran politik hukum di Indonesia yang menuntut amandemen UUD 1945, dan berpengaruh pada berubahnya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Referensi : Jurnal "PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA"
oleh M. Agus Santoso Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
elektro D PKn -> PRETEST
by Firsto Berianto -
Nama : Firsto Berianto
NPM : 2215031040
Kelas : PSTE-D
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengancam konstitusi Indonesia karena dapat melanggar prinsip-prinsip demokrasi konstitusional seperti keterbukaan dan partisipasi publik. Perubahan undang-undang yang dilakukan secara tergesa-gesa selama pandemi dan tanpa mempertimbangkan urgensi dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap Pasal 1(2) dan (3) UUD 1945. standar hukum. Selain itu, adanya kesepakatan politik dengan hakim konstitusi juga dapat mempengaruhi putusan MK agar tidak memihak dan berlandaskan hukum. Semua persoalan tersebut dapat mengancam demokrasi konstitusional Indonesia dan menimbulkan keraguan terhadap eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang independen dan netral. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah agar Mahkamah Konstitusi tidak menguji undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi Merupakan hukum tertinggi, yang mengatur susunan dan fungsi negara serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi memuat asas, norma, dan aturan tentang pembentukan, kekuasaan, dan pengambilan keputusan pemerintah, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Pentingnya konstitusi bagi negara bersumber dari kenyataan bahwa konstitusi merupakan landasan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara serta menjamin hak-hak dasar warga negara dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi juga merupakan jaminan stabilitas politik, keadilan, dan keamanan negara. Di banyak negara, konstitusi juga merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dengan rakyat dan antar cabang pemerintahan. Di Indonesia, konstitusi tertulis saat ini adalah UUD Negara Republik Indonesia 1945 (NRI BARU 1945). Konstitusi ini merupakan dasar dari segala kegiatan kekuasaan, politik dan pemerintahan di bawah kepemimpinan pemerintah Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) juga mengatur hak-hak dasar warga negara Indonesia, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) juga menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak milik. Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk menjamin stabilitas politik, melindungi hak-hak dasar warga negara dan menjamin keadilan dan keamanan di dalam negeri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) juga merupakan dasar dari segala pembangunan dan kemajuan Indonesia sebagai negara yang demokratis dan berkembang.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku inkonstitusional oleh pejabat pemerintah meliputi:
a. Pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan sipil.
b. Pelanggaran hak konstitusional yang diatur dalam konstitusi negara.
c. Manipulasi hasil pemilu atau mengabaikan keputusan rakyat.
d. Penyalahgunaan atau korupsi dan nepotisme pencipta.
e. Perlakuan orang yang tidak adil atau diskriminatif.
Ketika seorang pejabat negara melakukan tindakan inkonstitusional, dia akan dihukum dengan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika pejabat terbukti melanggar hukum, ia harus mendapat hukuman yang sepadan dengan perbuatannya. Namun dalam sistem hukum yang adil, dia harus diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Itulah mengapa penting bagi negara untuk memiliki sistem hukum yang adil dan memberikan kesempatan kepada para pelaku kesalahan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan memperbaiki kehidupan mereka. Namun demikian, bukan berarti pejabat publik yang melanggar konstitusi tidak dapat menerima hukuman maksimal. Setiap kasus harus dipertimbangkan secara individual dan keputusan yang adil dan proporsional harus dibuat berdasarkan tindakannya.
NPM : 2215031040
Kelas : PSTE-D
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengancam konstitusi Indonesia karena dapat melanggar prinsip-prinsip demokrasi konstitusional seperti keterbukaan dan partisipasi publik. Perubahan undang-undang yang dilakukan secara tergesa-gesa selama pandemi dan tanpa mempertimbangkan urgensi dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap Pasal 1(2) dan (3) UUD 1945. standar hukum. Selain itu, adanya kesepakatan politik dengan hakim konstitusi juga dapat mempengaruhi putusan MK agar tidak memihak dan berlandaskan hukum. Semua persoalan tersebut dapat mengancam demokrasi konstitusional Indonesia dan menimbulkan keraguan terhadap eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang independen dan netral. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah agar Mahkamah Konstitusi tidak menguji undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi Merupakan hukum tertinggi, yang mengatur susunan dan fungsi negara serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi memuat asas, norma, dan aturan tentang pembentukan, kekuasaan, dan pengambilan keputusan pemerintah, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Pentingnya konstitusi bagi negara bersumber dari kenyataan bahwa konstitusi merupakan landasan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara serta menjamin hak-hak dasar warga negara dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi juga merupakan jaminan stabilitas politik, keadilan, dan keamanan negara. Di banyak negara, konstitusi juga merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dengan rakyat dan antar cabang pemerintahan. Di Indonesia, konstitusi tertulis saat ini adalah UUD Negara Republik Indonesia 1945 (NRI BARU 1945). Konstitusi ini merupakan dasar dari segala kegiatan kekuasaan, politik dan pemerintahan di bawah kepemimpinan pemerintah Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) juga mengatur hak-hak dasar warga negara Indonesia, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) juga menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak milik. Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk menjamin stabilitas politik, melindungi hak-hak dasar warga negara dan menjamin keadilan dan keamanan di dalam negeri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) juga merupakan dasar dari segala pembangunan dan kemajuan Indonesia sebagai negara yang demokratis dan berkembang.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku inkonstitusional oleh pejabat pemerintah meliputi:
a. Pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan sipil.
b. Pelanggaran hak konstitusional yang diatur dalam konstitusi negara.
c. Manipulasi hasil pemilu atau mengabaikan keputusan rakyat.
d. Penyalahgunaan atau korupsi dan nepotisme pencipta.
e. Perlakuan orang yang tidak adil atau diskriminatif.
Ketika seorang pejabat negara melakukan tindakan inkonstitusional, dia akan dihukum dengan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika pejabat terbukti melanggar hukum, ia harus mendapat hukuman yang sepadan dengan perbuatannya. Namun dalam sistem hukum yang adil, dia harus diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Itulah mengapa penting bagi negara untuk memiliki sistem hukum yang adil dan memberikan kesempatan kepada para pelaku kesalahan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan memperbaiki kehidupan mereka. Namun demikian, bukan berarti pejabat publik yang melanggar konstitusi tidak dapat menerima hukuman maksimal. Setiap kasus harus dipertimbangkan secara individual dan keputusan yang adil dan proporsional harus dibuat berdasarkan tindakannya.
elektro D PKn -> PRETEST
by Firsto Berianto -
Nama : Firsto Berianto
NPM : 2215031040
Kelas : PSTE-D
1. Bagaimana tanggapanmu mengenai isi berita tersebut dan hal positif apa yang dapat Anda terima?
Secara obyektif, tindakan Wali Kota Surabaya Dr Rismaharin yang meminta tidak mengikutsertakan anak-anak dalam aksi unjuk rasa menolak omnibus law di Surabaya, Selasa (20/10/2020), merupakan tindakan yang tepat dan penting. Risma menegaskan, membawa anak-anak ke demonstrasi termasuk kekerasan terhadap anak karena mereka tidak mengerti apa-apa dan tidak cukup memahami materi. Risma juga memprotes keras jika hal itu terjadi karena ada undang-undang perlindungan anak yang harus dipatuhi. Satu hal positif yang dapat diambil dari pemberitaan ini adalah kesadaran Wali Kota Surabaya yang ditekankan terhadap hak dan perlindungan anak, serta pentingnya memperhatikan kondisi psikologis dan kesejahteraan anak. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan pesan penting kepada orang tua dan kerabat bahwa tidak tepat melibatkan anak dalam demonstrasi yang dapat membahayakan dirinya. Semua pihak harus bertanggung jawab dan memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan anak dalam segala situasi.
2. Bagaimana solusi mu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi/ pendapat didepan umum ?
Ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk mencegah terjadinya masalah yang tidak diinginkan saat menyampaikan keinginan atau pendapat secara terbuka, antara lain:
a. Siapkan bahan dengan baik. Persiapkan dengan baik apa yang ingin Anda katakan. Mulailah dengan mendaftar poin-poin terpenting dan membuat catatan atau rangkuman yang mudah dipahami.
b. Teliti audiens Anda: Kenali audiens Anda, siapa mereka dan apa pendapat mereka. Dengan memahami audiens Anda, Anda dapat menyesuaikan presentasi Anda dengan perspektif mereka dan menghindari kesalahpahaman.
c. Persiapkan fisik dan mental Anda: Pastikan Anda dalam kondisi yang baik untuk menghadapi penonton. Usahakan tidur yang cukup dan lakukan peregangan terlebih dahulu untuk menghindari kram. Pastikan untuk makan dan minum yang cukup agar tetap bugar dan fokus selama pertunjukan.
d. Ciptakan lingkungan yang kondusif: Sebelum memulai presentasi, pastikan lingkungan Anda kondusif. Pastikan mikrofon atau alat presentasi yang Anda gunakan berfungsi dengan baik. Jangan lupa untuk mengecek pencahayaan, suhu ruangan dan kebisingan yang bisa mengganggu presentasi Anda.
e. Jangan takut untuk bertanya: Jika Anda tidak yakin atau tidak mengetahui sesuatu tentang materi tersebut, jangan takut untuk bertanya kepada seseorang yang lebih berpengalaman atau melakukan penelitian lebih lanjut.
f. Menjaga sopan santun dan etiket selama pertunjukan: Pastikan Anda menghormati penonton dan menjaga perilaku sopan selama pertunjukan. Hindari kata-kata atau tindakan yang dapat membuat audiens Anda tidak nyaman atau menyinggung. Dengan menggunakan langkah-langkah ini, Anda dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saat Anda membagikan keinginan atau pendapat Anda di depan umum.
3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi ?
Tanggung jawab dasar manusia adalah seperangkat tindakan atau kewajiban moral yang diharapkan dari setiap orang dalam rangka menjaga martabat manusia dan menjaga kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Beberapa contoh tanggung jawab dasar manusia adalah:
a. Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia: Setiap manusia memiliki hak dasar yang sama seperti hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak atas kebebasan berpikir dan berserikat dll. Kewajiban dasar seseorang adalah menghormati hak-hak tersebut dan tidak melanggar hak asasi orang lain.
b. Kewajiban memelihara perdamaian: Manusia diharapkan memelihara perdamaian dan keharmonisan dengan sesama manusia dan lingkungan. Tugas dasar manusia adalah berperilaku damai dan membantu menjaga perdamaian.
c. Tugas untuk membantu orang lain: Orang diharapkan membantu orang lain dalam situasi sulit. Tugas utama seseorang adalah membantu sesama orang yang membutuhkan, misalnya membantu orang sakit, memberi makan atau pakaian kepada yang membutuhkan, dll.
d. Tugas dasar manusia dapat membatasi hak asasi manusia dalam situasi tertentu. Misalnya, hak kebebasan berbicara harus dibatasi jika ekspresinya melanggar hak asasi manusia orang lain atau jika ekspresinya mengancam keamanan publik. Dalam hal ini, kewajiban mendasar seseorang untuk menghormati hak asasi manusia dan menjaga perdamaian dapat membatasi hak atas kebebasan berekspresi. Namun, batasan tersebut harus diatur secara proporsional dan tidak diskriminatif.
NPM : 2215031040
Kelas : PSTE-D
1. Bagaimana tanggapanmu mengenai isi berita tersebut dan hal positif apa yang dapat Anda terima?
Secara obyektif, tindakan Wali Kota Surabaya Dr Rismaharin yang meminta tidak mengikutsertakan anak-anak dalam aksi unjuk rasa menolak omnibus law di Surabaya, Selasa (20/10/2020), merupakan tindakan yang tepat dan penting. Risma menegaskan, membawa anak-anak ke demonstrasi termasuk kekerasan terhadap anak karena mereka tidak mengerti apa-apa dan tidak cukup memahami materi. Risma juga memprotes keras jika hal itu terjadi karena ada undang-undang perlindungan anak yang harus dipatuhi. Satu hal positif yang dapat diambil dari pemberitaan ini adalah kesadaran Wali Kota Surabaya yang ditekankan terhadap hak dan perlindungan anak, serta pentingnya memperhatikan kondisi psikologis dan kesejahteraan anak. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan pesan penting kepada orang tua dan kerabat bahwa tidak tepat melibatkan anak dalam demonstrasi yang dapat membahayakan dirinya. Semua pihak harus bertanggung jawab dan memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan anak dalam segala situasi.
2. Bagaimana solusi mu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi/ pendapat didepan umum ?
Ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk mencegah terjadinya masalah yang tidak diinginkan saat menyampaikan keinginan atau pendapat secara terbuka, antara lain:
a. Siapkan bahan dengan baik. Persiapkan dengan baik apa yang ingin Anda katakan. Mulailah dengan mendaftar poin-poin terpenting dan membuat catatan atau rangkuman yang mudah dipahami.
b. Teliti audiens Anda: Kenali audiens Anda, siapa mereka dan apa pendapat mereka. Dengan memahami audiens Anda, Anda dapat menyesuaikan presentasi Anda dengan perspektif mereka dan menghindari kesalahpahaman.
c. Persiapkan fisik dan mental Anda: Pastikan Anda dalam kondisi yang baik untuk menghadapi penonton. Usahakan tidur yang cukup dan lakukan peregangan terlebih dahulu untuk menghindari kram. Pastikan untuk makan dan minum yang cukup agar tetap bugar dan fokus selama pertunjukan.
d. Ciptakan lingkungan yang kondusif: Sebelum memulai presentasi, pastikan lingkungan Anda kondusif. Pastikan mikrofon atau alat presentasi yang Anda gunakan berfungsi dengan baik. Jangan lupa untuk mengecek pencahayaan, suhu ruangan dan kebisingan yang bisa mengganggu presentasi Anda.
e. Jangan takut untuk bertanya: Jika Anda tidak yakin atau tidak mengetahui sesuatu tentang materi tersebut, jangan takut untuk bertanya kepada seseorang yang lebih berpengalaman atau melakukan penelitian lebih lanjut.
f. Menjaga sopan santun dan etiket selama pertunjukan: Pastikan Anda menghormati penonton dan menjaga perilaku sopan selama pertunjukan. Hindari kata-kata atau tindakan yang dapat membuat audiens Anda tidak nyaman atau menyinggung. Dengan menggunakan langkah-langkah ini, Anda dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saat Anda membagikan keinginan atau pendapat Anda di depan umum.
3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi ?
Tanggung jawab dasar manusia adalah seperangkat tindakan atau kewajiban moral yang diharapkan dari setiap orang dalam rangka menjaga martabat manusia dan menjaga kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Beberapa contoh tanggung jawab dasar manusia adalah:
a. Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia: Setiap manusia memiliki hak dasar yang sama seperti hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak atas kebebasan berpikir dan berserikat dll. Kewajiban dasar seseorang adalah menghormati hak-hak tersebut dan tidak melanggar hak asasi orang lain.
b. Kewajiban memelihara perdamaian: Manusia diharapkan memelihara perdamaian dan keharmonisan dengan sesama manusia dan lingkungan. Tugas dasar manusia adalah berperilaku damai dan membantu menjaga perdamaian.
c. Tugas untuk membantu orang lain: Orang diharapkan membantu orang lain dalam situasi sulit. Tugas utama seseorang adalah membantu sesama orang yang membutuhkan, misalnya membantu orang sakit, memberi makan atau pakaian kepada yang membutuhkan, dll.
d. Tugas dasar manusia dapat membatasi hak asasi manusia dalam situasi tertentu. Misalnya, hak kebebasan berbicara harus dibatasi jika ekspresinya melanggar hak asasi manusia orang lain atau jika ekspresinya mengancam keamanan publik. Dalam hal ini, kewajiban mendasar seseorang untuk menghormati hak asasi manusia dan menjaga perdamaian dapat membatasi hak atas kebebasan berekspresi. Namun, batasan tersebut harus diatur secara proporsional dan tidak diskriminatif.