Posts made by Muhamad Arifin Syam

Nama: M Arifin Syam
NPM: 2255061008
Kelas: PSTI C
Prodi: Teknik Informatika

Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan bela negara. Bela negara tidak selalu berarti terlibat langsung dalam keamanan seperti aparat keamanan, tetapi bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Contohnya adalah dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang menimpa Indonesia dan menimbulkan kesulitan, kita dapat melakukan beberapa upaya dalam bela negara.

Salah satu upaya bela negara dalam pandemi COVID-19 adalah dengan mematuhi aturan dan petunjuk yang diberikan pemerintah, seperti tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Selain itu, upaya bela negara lainnya adalah dengan mematuhi protokol kesehatan agar virus tidak menyebar ke orang lain. Dengan melakukannya, kita dapat membantu mempertahankan negara dari dampak pandemi dan membantu pemerintah dalam penanganannya. Upaya-upaya ini merupakan bentuk bela negara dalam situasi pandemi COVID-19.

Salah satu upaya bela negara lainnya dalam pandemi COVID-19 adalah dengan mendukung tenaga medis yang secara langsung terlibat dalam penanganan pandemi. Mereka adalah contoh nyata dari mereka yang melakukan bela negara secara langsung dengan turun tangan menghadapi pandemi ini. Oleh karena itu, bagi kita yang tidak dapat terlibat secara langsung, kita dapat memberikan dukungan kepada tenaga medis tersebut sebagai bentuk bela negara yang kita lakukan sebatas kemampuan kita.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan upaya bela negara, kita perlu memiliki pengetahuan tentang kewarganegaraan agar dapat menghindari kesalahan dan tindakan yang tidak diinginkan. Dengan pengetahuan tersebut, kita dapat mengetahui jenis tindakan bela negara yang dapat kita lakukan.

PSTI C dan D Tahun 2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

by Muhamad Arifin Syam -
Nama: M Arifin Syam
NPM: 2255061008
Kelas: PSTI C
Prodi: Teknik Informatika

Ketahanan nasional merujuk pada kemampuan suatu negara dalam melindungi kepentingan, keamanan, dan kelangsungan negaranya dari berbagai ancaman, baik internal maupun eksternal. Konsep ketahanan nasional mencakup berbagai aspek, termasuk pertahanan militer, keamanan dalam negeri, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan.

Keberadaan ketahanan nasional sangat penting karena merupakan kemampuan negara untuk menjaga kedaulatan, integritas wilayah, dan kepentingan nasionalnya. Ini melibatkan keberlanjutan sistem politik, stabilitas sosial, kesejahteraan ekonomi, dan kemampuan untuk mengatasi ancaman seperti serangan militer, terorisme, bencana alam, kejahatan lintas batas, ketidakstabilan politik, konflik sosial, dan ancaman lainnya. Dalam mencapai ketahanan nasional, penting untuk mencapai keseimbangan antara aspek pertahanan dan keamanan dengan pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan, serta menghormati hak asasi manusia.

Ancaman terhadap ketahanan nasional dapat berasal dari dalam negeri, termasuk konflik sosial, separatisme, radikalisme, dan korupsi. Ancaman dari luar negeri meliputi konflik wilayah, serangan militer, perang informasi, dan kebijakan ekonomi yang merugikan. Sementara itu, ancaman dari dunia internasional melibatkan tantangan global seperti perubahan iklim, bencana alam, terorisme lintas negara, perdagangan ilegal, dan kejahatan siber. Untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut, penting bagi negara untuk mengembangkan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Ini melibatkan penguatan pertahanan dan keamanan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan lingkungan hidup, serta upaya diplomasi dan kerja sama internasional.
Nama: M Arifin Syam
NPM: 2255061008
Kelas: PSTI C
Prodi: Teknik Informatika

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel tersebut menjelaskan bahwa sejumlah lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama tahun 2019 masih mengalami masalah. Komnas HAM mencatat banyak pelanggaran serius terhadap HAM di masa lampau. Faktor-faktor penyebabnya termasuk ketiadaan proses peradilan dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, meningkatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama secara sewenang-wenang melalui aturan dan praktik kebijakan, diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, kegagalan pemerintah dalam memberikan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM di masa lalu, serta tingginya jumlah pelanggaran HAM di Papua. Namun, terdapat aspek positif yang dapat diidentifikasi, yaitu adanya upaya dari Indonesia untuk terus melakukan beberapa langkah reformasi penting guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawab:
Demokrasi di Indonesia didasarkan pada Pancasila, yang berasal dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Menurut analisis saya, dengan berlandaskan Pancasila, diharapkan demokrasi dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi yang berlaku di Indonesia memiliki sifat kolektif yang telah melebur dan terintegrasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan. Demokrasi yang dijalankan dalam suatu negara perlu selaras dengan identitas dan budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila merupakan cerminan dari jati diri bangsa Indonesia. Untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik dan berjalan lancar, demokrasi tersebut harus sesuai dengan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Prinsip demokrasi Indonesia yang mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara beragama. Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa berarti bahwa seluruh aspek sistem dan perilaku dalam menjalankan urusan negara Republik Indonesia harus patuh pada prinsip-prinsip, konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Menurut pandangan saya, implementasi demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karena terlihat masih adanya pelanggaran HAM, tindakan diskriminasi, dan ketidakadilan yang dengan jelas melanggar sila kelima.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Saya tidak sependapat dengan pandangan tersebut karena suara rakyat adalah harapan yang diletakkan pada anggota parlemen. Jika seseorang yang telah dipercaya oleh rakyat malah menjalankan agenda politik pribadi, itu akan dianggap sebagai pelanggaran dan merusak kepercayaan publik. Situasi di mana anggota parlemen memanfaatkan posisi mereka untuk mewakili agenda politik pribadi atau kelompok tertentu, yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang sebenarnya, merupakan sebuah pelanggaran terhadap etika politik dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang sehat, anggota parlemen seharusnya bertindak sebagai perwakilan rakyat dan memberikan prioritas kepada kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Praktik semacam itu dapat menyulitkan tujuan demokrasi yang seharusnya melibatkan partisipasi rakyat, pengambilan keputusan bersama, dan keadilan. Hal ini juga dapat memperlebar kesenjangan antara elit politik dan masyarakat, serta mengurangi legitimasi demokrasi secara keseluruhan.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Saya berpikir bahwa hal tersebut dapat menjadi permasalahan yang serius dalam konteks demokrasi saat ini. Ketika pihak-pihak yang berada di posisi berkuasa menggunakan kekuatan karisma mereka untuk mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat, bahkan jika tujuan yang mereka kejar tidak jelas atau bertentangan dengan hak asasi manusia, hal tersebut dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan individu. Praktik semacam itu dapat membatasi kebebasan berpendapat dan mempersempit ruang lingkup demokrasi yang seharusnya memberikan kesempatan bagi dialog terbuka, pluralisme, dan representasi yang adil.