Nama: Fadilah Nur Azizah
NPM: 2118031053
NPM: 2118031053
Kelas: A
Prodi: Farmasi 2021
Prodi: Farmasi 2021
Posts made by Fadilah Nur Azizah
Nama: Fadilah Nur Azizah
NPM: 2118031053
Prodi: Farmasi
1. Pada tahun 2019, terjadi pelanggaran HAM yang mengkhawatirkan di Indonesia, seperti kurangnya akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM dan masalah Papua yang belum terselesaikan dan berdampak pada korban jiwa. Oleh karena itu, HAM harus menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Indonesia dan perlu ditangani dengan serius. Peraturan yang jelas terkait HAM harus diimplementasikan karena prinsip HAM menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh melanggar kemerdekaan, kebebasan, atau melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Namun, terdapat hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan reformasi penting untuk meningkatkan perlindungan HAM, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM menjadi prioritas global yang harus diperjuangkan oleh semua pihak.
2. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang diambil dari adat istiadat. Pancasila mementingkan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi dan menegakkan keadilan serta hak dan kewajiban bagi semua orang. Prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa mengakui hubungan esensial antara pencipta dan yang diciptakan, menunjukkan ketergantungan yang diciptakan terhadap pencipta. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, mempengaruhi dan memandu upaya mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dalam membentuk negara Indonesia yang berdaulat penuh, berdasarkan prinsip kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Indonesia, dengan ideologi Pancasila yang dianutnya, diharapkan mampu mengimplementasikan HAM dengan baik sesuai dengan sifat-sifat dasar ideologi tersebut. Menurut Pancasila, hak asasi setiap warga negara Indonesia pada dasarnya dapat dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan tersebut harus dibatasi oleh hak asasi orang lain. Dengan kata lain, kebebasan harus dijalankan dengan tanggung jawab yang memperhatikan dan tidak mengganggu hak asasi orang lain. masyarakat Indonesia memang diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berorganisasi, dan berekspresi. Namun, banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum menemukan penyelesaian yang jelas dan tuntas, hal ini menjadi pertanyaan apa yang membuatnya belum terselesaikan. Oleh karena itu, perhatian yang serius harus diberikan terkait hukuman terhadap pelanggaran HAM. Hukuman harus ditetapkan dengan jelas dan tegas agar kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dapat diselesaikan dan kejadian pelanggaran HAM dapat diminimalisir.
4. Terjadi kecenderungan bahwa oknum-oknum yang mengaku sebagai perwakilan rakyat seringkali lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan golongan. Pemerintah perlu bersikap tegas terhadap oknum-oknum ini yang merugikan rakyat dan negara, dengan menghukum mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga harus terus menuntut pemerintah agar bersikap tegas terhadap oknum-oknum tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Indonesia perlu mewujudkan sistem hukum yang tidak dapat dipengaruhi oleh pengaruh finansial, dengan menghukum oknum-oknum yang merugikan rakyat dan negara. Masyarakat juga memiliki hak untuk memberikan pendapat dan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah agar kasus-kasus semacam itu dapat diselesaikan dengan tuntas.
5. Tokoh agama atau tokoh yang dianggap penting dalam tradisi memiliki pengaruh yang besar terhadap suatu kelompok. Masyarakat menghormati dan menganggap mereka mampu meningkatkan kualitas hidup kelompok tersebut. Sayangnya, pengaruh tersebut seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan digunakan oleh tokoh tersebut untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dalam konteks demokrasi saat ini, para calon politik seringkali menggandeng tokoh agama dalam upaya mendapatkan dukungan suara, karena masyarakat Indonesia cenderung percaya dan menghormati tokoh agama. Hal ini memudahkan calon tersebut mendapatkan dukungan yang banyak, sehingga kepentingan pribadinya tercapai.
NPM: 2118031053
Prodi: Farmasi
1. Pada tahun 2019, terjadi pelanggaran HAM yang mengkhawatirkan di Indonesia, seperti kurangnya akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM dan masalah Papua yang belum terselesaikan dan berdampak pada korban jiwa. Oleh karena itu, HAM harus menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Indonesia dan perlu ditangani dengan serius. Peraturan yang jelas terkait HAM harus diimplementasikan karena prinsip HAM menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh melanggar kemerdekaan, kebebasan, atau melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Namun, terdapat hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan reformasi penting untuk meningkatkan perlindungan HAM, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM menjadi prioritas global yang harus diperjuangkan oleh semua pihak.
2. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang diambil dari adat istiadat. Pancasila mementingkan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi dan menegakkan keadilan serta hak dan kewajiban bagi semua orang. Prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa mengakui hubungan esensial antara pencipta dan yang diciptakan, menunjukkan ketergantungan yang diciptakan terhadap pencipta. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, mempengaruhi dan memandu upaya mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dalam membentuk negara Indonesia yang berdaulat penuh, berdasarkan prinsip kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Indonesia, dengan ideologi Pancasila yang dianutnya, diharapkan mampu mengimplementasikan HAM dengan baik sesuai dengan sifat-sifat dasar ideologi tersebut. Menurut Pancasila, hak asasi setiap warga negara Indonesia pada dasarnya dapat dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan tersebut harus dibatasi oleh hak asasi orang lain. Dengan kata lain, kebebasan harus dijalankan dengan tanggung jawab yang memperhatikan dan tidak mengganggu hak asasi orang lain. masyarakat Indonesia memang diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berorganisasi, dan berekspresi. Namun, banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum menemukan penyelesaian yang jelas dan tuntas, hal ini menjadi pertanyaan apa yang membuatnya belum terselesaikan. Oleh karena itu, perhatian yang serius harus diberikan terkait hukuman terhadap pelanggaran HAM. Hukuman harus ditetapkan dengan jelas dan tegas agar kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dapat diselesaikan dan kejadian pelanggaran HAM dapat diminimalisir.
4. Terjadi kecenderungan bahwa oknum-oknum yang mengaku sebagai perwakilan rakyat seringkali lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan golongan. Pemerintah perlu bersikap tegas terhadap oknum-oknum ini yang merugikan rakyat dan negara, dengan menghukum mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga harus terus menuntut pemerintah agar bersikap tegas terhadap oknum-oknum tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Indonesia perlu mewujudkan sistem hukum yang tidak dapat dipengaruhi oleh pengaruh finansial, dengan menghukum oknum-oknum yang merugikan rakyat dan negara. Masyarakat juga memiliki hak untuk memberikan pendapat dan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah agar kasus-kasus semacam itu dapat diselesaikan dengan tuntas.
5. Tokoh agama atau tokoh yang dianggap penting dalam tradisi memiliki pengaruh yang besar terhadap suatu kelompok. Masyarakat menghormati dan menganggap mereka mampu meningkatkan kualitas hidup kelompok tersebut. Sayangnya, pengaruh tersebut seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan digunakan oleh tokoh tersebut untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dalam konteks demokrasi saat ini, para calon politik seringkali menggandeng tokoh agama dalam upaya mendapatkan dukungan suara, karena masyarakat Indonesia cenderung percaya dan menghormati tokoh agama. Hal ini memudahkan calon tersebut mendapatkan dukungan yang banyak, sehingga kepentingan pribadinya tercapai.
Nama: Fadilah Nur Azizah
NPM: 2118031053
Prodi: Farmasi 2021
NPM: 2118031053
Prodi: Farmasi 2021
Nama: Fadilah Nur Azizah
Kelas: A
NPM: 2118031053
Prodi: Farmasi 2021
Kelas: A
NPM: 2118031053
Prodi: Farmasi 2021