Nama : Fatiyah Kamilah
NPM 2118031043
Kelas B

Izin menjawab pak mengenai analisis jurnal yg bapak berikan.

Transisi Indonesia menaiki demokrasi menimbulkan banyak kecemasan dimana pada saat yang sama masyarakat masih cenderung melakukan penyelesaian konflik melalui cara-cara yang tidak demokratis, main hakim sendiri, memaksakan kehendak, dan praktik money politics sebagai cermin dari perilaku dan sikap yang bertolak belakang dengan demokrasi yang diperjuangkan oleh kalangarn reformis selama ini. Seiring dengan perkembangan gelombang demokrasi ketiga, peranan pendidikan kewarganegaraan (Civics Education) dirasa sangat urgen dan mendesak sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan pada masa lalu tidak lepas dari kepentingan pemerintah yang berkuasa, yang telah dipraktikkan oleh rezim Orde Baru dimana pendidikan kewarganegaraan telah direkayasa sedemikian rupa sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara cara indoktrinasi, manipulasi atas demokrasi dan Pancasila, dimana banyak perilaku kalangan elite Orde Baru yang mengelola negara dengan penuh praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Lebih dari sekedar pendidikan kewarganegaraan yang umumnya dikenal sebagai Pendidikan Demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dimensi dan orientasi pemberdayaan warga negara melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam praktik berdemokrasi langsung sepanjang perkuliahan.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain:
a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa;
c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab

Terimakasih pak

Nama : Fatiyah Kamilah Hakim
NPM 2118031043
Kelas : B

Izin menjawab pak mengenai video diatas.

Hakikat dan pentingnya PKN di Perguruan Tinggi

Pendidikan Kewarganegaraan
—> berkaitan dengan warganegara
—> Usaha sadar peserta didik berani berkorban membela bangsa dan negara

Landasan Ideal dan Hukum PKN
1. 1.Pancasila
2.Pembukaan UUD 1945
3.Batang tubuh UUD 1945
4.UU nomor 20 tahun 1982
5.UU nomor 20 tahun 2003
6.SK dirjen DIKTI nomor 43 tahun 2006

Sumber Historis, Sosiologis & Politik PKN
1. Substansi : dimulai sebelum Indonesia merdeka
2. Diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara-negara
3. Dokumen Kurikulum : Kewarganegaraan (1957), Civica (1962), Kewarganegaraan Negara (1968), dst.

Dinamika, Esensi, dan Urgensi PKN
- mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara-bangsa
Masa depan sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.


Terimakasih pak

Nama : Fatiyah Kamilah
NPM : 2118031043
Kelas : B

Fatiyah Kamilah Hakim
2118031043
Farmasi

Nama : Fatiyah Kamilah Hakim
NPM: 2118031043

Izin menanggapi pak,
menurut saya kemajuan iptek di era yang skrg ini merupakan tantangan yang sulit bari bangsa indonesia. khususnya perkembangan dan globalisasi yang sekarang terjadi. patutnya rakyat indonesia dapat mengedukasi diri sendiri dan org lain dan juga mendapatkan pendidikan yang layak agar dapat berfikir lurus sehingga dapat memfilter budaya2 luar yang masuk ke indonesia sehingga tetap berpedoman kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa. seperti sekarang, penyebaran informasi sangat mudah merebak seperti aplikasi yang sedang booming yaitu tiktok. aplikasi tersebut akan sngt berdampak positif bagi rakyat indonesia jika di gunakan semaksimal mungkin dalam arah untuk mengedukasi. namun dapat menjadi bumerang untuk bangsa karena mudahnya pornografi, ideologi luar, dan radikalisme yang menyebar lewat aplikasi tersebut. maka dari itu, rakyat indonesia mestinya harus dapat mengedukasi diri sendiri dan pemerintah juga berupaya kuat untuk membantu rakyat indonesia mendapatkan pendidikan yang layak sehingga dapat memfilter hal tersebut dengan baik dan juga pemerintah bisa juga membentuk atau menguatkan cyberpolice untuk menghadapi masuknya informasi yang berlimpah sehingga dapat membentenginya dri pemerintah sendiri. sehingga insyallah nantinya jika seluruh rakyat mendapatkan pendidikan yang layak dan informasi yang baik (bukan HOAX) maka akan terbentuk bangsa yang kuat dan sejalan dengan ideologi kita, yaitu Pancasila.