Nama: Nikita Aprilia Yuniardi
Npm: 2118031017
Kelas: A
Prodi: Farmasi
Npm: 2118031017
Kelas: A
Prodi: Farmasi
Posts made by Nikita Aprilia Yuniardi
Nama: Nikita Aprilia Yuniardi
Npm: 2118031017
Kelas: A
prodi: Farmasi
A. Catatan HAM Indonesia masih lemah di tahun 2019. Pertama, tidak ada keadilan dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan. Kedua, penegakan pembatasan sewenang-wenang atas kebebasan berbicara dan beragama melalui aturan dan praktik politik. Ketiga, diskriminasi gender yang mengakar dan pelanggaran hak-hak perempuan, diikuti dengan pernyataan resmi yang diskriminatif dan merendahkan perempuan. Keempat, pemerintah tidak mampu memberikan keadilan, mengungkap kebenaran atau memberikan kompensasi kepada korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang terus berlanjut bahkan meningkat drastis di Papua. Dan keenam, kelanjutan dan penerapan hukuman yang kejam, baik melalui hukuman mati maupun tindakan hukum di luar hukum seperti tembak di tempat. Namun, negara Indonesia terus meningkatkan kinerjanya dengan menerapkan sejumlah langkah reformasi penting untuk lebih melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi keamanan publik.
B. Prinsip "Berke-Tuhanan yang Maha Esa" merupakan salah satu asas yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu konstitusi Indonesia. Prinsip ini menyiratkan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dalam konteks demokrasi Indonesia, prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan moral dalam tata kehidupan berdemokrasi. Meskipun Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, prinsip ini juga mengakui keberagaman agama dan keyakinan di dalam masyarakat. Prinsip "Berke-Tuhanan yang Maha Esa" tidak bermakna bahwa negara menganut agama tertentu atau menerapkan hukum agama secara eksklusif. Sebaliknya, prinsip ini mencerminkan semangat kebhinekaan dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Negara Indonesia diatur oleh prinsip negara hukum, di mana kebebasan beragama dan hak asasi manusia dijamin. Dalam prakteknya, prinsip ini tercermin dalam beberapa aspek kehidupan berdemokrasi di Indonesia, seperti pengakuan terhadap hak-hak minoritas agama, adanya kebebasan beragama dan beribadah, serta pemeliharaan kerukunan antarumat beragama dalam kehidupan sosial. Penting untuk diingat bahwa prinsip "Berke-Tuhanan yang Maha Esa" merupakan salah satu dari beberapa prinsip yang diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip ini bersama dengan prinsip-prinsip demokrasi lainnya, seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, membentuk landasan demokrasi Indonesia.
C. Indonesia secara formal menganut sistem demokrasi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila, yang meliputi sila-sila mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi pijakan dalam praktik demokrasi di Indonesia.
Praktik demokrasi Indonesia saat ini melibatkan pemilihan umum secara berkala untuk memilih wakil rakyat, termasuk presiden, anggota parlemen, dan pemerintah daerah. Terdapat partai politik yang berkompetisi dalam pemilihan umum, media massa yang relatif bebas, serta kebebasan berserikat dan berpendapat.
Hak asasi manusia merupakan nilai yang dijunjung tinggi dalam demokrasi Indonesia, dan dijamin oleh konstitusi. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan. Terdapat beberapa isu terkait hak asasi manusia di Indonesia yang perlu terus diperhatikan, seperti perlindungan hak minoritas, kebebasan berekspresi, hak perempuan, perlindungan terhadap aktivis dan jurnalis, serta perlindungan terhadap suku-suku adat dan lingkungan hidup.
D. Jika ada perwakilan yang mengatasnamakan suara rakyat, tetapi menjalankan agenda politiknya sendiri dan berbeda dengan kepentingan riil masyarakat, kita sebagai masyarakat harus menyikapinya dengan bijak. Ini. Sebagai masyarakat, kita harus melihat dulu anggota parlemen mana yang ingin kita pilih, agar hal buruk serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.
E. Tentu saja hal ini termasuk dalam pelanggaran HAM, karena dimana seseorang seharusnya memiliki hak atas dirinya dan perasaannya, tetapi malah dijadikan sebagai tumbal untuk kepentingannya sendiri, dan orang tersebut baru menerima kerugian di kemudian hari. Itulah mengapa kami melindungi dan menggunakan hak kami semaksimal mungkin, sehingga tidak ada yang mencoba menyalahgunakannya untuk keuntungan mereka sendiri.
Npm: 2118031017
Kelas: A
prodi: Farmasi
A. Catatan HAM Indonesia masih lemah di tahun 2019. Pertama, tidak ada keadilan dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan. Kedua, penegakan pembatasan sewenang-wenang atas kebebasan berbicara dan beragama melalui aturan dan praktik politik. Ketiga, diskriminasi gender yang mengakar dan pelanggaran hak-hak perempuan, diikuti dengan pernyataan resmi yang diskriminatif dan merendahkan perempuan. Keempat, pemerintah tidak mampu memberikan keadilan, mengungkap kebenaran atau memberikan kompensasi kepada korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang terus berlanjut bahkan meningkat drastis di Papua. Dan keenam, kelanjutan dan penerapan hukuman yang kejam, baik melalui hukuman mati maupun tindakan hukum di luar hukum seperti tembak di tempat. Namun, negara Indonesia terus meningkatkan kinerjanya dengan menerapkan sejumlah langkah reformasi penting untuk lebih melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi keamanan publik.
B. Prinsip "Berke-Tuhanan yang Maha Esa" merupakan salah satu asas yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu konstitusi Indonesia. Prinsip ini menyiratkan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dalam konteks demokrasi Indonesia, prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan moral dalam tata kehidupan berdemokrasi. Meskipun Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, prinsip ini juga mengakui keberagaman agama dan keyakinan di dalam masyarakat. Prinsip "Berke-Tuhanan yang Maha Esa" tidak bermakna bahwa negara menganut agama tertentu atau menerapkan hukum agama secara eksklusif. Sebaliknya, prinsip ini mencerminkan semangat kebhinekaan dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Negara Indonesia diatur oleh prinsip negara hukum, di mana kebebasan beragama dan hak asasi manusia dijamin. Dalam prakteknya, prinsip ini tercermin dalam beberapa aspek kehidupan berdemokrasi di Indonesia, seperti pengakuan terhadap hak-hak minoritas agama, adanya kebebasan beragama dan beribadah, serta pemeliharaan kerukunan antarumat beragama dalam kehidupan sosial. Penting untuk diingat bahwa prinsip "Berke-Tuhanan yang Maha Esa" merupakan salah satu dari beberapa prinsip yang diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip ini bersama dengan prinsip-prinsip demokrasi lainnya, seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, membentuk landasan demokrasi Indonesia.
C. Indonesia secara formal menganut sistem demokrasi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila, yang meliputi sila-sila mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi pijakan dalam praktik demokrasi di Indonesia.
Praktik demokrasi Indonesia saat ini melibatkan pemilihan umum secara berkala untuk memilih wakil rakyat, termasuk presiden, anggota parlemen, dan pemerintah daerah. Terdapat partai politik yang berkompetisi dalam pemilihan umum, media massa yang relatif bebas, serta kebebasan berserikat dan berpendapat.
Hak asasi manusia merupakan nilai yang dijunjung tinggi dalam demokrasi Indonesia, dan dijamin oleh konstitusi. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan. Terdapat beberapa isu terkait hak asasi manusia di Indonesia yang perlu terus diperhatikan, seperti perlindungan hak minoritas, kebebasan berekspresi, hak perempuan, perlindungan terhadap aktivis dan jurnalis, serta perlindungan terhadap suku-suku adat dan lingkungan hidup.
D. Jika ada perwakilan yang mengatasnamakan suara rakyat, tetapi menjalankan agenda politiknya sendiri dan berbeda dengan kepentingan riil masyarakat, kita sebagai masyarakat harus menyikapinya dengan bijak. Ini. Sebagai masyarakat, kita harus melihat dulu anggota parlemen mana yang ingin kita pilih, agar hal buruk serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.
E. Tentu saja hal ini termasuk dalam pelanggaran HAM, karena dimana seseorang seharusnya memiliki hak atas dirinya dan perasaannya, tetapi malah dijadikan sebagai tumbal untuk kepentingannya sendiri, dan orang tersebut baru menerima kerugian di kemudian hari. Itulah mengapa kami melindungi dan menggunakan hak kami semaksimal mungkin, sehingga tidak ada yang mencoba menyalahgunakannya untuk keuntungan mereka sendiri.
Nama: Nikita Aprilia Yuniardi
Npm: 2118031017
Kelas: A
Wawasan Nusantara adalah sebuah konsep atau pandangan yang berasal dari Indonesia yang menggambarkan kesatuan, keberagaman, dan potensi yang dimiliki oleh wilayah Nusantara. Nusantara merujuk pada wilayah kepulauan yang meliputi Indonesia dan negara-negara di sekitarnya, seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Timor Leste.
Wawasan Nusantara menggarisbawahi pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di antara beragam suku, agama, bahasa, dan budaya yang ada di wilayah ini. Konsep ini menghargai keanekaragaman budaya dan alam serta mendorong kerjasama antara negara-negara di kawasan ini.
Dalam wawasan Nusantara, Indonesia dianggap sebagai negara kepulauan yang memiliki peran penting dalam memperkuat persatuan dan mengelola sumber daya alam serta keragaman budaya di wilayah ini. Prinsip-prinsip yang dipegang dalam wawasan Nusantara antara lain adalah gotong royong (kerja sama saling membantu), musyawarah untuk mufakat (pengambilan keputusan melalui musyawarah), dan keadilan.
Wawasan Nusantara juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan mengembangkan kerja sama ekonomi, politik, dan sosial dalam mencapai kesejahteraan bersama. Prinsip-prinsip wawasan Nusantara tercermin dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang mengedepankan diplomasi, perdamaian, dan kerjasama regional.
Secara umum, wawasan Nusantara bertujuan untuk membangun identitas nasional yang kuat dan solidaritas antara masyarakat di wilayah Nusantara, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan harmonis di seluruh wilayah ini.
Npm: 2118031017
Kelas: A
Wawasan Nusantara adalah sebuah konsep atau pandangan yang berasal dari Indonesia yang menggambarkan kesatuan, keberagaman, dan potensi yang dimiliki oleh wilayah Nusantara. Nusantara merujuk pada wilayah kepulauan yang meliputi Indonesia dan negara-negara di sekitarnya, seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Timor Leste.
Wawasan Nusantara menggarisbawahi pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di antara beragam suku, agama, bahasa, dan budaya yang ada di wilayah ini. Konsep ini menghargai keanekaragaman budaya dan alam serta mendorong kerjasama antara negara-negara di kawasan ini.
Dalam wawasan Nusantara, Indonesia dianggap sebagai negara kepulauan yang memiliki peran penting dalam memperkuat persatuan dan mengelola sumber daya alam serta keragaman budaya di wilayah ini. Prinsip-prinsip yang dipegang dalam wawasan Nusantara antara lain adalah gotong royong (kerja sama saling membantu), musyawarah untuk mufakat (pengambilan keputusan melalui musyawarah), dan keadilan.
Wawasan Nusantara juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan mengembangkan kerja sama ekonomi, politik, dan sosial dalam mencapai kesejahteraan bersama. Prinsip-prinsip wawasan Nusantara tercermin dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang mengedepankan diplomasi, perdamaian, dan kerjasama regional.
Secara umum, wawasan Nusantara bertujuan untuk membangun identitas nasional yang kuat dan solidaritas antara masyarakat di wilayah Nusantara, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan harmonis di seluruh wilayah ini.
Nama: Nikita Aprilia Yuniardi
Npm: 2118031017
Kelas: A
Npm: 2118031017
Kelas: A
Nama: Nikita Aprilia Yuniardi
Npm: 2118031017
kelas: A
1. hal positif yang dapat diambil dari artikel di atas ialah pemerintah harus menyegerakan terbentuknya kesepakatan mengenai delimitasi dan demarkasi batas wilayah sehingga terjadinya kesalahpahaman yang mengakibatkan terjadinya lintas batas ilegal yang melewati daerah tersebut. Kasus konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Timur menarik karena jenis konflik ini hampir tidak ada di daerah perbatasan lain di Indonesia, Kalimantan dan Papua. Secara umum, permasalahan yang muncul di kawasan perbatasan darat adalah batas wilayah yang tidak memadai dan maraknya kegiatan lintas batas yang ilegal. Dapat dikatakan bahwa kekerasan antar warga jarang terjadi. Untuk itu penting dilakukan analisis terhadap konflik masyarakat di perbatasan Indonesia-Timor Leste, agar Indonesia dapat mengambil langkah-langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. Artikel ini berupaya menjelaskan kronologis konflik komunal, faktor penyebab, upaya penyelesaiannya dan langkah-langkah yang dapat diambil ke depannya.
2. Konsep wawasan nusantara adalah suatu konsep dimana masyarakat Indonesia memiliki kesamaan visi secara historis, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta memiliki nasib dan tanggung jawab yang sama.
Untuk menafsirkan, melihat adalah cara melihat. Walaupun nusantara adalah analogi negara Indonesia dalam artian negara bangsa yang terbentuk dari dua kata yaitu Nusa dan Antara yang artinya nusantara dipisahkan oleh laut, tetapi karena laut pulau-pulau juga tampaknya bersatu menjadi sebuah negara. Artinya, ketika negara Indonesia tidak lagi menerima konsep berperspektif picik, maka solidaritas kebangsaan akan runtuh. Selain itu, hak negara untuk menentukan nasib sendiri dalam arti bangsa menghilang, dan yang paling penting - tidak ada lagi nasionalisme dalam hubungannya dengan negara. Karena setiap orang memiliki pemikirannya masing-masing, sehingga tidak memikirkan konsep satu bangsa, satu tanggung jawab, satu takdir dan satu lagi tanah air. Karena pada dasarnya nusantara dianalogikan dengan kata Indonesia sebagai negara.
3. Munculnya konsep dan pemikiran pandangan pulau disebabkan banyak hal, antara lain geografi, geopolitik, geostrategi, sejarah dan yurisprudensi formal. Dengan demikian, konsep nusantara baru muncul setelah Indonesia merdeka, karena konsep dan gagasan tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
Jumlah penduduk Indonesia yang besar mempengaruhi negara Indonesia dengan arah dan pembangunan yang baik dan strategis. Terjaminnya pendidikan dan kesehatan merupakan kunci keberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang baik sehingga bermanfaat bagi pembangunan negara. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah dan melimpah seperti tambang, perkebunan, lahan pertanian dan lainnya. Semuanya tersebar di seluruh Indonesia, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan warga negara Indonesia dan negara. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan.
Npm: 2118031017
kelas: A
1. hal positif yang dapat diambil dari artikel di atas ialah pemerintah harus menyegerakan terbentuknya kesepakatan mengenai delimitasi dan demarkasi batas wilayah sehingga terjadinya kesalahpahaman yang mengakibatkan terjadinya lintas batas ilegal yang melewati daerah tersebut. Kasus konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Timur menarik karena jenis konflik ini hampir tidak ada di daerah perbatasan lain di Indonesia, Kalimantan dan Papua. Secara umum, permasalahan yang muncul di kawasan perbatasan darat adalah batas wilayah yang tidak memadai dan maraknya kegiatan lintas batas yang ilegal. Dapat dikatakan bahwa kekerasan antar warga jarang terjadi. Untuk itu penting dilakukan analisis terhadap konflik masyarakat di perbatasan Indonesia-Timor Leste, agar Indonesia dapat mengambil langkah-langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. Artikel ini berupaya menjelaskan kronologis konflik komunal, faktor penyebab, upaya penyelesaiannya dan langkah-langkah yang dapat diambil ke depannya.
2. Konsep wawasan nusantara adalah suatu konsep dimana masyarakat Indonesia memiliki kesamaan visi secara historis, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta memiliki nasib dan tanggung jawab yang sama.
Untuk menafsirkan, melihat adalah cara melihat. Walaupun nusantara adalah analogi negara Indonesia dalam artian negara bangsa yang terbentuk dari dua kata yaitu Nusa dan Antara yang artinya nusantara dipisahkan oleh laut, tetapi karena laut pulau-pulau juga tampaknya bersatu menjadi sebuah negara. Artinya, ketika negara Indonesia tidak lagi menerima konsep berperspektif picik, maka solidaritas kebangsaan akan runtuh. Selain itu, hak negara untuk menentukan nasib sendiri dalam arti bangsa menghilang, dan yang paling penting - tidak ada lagi nasionalisme dalam hubungannya dengan negara. Karena setiap orang memiliki pemikirannya masing-masing, sehingga tidak memikirkan konsep satu bangsa, satu tanggung jawab, satu takdir dan satu lagi tanah air. Karena pada dasarnya nusantara dianalogikan dengan kata Indonesia sebagai negara.
3. Munculnya konsep dan pemikiran pandangan pulau disebabkan banyak hal, antara lain geografi, geopolitik, geostrategi, sejarah dan yurisprudensi formal. Dengan demikian, konsep nusantara baru muncul setelah Indonesia merdeka, karena konsep dan gagasan tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
Jumlah penduduk Indonesia yang besar mempengaruhi negara Indonesia dengan arah dan pembangunan yang baik dan strategis. Terjaminnya pendidikan dan kesehatan merupakan kunci keberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang baik sehingga bermanfaat bagi pembangunan negara. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah dan melimpah seperti tambang, perkebunan, lahan pertanian dan lainnya. Semuanya tersebar di seluruh Indonesia, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan warga negara Indonesia dan negara. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan.