Assalamualaikum pak, saya Tadzkia Alifvani izin menanggapi diskusi ini. Pendekatan adalah kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan. Pendekatan mencakup standard tolok ukur yang digunakan untuk memilih masalah dan menentukan data mana yang akan diteliti serta yang akan dikesampingkan. Untuk ilmu politik, pendekatan digunakan untuk mengklasifikasikan pokok bahasan permasalahan. Pendekatan yang ada dalam materi itu adalah pendekatan legal/institusional,pendekatan neo Marxism, pendekatan perilaku, pendekatan pilihan rasional, pendekatan institusionalisme baru, dan pendekatan teori ketergantungan. Selain pendekatan yang terdapat pada materi yang telah bapak berikan, ada pendekatan lain yaitu:
1. Pendekatan Kelompok
Pendekatan kelompok dalam studi politik dibahas oleh Arthur Bentley dalam The Process of Government yang terbit pertama kali tahun 1908 dan dikembangkan antara lain oleh David Truman dalam The Government Process. Analisis kelompok adalah reaksi terhadap dua kecenderungan dalam studi politik yang ada saat itu. Yaitu pendekatan institusional dan legalistik tradisional dalam studi politik dan kecendrungan analisis politik yang menekankan segi normatif. Menurut pendekatan ini, kebijakan publik merupakan hasil perjuangan kelompok. Orang-orang yang mempunyai pandangan sama akan bergabung dalam satu kelompok formal atau informal guna menekankan permintaan mereka atas pemerintah.
2. Pendekatan Ekonomi Politik
Martin Staniland (1985) mengatakan bahwa ekonomi dan politik menjelaskan interaksi sistematis antara aspek ekonomi dan aspek politik. Hubungan interaksi itu bisa dinyatakan dengan banyak cara baik dalam hubungan kualitas antara satu proses determinis atau hubungan yang bersifat timbal-balik atau suatu proses prilaku yang berlangsung terus menerus.
3. Pendekatan Sistem
Pedekatan ini menggunakan model sistem politik yang dikemukakan oleh David Easton. Dalam hal ini kebijakan publik dipandang sebagai tanggapan dari sistem politik atas permintaan ataupun dorongan lingkungan. Sistem politik yang dimaksudkan di sini adalah jaringan institusi dan kegiatan dalam masyarakat yang dapat menciptakan suatu keputusan atau alokasi-alokasi otoritatif. Kekuatan-kekuatan yang timbul dalam lingkungan dapat mempengaruhi sistem politik disebut sebagai input yang terdiri dari demand dan support dengan fungsi pada sistem untuk mentransformasi input tersebut menjadi output.

Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik sebagaimana anda pelajari di jurusan administrasi negara ternyata juga menjadi ranah kajian ilmu politik karena dalam kajiannya, kebijakan publik tidak terlepas dari ilmu politik untuk mengetahui suatu masalah yang ada dan bagaimana untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan dicapai. Selain itu, kebijakan publik juga terus berubah seiring berjalannya waktu dan pihak yang akan membuat kebijakan publik adalah pihak yang memiliki kekuasaan(pemerintah) maka dari itu diperlukan ilmu politik yang membahas tentang kekuasaan tersebut.
Mengapa kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi ekonomi tidak lain adalah suatu bentuk keputusan politik dalam konteks kehidupan ekonomi ? Karena keputusan politik itu mengatur tentang segala aspek dalam kekuasaan. Jadi, kehidupan ekonomi dari suatu negara dan kebijakan-kebijakan keuangan juga merupakan keputusan politik yang ada dalam konteks kehidupan ekonomi.

Assalamualaikum pak, saya Tadzkia Alifvani NPM 2156041028 izin menanggapi diskusi.
Public interest atau kepentingan publik sebenarnya mempunyai banyak arti.
1. Public interest bisa diartikan sebagai kepentingan individu yang berkaitan dengan hal-hal umum yang diinginkan oleh semua orang seperti misalnya jaminan keamanan, kualitas kehidupan yang layak, udara bersih, air bersih dan hal-hal semacam itu.
2. Kepentingan publik juga dapat berarti hal-hal yang di dalamnya terdapat konsensus di antara warga. Contohnya program program ataupun kebijakan-kebijakan yang disepakati secara mayoritas oleh sebagian besar warga. Dalam pengertian ini, kepentingan publik tidak bersifat abadi melainkan mengikuti perubahan keinginan-keinginan publik seiring berjalannya waktu.
3. Kepentingan publik ini bebarti hal-hal yang baik bagi suatu masyarakat sebagai suatu masyarakat yang utuh. Dalam pengertian ini setiap masyarakat tentu saja memiliki hal-hal yang menjadi tujuan semua orang seperti misalnya, keamanan bersama, keadilan, fair play, kualitas kehidupan yang lebih baik, dsb.
Kepentingan publik masuk ke dalam kajian ilmu politik karena ilmu politik mengurusi segala suatu hal tentang bernegara atau kehidupan masyarakat, kebijakan-kebijakan politik dapat dipertimbangkan dan diambil melalui kepentingan publik. Karena mengurusi tentang kehidupan masyarakat, maka penting halnya untuk mengkaji kepentingan publik agar tidak salah dalam mengambil keputusan bagi orang banyak.

Assalamualikum pak, saya Tadzkia Alifvani dengan NPM 2156041028 izin menanggapi materi diskusi ini
Politik membahas tentang cara mendapatkan kekuasaan, menggunakan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, membatasi kekuasaan, hingga mengakhiri kekuasaan. Dari materi yang telah saya baca dapat disimpulkan bahwa :
1). Mendapatkan kekuasaan: untuk mendapatkan kekuasaan sudah semestinya kita mempunyai sumber-sumber kekuasaan untuk dapat mempengaruhi orang lain. Sumber-sumber kekuasaan yaitu surat keputusan, kekayaan, keahlian, jaringan relasi, popularitas, penguasaan informasi, kepemilikan massa, dan kepemilikan sumber daya langka.
2). Menggunakan kekuasaan: penggunaan kekuasaan haruslah berdasar kepada etika politik dan tidak bisa semena-mena dalam mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan, pemimpin dituntut untuk mempertimbangkannya dengan matang baik buruknya sesuatu jangan sampai salah mengambil langkah dan menyebabkan huru-hara.
3). Mempertahankan kekuasaan: Legitimasi kekuasaan adalah konsep yang mampu melahirkan keterikatan antara pemimpin dengan rakyatnya. Agar kekuasaan dapat bertahan dan stabil, maka dibutuhkan legitimasi kekuasaan. Kita memerlukan ketaatan dari masyarakat untuk melakukan sesuatu dengan lancar. Macam-macam legitimasi kekuasaan ada legitimasi sakral, legitimasi tradisional, instrumental, professional, moral, politis, ideologis, dan simbolis.
4). Membatasi kekuasaan: pembatasan kekuasaan dilakukan melalui cara hukum, maka hadir konsep Negara hukum yang demokratis atau dengan kata lain pemerintah berdasarkan konstitusi. Negara hukum yang demokratis yaitu pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Maka dari itu kekuasaan harus dibatasi agar menghindari kesewenang-wenangan dalam kekuasaan. Cara-cara untuk membatasi kekuasaan :
a. Pemecahan kekuasaan
b. Pembatasan masa jabatan
c. Pembentukan lembaga-lembaga pengawasan
d. Mewajibkan penyusunan laporan pertanggungjawaban
e. Kebebasan pers
f. Kebebasan sipil
g. Penguatan kapasitas lembaga-lembaga masyarakat

5). Mengakhiri kekuasaan : pengakhiran kekuasaan juga harus dilakukan dengan cara-cara yang benar dan sesuai dengan etika. Cara-caranya adalah dengan pewarisan, pemilihan, dan paksaan.

Assalamualaikum pak, saya Tadzkia Alifvani dengan NPM 2156041028 izin memberikan tanggapan diskusi ini. Negara, pemerintah, pemerintahan, dan birokrasi mempunyai arti yang berbeda-beda.
-Negara: negara adalah alat atau badan yang mengatur dan mengendalikan urusan bersama dengan mengatasnamakan masyarakat. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen.
-Pemerintah: merupakan pihak yang menyelenggarakan kekuasaan di suatu negara. Secara luas : eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
-Pemerintahan: adalah segala hal yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan kekuasaan.
-Birokrasi: merupakan organisasi rasional yang dibentuk sebagai alat lembaga eksekutif untuk melaksanakan kebijakan.
Jadi perbedaannya adalah negara adalah alat untuk mengaturnya dan dalam negara ada pemerintah sebagai pihak yang menyelenggarakan kekuasaan. Aktivitas penyelenggaraan kekuasaan itulah yang disebut pemerintahan. Sedangkan perbedaan pemerintah dan birokrasi terletak pada luas kekuasaannya. Birokrasi lebih mengarah kepada administratif.