NAMA : Dwi Anggita Deswanti
NPM : 2118031020
KELAS : A
NPM : 2118031020
KELAS : A
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ DWI ANGGITA DESWANTI
Nama: Dwi Anggita Deswanti
NPM: 2118031020
Kelas: A
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan pendidikan yang sangat penting di dalam mendidik karakter bangsa Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif , demokratis dan beradab dimana mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta kesiapan mereka menjadi bagian dari warga negara dunia (global society) di era modern saat ini. Pendidikan kewarganegaraan tidak terlepas dari masalah tentang demokrasi Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam tingkat perguruan tinggi menjadi salah satu fokus yang melibatkan dosen dan mahasiswa dalam berpraktik sepanjang perkuliahan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah dengan membangun karakter dengan membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu menjadikan warga negara yang cerdas dan mengembangkan kultur demokrasi antar sesama pemahaman mengenai demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat oleh karena itu diperlukan pendidikan secara maksimal bagi setiap warga negara untuk membangun demokrasi dalam kemasyarakatan. Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi sarana pertemuan beragam nilai dan prinsip yang bersumber dari luar dan khazanah pemikiran dan nilai-nilai Indonesia. Untuk menjadi sebuah negara yang matang berdemokrasi, demokrasi Indonesia dapat seiring dan sejalan dengan koridor penguatan wawasan kebangsaan yang berbasis pada empat konsensus dasar nasional Indonesia: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu menjadi sumber lahirnya demokrasi yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa yang diharapkan dapat menjadi unsur utama pembentukan karakter nasional Indonesia.
Tujuannya untuk membahas urgensi Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia melalui demokrasi, HAM, dan masyarakat madani. Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan demokratisasi dalam praktik dan sosial pasca rezim Orde Baru menjadi salah satu agenda kelompok gerakan reformasi yang mana salah satu tuntutannya adalah memperbaharui kembali pendidikan kewarganegaraan yang selama ini dirasa kurang sesuai dengan semangat reformasi. Pada tujuan menciptakan demokrasi yang berkeadaban maka peranan pendidikan kewarganegaraan rasanya sangat penting dan mendesak sebagai sebuah pendidikan karakter yang seharusnya ditanamkan pada diri Bangsa Indonesia.
NPM: 2118031020
Kelas: A
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan pendidikan yang sangat penting di dalam mendidik karakter bangsa Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif , demokratis dan beradab dimana mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta kesiapan mereka menjadi bagian dari warga negara dunia (global society) di era modern saat ini. Pendidikan kewarganegaraan tidak terlepas dari masalah tentang demokrasi Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam tingkat perguruan tinggi menjadi salah satu fokus yang melibatkan dosen dan mahasiswa dalam berpraktik sepanjang perkuliahan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah dengan membangun karakter dengan membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu menjadikan warga negara yang cerdas dan mengembangkan kultur demokrasi antar sesama pemahaman mengenai demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat oleh karena itu diperlukan pendidikan secara maksimal bagi setiap warga negara untuk membangun demokrasi dalam kemasyarakatan. Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi sarana pertemuan beragam nilai dan prinsip yang bersumber dari luar dan khazanah pemikiran dan nilai-nilai Indonesia. Untuk menjadi sebuah negara yang matang berdemokrasi, demokrasi Indonesia dapat seiring dan sejalan dengan koridor penguatan wawasan kebangsaan yang berbasis pada empat konsensus dasar nasional Indonesia: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu menjadi sumber lahirnya demokrasi yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa yang diharapkan dapat menjadi unsur utama pembentukan karakter nasional Indonesia.
Tujuannya untuk membahas urgensi Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia melalui demokrasi, HAM, dan masyarakat madani. Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan demokratisasi dalam praktik dan sosial pasca rezim Orde Baru menjadi salah satu agenda kelompok gerakan reformasi yang mana salah satu tuntutannya adalah memperbaharui kembali pendidikan kewarganegaraan yang selama ini dirasa kurang sesuai dengan semangat reformasi. Pada tujuan menciptakan demokrasi yang berkeadaban maka peranan pendidikan kewarganegaraan rasanya sangat penting dan mendesak sebagai sebuah pendidikan karakter yang seharusnya ditanamkan pada diri Bangsa Indonesia.
Nama: Dwi Anggita Deswanri
NPM: 2118031020
Kelas: A
Izin menjawab pak, menurut saya pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata Warganegara, yaitu usaha sadar menyiapkan peserta didik agar cinta, setia, berani berkorban membela banga dan negara selain itu meatih peserta didik berpikir kritis, analitis, demokratis, berdasarkan Pancasila. PKN berkaitan dengan warga negara,mengajar kan untuk berusaha sadar menyiapkan peserta didik agar cinta,setia,berani berkorban membela bangsa dan negara Dan juga melatih berfikir kritis,analitis,dan demokratis berdasarkan pancasila. Pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan di perguruan tinggi agar dapat menjaga, memlihara, dan mempertahankan eksistensi negara dan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan juga mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan IPTEK untuk membangun negara.
Landasan hukum PKN:
1.Pancasila
2.Pembukaan UUD 1945
3.Batang tubuh UUD 1945
4.UU nomor 20 tahun 1982
5.UU nomor 20 tahun 2003
6.SK dirjen DIKTI nomor 43 tahun 2006
NPM: 2118031020
Kelas: A
Izin menjawab pak, menurut saya pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata Warganegara, yaitu usaha sadar menyiapkan peserta didik agar cinta, setia, berani berkorban membela banga dan negara selain itu meatih peserta didik berpikir kritis, analitis, demokratis, berdasarkan Pancasila. PKN berkaitan dengan warga negara,mengajar kan untuk berusaha sadar menyiapkan peserta didik agar cinta,setia,berani berkorban membela bangsa dan negara Dan juga melatih berfikir kritis,analitis,dan demokratis berdasarkan pancasila. Pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan di perguruan tinggi agar dapat menjaga, memlihara, dan mempertahankan eksistensi negara dan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan juga mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan IPTEK untuk membangun negara.
Landasan hukum PKN:
1.Pancasila
2.Pembukaan UUD 1945
3.Batang tubuh UUD 1945
4.UU nomor 20 tahun 1982
5.UU nomor 20 tahun 2003
6.SK dirjen DIKTI nomor 43 tahun 2006
NAMA : Dwi Anggita Deswanti
NPM : 2118031020
KELAS : A
Nama : Dwi Anggita Deswanti
Npm : 2118031020
Prodi : Farmasi
Npm : 2118031020
Prodi : Farmasi