Forum Analisis Jurnal
Nama : Shofiya Azhar Ramadhani
NPM : 2505101016
1. Gambaran Umum Jurnal
Jurnal ini membahas keterkaitan antara hukum, etika, dan politik hukum di Indonesia dengan menggunakan Pancasila sebagai sumber nilai. Penulis ingin menunjukkan bahwa hukum dan etika seharusnya berjalan seiring, terutama dalam konteks penyusunan kebijakan hukum nasional.
2. Ide Pokok Jurnal
a. Hukum Tidak Dapat Dipisahkan dari Etika
Menurut penulis, hukum hadir untuk mengatur perilaku manusia, sementara etika memberikan dasar moral mengenai apa yang dianggap baik atau buruk. Artinya, hukum tanpa etika akan kehilangan jiwa, dan etika tanpa hukum tidak memiliki kekuatan mengikat.
Penulis menggambarkan hubungan ini seperti “hukum adalah bungkusnya, etika adalah isinya”, yang menunjukkan bahwa hukum seharusnya dibangun berdasarkan nilai-nilai etis.
b. Politik Hukum Dipengaruhi Kepentingan Politik
Penulis menjelaskan bahwa pembentukan hukum di Indonesia tidak lepas dari dinamika politik. Partai politik, kepentingan kelompok, bahkan kekuatan asing, ikut menentukan arah kebijakan hukum.
Namun proses ini tetap harus sejalan dengan Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
c. Etika Berfungsi sebagai Pengendali Awal
Etika bekerja sebagai “pagar” untuk mencegah seseorang melakukan penyimpangan sebelum perlu masuk ke proses hukum. Jika etika ditegakkan, maka pelanggaran hukum bisa diminimalisasi.
Oleh karena itu, penulis mendorong agar penyelesaian masalah di organisasi publik tidak selalu bergantung pada hukum formal, tetapi juga mekanisme etis.
d. Peran Pancasila dalam Politik Hukum
Pancasila dibahas sebagai sumber nilai sekaligus pedoman etis dalam perumusan hukum nasional. Hukum yang dibentuk negara harus berorientasi pada nilai:
- Ketuhanan
- Kemanusiaan
- Persatuan
- Musyawarah
- Keadilan
Jika hukum menyimpang dari nilai ini, maka hukum tersebut tidak sesuai dengan jati diri bangsa.
3. Kelebihan Jurnal
Pembahasan teoritis sangat komprehensif. Penulis mengutip banyak ahli hukum seperti Mahfud MD, Satjipto Rahardjo, Sunaryati Hartono, dan Jimly Asshiddiqie.
Mengaitkan Pancasila dengan konteks politik hukum sehingga relevan dengan kondisi Indonesia.
Membedakan moral, etika, dan hukum secara jelas, sehingga pembaca memahami konsep dasar sebelum masuk ke inti pembahasan.
4. Kekurangan Jurnal
Kurang memberi contoh nyata mengenai benturan hukum dan etika dalam praktik politik Indonesia (misalnya korupsi, manipulasi kebijakan, atau penyalahgunaan wewenang).
Penjelasan mengenai sejarah Prolegnas dan BPHN cukup panjang, sehingga kurang efektif jika tujuan artikel adalah mengulas hubungan hukum–etika.
Solusi yang ditawarkan masih bersifat umum, belum memberikan strategi konkret penerapan etika dalam lembaga politik atau pemerintahan.
5. Relevansi Jurnal dengan Kondisi Indonesia Saat Ini
Jurnal ini sangat relevan karena saat ini banyak kebijakan hukum dipengaruhi kepentingan politik. Kasus-kasus seperti:
- korupsi pejabat publik,
- penyalahgunaan kewenangan,
- perdebatan pengesahan UU strategis,
menunjukkan bahwa etika belum sepenuhnya menjadi dasar perilaku penyelenggara negara. Tulisan ini mengingatkan bahwa tanpa etika, hukum hanya menjadi alat kekuasaan, bukan pelindung rakyat.
6. Kesimpulan Analisis
Jurnal ini menegaskan bahwa hukum, etika, dan politik hukum adalah tiga elemen yang saling terkait. Etika memberi arah moral, hukum memberi kekuatan mengikat, dan politik hukum menentukan bagaimana hukum dibentuk serta diarahkan.
Penulis mengajak pembaca untuk memahami bahwa menciptakan hukum yang baik bukan hanya soal prosedur formal, tetapi juga soal memastikan bahwa nilai etika—termasuk nilai Pancasila—menjadi dasar pembentukannya.
NPM : 2505101016
1. Gambaran Umum Jurnal
Jurnal ini membahas keterkaitan antara hukum, etika, dan politik hukum di Indonesia dengan menggunakan Pancasila sebagai sumber nilai. Penulis ingin menunjukkan bahwa hukum dan etika seharusnya berjalan seiring, terutama dalam konteks penyusunan kebijakan hukum nasional.
2. Ide Pokok Jurnal
a. Hukum Tidak Dapat Dipisahkan dari Etika
Menurut penulis, hukum hadir untuk mengatur perilaku manusia, sementara etika memberikan dasar moral mengenai apa yang dianggap baik atau buruk. Artinya, hukum tanpa etika akan kehilangan jiwa, dan etika tanpa hukum tidak memiliki kekuatan mengikat.
Penulis menggambarkan hubungan ini seperti “hukum adalah bungkusnya, etika adalah isinya”, yang menunjukkan bahwa hukum seharusnya dibangun berdasarkan nilai-nilai etis.
b. Politik Hukum Dipengaruhi Kepentingan Politik
Penulis menjelaskan bahwa pembentukan hukum di Indonesia tidak lepas dari dinamika politik. Partai politik, kepentingan kelompok, bahkan kekuatan asing, ikut menentukan arah kebijakan hukum.
Namun proses ini tetap harus sejalan dengan Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
c. Etika Berfungsi sebagai Pengendali Awal
Etika bekerja sebagai “pagar” untuk mencegah seseorang melakukan penyimpangan sebelum perlu masuk ke proses hukum. Jika etika ditegakkan, maka pelanggaran hukum bisa diminimalisasi.
Oleh karena itu, penulis mendorong agar penyelesaian masalah di organisasi publik tidak selalu bergantung pada hukum formal, tetapi juga mekanisme etis.
d. Peran Pancasila dalam Politik Hukum
Pancasila dibahas sebagai sumber nilai sekaligus pedoman etis dalam perumusan hukum nasional. Hukum yang dibentuk negara harus berorientasi pada nilai:
- Ketuhanan
- Kemanusiaan
- Persatuan
- Musyawarah
- Keadilan
Jika hukum menyimpang dari nilai ini, maka hukum tersebut tidak sesuai dengan jati diri bangsa.
3. Kelebihan Jurnal
Pembahasan teoritis sangat komprehensif. Penulis mengutip banyak ahli hukum seperti Mahfud MD, Satjipto Rahardjo, Sunaryati Hartono, dan Jimly Asshiddiqie.
Mengaitkan Pancasila dengan konteks politik hukum sehingga relevan dengan kondisi Indonesia.
Membedakan moral, etika, dan hukum secara jelas, sehingga pembaca memahami konsep dasar sebelum masuk ke inti pembahasan.
4. Kekurangan Jurnal
Kurang memberi contoh nyata mengenai benturan hukum dan etika dalam praktik politik Indonesia (misalnya korupsi, manipulasi kebijakan, atau penyalahgunaan wewenang).
Penjelasan mengenai sejarah Prolegnas dan BPHN cukup panjang, sehingga kurang efektif jika tujuan artikel adalah mengulas hubungan hukum–etika.
Solusi yang ditawarkan masih bersifat umum, belum memberikan strategi konkret penerapan etika dalam lembaga politik atau pemerintahan.
5. Relevansi Jurnal dengan Kondisi Indonesia Saat Ini
Jurnal ini sangat relevan karena saat ini banyak kebijakan hukum dipengaruhi kepentingan politik. Kasus-kasus seperti:
- korupsi pejabat publik,
- penyalahgunaan kewenangan,
- perdebatan pengesahan UU strategis,
menunjukkan bahwa etika belum sepenuhnya menjadi dasar perilaku penyelenggara negara. Tulisan ini mengingatkan bahwa tanpa etika, hukum hanya menjadi alat kekuasaan, bukan pelindung rakyat.
6. Kesimpulan Analisis
Jurnal ini menegaskan bahwa hukum, etika, dan politik hukum adalah tiga elemen yang saling terkait. Etika memberi arah moral, hukum memberi kekuatan mengikat, dan politik hukum menentukan bagaimana hukum dibentuk serta diarahkan.
Penulis mengajak pembaca untuk memahami bahwa menciptakan hukum yang baik bukan hanya soal prosedur formal, tetapi juga soal memastikan bahwa nilai etika—termasuk nilai Pancasila—menjadi dasar pembentukannya.
Nama: windy zahra safutri
Npm: 2505101001
ANALISIS JURNAL
Hubungan Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia
1. Latar Belakang Masalah
Jurnal ini dimulai dari pemahaman bahwa Indonesia adalah bangsa yang plural: berbeda etnis, bahasa, adat, kepercayaan, dan budaya. Namun secara politik dan hukum berhasil bersatu sejak Sumpah Pemuda 1928.
Tujuan negara tercantum jelas dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV:
• melindungi bangsa,
• memajukan kesejahteraan umum,
• mencerdaskan kehidupan bangsa,
• ikut menjaga ketertiban dunia.
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan politik hukum, yaitu perancangan dan perumusan aturan hukum yang disepakati bersama.
Masalah muncul karena:
• Proses pembuatan hukum sangat dipengaruhi kepentingan politik, dominasi partai besar, dan kompromi politik.
• Ahli hukum hanya menjadi pemberi masukan, bukan penentu.
• Banyak perilaku penyimpangan dalam jabatan publik yang seharusnya dikendalikan etika, bukan hanya hukum.
Karena itu, hubungan antara hukum dan etika perlu dipahami jelas dalam konteks politik hukum Indonesia.
2. Rumusan Masalah (dari jurnal)
1. Apakah terdapat hubungan antara hukum dan etika?
2. Bagaimana kedudukan hubungan hukum dan etika dalam politik hukum Indonesia?
3. Tujuan Penelitian
• Menjelaskan hubungan antara hukum dan etika.
• Menjelaskan kedudukan hubungan tersebut dalam politik hukum Indonesia.
4. Metode Penelitian
Jurnal ini termasuk Artikel Gagasan Konseptual, menggunakan metode:
• kajian teori,
• telaah literatur hukum, etika, dan politik hukum,
• interpretasi konsep berdasarkan pendapat para ahli.
Tidak menggunakan survei, data kuantitatif, atau penelitian lapangan.
5. Pembahasan Utama
A. Perbedaan Moral dan Etika
Jurnal mengutip Kaelan dan M. Said:
• Moral → aturan atau norma yang mengatur perilaku baik/buruk dalam masyarakat.
• Etika → kajian filosofis tentang moral; mempelajari mengapa sesuatu dianggap baik atau buruk.
Moral = aturan
Etika = pemikiran kritis tentang aturan tersebut
B. Tahap Perkembangan Etika
Etika berkembang melalui 5 tahap:
1. Etika Teologis – bersumber dari agama.
2. Etika Ontologis – masuk ranah filsafat.
3. Positivasi Etik – kode etik / pedoman perilaku.
4. Etika Fungsional Tertutup – peradilan etik internal organisasi.
5. Etika Fungsional Terbuka – peradilan etik terbuka.
C. Pengertian Politik Hukum
Jurnal merangkum 11 pendapat ahli (Padmo Wahjono, Mahfud MD, Satjipto, dll.) dan menyimpulkan bahwa politik hukum adalah:
“Kebijakan dasar negara untuk menentukan arah, isi, dan prioritas hukum yang akan dibuat, disesuaikan dengan nilai masyarakat dan UUD 1945.”
D. Sejarah Politik Hukum Indonesia
• Prolegnas (program legislasi) dimulai sejak 1970.
• GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) menjadi pedoman resmi politik hukum sejak 1973.
• Setelah amandemen UUD 1945, DPR berperan besar melalui Badan Legislasi.
E. Hubungan Hukum dan Etika
Bagian ini adalah inti jurnal.
Penulis menjelaskan hubungan hukum dan etika melalui tiga dimensi:
1. Dimensi Substansi dan Wadah
• Etika → isinya
• Hukum → wadah (pembungkus)
Jimly Asshiddiqie memberi analogi:
Nasi bungkus = hukum (bungkus) + etika (isi nasi) + agama (gizi/zat moral).
2. Dimensi Luas Cakupan
• Etika lebih luas dari hukum.
• Semua pelanggaran hukum pasti melanggar etika, tetapi pelanggaran etika belum tentu melanggar hukum.
Ungkapan terkenal dari Earl Warren:
“Law floats in the sea of ethics.”
3. Dimensi Motivasi Manusia
Menurut Paulus Harsono:
• Orang mematuhi hukum bukan hanya karena takut sanksi, tetapi karena kesadaran etis bahwa aturan itu baik.
• Etika menjadi pagar preventif, hukum menjadi pagar represif.
6. Kedudukan Etika dalam Politik Hukum
• Politik hukum harus dipandu oleh etika agar hukum tidak semata-mata menjadi alat kepentingan politik.
• Etika mencegah penyimpangan pejabat publik sebelum masuk ranah hukum.
• Penegakan hukum sering merusak kepercayaan publik, sehingga etika menjadi solusi awal untuk mencegah kasus.
7. Kesimpulan Jurnal
1. Politik hukum adalah proses memilih nilai masyarakat dan memasukkannya ke dalam produk hukum sesuai UUD 1945.
2. Rumusan politik hukum Indonesia telah ada sejak TAP MPRS 1960 dan berkembang menjadi GBHN.
3. Hubungan hukum dan etika dapat dilihat dalam tiga dimensi:
• substansi–wadah,
• luas cakupan (etika lebih luas),
• motivasi kepatuhan manusia.
4. Etika berfungsi sebagai pencegah penyimpangan perilaku sebelum masuk ranah hukum.
Hubungan Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia
1. Latar Belakang Masalah
Jurnal ini dimulai dari pemahaman bahwa Indonesia adalah bangsa yang plural: berbeda etnis, bahasa, adat, kepercayaan, dan budaya. Namun secara politik dan hukum berhasil bersatu sejak Sumpah Pemuda 1928.
Tujuan negara tercantum jelas dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV:
• melindungi bangsa,
• memajukan kesejahteraan umum,
• mencerdaskan kehidupan bangsa,
• ikut menjaga ketertiban dunia.
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan politik hukum, yaitu perancangan dan perumusan aturan hukum yang disepakati bersama.
Masalah muncul karena:
• Proses pembuatan hukum sangat dipengaruhi kepentingan politik, dominasi partai besar, dan kompromi politik.
• Ahli hukum hanya menjadi pemberi masukan, bukan penentu.
• Banyak perilaku penyimpangan dalam jabatan publik yang seharusnya dikendalikan etika, bukan hanya hukum.
Karena itu, hubungan antara hukum dan etika perlu dipahami jelas dalam konteks politik hukum Indonesia.
2. Rumusan Masalah (dari jurnal)
1. Apakah terdapat hubungan antara hukum dan etika?
2. Bagaimana kedudukan hubungan hukum dan etika dalam politik hukum Indonesia?
3. Tujuan Penelitian
• Menjelaskan hubungan antara hukum dan etika.
• Menjelaskan kedudukan hubungan tersebut dalam politik hukum Indonesia.
4. Metode Penelitian
Jurnal ini termasuk Artikel Gagasan Konseptual, menggunakan metode:
• kajian teori,
• telaah literatur hukum, etika, dan politik hukum,
• interpretasi konsep berdasarkan pendapat para ahli.
Tidak menggunakan survei, data kuantitatif, atau penelitian lapangan.
5. Pembahasan Utama
A. Perbedaan Moral dan Etika
Jurnal mengutip Kaelan dan M. Said:
• Moral → aturan atau norma yang mengatur perilaku baik/buruk dalam masyarakat.
• Etika → kajian filosofis tentang moral; mempelajari mengapa sesuatu dianggap baik atau buruk.
Moral = aturan
Etika = pemikiran kritis tentang aturan tersebut
B. Tahap Perkembangan Etika
Etika berkembang melalui 5 tahap:
1. Etika Teologis – bersumber dari agama.
2. Etika Ontologis – masuk ranah filsafat.
3. Positivasi Etik – kode etik / pedoman perilaku.
4. Etika Fungsional Tertutup – peradilan etik internal organisasi.
5. Etika Fungsional Terbuka – peradilan etik terbuka.
C. Pengertian Politik Hukum
Jurnal merangkum 11 pendapat ahli (Padmo Wahjono, Mahfud MD, Satjipto, dll.) dan menyimpulkan bahwa politik hukum adalah:
“Kebijakan dasar negara untuk menentukan arah, isi, dan prioritas hukum yang akan dibuat, disesuaikan dengan nilai masyarakat dan UUD 1945.”
D. Sejarah Politik Hukum Indonesia
• Prolegnas (program legislasi) dimulai sejak 1970.
• GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) menjadi pedoman resmi politik hukum sejak 1973.
• Setelah amandemen UUD 1945, DPR berperan besar melalui Badan Legislasi.
E. Hubungan Hukum dan Etika
Bagian ini adalah inti jurnal.
Penulis menjelaskan hubungan hukum dan etika melalui tiga dimensi:
1. Dimensi Substansi dan Wadah
• Etika → isinya
• Hukum → wadah (pembungkus)
Jimly Asshiddiqie memberi analogi:
Nasi bungkus = hukum (bungkus) + etika (isi nasi) + agama (gizi/zat moral).
2. Dimensi Luas Cakupan
• Etika lebih luas dari hukum.
• Semua pelanggaran hukum pasti melanggar etika, tetapi pelanggaran etika belum tentu melanggar hukum.
Ungkapan terkenal dari Earl Warren:
“Law floats in the sea of ethics.”
3. Dimensi Motivasi Manusia
Menurut Paulus Harsono:
• Orang mematuhi hukum bukan hanya karena takut sanksi, tetapi karena kesadaran etis bahwa aturan itu baik.
• Etika menjadi pagar preventif, hukum menjadi pagar represif.
6. Kedudukan Etika dalam Politik Hukum
• Politik hukum harus dipandu oleh etika agar hukum tidak semata-mata menjadi alat kepentingan politik.
• Etika mencegah penyimpangan pejabat publik sebelum masuk ranah hukum.
• Penegakan hukum sering merusak kepercayaan publik, sehingga etika menjadi solusi awal untuk mencegah kasus.
7. Kesimpulan Jurnal
1. Politik hukum adalah proses memilih nilai masyarakat dan memasukkannya ke dalam produk hukum sesuai UUD 1945.
2. Rumusan politik hukum Indonesia telah ada sejak TAP MPRS 1960 dan berkembang menjadi GBHN.
3. Hubungan hukum dan etika dapat dilihat dalam tiga dimensi:
• substansi–wadah,
• luas cakupan (etika lebih luas),
• motivasi kepatuhan manusia.
4. Etika berfungsi sebagai pencegah penyimpangan perilaku sebelum masuk ranah hukum.
nama : Farel Dimas Bintar Yuda
npm : 2505101007
1. Tujuan Penelitian
Penulis ingin menjawab dua hal utama:
1. Apakah ada hubungan antara hukum dengan etika?
2. Bagaimana kedudukan hubungan tersebut dalam politik hukum Indonesia?
2. Latar Belakang
Indonesia adalah masyarakat plural yang berhasil menciptakan integrasi nasional.
Tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 harus diterjemahkan ke dalam kebijakan hukum.
Politik hukum dipengaruhi pertarungan kepentingan antar partai, dominasi politik, dan kompromi politik.
Etika dibahas sebagai dasar perilaku manusia dalam bernegara.
3. Kerangka Teoritis
3.1. Etika vs Moral
Moral → aturan/perilaku baik-buruk yang berkembang di masyarakat.
Etika → kajian filosofis kritis tentang moral itu sendiri.
Etika berasal dari ethos, moral dari mos.
Etika tidak hanya soal benar–salah, tetapi juga soal baik–buruk.
3.2. Tahap Perkembangan Etika
Menurut Jimly Asshiddiqie, etika berkembang lewat 5 tahap:
1. Etika teologis
2. Etika ontologis
3. Positivasi etika (kode etik, code of conduct)
4. Etika fungsional tertutup
5. Etika fungsional terbuka
4. Konsep Politik Hukum
Penulis memaparkan 11 definisi dari berbagai tokoh (Padmo Wahjono, Soedarto, Satjipto Rahardjo, Mahfud MD, dll.).
Kesimpulan umum:
Politik hukum mengarahkan apa yang harus menjadi hukum.
Dibentuk oleh penguasa/penyelenggara negara.
Mengambil nilai yang hidup di masyarakat, menyelaraskannya dengan UUD 1945, lalu dituangkan ke dalam regulasi.
Bersifat ius constituendum (hukum ideal yang hendak dibangun).
5. Posisi Politik Hukum di Indonesia
Rumusan politik hukum tidak langsung muncul setelah kemerdekaan.
Baru terlihat jelas melalui:
TAP MPRS No. 2/1960 (GBPNSB)
Kemudian GBHN (5 tahunan)
Setelah reformasi, perencanaan hukum ditangani lewat:
BPHN
Prolegnas
UU 12/2011
6. Hubungan Hukum dan Etika
Terdapat 3 dimensi hubungan:
1. Dimensi Substansi & Wadah
Hukum = wadah
Etika = isi
Analogi Jimly: hukum adalah bungkus nasi, etikanya adalah nasinya.
2. Dimensi Luasan
Etika lebih luas daripada hukum.
Semua pelanggaran hukum adalah pelanggaran etika.
Tapi tidak semua pelanggaran etika adalah pelanggaran hukum.
Earl Warren: “Law floats in the sea of ethics.”
3. Dimensi Kepatuhan
Orang mematuhi hukum bukan hanya karena takut sanksi, tetapi karena kesadaran etik.
Etika adalah pagar preventif sebelum perilaku masuk ranah pidana.
Penulis menegaskan bahwa penyelesaian masalah perilaku pejabat publik seharusnya tidak selalu melalui proses hukum, karena proses hukum dapat menggerus kepercayaan publik. Etika dapat menjadi mekanisme penyelesaian awal.
7. Kesimpulan
1. Politik hukum adalah sikap memilih nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, menyelaraskannya dengan UUD 1945, dan menuangkannya ke dalam produk hukum.
2. Hubungan hukum dan etika dapat dilihat dari substansi, keluasan, dan motif kepatuhan.
3. Etika merupakan dasar moral yang lebih luas dari hukum dan menjadi pedoman sebelum ranah hukum bekerja.
npm : 2505101007
1. Tujuan Penelitian
Penulis ingin menjawab dua hal utama:
1. Apakah ada hubungan antara hukum dengan etika?
2. Bagaimana kedudukan hubungan tersebut dalam politik hukum Indonesia?
2. Latar Belakang
Indonesia adalah masyarakat plural yang berhasil menciptakan integrasi nasional.
Tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 harus diterjemahkan ke dalam kebijakan hukum.
Politik hukum dipengaruhi pertarungan kepentingan antar partai, dominasi politik, dan kompromi politik.
Etika dibahas sebagai dasar perilaku manusia dalam bernegara.
3. Kerangka Teoritis
3.1. Etika vs Moral
Moral → aturan/perilaku baik-buruk yang berkembang di masyarakat.
Etika → kajian filosofis kritis tentang moral itu sendiri.
Etika berasal dari ethos, moral dari mos.
Etika tidak hanya soal benar–salah, tetapi juga soal baik–buruk.
3.2. Tahap Perkembangan Etika
Menurut Jimly Asshiddiqie, etika berkembang lewat 5 tahap:
1. Etika teologis
2. Etika ontologis
3. Positivasi etika (kode etik, code of conduct)
4. Etika fungsional tertutup
5. Etika fungsional terbuka
4. Konsep Politik Hukum
Penulis memaparkan 11 definisi dari berbagai tokoh (Padmo Wahjono, Soedarto, Satjipto Rahardjo, Mahfud MD, dll.).
Kesimpulan umum:
Politik hukum mengarahkan apa yang harus menjadi hukum.
Dibentuk oleh penguasa/penyelenggara negara.
Mengambil nilai yang hidup di masyarakat, menyelaraskannya dengan UUD 1945, lalu dituangkan ke dalam regulasi.
Bersifat ius constituendum (hukum ideal yang hendak dibangun).
5. Posisi Politik Hukum di Indonesia
Rumusan politik hukum tidak langsung muncul setelah kemerdekaan.
Baru terlihat jelas melalui:
TAP MPRS No. 2/1960 (GBPNSB)
Kemudian GBHN (5 tahunan)
Setelah reformasi, perencanaan hukum ditangani lewat:
BPHN
Prolegnas
UU 12/2011
6. Hubungan Hukum dan Etika
Terdapat 3 dimensi hubungan:
1. Dimensi Substansi & Wadah
Hukum = wadah
Etika = isi
Analogi Jimly: hukum adalah bungkus nasi, etikanya adalah nasinya.
2. Dimensi Luasan
Etika lebih luas daripada hukum.
Semua pelanggaran hukum adalah pelanggaran etika.
Tapi tidak semua pelanggaran etika adalah pelanggaran hukum.
Earl Warren: “Law floats in the sea of ethics.”
3. Dimensi Kepatuhan
Orang mematuhi hukum bukan hanya karena takut sanksi, tetapi karena kesadaran etik.
Etika adalah pagar preventif sebelum perilaku masuk ranah pidana.
Penulis menegaskan bahwa penyelesaian masalah perilaku pejabat publik seharusnya tidak selalu melalui proses hukum, karena proses hukum dapat menggerus kepercayaan publik. Etika dapat menjadi mekanisme penyelesaian awal.
7. Kesimpulan
1. Politik hukum adalah sikap memilih nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, menyelaraskannya dengan UUD 1945, dan menuangkannya ke dalam produk hukum.
2. Hubungan hukum dan etika dapat dilihat dari substansi, keluasan, dan motif kepatuhan.
3. Etika merupakan dasar moral yang lebih luas dari hukum dan menjadi pedoman sebelum ranah hukum bekerja.
nama Akmal Faris Baihaqi
npm 2505101003
ANALISIS JURNAL
1. Identitas dan Tujuan Penelitian
Jurnal ini merupakan artikel gagasan konseptual yang bertujuan menjelaskan:
Bagaimana hubungan antara hukum dan etika, khususnya dalam sistem politik hukum Indonesia.
Bagaimana Pancasila menjadi sumber nilai sekaligus landasan etis dalam pembentukan hukum nasional.
Sebagai tulisan konseptual, jurnal ini tidak menggunakan metode empiris, tetapi analisis literatur dan pemikiran para ahli hukum Indonesia.
---
2. Ringkasan Isi Pokok
a. Latar Belakang
Indonesia memiliki masyarakat yang plural dari sisi budaya, adat, dan sejarah.
Walaupun plural, bangsa Indonesia berhasil membangun identitas nasional lewat Sumpah Pemuda 1928.
Pencapaian tujuan negara (melindungi bangsa, mencerdaskan kehidupan, kesejahteraan, dan perdamaian dunia) membutuhkan politik hukum, yaitu kebijakan dasar dalam pembentukan hukum.
b. Peran Politik Hukum
Politik hukum selalu dipengaruhi kekuatan politik, terutama dalam proses legislasi.
Mahfud MD menyatakan bahwa pembentukan UU bisa terjadi melalui kompromi politik atau dominasi politik.
Para ahli (Padmo Wahjono, Soedarto, Satjipto Rahardjo, dan lainnya) menyatakan: politik hukum menentukan arah dan isi hukum dalam suatu negara.
c. Etika dan Moral
Moral mengatur perbuatan baik–buruk secara praktis.
Etika adalah refleksi filosofis mengenai moral.
Etika berkembang dari ajaran agama, lalu mengalami tahap positivasi berupa kode etik hingga peradilan etik.
d. Hubungan Etika dan Hukum
Dijelaskan melalui tiga dimensi:
1. Dimensi substansi dan wadah
Etika adalah “isi”, hukum adalah “bungkusnya”.
2. Dimensi keluasan cakupan
Etika lebih luas dari hukum.
Pelanggaran hukum pasti pelanggaran etika, tetapi pelanggaran etika belum tentu pelanggaran hukum.
3. Dimensi alasan manusia taat
Orang menaati hukum bisa karena kesadaran etis, bukan sekadar takut sanksi.
e. Letak Politik Hukum
Awalnya muncul dalam UUDS 1950 Pasal 102.
Kemudian setelah Dekrit 1959, politik hukum banyak dijelaskan melalui TAP MPRS dan GBHN.
Prolegnas, BPHN, dan aturan pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi instrumen formal politik hukum Indonesia.
---
3. Analisis Kritis
a. Kekuatan Jurnal
1. Komprehensif secara teoretis
Menggabungkan pemikiran banyak tokoh hukum nasional (Mahfud MD, Satjipto, Hartono, Soedarto). Ini membuat penjelasan mengenai politik hukum menjadi lengkap.
2. Menjelaskan hubungan etika–hukum dengan analogi mudah
Misalnya analogi nasi bungkus dari Jimly Asshiddiqie, memudahkan pemahaman bahwa etika lebih substansial daripada hukum.
3. Relevan dengan konteks Indonesia
Menekankan Pancasila sebagai sumber etika dan sumber nilai hukum — sesuai karakter hukum nasional.
b. Kelemahan Jurnal
1. Kurang fokus pada Pancasila secara mendalam
Judul menyinggung Pancasila, tetapi pembahasan tentang Pancasila hanya muncul tersirat, tidak dibahas secara sistematis.
2. Tidak ada studi kasus nyata
Analisis masih bersifat normatif dan teoretis, tidak menunjukkan contoh kasus penerapan etika dalam politik hukum Indonesia.
3. Terlalu deskriptif
Tidak terdapat diskusi kritis tentang konflik faktual antara etika dan hukum dalam praktik pemerintahan modern.
---
4. Kontribusi Jurnal
Menegaskan bahwa pembentukan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai etis bangsa, yakni nilai Pancasila.
Menjelaskan posisi etika sebagai landasan kesadaran dalam menaati hukum.
Menjadi referensi bagi kajian etika politik, politik hukum, dan filsafat hukum.
---
5. Kesimpulan Analitis
Jurnal ini menguraikan bahwa hukum dan etika memiliki hubungan yang sangat erat dalam politik hukum Indonesia. Etika menjadi dasar nilai, sedangkan hukum menjadi wadah normatif dan sanksinya. Dalam konteks Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai sumber etik dan sumber nilai yang memandu arah politik hukum nasional. Namun implementasi hubungan etika-hukum masih dipengaruhi oleh dominasi politik dan tarik-menarik kepentingan dalam proses legislasi
npm 2505101003
ANALISIS JURNAL
1. Identitas dan Tujuan Penelitian
Jurnal ini merupakan artikel gagasan konseptual yang bertujuan menjelaskan:
Bagaimana hubungan antara hukum dan etika, khususnya dalam sistem politik hukum Indonesia.
Bagaimana Pancasila menjadi sumber nilai sekaligus landasan etis dalam pembentukan hukum nasional.
Sebagai tulisan konseptual, jurnal ini tidak menggunakan metode empiris, tetapi analisis literatur dan pemikiran para ahli hukum Indonesia.
---
2. Ringkasan Isi Pokok
a. Latar Belakang
Indonesia memiliki masyarakat yang plural dari sisi budaya, adat, dan sejarah.
Walaupun plural, bangsa Indonesia berhasil membangun identitas nasional lewat Sumpah Pemuda 1928.
Pencapaian tujuan negara (melindungi bangsa, mencerdaskan kehidupan, kesejahteraan, dan perdamaian dunia) membutuhkan politik hukum, yaitu kebijakan dasar dalam pembentukan hukum.
b. Peran Politik Hukum
Politik hukum selalu dipengaruhi kekuatan politik, terutama dalam proses legislasi.
Mahfud MD menyatakan bahwa pembentukan UU bisa terjadi melalui kompromi politik atau dominasi politik.
Para ahli (Padmo Wahjono, Soedarto, Satjipto Rahardjo, dan lainnya) menyatakan: politik hukum menentukan arah dan isi hukum dalam suatu negara.
c. Etika dan Moral
Moral mengatur perbuatan baik–buruk secara praktis.
Etika adalah refleksi filosofis mengenai moral.
Etika berkembang dari ajaran agama, lalu mengalami tahap positivasi berupa kode etik hingga peradilan etik.
d. Hubungan Etika dan Hukum
Dijelaskan melalui tiga dimensi:
1. Dimensi substansi dan wadah
Etika adalah “isi”, hukum adalah “bungkusnya”.
2. Dimensi keluasan cakupan
Etika lebih luas dari hukum.
Pelanggaran hukum pasti pelanggaran etika, tetapi pelanggaran etika belum tentu pelanggaran hukum.
3. Dimensi alasan manusia taat
Orang menaati hukum bisa karena kesadaran etis, bukan sekadar takut sanksi.
e. Letak Politik Hukum
Awalnya muncul dalam UUDS 1950 Pasal 102.
Kemudian setelah Dekrit 1959, politik hukum banyak dijelaskan melalui TAP MPRS dan GBHN.
Prolegnas, BPHN, dan aturan pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi instrumen formal politik hukum Indonesia.
---
3. Analisis Kritis
a. Kekuatan Jurnal
1. Komprehensif secara teoretis
Menggabungkan pemikiran banyak tokoh hukum nasional (Mahfud MD, Satjipto, Hartono, Soedarto). Ini membuat penjelasan mengenai politik hukum menjadi lengkap.
2. Menjelaskan hubungan etika–hukum dengan analogi mudah
Misalnya analogi nasi bungkus dari Jimly Asshiddiqie, memudahkan pemahaman bahwa etika lebih substansial daripada hukum.
3. Relevan dengan konteks Indonesia
Menekankan Pancasila sebagai sumber etika dan sumber nilai hukum — sesuai karakter hukum nasional.
b. Kelemahan Jurnal
1. Kurang fokus pada Pancasila secara mendalam
Judul menyinggung Pancasila, tetapi pembahasan tentang Pancasila hanya muncul tersirat, tidak dibahas secara sistematis.
2. Tidak ada studi kasus nyata
Analisis masih bersifat normatif dan teoretis, tidak menunjukkan contoh kasus penerapan etika dalam politik hukum Indonesia.
3. Terlalu deskriptif
Tidak terdapat diskusi kritis tentang konflik faktual antara etika dan hukum dalam praktik pemerintahan modern.
---
4. Kontribusi Jurnal
Menegaskan bahwa pembentukan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai etis bangsa, yakni nilai Pancasila.
Menjelaskan posisi etika sebagai landasan kesadaran dalam menaati hukum.
Menjadi referensi bagi kajian etika politik, politik hukum, dan filsafat hukum.
---
5. Kesimpulan Analitis
Jurnal ini menguraikan bahwa hukum dan etika memiliki hubungan yang sangat erat dalam politik hukum Indonesia. Etika menjadi dasar nilai, sedangkan hukum menjadi wadah normatif dan sanksinya. Dalam konteks Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai sumber etik dan sumber nilai yang memandu arah politik hukum nasional. Namun implementasi hubungan etika-hukum masih dipengaruhi oleh dominasi politik dan tarik-menarik kepentingan dalam proses legislasi
Nama: Muhammad Fiqih Fadilah
NPM: 2505101021
Prodi: D3 Teknik Mesin
NPM: 2505101021
Prodi: D3 Teknik Mesin
ANALISIS JURNAL
1. Tema Utama Jurnal
Jurnal ini membahas hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum di Indonesia, dengan menempatkan Pancasila sebagai sumber nilai dan sumber etika utama dalam pembentukan hukum nasional.
Fokus utamanya adalah:
-
Menjelaskan apakah hukum dan etika saling berkaitan.
-
Menjelaskan bagaimana kedudukan etika dalam politik hukum di Indonesia.
2. Latar Belakang Masalah
Dalam praktik ketatanegaraan:
-
Tujuan negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.
-
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan politik hukum, yaitu kebijakan negara dalam menentukan arah pembentukan hukum.
-
Masalahnya, pembentukan hukum sering lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik dibandingkan nilai etika.
-
Akibatnya, muncul hukum yang:
-
Kering nilai moral
-
Tidak mencerminkan keadilan
-
Lebih menguntungkan kelompok tertentu
-
Karena itu, penulis menilai bahwa etika harus menjadi dasar dalam politik hukum, bukan sekadar kepentingan kekuasaan
3. Pengertian Etika dan Moral dalam Jurnal
Jurnal membedakan secara tegas:
-
Moral → ukuran baik-buruk perilaku manusia dalam praktik sehari-hari.
-
Etika → ilmu filsafat yang mengkaji secara kritis tentang baik-buruk tersebut.
Etika tidak hanya menilai:
-
Salah atau benar
Tetapi juga: -
Baik atau buruk
-
Layak atau tidak layak
Etika bersumber dari:
-
Agama
-
Kebudayaan
-
Kesepakatan sosial
Dan berfungsi sebagai kendali utama perilaku manusia dalam kehidupan bernegara
4. Tahapan Perkembangan Etika
Jurnal menjelaskan bahwa sistem etika berkembang melalui 5 tahap:
-
Etika teologis → berbasis ajaran agama
-
Etika ontologis → masuk kajian filsafat
-
Kode etik & code of conduct
-
Etika fungsional tertutup → pengawasan internal organisasi
-
Etika fungsional terbuka → peradilan etika terbuka untuk publik
Ini menunjukkan bahwa etika berkembang dari nilai abstrak menjadi sistem pengawasan formal dalam kehidupan bernegara dan berpolitik.
5. Pengertian Politik Hukum Menurut Para Ahli
Jurnal mengutip banyak ahli, namun intinya:
-
Politik hukum adalah kebijakan negara dalam menentukan arah hukum.
-
Hukum tidak dibuat secara netral, tetapi:
-
Dipengaruhi kepentingan politik
-
Kebijakan penguasa
-
Nilai yang berkembang di masyarakat
-
Kesimpulan penulis:
Politik hukum adalah sikap negara dalam memilih nilai yang berkembang di masyarakat, lalu disesuaikan dengan UUD 1945 dan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
6. Hubungan Hukum dan Etika dalam Politik Hukum
Jurnal menjelaskan bahwa hubungan hukum dan etika dapat dilihat dari 3 dimensi utama:
1. Dimensi Substansi dan Wadah
-
Etika adalah isinya
-
Hukum adalah wadahnya
-
Hukum tanpa etika hanya menjadi aturan kaku tanpa keadilan.
2. Dimensi Keluasan Cakupan
-
Etika lebih luas daripada hukum.
-
Setiap pelanggaran hukum pasti melanggar etika.
-
Tetapi pelanggaran etika belum tentu melanggar hukum.
3. Dimensi Alasan Kepatuhan
-
Manusia seharusnya taat hukum:
-
Bukan karena takut sanksi
-
Tetapi karena sadar bahwa hukum itu baik dan benar secara etis
-
Etika berfungsi sebagai:
-
Pagar pencegahan
-
Agar pelanggaran tidak langsung masuk ke ranah hukum.
7. Peran Etika bagi Pejabat Publik
Jurnal menekankan bahwa:
-
Pejabat publik memegang kepercayaan rakyat.
-
Bila setiap pelanggaran hanya diselesaikan lewat hukum:
-
Maka kepercayaan publik akan cepat runtuh.
-
-
Karena itu, peradilan etika jauh lebih penting sebagai benteng awal sebelum sanksi hukum.
KESIMPULAN JURNAL
-
Hukum dan etika memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dalam politik hukum Indonesia.
-
Etika adalah sumber nilai utama dalam pembentukan hukum, sedangkan hukum adalah alat untuk menegakkan nilai tersebut.
-
Pancasila berfungsi sebagai sumber etika dan sumber nilai tertinggi dalam politik hukum Indonesia.
-
Setiap pelanggaran hukum pasti merupakan pelanggaran etika, tetapi pelanggaran etika belum tentu melanggar hukum.
-
Ketaatan terhadap hukum yang ideal adalah karena kesadaran moral, bukan karena takut sanksi.
-
Etika harus dijadikan benteng utama dalam kehidupan politik dan jabatan publik, agar hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan.
Sekian analisis yang dapat saya pahami dan saya share di dalam forum ini. Terima kasih....
Nama :Rendy Tri Hamdani
Npm : 2505101005
Prodi : D3 Teknik Mesin
Analisis jurnal
Jurnal karya Sri Pujiningsih ini memberikan pandangan yang menarik mengenai betapa eratnya hubungan antara hukum dan etika dalam kerangka politik hukum di Indonesia. Secara sederhana, politik hukum dijelaskan sebagai arah kebijakan resmi pemerintah untuk membuat atau memperbarui aturan demi mencapai tujuan negara, yang prosesnya sering kali dipengaruhi oleh dinamika dan kompromi politik antarberbagai pihak. Yang paling menarik adalah bagaimana penulis menjabarkan hubungan etika dan hukum melalui tiga dimensi, salah satunya mengutip filosofi bahwa hukum itu ibarat kapal yang mengapung di atas samudra etika, yang berarti etika memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan mendasar daripada sekadar aturan hukum tertulis. Pada akhirnya, tulisan ini mengajak kita memahami bahwa etika berfungsi sebagai penyaring awal atau pagar preventif bagi perilaku manusia, sehingga ketaatan terhadap aturan sebaiknya muncul dari kesadaran akan nilai kebaikan, bukan semata-mata karena takut pada sanksi atau hukuman yang berlaku.
Npm : 2505101005
Prodi : D3 Teknik Mesin
Analisis jurnal
Jurnal karya Sri Pujiningsih ini memberikan pandangan yang menarik mengenai betapa eratnya hubungan antara hukum dan etika dalam kerangka politik hukum di Indonesia. Secara sederhana, politik hukum dijelaskan sebagai arah kebijakan resmi pemerintah untuk membuat atau memperbarui aturan demi mencapai tujuan negara, yang prosesnya sering kali dipengaruhi oleh dinamika dan kompromi politik antarberbagai pihak. Yang paling menarik adalah bagaimana penulis menjabarkan hubungan etika dan hukum melalui tiga dimensi, salah satunya mengutip filosofi bahwa hukum itu ibarat kapal yang mengapung di atas samudra etika, yang berarti etika memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan mendasar daripada sekadar aturan hukum tertulis. Pada akhirnya, tulisan ini mengajak kita memahami bahwa etika berfungsi sebagai penyaring awal atau pagar preventif bagi perilaku manusia, sehingga ketaatan terhadap aturan sebaiknya muncul dari kesadaran akan nilai kebaikan, bukan semata-mata karena takut pada sanksi atau hukuman yang berlaku.