Analisis Jurnal tersebut dengan menggunakan bahasa anda sendiri, terlebih dahulu tulis nama, npm, dan kelas
FORUM JAWABAN ANALISIS JURNAL
Nama: Novita Sari Dewi Gultom
NPM: 2411011003
Kelas: A
Menurut saya, jurnal ini memberikan analisis yang komprehensif mengenai dinamika politik dan demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan umum serentak yang diadakan pada tahun 2019. Jurnal ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh sistem demokrasi Indonesia, termasuk masalah konsolidasi demokrasi dan efektivitas partai politik. Salah satu hal yang menarik adalah bagaimana penulis menggarisbawahi pentingnya pemilu sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi politik masyarakat dan sebagai alat untuk mengoreksi kinerja pemerintahan. Namun, meskipun pemilu diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi, jurnal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu sering kali diwarnai oleh berbagai masalah, seperti politisasi identitas, kecurangan, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap partai politik.
Lebih lanjut, jurnal ini juga membahas tentang peran penting dari lembaga-lembaga politik dan masyarakat sipil dalam mendukung proses demokrasi. Penulis menekankan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya bergantung pada prosedur pemilu yang baik, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dan komitmen dari semua elemen untuk menjaga nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks ini, saya merasa bahwa jurnal ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan harapan dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dengan analisis yang mendalam dan data yang relevan, penulis berhasil menyampaikan pesan bahwa meskipun ada banyak rintangan, masih ada peluang untuk memperkuat demokrasi di Indonesia melalui partisipasi aktif dan kesadaran politik masyarakat. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem politik yang ada.
NPM: 2411011003
Kelas: A
Menurut saya, jurnal ini memberikan analisis yang komprehensif mengenai dinamika politik dan demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan umum serentak yang diadakan pada tahun 2019. Jurnal ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh sistem demokrasi Indonesia, termasuk masalah konsolidasi demokrasi dan efektivitas partai politik. Salah satu hal yang menarik adalah bagaimana penulis menggarisbawahi pentingnya pemilu sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi politik masyarakat dan sebagai alat untuk mengoreksi kinerja pemerintahan. Namun, meskipun pemilu diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi, jurnal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu sering kali diwarnai oleh berbagai masalah, seperti politisasi identitas, kecurangan, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap partai politik.
Lebih lanjut, jurnal ini juga membahas tentang peran penting dari lembaga-lembaga politik dan masyarakat sipil dalam mendukung proses demokrasi. Penulis menekankan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya bergantung pada prosedur pemilu yang baik, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dan komitmen dari semua elemen untuk menjaga nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks ini, saya merasa bahwa jurnal ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan harapan dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dengan analisis yang mendalam dan data yang relevan, penulis berhasil menyampaikan pesan bahwa meskipun ada banyak rintangan, masih ada peluang untuk memperkuat demokrasi di Indonesia melalui partisipasi aktif dan kesadaran politik masyarakat. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem politik yang ada.
Nama : Pebiola Putri Muallah
NPM : 2411011100
Kelas : Manajemen A
Tanggapan saya, Artikel ini mengulas secara mendalam berbagai tantangan dalam proses konsolidasi demokrasi, khususnya pada Pemilu Presiden 2019. Penulis menggambarkan bahwa demokrasi di Indonesia pasca-reformasi masih dominan bersifat prosedural, di mana proses pemilu belum sepenuhnya mampu membentuk pemerintahan yang efektif dan dipercaya masyarakat.
Salah satu keunggulan tulisan ini adalah kemampuannya dalam menjelaskan kompleksitas problem demokrasi dari berbagai aspek, seperti politisasi identitas, ketidaknetralan birokrasi, fragmentasi partai politik, serta lemahnya kualitas kaderisasi. Kritik diarahkan pada partai politik yang cenderung fokus pada popularitas instan, misalnya melalui pencalonan figur publik, ketimbang membangun struktur dan ideologi yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan pragmatis elite politik.
Penulis juga menyoroti bahwa nilai-nilai demokrasi substantif, seperti perlindungan hak sipil, kesetaraan politik, dan partisipasi masyarakat yang bermakna, belum sepenuhnya terwujud. Fenomena seperti konflik pasca-pemilu, hoaks, dan ujaran kebencian menjadi bukti lemahnya budaya politik yang matang.
Meskipun berisi kritik, artikel ini juga menawarkan refleksi bahwa pembangunan demokrasi merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan kolaborasi dari semua elemen, termasuk partai politik, birokrasi, media, organisasi masyarakat sipil, dan publik. Pembangunan kepercayaan menjadi elemen kunci untuk mendorong terciptanya demokrasi yang stabil dan berkualitas.
Secara keseluruhan, jurnal ini patut diapresiasi karena menyajikan analisis yang tajam, argumentatif, dan relevan dengan dinamika politik Indonesia saat ini. Artikel ini memberikan kontribusi penting bagi kajian tentang pendalaman demokrasi serta menjadi bahan evaluasi bagi pembenahan sistem politik ke depan.
NPM : 2411011100
Kelas : Manajemen A
Tanggapan saya, Artikel ini mengulas secara mendalam berbagai tantangan dalam proses konsolidasi demokrasi, khususnya pada Pemilu Presiden 2019. Penulis menggambarkan bahwa demokrasi di Indonesia pasca-reformasi masih dominan bersifat prosedural, di mana proses pemilu belum sepenuhnya mampu membentuk pemerintahan yang efektif dan dipercaya masyarakat.
Salah satu keunggulan tulisan ini adalah kemampuannya dalam menjelaskan kompleksitas problem demokrasi dari berbagai aspek, seperti politisasi identitas, ketidaknetralan birokrasi, fragmentasi partai politik, serta lemahnya kualitas kaderisasi. Kritik diarahkan pada partai politik yang cenderung fokus pada popularitas instan, misalnya melalui pencalonan figur publik, ketimbang membangun struktur dan ideologi yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan pragmatis elite politik.
Penulis juga menyoroti bahwa nilai-nilai demokrasi substantif, seperti perlindungan hak sipil, kesetaraan politik, dan partisipasi masyarakat yang bermakna, belum sepenuhnya terwujud. Fenomena seperti konflik pasca-pemilu, hoaks, dan ujaran kebencian menjadi bukti lemahnya budaya politik yang matang.
Meskipun berisi kritik, artikel ini juga menawarkan refleksi bahwa pembangunan demokrasi merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan kolaborasi dari semua elemen, termasuk partai politik, birokrasi, media, organisasi masyarakat sipil, dan publik. Pembangunan kepercayaan menjadi elemen kunci untuk mendorong terciptanya demokrasi yang stabil dan berkualitas.
Secara keseluruhan, jurnal ini patut diapresiasi karena menyajikan analisis yang tajam, argumentatif, dan relevan dengan dinamika politik Indonesia saat ini. Artikel ini memberikan kontribusi penting bagi kajian tentang pendalaman demokrasi serta menjadi bahan evaluasi bagi pembenahan sistem politik ke depan.
Nama : Neesha Zefanya Putri Irawan
Npm : 2411011071
Kelas : Manajemen
analisis jurnal
Menurut saya, Jurnal Penelitian Politik Vol.16 No.1 Juni 2019 dengan tema “Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019” membahas bagaimana pelaksanaan pemilu serentak menjadi momen penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pemilu 2019 adalah kali pertama pemilihan legislatif dan pemilihan presiden-wakil presiden digelar secara bersamaan, sehingga menciptakan tantangan baru baik bagi pemilih, partai politik, maupun pemerintah. Salah satu dinamika utama yang diangkat adalah kompleksitas informasi yang harus dicerna oleh pemilih, sehingga banyak masyarakat mengalami kebingungan dalam menentukan pilihan karena harus memilih calon legislatif sekaligus presiden dalam satu waktu.
Dari sisi sosial politik, jurnal ini juga menyoroti meningkatnya kesadaran kritis masyarakat terhadap elite politik dan pentingnya demokrasi yang sehat. Fenomena pergeseran dukungan dari partai politik lama ke partai baru menunjukkan bahwa masyarakat mulai lebih rasional dalam menentukan pilihan politik, tidak lagi hanya bergantung pada loyalitas partai, tetapi juga mempertimbangkan figur atau aktor politik yang dianggap mampu membawa perubahan. Selain itu, munculnya isu-isu populisme dan identitas juga menjadi bagian dari dinamika politik menjelang Pemilu 2019, di mana elite politik cenderung memanfaatkan isu primordial dan relasi klientelistik untuk meraih suara, namun di sisi lain masyarakat semakin kritis terhadap praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan, seperti yang tercermin dari banyaknya elite politik yang terjerat kasus korupsi. Jadi, secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana pemilu serentak membawa perubahan signifikan dalam peta politik Indonesia, baik dari sisi sistem, perilaku pemilih, maupun dinamika elite politik.
Npm : 2411011071
Kelas : Manajemen
analisis jurnal
Menurut saya, Jurnal Penelitian Politik Vol.16 No.1 Juni 2019 dengan tema “Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019” membahas bagaimana pelaksanaan pemilu serentak menjadi momen penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pemilu 2019 adalah kali pertama pemilihan legislatif dan pemilihan presiden-wakil presiden digelar secara bersamaan, sehingga menciptakan tantangan baru baik bagi pemilih, partai politik, maupun pemerintah. Salah satu dinamika utama yang diangkat adalah kompleksitas informasi yang harus dicerna oleh pemilih, sehingga banyak masyarakat mengalami kebingungan dalam menentukan pilihan karena harus memilih calon legislatif sekaligus presiden dalam satu waktu.
Dari sisi sosial politik, jurnal ini juga menyoroti meningkatnya kesadaran kritis masyarakat terhadap elite politik dan pentingnya demokrasi yang sehat. Fenomena pergeseran dukungan dari partai politik lama ke partai baru menunjukkan bahwa masyarakat mulai lebih rasional dalam menentukan pilihan politik, tidak lagi hanya bergantung pada loyalitas partai, tetapi juga mempertimbangkan figur atau aktor politik yang dianggap mampu membawa perubahan. Selain itu, munculnya isu-isu populisme dan identitas juga menjadi bagian dari dinamika politik menjelang Pemilu 2019, di mana elite politik cenderung memanfaatkan isu primordial dan relasi klientelistik untuk meraih suara, namun di sisi lain masyarakat semakin kritis terhadap praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan, seperti yang tercermin dari banyaknya elite politik yang terjerat kasus korupsi. Jadi, secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana pemilu serentak membawa perubahan signifikan dalam peta politik Indonesia, baik dari sisi sistem, perilaku pemilih, maupun dinamika elite politik.
Nama: Fany Rahmawati
Nomor telepon: 2411011052
Kelas: Manajemen
Jurnal ini mengangkat permasalahan utama dalam proses konsolidasi demokrasi Indonesia yang tergambarkan dalam pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Penulis menekankan bahwa meskipun pemilu sudah dilaksanakan secara langsung selama beberapa periode, pendalaman demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya tercapai. Masalah utamanya terletak pada lemahnya pilar-pilar demokrasi seperti partai politik, birokrasi, media, dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.
Salah satu isu krusial yang dibahas adalah kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsinya secara maksimal. Banyak partai yang lebih mementingkan popularitas dan pragmatisme daripada kaderisasi dan pendidikan politik rakyat. Akibatnya, kualitas demokrasi hanya sebatas prosedural, bukan substantif. Politisasi agama dan identitas juga menjadi sorotan tajam. Pilpres 2019 dianggap memperdalam polarisasi sosial karena kedua kubu saling mengklaim representasi umat, tanpa benar-benar memperjuangkan substansi demokrasi itu sendiri.
Selain itu, jurnal ini menyoroti lemahnya netralitas birokrasi dan penyelenggara pemilu. Dalam banyak kasus, birokrasi dijadikan alat politik praktis, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum berjalan optimal, karena masih kuatnya pola birokrasi patrimonial yang cenderung tunduk pada kepentingan kekuasaan.
Penulis menyimpulkan bahwa untuk mencapai demokrasi yang substansial, semua pemangku kepentingan harus berperan aktif dan bertanggung jawab. Pemilu tidak cukup hanya menjadi alat suksesi kekuasaan, tetapi juga harus mendorong partisipasi rakyat yang bermakna, kompetisi yang sehat, serta pemerintahan yang efektif dan dipercaya. Tanpa itu, demokrasi Indonesia hanya akan berjalan di tempatnya dan terus diliputi oleh konflik dan ketidakpercayaan.
Salah satu isu krusial yang dibahas adalah kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsinya secara maksimal. Banyak partai yang lebih mementingkan popularitas dan pragmatisme daripada kaderisasi dan pendidikan politik rakyat. Akibatnya, kualitas demokrasi hanya sebatas prosedural, bukan substantif. Politisasi agama dan identitas juga menjadi sorotan tajam. Pilpres 2019 dianggap memperdalam polarisasi sosial karena kedua kubu saling mengklaim representasi umat, tanpa benar-benar memperjuangkan substansi demokrasi itu sendiri.
Selain itu, jurnal ini menyoroti lemahnya netralitas birokrasi dan penyelenggara pemilu. Dalam banyak kasus, birokrasi dijadikan alat politik praktis, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum berjalan optimal, karena masih kuatnya pola birokrasi patrimonial yang cenderung tunduk pada kepentingan kekuasaan.
Penulis menyimpulkan bahwa untuk mencapai demokrasi yang substansial, semua pemangku kepentingan harus berperan aktif dan bertanggung jawab. Pemilu tidak cukup hanya menjadi alat suksesi kekuasaan, tetapi juga harus mendorong partisipasi rakyat yang bermakna, kompetisi yang sehat, serta pemerintahan yang efektif dan dipercaya. Tanpa itu, demokrasi Indonesia hanya akan berjalan di tempatnya dan terus diliputi oleh konflik dan ketidakpercayaan.
NAMA : NADIV NAFIS WAVI
NPM : 2451011026
KELAS : MKU PKN
Jurnal tersebut memotret berbagai permasalahan mendasar dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia yang tampak jelas pada perhelatan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Penulis menyoroti bahwa, kendati pemilu secara langsung telah diadakan beberapa kali, esensi demokrasi yang mendalam belum sepenuhnya mengakar. Ini tercermin pada lemahnya fondasi-fondasi demokrasi, seperti partai politik, birokrasi, media, dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah kegagalan partai politik dalam melaksanakan peran strategisnya. Banyak partai lebih fokus pada popularitas semata, mengedepankan kepentingan jangka pendek dan sikap pragmatis, daripada melakukan kaderisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat. Alhasil, demokrasi yang berkembang hanya bersifat prosedural, tanpa menembus lapisan substansialnya. Selain itu, politisasi agama dan identitas muncul sebagai masalah serius. Pilpres 2019 justru memperuncing polarisasi sosial ketika kedua pihak saling mengklaim sebagai representasi umat, alih-alih memperjuangkan nilai-nilai demokrasi secara mendasar.
Lebih jauh, jurnal ini juga menegaskan bahwa birokrasi dan penyelenggara pemilu masih lemah dalam menjaga netralitas. Dalam banyak situasi, birokrasi justru dijadikan alat politik praktis, yang menyebabkan kepercayaan publik terkikis. Hal ini menandakan bahwa reformasi birokrasi belum mencapai tahap optimal, sebab masih bercokolnya pola birokrasi patrimonial yang cenderung melayani kepentingan penguasa.
Pada akhirnya, penulis menekankan bahwa demi terwujudnya demokrasi yang lebih substansial, seluruh pihak yang berkepentingan mesti terlibat aktif serta memikul tanggung jawab kolektif. Pemilu tidak cukup hanya menjadi sarana suksesi kepemimpinan, tetapi harus mampu meningkatkan partisipasi rakyat yang bermakna, menciptakan kompetisi yang sehat, dan menghasilkan pemerintahan yang kredibel serta dipercaya publik. Tanpa hal tersebut, demokrasi Indonesia hanya akan stagnan dan terus dihantui konflik serta krisis kepercayaan.
NPM : 2451011026
KELAS : MKU PKN
Jurnal tersebut memotret berbagai permasalahan mendasar dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia yang tampak jelas pada perhelatan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Penulis menyoroti bahwa, kendati pemilu secara langsung telah diadakan beberapa kali, esensi demokrasi yang mendalam belum sepenuhnya mengakar. Ini tercermin pada lemahnya fondasi-fondasi demokrasi, seperti partai politik, birokrasi, media, dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah kegagalan partai politik dalam melaksanakan peran strategisnya. Banyak partai lebih fokus pada popularitas semata, mengedepankan kepentingan jangka pendek dan sikap pragmatis, daripada melakukan kaderisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat. Alhasil, demokrasi yang berkembang hanya bersifat prosedural, tanpa menembus lapisan substansialnya. Selain itu, politisasi agama dan identitas muncul sebagai masalah serius. Pilpres 2019 justru memperuncing polarisasi sosial ketika kedua pihak saling mengklaim sebagai representasi umat, alih-alih memperjuangkan nilai-nilai demokrasi secara mendasar.
Lebih jauh, jurnal ini juga menegaskan bahwa birokrasi dan penyelenggara pemilu masih lemah dalam menjaga netralitas. Dalam banyak situasi, birokrasi justru dijadikan alat politik praktis, yang menyebabkan kepercayaan publik terkikis. Hal ini menandakan bahwa reformasi birokrasi belum mencapai tahap optimal, sebab masih bercokolnya pola birokrasi patrimonial yang cenderung melayani kepentingan penguasa.
Pada akhirnya, penulis menekankan bahwa demi terwujudnya demokrasi yang lebih substansial, seluruh pihak yang berkepentingan mesti terlibat aktif serta memikul tanggung jawab kolektif. Pemilu tidak cukup hanya menjadi sarana suksesi kepemimpinan, tetapi harus mampu meningkatkan partisipasi rakyat yang bermakna, menciptakan kompetisi yang sehat, dan menghasilkan pemerintahan yang kredibel serta dipercaya publik. Tanpa hal tersebut, demokrasi Indonesia hanya akan stagnan dan terus dihantui konflik serta krisis kepercayaan.
Nama: Ganianda Gumilang
NPM: 2411011058
Prodi: S1 Manajemen
“Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” karya R. Siti Zuhro yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Politik LIPI:
Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca-reformasi.
Demokrasi ideal menekankan partisipasi aktif masyarakat, kesetaraan politik, dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh Zuhro, demokrasi di Indonesia cenderung masih berada pada level prosedural. Pemilu menjadi ritual lima tahunan yang berulang, namun tidak serta-merta mendekatkan rakyat pada kekuasaan. Indikator demokrasi substantif, seperti meningkatnya kepercayaan publik, pelayanan publik yang membaik, atau terwujudnya keadilan sosial, belum terlihat nyata.
Pilpres 2019 justru memperlihatkan gejala sebaliknya: polarisasi sosial, politisasi identitas, dan krisis kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Klaim kemenangan dari kedua kandidat, kerusuhan pasca pengumuman hasil pemilu, hingga gugatan ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa sistem pemilu belum sepenuhnya dipercaya sebagai mekanisme demokrasi yang legitimate.
Salah satu sorotan utama dalam artikel ini adalah politisasi identitas, khususnya penggunaan isu agama dan etnisitas dalam mobilisasi pemilih. Kubu calon presiden dan wakil presiden menggunakan simbol keagamaan sebagai strategi kampanye. Istilah seperti "emak-emak", "ulama", bahkan dikotomi "santri vs abangan" mencuat ke permukaan. Praktik ini tidak hanya membatasi ruang rasionalitas politik, tetapi juga memperkuat pembelahan sosial, sebagaimana terlihat dalam munculnya istilah “cebong” dan “kampret”.
Politisasi identitas dalam masyarakat plural seperti Indonesia merupakan ancaman serius bagi demokrasi. Alih-alih menjadi wadah integrasi, pemilu malah menciptakan ruang konflik baru karena identitas primordial dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral.
Partai politik sebagai pilar utama demokrasi justru menjadi titik lemah dalam proses konsolidasi demokrasi. Parpol dinilai gagal menjalankan fungsi kaderisasi, pendidikan politik, dan perwakilan aspirasi rakyat. Dominasi elite, munculnya calon legislatif dari kalangan selebriti tanpa basis programatik, serta lemahnya platform ideologis partai menunjukkan bahwa parpol lebih mementingkan kemenangan elektoral dibandingkan kualitas demokrasi.
Parpol tidak berperan sebagai penyambung lidah rakyat, melainkan sebagai alat kekuasaan elite yang jauh dari akar rumput. Situasi ini memperparah ketimpangan representasi dan memperlemah kontrol rakyat terhadap wakilnya di parlemen.
Demokrasi yang sehat mensyaratkan birokrasi yang netral dan profesional. Namun kenyataan menunjukkan adanya politisasi birokrasi, di mana pejabat publik ditarik masuk ke dalam konflik politik praktis. Fenomena camat yang terang-terangan mendukung kandidat tertentu, serta penggunaan fasilitas negara untuk kampanye menunjukkan lemahnya reformasi birokrasi.
Birokrasi yang seharusnya menjadi pelayan publik justru menjadi alat kekuasaan politik. Hal ini mengancam legitimasi pemilu, memperlemah kepercayaan publik, dan memperbesar potensi konflik horizontal pasca pemilu.
Indonesia sebagai negara majemuk membutuhkan demokrasi yang menghormati keberagaman dan mengedepankan toleransi. Namun, Pilpres 2019 justru menjadi ruang di mana nilai-nilai kebangsaan seperti Bhineka Tunggal Ika, gotong royong, dan saling menghargai dikesampingkan demi kemenangan politik. Kompetisi elektoral yang seharusnya sehat berubah menjadi arena pertarungan identitas yang destruktif.
Demokrasi dalam masyarakat plural memerlukan kedewasaan politik, baik dari elite maupun dari rakyat. Namun ketika elite politik justru memperuncing perbedaan demi elektabilitas, maka demokrasi akan gagal menjadi alat integrasi dan malah menjadi alat disintegrasi.
NPM: 2411011058
Prodi: S1 Manajemen
“Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” karya R. Siti Zuhro yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Politik LIPI:
Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca-reformasi.
Demokrasi ideal menekankan partisipasi aktif masyarakat, kesetaraan politik, dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh Zuhro, demokrasi di Indonesia cenderung masih berada pada level prosedural. Pemilu menjadi ritual lima tahunan yang berulang, namun tidak serta-merta mendekatkan rakyat pada kekuasaan. Indikator demokrasi substantif, seperti meningkatnya kepercayaan publik, pelayanan publik yang membaik, atau terwujudnya keadilan sosial, belum terlihat nyata.
Pilpres 2019 justru memperlihatkan gejala sebaliknya: polarisasi sosial, politisasi identitas, dan krisis kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Klaim kemenangan dari kedua kandidat, kerusuhan pasca pengumuman hasil pemilu, hingga gugatan ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa sistem pemilu belum sepenuhnya dipercaya sebagai mekanisme demokrasi yang legitimate.
Salah satu sorotan utama dalam artikel ini adalah politisasi identitas, khususnya penggunaan isu agama dan etnisitas dalam mobilisasi pemilih. Kubu calon presiden dan wakil presiden menggunakan simbol keagamaan sebagai strategi kampanye. Istilah seperti "emak-emak", "ulama", bahkan dikotomi "santri vs abangan" mencuat ke permukaan. Praktik ini tidak hanya membatasi ruang rasionalitas politik, tetapi juga memperkuat pembelahan sosial, sebagaimana terlihat dalam munculnya istilah “cebong” dan “kampret”.
Politisasi identitas dalam masyarakat plural seperti Indonesia merupakan ancaman serius bagi demokrasi. Alih-alih menjadi wadah integrasi, pemilu malah menciptakan ruang konflik baru karena identitas primordial dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral.
Partai politik sebagai pilar utama demokrasi justru menjadi titik lemah dalam proses konsolidasi demokrasi. Parpol dinilai gagal menjalankan fungsi kaderisasi, pendidikan politik, dan perwakilan aspirasi rakyat. Dominasi elite, munculnya calon legislatif dari kalangan selebriti tanpa basis programatik, serta lemahnya platform ideologis partai menunjukkan bahwa parpol lebih mementingkan kemenangan elektoral dibandingkan kualitas demokrasi.
Parpol tidak berperan sebagai penyambung lidah rakyat, melainkan sebagai alat kekuasaan elite yang jauh dari akar rumput. Situasi ini memperparah ketimpangan representasi dan memperlemah kontrol rakyat terhadap wakilnya di parlemen.
Demokrasi yang sehat mensyaratkan birokrasi yang netral dan profesional. Namun kenyataan menunjukkan adanya politisasi birokrasi, di mana pejabat publik ditarik masuk ke dalam konflik politik praktis. Fenomena camat yang terang-terangan mendukung kandidat tertentu, serta penggunaan fasilitas negara untuk kampanye menunjukkan lemahnya reformasi birokrasi.
Birokrasi yang seharusnya menjadi pelayan publik justru menjadi alat kekuasaan politik. Hal ini mengancam legitimasi pemilu, memperlemah kepercayaan publik, dan memperbesar potensi konflik horizontal pasca pemilu.
Indonesia sebagai negara majemuk membutuhkan demokrasi yang menghormati keberagaman dan mengedepankan toleransi. Namun, Pilpres 2019 justru menjadi ruang di mana nilai-nilai kebangsaan seperti Bhineka Tunggal Ika, gotong royong, dan saling menghargai dikesampingkan demi kemenangan politik. Kompetisi elektoral yang seharusnya sehat berubah menjadi arena pertarungan identitas yang destruktif.
Demokrasi dalam masyarakat plural memerlukan kedewasaan politik, baik dari elite maupun dari rakyat. Namun ketika elite politik justru memperuncing perbedaan demi elektabilitas, maka demokrasi akan gagal menjadi alat integrasi dan malah menjadi alat disintegrasi.
Nama : Evania Nurresya Arsana
NPM : 2451011044
Kelas : MKU Pancasila 2025
Izin memberi analisis jurnal, yakni dari analisis saya perkembangan demokrasi di Indonesia merupakan proses panjang yang sarat dinamika. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami berbagai sistem pemerintahan, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, hingga era Orde Baru yang otoriter. Puncaknya terjadi pada masa Reformasi 1998, yang menandai awal demokrasi lebih terbuka dan partisipatif.
Namun, berdasarkan isi video dan didukung oleh jurnal Jurnal Penelitian Politik LIPI (Vol. 16 No. 1, 2019), demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Pilpres 2019, misalnya, menunjukkan gejala polarisasi politik yang tajam, politisasi identitas agama, hoaks, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dan netralitas birokrasi. Meskipun demokrasi prosedural (seperti pemilu langsung) telah berjalan, demokrasi substantif yakni yang mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan efektivitas pemerintahan masih jauh dari ideal.
Partai politik belum sepenuhnya menjalankan peran sebagai penyambung aspirasi rakyat dan justru terkesan elitis. Birokrasi pun belum netral dan profesional. Tantangan ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia belum terkonsolidasi secara kuat.
Kesimpulan: Demokrasi Indonesia terus mengalami proses pendalaman, namun kualitasnya masih terhambat oleh lemahnya institusi politik, minimnya trust publik, serta dominasi elite yang mengabaikan nilai-nilai demokrasi substantif. Demokrasi bukan sekadar prosedur elektoral, tetapi menuntut etika politik, partisipasi yang sejati, dan birokrasi yang netral.
NPM : 2451011044
Kelas : MKU Pancasila 2025
Izin memberi analisis jurnal, yakni dari analisis saya perkembangan demokrasi di Indonesia merupakan proses panjang yang sarat dinamika. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami berbagai sistem pemerintahan, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, hingga era Orde Baru yang otoriter. Puncaknya terjadi pada masa Reformasi 1998, yang menandai awal demokrasi lebih terbuka dan partisipatif.
Namun, berdasarkan isi video dan didukung oleh jurnal Jurnal Penelitian Politik LIPI (Vol. 16 No. 1, 2019), demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Pilpres 2019, misalnya, menunjukkan gejala polarisasi politik yang tajam, politisasi identitas agama, hoaks, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dan netralitas birokrasi. Meskipun demokrasi prosedural (seperti pemilu langsung) telah berjalan, demokrasi substantif yakni yang mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan efektivitas pemerintahan masih jauh dari ideal.
Partai politik belum sepenuhnya menjalankan peran sebagai penyambung aspirasi rakyat dan justru terkesan elitis. Birokrasi pun belum netral dan profesional. Tantangan ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia belum terkonsolidasi secara kuat.
Kesimpulan: Demokrasi Indonesia terus mengalami proses pendalaman, namun kualitasnya masih terhambat oleh lemahnya institusi politik, minimnya trust publik, serta dominasi elite yang mengabaikan nilai-nilai demokrasi substantif. Demokrasi bukan sekadar prosedur elektoral, tetapi menuntut etika politik, partisipasi yang sejati, dan birokrasi yang netral.