Ringkasan Mingguan

  • Umum

    • PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Forum
      General newMata kuliah pendidikan kewarganegaraan secara psikopedagogis/andragogis dan sosiokultural dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks pengembangkan kecerdasan kewarganegaraan (civic intelligence) yang secara psikososial tercermin dalam penguasaan pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), perwujudan sikap kewarganegaraan (civic dispositions), penampilan keterampilan kewarganegaraan (civic skills), pemilikan komitmen kewarganegaraan (civic committment), pemilikan keteguhan kewarganegaraan (civic confidence), dan penampilan kecakapan kewarganegaraan (civic competence) yang kesemua itu memancar dari dan mengkristal kembali menjadi kebajikan/keadaban kewarganegaraan (civic virtues/civility). Keseluruhan kemampuan itu merupakan pembekalan bagi setiap warganegara untuk secara sadar melakukan partisipasi kewarganegaraan (civic participation) sebagai perwujudan dari tanggung jawab kewarganegaraan (civic responsibility) sehingga dapat membentuk karakteristik warga negara yang memahami pengantar dasar kewarganegaraan, memahami tentang identitas dan integrasi nasional bangsa Indonesia, memahami perkembangan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, memahami serta melaksanakan dan mematuhi hak serta kewajiban negara dan warga negara, memahami dan mampu menerapkan demokrasi, mematuhi dan menegakkan hukum di Indonesia serta sebagai warga negara yang mampu melindungi, melestarikan serta mempertahankan wawasan nusantara dan ketahanan nasional Indonesia.s and announcements

  • PERTEMUAN 1

    KONTRAK PERKULIAHAN

    • Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
      Selamat pagi, apa kabar mahasiswa sekalian? Hari ini kita akan memasuki perkuliahan perdana dan hari ini ibu akan membahas mengenai kontrak kuliah serta perkenalan awal materi dipertemuan 1 ini. Diharapkan kalian untuk dapat mengikuti rangkaian perkuliahan secara baik mulai dari pengisian absen awal, mengerjakan tugas, membaca materi, menyimak video pembelajaran dan juga mengumpulkan tugas tepat waktu serta pengisian absen akhir. Jika kalian melanggar konsekuensi, maka saya anggap tidak hadir hari ini. Terima kasih

    • RPS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Berkas 193.2KB Dokumen Word 2007
    • PPT PERTEMUAN 1 Berkas 2.4MB Presentasi Powerpoint 2007
    • PRETEST URL

      TATA TERBIT PRETEST 

      1. Simak baik-baik video diatas

      2. Analisis video dengan benar menggunakan bahasa anda sendiri

      3. Waktu pengerjaan paling lambat maksimal 1 jam setelah tugas ini diberikan

      4. Tugas ini bersifat individu

    • POST TEST JURNAL Berkas 154.8KB Dokumen PDF

      TATA TERBIT POST TEST 

      1. Bacalah baik-baik materi diatas

      2. Analisis jurnal tersebut menggunakan bahasa anda sendiri, minimal 2 paragraf

      3. Waktu pengerjaan paling lambat maksimal 2 jam setelah tugas ini diberikan

      4. Tugas ini bersifat individu

    • Begitu lamanya penjajahan di bumi pertiwi menyebabkan bangsa Indonesia hilang arah dalam menentukan dasar negaranya. Hal ini mendorong para pendiri bangsa untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian dan wawasan kebangsaan yang terpendam lumpur sejarah. Saya kira cukup untuk perkuliahan hari ini, semoga perkuliahan daring tidak menjadi alasan untuk tidak mengikuti pembelajaran dengan baik dan serius, wassalamualaikum wr wb.

  • PERTEMUAN 2

    IDENTITAS NASIONAL

    • Assalamualaikum wr wb

      Identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. NKRI memiliki wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari pulau Miangas sampai pulau Rote. NKRI memiliki penduduk yang pluralis dengan jumlah etnis lebih dari 700 dan bahasa daerah lebih dari 200 tetapi memiliki identitas nasional bahasa Indonesia. Pancasila sebagai jatidiri bangsa akan menunjukkan identitas kita selaku bangsa Indonesia yakni ada unsur kesamaan yang memberi ciri khas kepada masyarakat Indonesia dalam perkembangannya dari waktu ke waktu. Demikian juga dengan kepribadian tersebut mampu memunculkan keunikan masyarakat Indonesia ketika berhubungan dengan masyarakat bangsa lain. Dengan demikian, Pancasila sebagai jatidiri bangsa yang bermakna kepribadian, identitas dan keunikan, dapat terwujud sebagai satu kesatuan.

    • ABSEN PERTEMUAN 2 Forum

      NAMA :

      NPM    : 

      KELAS :

    • PPT PERTEMUAN 2 Berkas 1.5MB Presentasi Powerpoint 2007
    • FORUM DISKUSI KELOMPOK 1
      Notulensi silahkan dibuat berita acara ya yg bertanya catat nama dan npm serta pertanyaan.
      Pertanyaan maksimal 6 penanya ya.
      terimaksih
    • POST TEST Berkas 215KB Dokumen PDF

      TATA TERBIT POST TEST 

      1. Bacalah baik-baik materi diatas

      2. Analisis jurnal tersebut menggunakan bahasa anda sendiri, minimal 2 paragraf

      3. Waktu pengerjaan paling lambat maksimal 2 jam setelah tugas ini diberikan

      4. Tugas ini bersifat individu


    • Warisan jenius yang tidak ternilai harganya dari para the founding fathers adalah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang tetapi merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud psikis (nonfisik), yakni yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Semoga perkuliahan daring tidak menjadi alasan untuk tidak mengikuti pembelajaran dengan baik dan serius, wassalamualaikum wr wb.

  • PERTEMUAN 3

    • Assalamualaikum wr wb

      sebuah negara-bangsa (nation state) selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang –orang yang ada di dalamnya agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu negara-bangsa bisa membangun, jika orang-orang yang ada di dalam negara tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai satu bangsa. Maka pada dasarnya pluralitas bagi bangsa Indonesia adalah takdir. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak selalu memisahkan, apalagi untuk menimbulkan pertentangan sepanjang masing-masing  anggota mencerdaskan anak bangsa yang ada di wilayahnya, masyarakat menyadari akan pluralitas tersebut.

    • PPT PERTEMUAN 3 Berkas 1.4MB Presentasi Powerpoint 2007
    • PRETEST URL

      TATA TERBIT PRETEST 

      1. Simak baik-baik video diatas

      2. Analisis video dengan benar menggunakan bahasa anda sendiri

      3. Waktu pengerjaan paling lambat maksimal 1 jam setelah tugas ini diberikan

      4. Tugas ini bersifat individu

    • POST TEST Berkas 254.4KB Dokumen PDF

      TATA TERBIT POST TEST 

      1. Bacalah baik-baik materi diatas

      2. Analisis jurnal tersebut menggunakan bahasa anda sendiri, minimal 2 paragraf

      3. Waktu pengerjaan paling lambat maksimal 2 jam setelah tugas ini diberikan

      4. Tugas ini bersifat individu

    • terimakasih atas perhatian kalian hari ini, semoga ilmu yang didapat dapat menambah wawasan kita semua dan kita jadi lebih menghargai dan mencintai tanah air Indonesia. sampai berjumpa minggu depan, tetap jaga kesehatan, tetap laksanakan 5M, wassalam.

  • PERTEMUAN 4


    • Assalamualaikum wr wb

      Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.

       


  • PERTEMUAN 5

    • Assalamualaikum wr wb

      Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.



    • ABSEN PERTEMUAN 5 Forum

      Tuliskan nama, NPM, dan kelas kalian

    • MATERI PERTEMUAN 5 Berkas 9.6MB Presentasi Powerpoint 2007
    • PRETEST Forum

      Bagaimana revisi UU di MK mengancam Konsitusi di Indonesia ?

      Isu tentang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja diundangkan oleh DPR menjadi permasalahan yang hangat dibincangkan beberapa kalangan masyarakat. Beberapa dari mereka pun turut menyampaikan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat mereka, sehingga mereka turun ke jalan dan berdemonstrasi.

      Kini, UU Cipta Kerja hampir kecil kemungkinan bagi DPR untuk mengubahnya lagi, sementara Presiden tidak melihat adanya urgensi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengatasi keresahan masyarakat tentang UU tersebut. Satu-satunya jalan kini yang dapat diambil masyarakat atas keresahan mereka adalah dengan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK).

      Walaupun demikian, masyarakat yang terlalu fokus soal permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja rupanya telah membuat mereka terdistraksi dari salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Wujud ancaman tersebut ada pada Revisi UU MK.

      UU tersebut bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya. Menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96).

      Isu tentang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja diundangkan oleh DPR menjadi permasalahan yang hangat dibincangkan beberapa kalangan masyarakat. Beberapa dari mereka pun turut menyampaikan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat mereka, sehingga mereka turun ke jalan dan berdemonstrasi.

      Kini, UU Cipta Kerja hampir kecil kemungkinan bagi DPR untuk mengubahnya lagi, sementara Presiden tidak melihat adanya urgensi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengatasi keresahan masyarakat tentang UU tersebut. Satu-satunya jalan kini yang dapat diambil masyarakat atas keresahan mereka adalah dengan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK).

      Walaupun demikian, masyarakat yang terlalu fokus soal permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja rupanya telah membuat mereka terdistraksi dari salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Wujud ancaman tersebut ada pada Revisi UU MK.

      UU tersebut bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya. Menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96).

      Minimnya transparansi dan partisipasi publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi, tidak dihiraukan oleh DPR dalam proses pembentukan UU tersebut. Hal ini juga menurut peneliti KoDe Inisiatif, Violla Reininda, adalah inkonstitusional karena tidak mematuhi Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan patuh terhadap norma hukum karena Indonesia adalah negara hukum.

      Secara substansi menunjukan adanya usaha transaksi politik dengan para hakim konstitusi yang sedang menjabat saat ini, atau sebagai 'kado' bagi mereka, dengan harapan putusan-putusan yang dilahirkan nanti akan memihak DPR dan Pemerintah akibat transaksi tersebut. Perubahan yang dilakukan adalah dalam ketentuan jabatan hakim konstitusi, yang memuat adanya perubahan dalam usia minimal seseorang dapat menjadi hakim konstitusi. Awalnya, pada UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, usia minimal yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf c adalah 40 tahun, sedangkan pada perubahan terbarunya usia minimal dinaikan menjadi 60 tahun.

      Jika hakim yang saat ini sedang menjabat telah menginjak usia 60 tahun ke atas, maka dia dapat diperpanjang masa jabatannya. Hal ini membuat adanya hakim yang menjabat saat ini dapat tetap melanggengkan posisi mereka di MK, namun dengan usia mereka yang lebih tua dikhawatirkan akan berpengaruh kepada kualitas putusan dan pendapat hakim yang dikeluarkan nanti.

      Ancaman selanjutnya ada pada ketentuan pada Pasal 59. Pada Pasal 59 di UU No. 8 Tahun 2011 sebagai perubahan pertama terhadap UU MK, bahwa selain putusan MK terhadap suatu perkara pengujian UU terhadap UUD disampaikan pada DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana ketentuan pada ayat (1), baik DPR maupun Presiden harus segera menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ayat (2). Pada revisi UU MK terbaru, ketentuan pada ayat (2) dihapus, sehingga tidak lagi ada norma yang menimbulkan kewajiban bagi DPR dan Presiden untuk menindaklanjuti putusan MK, sehingga kekuatan putusan 'disunat' dan mengancam proses 'checks and balances'.

      Apa implikasinya? Tidak ditindaklanjutinya suatu putusan, maka pembuat UU telah mengabaikan konstitusi. Bagaimana tidak? UU dapat saja berisi hal yang secara formil bertentangan dengan amanat konstitusi dan telah melanggar hak konstitusional warga negara, sehingga MK memutuskan untuk membatalkan suatu UU yang dimohonkan untuk diuji. Jika tidak ada tindak lanjut, maka negara telah mengabaikan konstitusi yang harusnya menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan mereka berdasarkan konsep negara hukum.

      Perubahan-perubahan tersebut menunjukan bahwa ada usaha dari DPR dan Pemerintah untuk melakukan 'court-packing' terhadap MK. MK dilemahkan secara kelembagaan melalui UU itu sehingga merusak demokrasi, karena akan mengurangi kekuatan putusan mereka untuk memengaruhi politik hukum Indonesia, sehingga mengurangi efektifitas checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan. Padahal, MK menjadi pionir dalam menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia pasca Reformasi, menjaga cabang-cabang kekuasaan negara agar tetap pada jalur konstitusional, dan tidak terpengaruh oleh kubu politik manapun.

      Selain itu, perubahan ini juga dianggap tidak mendukung perlindungan hak-hak warga negara secara progresif. Tidak dibahasnya mengenai kewenangan MK untuk menerima dan menyelesaikan perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint), constitutional question, dan memberikan kewenangan penuh menguji peraturan perundangan dalam satu atap di MK menjadi bukti bahwa kekuatan-kekuatan politik dalam DPR dan Pemerintah tidak menginginkan MK memiliki pengaruh kuat untuk meredam mereka, sehingga berpotensi besar untuk mengancam demokrasi yang telah dicita-citakan sejak Indonesia lepas dari belenggu Orde Baru yang otoriter.

      Cara yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK adalah mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK. Bukti-bukti bahwa revisi UU MK dapat merusak khittah MK sebagai pengawal konstitusi sudah terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena inkonstitusional.

      Praktik untuk MK menguji UU yang membentuk mereka sendiri sudah lazim dilakukan dalam beberapa perkara yang pernah dimohonkan dan diputus. Salah satunya dalam Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 yang menyatakan Pasal 50 UU MK yang mengatur bahwa UU yang dapat diujikan adalah UU yang diundangkan setelah amandemen UUD 1945 tidak mengikat secara hukum. Sehingga dengan pengalaman tersebut, MK berwenang untuk menguji UU yang membentuk kelembagaan mereka.

      Agar kekuatan untuk menolak revisi itu semakin besar sehingga putusan MK dapat memuaskan masyarakat dan lebih menjaga demokrasi, menurut Stefanus Hendrianto dorongan dari masyarakat dalam mengawasi dan memberikan dukungan untuk memutus suatu perkara pengujian akan sangat berpengaruh pada kualitas putusannya nanti. Dorongan dari kalangan ahli hukum dan aktivis demokrasi serta masyarakat luas dapat memengaruhi hasil dari putusan nanti yang akan memihak kehendak mereka. Meski menurutnya strategi untuk menggaet suara masyarakat oleh MK dinilai politis, namun hal itu akan sangat memengaruhi hasil akhir perkara nanti.

      Masyarakat harus sadar bahaya yang akan muncul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan selama beberapa saat setelah diundangkan, apalagi dengan munculnya rencana masyarakat dari berbagai kalangan untuk memohonkan pengujian UU Cipta Kerja. Ada langkah yang sebelumnya wajib dilakukan untuk dapat menyelamatkan demokrasi kita, yakni untuk menyelamatkan MK dari campur tangan politik, agar putusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat.

       

       Analisis Soal 

      1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
      2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
      3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
      4. Buatlah analisis mu Mengapa bangsa indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dan jelaskan periode periode perubahan tersebut. 


    • Tugas analisis soal Freetes Penugasan

      Kerjakan di word lalu pdf

      dateline 23 Maret 2023 23.59

    • terimakasih atas perhatian kalian hari ini, semoga ilmu yang didapat dapat menambah wawasan kita semua dan kita jadi lebih menghargai dan mencintai tanah air Indonesia. sampai berjumpa minggu depan, tetap jaga kesehatan,  wassalam.

  • PERTEMUAN 6

  • PERTEMUAN 7

  • PERTEMUAN 8

    • Selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa pada matakuliah PPKn semoga hari ini kita diberikan semangat untuk dapat menyelesaikan Ujian Tengah Semester dengan baik dan hasil yang sesuai dengan harapan. Berikut adalah petunjuk pelaksanaan UTS Mata Kuliah PPKn

      1. Waktu pelaksanaan UTS berlangsung pada saat jadwal perkuliahan PPKN dilaksanakan Silahkan anda mengerjakan sesuai waktu yang telah ditentukan

      2. Sebelum memulai mengerjakan silahkan berdoa terlebih dahulu, kerjakan dengan jujur dan penuh tanggung jawab saya tidak melihat proses mu mengerjakan tetapi TUHAN melihat semua yang anda lakukan belajariah jujur sebagai manusia yang beriman dan jangan pernah curang

      SELAMAT MENGERJAKAN

    • UTS Penugasan

      Silahkan mengerjakan dengan format 

      Nama Nim dan Kelas, ketik di word lalu submit sesuai dengan waktu yg sudah di tentukan 13.00-14.40

      Soal wajib diketik juga. 

      Trimakasih selamat mengerjakan

    • Kepada seluruh mahasiswa terimakasih telah mengerjakan ujian akhir semester pada pertemuan ke delapan ini Semogo hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan kalian semua sampai bertemu lagi minggu depan untuk pertemuan ke sembilan dengan materi materi berikutnya. Terimakasih

  • PERTEMUAN 9

    • Assalamualaikum wr wb

      Setiap warga negara mendambakan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintahan demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Karena itu, demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara. Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. 

       

    • PPT PERTEMUAN 9 Berkas 5.1MB presentasi powerpoint
    • PRETEST URL

      TATA TERBIT PRETEST 

      1. Simak baik-baik video diatas

      2. Analisis video dengan benar menggunakan bahasa anda sendiri

      3. Waktu pengerjaan paling lambat maksimal 1 jam setelah tugas ini diberikan

      4. Tugas ini bersifat individu


    • POST TEST Berkas 428.6KB Dokumen PDF
      TATA TERBIT POST TEST
       1. Bacalah baik-baik materi diatas
       2. Analisis jurnal tersebut menggunakan bahasa anda sendiri, minimal 2 paragraf
       3. Waktu pengerjaan paling lambat maksimal 2 jam setelah tugas ini diberikan
       4. Tugas ini bersifat individu

    • Pancasila sebagai staatfundamental norm dan ideologi bangsa menimbulkan kesadaran bahwa pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam penyelengaraan negara. Salah satu landasan pokok sebagai cerminan penyelengaraan negara berupa pemilu terdapat pada sila keempat dalam Pancasila tersebut adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Oleh karena itu, Nilai-Nilai dalam sila keempat Pancasila merupakan bentuk dari Demokrasi. Wassalamualaikum wr wb, Selamat siang.

  • PERTEMUAN 10

    • Assalamualaikum wr wb Setiap negara terdapat corak khas demokrasi yang tercermin pada pola sikap, keyakinan dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti pada tingkah laku dan proses berdemokrasi dalam suatu sistem politik.
    • PPT PERTEMUAN 10 Berkas 2.1MB Presentasi Powerpoint 2007
    • MAKALAH KELOMPOK Berkas 340.3KB Dokumen PDF
    • FORUM DISKUSI KELOMPOK 8

      Asalamualikum wr wb 

      selamat siang silahkan dimulai diskusinya, materi ppt dan makalah sudah saya share.

    • Seorang pemimpin memang harus yang memiliki kemampuan memadai, sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut seorang pemimpin itu harus beriman dan bertaqwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Saya kira cukup untuk perkuliahan hari ini, semoga perkuliahan daring tidak menjadi alasan untuk tidak mengikuti pembelajaran dengan baik dan serius, wassalamualaikum wr wb.

  • PERTEMUAN 11

    • Assalamuallaikum wr.wb

      selamat datang kembali diperkuliahan kita hari ini, kita akan melanjutkan perkuliahan, silahkan ikuti rangkaian perkuliahan dari absensi sampai salam penutup, terimakasih.

    • PPT PERTEMUAN 11 Berkas 3MB Presentasi Powerpoint 2007
    • FORUM DISKUSI KELOMPOK PENEGAKAN HUKUM.

      Asalamualikum wr wb selamat siang semuanya, hari ini diskusi kelompok dilanjutkan di vclass, cukup 4 penanya saja ya. silahkan dilanjutkan diskusinya

    • TUGAS/ KUIS Penugasan

      buat lah artikel / Jurnal yang bertajuk materi , dengan ketentuan:
      1. pilihlah judul yang berkaitan dengan tajuk Materi apa saja terkait Pendidikan kewarganegaraan, Karakter, Hubungan tentang karakter dan juga PPKn  ke SD an.

      2. format: cover, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan  pembahasan, kesimpulan serta daftar pustaka.

      3. dikumpulkan dalam bentuk PDF Maksimal 20 MB.

      4. Dateline 2 Minggu dr hari ini

      CARA MENGERJAKAN JURNAL/ARTTIKEL, SESUAI TEMPLATE SEBAGAI BERIKUT:

      dari 34 mahasiswa dibagi menjadi 10 kelompok pembuatan jurnal.

      literasi/sumber yang jelas jurnal2 lainnya terkait.

      Tulisan harus menggunakan kata sendiri/parafrase. boleh copy paste ta[i dirubah lagi kata-katanya, agar tidak plagiat. 

  • PERTEMUAN 12

    • Assalamuallaikum wr.wb

      hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan untuk materi selanjutnya, silahkan ikuti perkuliahan dengan baik dan sampai tuntas, jangan lupa tugas di kumpulkan. terimakasih.

  • PERTEMUAN 13

    • PERTEMUAN 14

      • Assalamualaikum wr wb

        Wawasan nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya wawasan nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Rumusan wawasan nusantara termuat pada naskah GBHN 1973 sampai 1998 dan dalam Pasal 25 A UUD NRI 1945.


      • PPT PERTEMUAN 14 Berkas 2.5MB Presentasi Powerpoint 2007

      • Keluarnya Deklarasi Djuanda 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia. Melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan (Archipelago state) berdasarkan hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. Saya kira cukup untuk perkuliahan hari ini, semoga perkuliahan daring tidak menjadi alasan untuk tidak mengikuti pembelajaran dengan baik dan serius, wassalamualaikum wr wb.

    • PERTEMUAN 15

      • Assalamualaikum wr wb, selamat siang

        Ketahanan nasional (national resilience) merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut.

      • PPT PERTEMUAN 15 Berkas 11.8MB Presentasi Powerpoint 2007

      • Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara nonfisik atau nirmiliter dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Saya kira cukup untuk perkuliahan hari ini, semoga perkuliahan daring tidak menjadi alasan untuk tidak mengikuti pembelajaran dengan baik dan serius, wassalamualaikum wr wb.

    • PERTEMUAN 16

      • Assalamualaikum wr wb, selamat pagi

        Selamat mengikuti Ujian Akhir Semester yang sesaat lagi  akan di mulai. Jika selama perkuliahan daring ada tindakan saya yang kurang berkenan semata-mata demi terjadinya proses pembelajaran yang baik dan semoga pula terbentuk karakter yang baik dan cerdas (Smart and good citizenship) bagi mahasiswa. Mungkin dalam memberikan nilai bagi mahasiswa saya tidak bisa adil seluruhnya tapi percayalah bahwa semua yang saya kerjakan secara maksimal. Saya perlu mengingatkan kepada mahasiswa bahwa nilai yang ada di transkip akademik anda, akan dipergunakan seumur hidup, maka dari itu wajib hukumnya memproleh nilai dengan cara yang baik pula, karena sesuatu yang di peroleh tidak baik maka tidak akan mendapatkan keberkahan. Selamat mengerjakan Ujian Akhir Semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Terima kasih.

        Ujian Akhir Semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akan dimulai tepat pukul 07.30 WIB dan berakhir pukul 08.30 WIB (durasi mengerjakan 60 menit). Terdapat 50 soal pilihan ganda dan jawablah dengan tepat. Setelah selesai mengerjakan tuliskan nilai tanpa persen (%), misalnya 79, 67, 81, 93, 52 dst di kolom nilai UAS. Jadilah mahasiswa yang bijak dalam mencari solusi dari kendala yang anda alami ketika mengerjakan soal Ujian Akhir Semester dengan menggunakan aplikasi Quiziz. Selamat mengerjakan.