Asalamualikum wr wb
selamat siang silahkan dimulai diskusinya, materi ppt dan makalah sudah saya share.
FORUM DISKUSI KELOMPOK 8
Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, izin mengumpulkan makalah dan ppt kelompok 8 bu.
Anngota kelompok:
1. Refiana Sari (2213053261)
2. Mita Yogi Handayan (2213053107)
3. Aprita Fahria Zahra (2213053259)
Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya pada materi pembahasan kali ini, dipersilakan.
Nama : Asty Yulia Pratiwi
NPM : 2213053255
Kelas : 2H
Berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji, bagaimana hubungan negara hukum demokrasi dan HAM di Indonesia?
NPM : 2213053255
Kelas : 2H
Berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji, bagaimana hubungan negara hukum demokrasi dan HAM di Indonesia?
In reply to Asty Yulia Pratiwi 2213053255
Re: FORUM DISKUSI KELOMPOK 8
saya,
Nama: Aprita Fahria Zahra
NPM: 2213053259
kelas: 2H
izin menjawab pertanyaan dari Asty
Antara Hak Asasi Manusia dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. HAM tidak mungkin eksis di suatu negara yang bersifat totaliter ( tidak demokratis ), namun sebaliknya negara yang demokratis pastilah menjamin eksistensi HAM. Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila menghormati dan melindungi HAM.
Nama: Aprita Fahria Zahra
NPM: 2213053259
kelas: 2H
izin menjawab pertanyaan dari Asty
Antara Hak Asasi Manusia dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. HAM tidak mungkin eksis di suatu negara yang bersifat totaliter ( tidak demokratis ), namun sebaliknya negara yang demokratis pastilah menjamin eksistensi HAM. Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila menghormati dan melindungi HAM.
Izin bertanya
Nama: Silmi Nur'Afifah
NPM : 2213053129
Kelas : 2H
Seperti materi demokrasi yang telah dijelaskan,pertanyaan saya adalah bagaimana kebebasan mengungkapkan pendapat yang baik di negara dengan demokrasi Pancasila saat ini?
Terimakasih
Nama: Silmi Nur'Afifah
NPM : 2213053129
Kelas : 2H
Seperti materi demokrasi yang telah dijelaskan,pertanyaan saya adalah bagaimana kebebasan mengungkapkan pendapat yang baik di negara dengan demokrasi Pancasila saat ini?
Terimakasih
Izin Menjawab
Nama : Refiana Sari
NPM : 2213053261
Kelas : 2H
Seperti yang kita ketahui, Kebebasan berpendapat, termasuk menyampaikan kritik di muka umum terhadap pemerintah ialah pilar penting dari demokrasi. Diberangusnya kebebasan berpendapat, berpikir, berserikat dan menyampaikan kritik di muka umum akan menyebabkan demokrasi berjalan pincang. Namun demikian, patut diingat bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal ala Barat yang mendewakan kebebasan absolut. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu dalam berpendapat, berserikat dan menyampaikan kritik di muka umum dibatasi oleh sejumlah hal. Antara lain, stabilitas dan keamanan nasional, kepentingan publik luas, ideologi bangsa serta etika dan aturan moral yang bersifat kemasyarakatan maupun keagamaan atau ketuhanan. Ini artinya, kebebasan masyarakat dalam berpendapat idealnya dipahami dalam koridor-koridor tersebut.
Nama : Refiana Sari
NPM : 2213053261
Kelas : 2H
Seperti yang kita ketahui, Kebebasan berpendapat, termasuk menyampaikan kritik di muka umum terhadap pemerintah ialah pilar penting dari demokrasi. Diberangusnya kebebasan berpendapat, berpikir, berserikat dan menyampaikan kritik di muka umum akan menyebabkan demokrasi berjalan pincang. Namun demikian, patut diingat bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal ala Barat yang mendewakan kebebasan absolut. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu dalam berpendapat, berserikat dan menyampaikan kritik di muka umum dibatasi oleh sejumlah hal. Antara lain, stabilitas dan keamanan nasional, kepentingan publik luas, ideologi bangsa serta etika dan aturan moral yang bersifat kemasyarakatan maupun keagamaan atau ketuhanan. Ini artinya, kebebasan masyarakat dalam berpendapat idealnya dipahami dalam koridor-koridor tersebut.
Nama : Mutiara Putri
NPM : 2213053247
Kelas : 2H
Izin bertanya,
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji dalam makalah mengenai demokrasi di indonesia. Yang ingin saya tanyakan yaitu menurut pendapat kelompok kalian, bagaimana upaya suatu negara dalam mewujudkan negara demokrasi yang membutuhkan kerja sama antara pemerintah dengan rakyat?
NPM : 2213053247
Kelas : 2H
Izin bertanya,
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji dalam makalah mengenai demokrasi di indonesia. Yang ingin saya tanyakan yaitu menurut pendapat kelompok kalian, bagaimana upaya suatu negara dalam mewujudkan negara demokrasi yang membutuhkan kerja sama antara pemerintah dengan rakyat?
Terima kasih
In reply to Mutiara Putri 2213053247
Re: FORUM DISKUSI KELOMPOK 8
Izin menjawab pertanyaan dari mutiara
Nama: Aprita Fahria Zahra
Kelas: 2H
NPM: 2213053259
Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia, setelah Amerika Serikat, dan India. Meskipun pilar sistem demokrasi di negara ini telah dan terus berkembang dengan baik, namun hakikat demokrasi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik di semua tingkatan masih perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi sehingga kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap pemimpinnya semakin meningkat.
Untuk itu, kita perlu terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi untuk memastikan bahwa implementasinya semata-mata bukan hanya untuk keberhasilan mekanisme formal dan prosedural, seperti pembentukan partai politik, pelaksanaan pemilu, pembentukan pemerintah dan parlemen. Pada tataran yang lebih substantif dan fundamental, semua proses demokrasi yang kita laksanakan harus mampu memastikan semakin meningkatnya kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap pemerintahan dan juga terhadap para pemimpinnya.
Nama: Aprita Fahria Zahra
Kelas: 2H
NPM: 2213053259
Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia, setelah Amerika Serikat, dan India. Meskipun pilar sistem demokrasi di negara ini telah dan terus berkembang dengan baik, namun hakikat demokrasi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik di semua tingkatan masih perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi sehingga kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap pemimpinnya semakin meningkat.
Untuk itu, kita perlu terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi untuk memastikan bahwa implementasinya semata-mata bukan hanya untuk keberhasilan mekanisme formal dan prosedural, seperti pembentukan partai politik, pelaksanaan pemilu, pembentukan pemerintah dan parlemen. Pada tataran yang lebih substantif dan fundamental, semua proses demokrasi yang kita laksanakan harus mampu memastikan semakin meningkatnya kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap pemerintahan dan juga terhadap para pemimpinnya.
Nama : Shinta Dwi Kartika
NPM : 2213053127
Kelas : 2H
Izin bertanya
Dari pemaparan kelompok 8 dijelaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sedangkan pada saat ini masih ada masalah bahwa aspirasi yang disampaikan rakyat tidak di terima dengan baik oleh pemerintah, bagaimana solusi kalian untuk mengatasi masalah tersebut?
NPM : 2213053127
Kelas : 2H
Izin bertanya
Dari pemaparan kelompok 8 dijelaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sedangkan pada saat ini masih ada masalah bahwa aspirasi yang disampaikan rakyat tidak di terima dengan baik oleh pemerintah, bagaimana solusi kalian untuk mengatasi masalah tersebut?
In reply to Shinta Dwi Kartika 2213053127
Re: FORUM DISKUSI KELOMPOK 8
Izin menjawab pertanyaan dari Shinta Dwi Kartika
Nama : Mita Yogi Handayani
NPM : 2213053107
Kelas : 2H
Untuk mengatasi masalah tersebut, ada beberapa langkah yang dapat diambil seperti:
1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah
Pemerintah harus memastikan bahwa mereka secara terbuka dan jujur menginformasikan publik tentang kebijakan dan keputusan mereka.
2) Meningkatkan partisipasi publik
Pemerintah harus memastikan bahwa rakyat memiliki akses yang memadai untuk menyampaikan pendapat mereka dan terlibat dalam proses pembuatan keputusan.
3) Membangun dialog yang terbuka dan konstruktif
Pemerintah harus membuka saluran komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat dan menempatkan diri mereka dalam posisi untuk mendengarkan dan merespons aspirasi publik.
4) Meningkatkan akses ke keadilan
Pemerintah harus memastikan bahwa rakyat memiliki akses ke sistem peradilan yang adil dan independen.
5) Meningkatkan partisipasi sipil
Masyarakat sipil harus diberdayakan untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan memastikan pemerintah bertanggung jawab.
Nama : Mita Yogi Handayani
NPM : 2213053107
Kelas : 2H
Untuk mengatasi masalah tersebut, ada beberapa langkah yang dapat diambil seperti:
1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah
Pemerintah harus memastikan bahwa mereka secara terbuka dan jujur menginformasikan publik tentang kebijakan dan keputusan mereka.
2) Meningkatkan partisipasi publik
Pemerintah harus memastikan bahwa rakyat memiliki akses yang memadai untuk menyampaikan pendapat mereka dan terlibat dalam proses pembuatan keputusan.
3) Membangun dialog yang terbuka dan konstruktif
Pemerintah harus membuka saluran komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat dan menempatkan diri mereka dalam posisi untuk mendengarkan dan merespons aspirasi publik.
4) Meningkatkan akses ke keadilan
Pemerintah harus memastikan bahwa rakyat memiliki akses ke sistem peradilan yang adil dan independen.
5) Meningkatkan partisipasi sipil
Masyarakat sipil harus diberdayakan untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan memastikan pemerintah bertanggung jawab.
Nama : Adelia Shintia Ningrum
NPM : 2213053192
Kelas : 2 H
Dalam sepuluh Pilar Demokrasi Pancasila
Terdapat demokrasi dengan Rule of law.
Rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekadar keputusan pejabat-pejabat secara individual.
Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah.
Tanpa rule of law, suatu pemerintahan berisiko disfungsional.
Salah satu perwujudan rule of law di Indonesia dapat dilihat dari penerapan peraturan perundang-undangan
Namun pada kenyataannya terdapat banyak tindakan pejabat yang mengambil keputusan secara individu demi kepentingan pribadi yang tidak memihak pada rakyat dan banyak terjadi disfungsional pada pemerintahan di Indonesia, terutama dalam anggaran
Menurut kelompok penyaji mungkinkah Indonesia dapat benar-benar menerapkan prinsip Rule of law tanpa disfungsional
Jika memang bisa bagaimanakah cara membuat pemerintahan di Indonesia bisa benar-benar menerapkan prinsip Rule of law, dan di mulai dari manakah hal tersebut di terapkan
NPM : 2213053192
Kelas : 2 H
Dalam sepuluh Pilar Demokrasi Pancasila
Terdapat demokrasi dengan Rule of law.
Rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekadar keputusan pejabat-pejabat secara individual.
Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah.
Tanpa rule of law, suatu pemerintahan berisiko disfungsional.
Salah satu perwujudan rule of law di Indonesia dapat dilihat dari penerapan peraturan perundang-undangan
Namun pada kenyataannya terdapat banyak tindakan pejabat yang mengambil keputusan secara individu demi kepentingan pribadi yang tidak memihak pada rakyat dan banyak terjadi disfungsional pada pemerintahan di Indonesia, terutama dalam anggaran
Menurut kelompok penyaji mungkinkah Indonesia dapat benar-benar menerapkan prinsip Rule of law tanpa disfungsional
Jika memang bisa bagaimanakah cara membuat pemerintahan di Indonesia bisa benar-benar menerapkan prinsip Rule of law, dan di mulai dari manakah hal tersebut di terapkan
Izin menjawab pertanyaan Adelia.
Nama : Refiana Sari
NPM : 2213053261
Kelas : 2 H
Sebelum menjawab pertanyaan adel, kita harus tau bagaimana sih penting nya rule of law dalam sebuah negara.
Mengapa rule of law penting untuk melahirkan negara kesejahteraan? Karena rule of law tidak hanya menjamin dan melindungi hak rakyat atas pekerjaan, hak usaha, dan hidup layak. Rule of law juga menjamin perlindungan hukum atas properti, modal usaha dan kepastian hukum investasi. Secara garis besarnya adalah Rule of lawsangat penting untuk melahirkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Sebab rule of law membatasi kewenangan pemerintah agar tidak menjadi korup. Pemerintah yang patuh pada hukum dapat menjalankan fungsi-fungsinya, khususnya hak, kemampuan, kewenangan dan tanggung jawabnya.
Nah Menurut pendapat kelompok kami, Indonesia Tidak akan mungkin menerapkan secara utuh prinsip dari rule of law tsb, krna faktor utama adalah kualitas dari sumber daya manusia Indonesia sendiri yg sangat tidak mendukung adanya prinsip tsb.
Contoh nya, seperti pemaparan pertanyaan dari rekan Adel. Hal tsb sudah mencerminkan bagaimana kualitas SDM Indonesia yg sangat minim.
Nama : Refiana Sari
NPM : 2213053261
Kelas : 2 H
Sebelum menjawab pertanyaan adel, kita harus tau bagaimana sih penting nya rule of law dalam sebuah negara.
Mengapa rule of law penting untuk melahirkan negara kesejahteraan? Karena rule of law tidak hanya menjamin dan melindungi hak rakyat atas pekerjaan, hak usaha, dan hidup layak. Rule of law juga menjamin perlindungan hukum atas properti, modal usaha dan kepastian hukum investasi. Secara garis besarnya adalah Rule of lawsangat penting untuk melahirkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Sebab rule of law membatasi kewenangan pemerintah agar tidak menjadi korup. Pemerintah yang patuh pada hukum dapat menjalankan fungsi-fungsinya, khususnya hak, kemampuan, kewenangan dan tanggung jawabnya.
Nah Menurut pendapat kelompok kami, Indonesia Tidak akan mungkin menerapkan secara utuh prinsip dari rule of law tsb, krna faktor utama adalah kualitas dari sumber daya manusia Indonesia sendiri yg sangat tidak mendukung adanya prinsip tsb.
Contoh nya, seperti pemaparan pertanyaan dari rekan Adel. Hal tsb sudah mencerminkan bagaimana kualitas SDM Indonesia yg sangat minim.
Nama : Nisa az zukhrufi
Npm : 2213053142
Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Demokrasi Pancasila adalah cerminan dari kepribadian bangsa. Bagaimana jika demokarsi tersebut tidak diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, langkah apa yang harus di ambil untuk mengatasi hal tersebut?
terima kasih
Npm : 2213053142
Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Demokrasi Pancasila adalah cerminan dari kepribadian bangsa. Bagaimana jika demokarsi tersebut tidak diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, langkah apa yang harus di ambil untuk mengatasi hal tersebut?
terima kasih
Izin menjawab pertanyaan dari Nisa Az Zukhrufi
Nama : Mita Yogi Handayani
NPM : 2213053107
Kelas : 2H
Seandainya kehidupan yang demokratis tidak terlaksana, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan, tidak ada jaminan hak-hak asasi manusia, tidak ada persamaan di depan hukum. Jika demikian tampaknya kita akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Prinsip demokasi dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara: Sistem pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Melindungi Hak Asasi Manusia. Memberikan kebebasan berpendapat di muka umum.
Nama : Mita Yogi Handayani
NPM : 2213053107
Kelas : 2H
Seandainya kehidupan yang demokratis tidak terlaksana, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan, tidak ada jaminan hak-hak asasi manusia, tidak ada persamaan di depan hukum. Jika demikian tampaknya kita akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Prinsip demokasi dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara: Sistem pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Melindungi Hak Asasi Manusia. Memberikan kebebasan berpendapat di muka umum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabaraakaatuh, Izin mengumpulkan Notulensi kelompok 8 Buu.