FORUM JAWABAN POST TEST
Nama : Khairani Fina Irfani
Npm : 2253053041
Kelas : 2A
Priodi : PGSD
Post test
Hal yg dapat di tangkap dari jurnal tersebut yaitu topik tentang penegakan hukum dan perlindungan negara adalah topik yang sangat penting dalam ilmu hukum dan pemerintahan.
Pengertian penegakan hukum itu dapat
pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu darisegi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu,penerjemahan perkataan ‘law enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.
Penegakan hukum dan perlindungan negara menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa hukum dan keamanan negara terjaga dan dijalankan dengan adil dan efektif. Hal ini berhubungan dengan berbagai isu seperti kebijakan keamanan, kebebasan sipil, penegakan hukum, dan lain sebagainya. Sebuah jurnal yang berjudul "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" bisa membahas berbagai topik seperti peran pemerintah dalam menjaga keamanan nasional, pengawasan terhadap aparat penegak hukum, kebebasan sipil dan hak asasi manusia, serta isu-isu hukum lainnya. Jurnal tersebut dapat membahas kasus-kasus nyata terkait penegakan hukum dan perlindungan negara di Indonesia atau di negara lain. Penegakan hukum merupakan rangkaian
proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan dan lain sebagainya.
Dapat ditarik kesimpulan "Perlindungan hukum adalah perlindungan oleh hukum terhadap hak dan kewajiban tiap manusia dalam kaitannya dengan tindakan hukum." Bisa juga diartikan bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan menjaga kepentingan manusia dengan menyelaraskan tindakan sesuai kaidah yang berlaku. Dan Dalam pengertian luas, penegakan hukum mencakup nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal maupun nilai di masyarakat. Penegakan hukum di tujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma - norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan - hubungan hukum dalam kehidupan ber masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan.
Npm : 2253053041
Kelas : 2A
Priodi : PGSD
Post test
Hal yg dapat di tangkap dari jurnal tersebut yaitu topik tentang penegakan hukum dan perlindungan negara adalah topik yang sangat penting dalam ilmu hukum dan pemerintahan.
Pengertian penegakan hukum itu dapat
pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu darisegi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu,penerjemahan perkataan ‘law enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.
Penegakan hukum dan perlindungan negara menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa hukum dan keamanan negara terjaga dan dijalankan dengan adil dan efektif. Hal ini berhubungan dengan berbagai isu seperti kebijakan keamanan, kebebasan sipil, penegakan hukum, dan lain sebagainya. Sebuah jurnal yang berjudul "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" bisa membahas berbagai topik seperti peran pemerintah dalam menjaga keamanan nasional, pengawasan terhadap aparat penegak hukum, kebebasan sipil dan hak asasi manusia, serta isu-isu hukum lainnya. Jurnal tersebut dapat membahas kasus-kasus nyata terkait penegakan hukum dan perlindungan negara di Indonesia atau di negara lain. Penegakan hukum merupakan rangkaian
proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan dan lain sebagainya.
Dapat ditarik kesimpulan "Perlindungan hukum adalah perlindungan oleh hukum terhadap hak dan kewajiban tiap manusia dalam kaitannya dengan tindakan hukum." Bisa juga diartikan bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan menjaga kepentingan manusia dengan menyelaraskan tindakan sesuai kaidah yang berlaku. Dan Dalam pengertian luas, penegakan hukum mencakup nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal maupun nilai di masyarakat. Penegakan hukum di tujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma - norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan - hubungan hukum dalam kehidupan ber masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan.
Nama: Shakina Aura Ayudistia
Npm: 2213053066
Kelas: 2A
Basuki T Purnama (BTP) yang akrab dipanggil Ahok lahir di Gantung, desa Laskar Pelangi, Belitung Timur. la melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMU) dan perguruan tinggi di Jakarta dengan memilih Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti. Di tahun 2006, Ahok dinobatkan oleh
Majalah TEMPO sebagai salah satu dari 10
tokoh yang mengubah Indonesia. Di tahun
2007 ia dinobatkan sebagai Tokoh Anti
Korupsi dari penyelenggara negara oleh Gerakan Tiga Pilar Kemitraan yang terdiri dari KADIN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Masyarakat.
“Berdasarkan hasil survei kami per April 2016, yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari kepemimpinan Ahok adalah pendidikan yang terkait Kartu Jakarta Pintar atau KJS, kebersihan terkait keberadaan pasukan orange dan kesehatan yang terkait dengan Kartu Jakarta Sehat dan pelayanan puskesmas dan rumah sakit. Sementara yang kurang puas di sektor perumahan yang terkait penggusuran, perekonomian dan kemacetan,” terang Nona.Transparansi Indonesia. Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum,
dan kemarahan masyarakat pada aparat penegak hukum yang memanfaatkan hukum
untuk mencapai tujuan mereka tanpa mengedepankan hati nurani. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak
hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta
pengacara.
Npm: 2213053066
Kelas: 2A
Basuki T Purnama (BTP) yang akrab dipanggil Ahok lahir di Gantung, desa Laskar Pelangi, Belitung Timur. la melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMU) dan perguruan tinggi di Jakarta dengan memilih Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti. Di tahun 2006, Ahok dinobatkan oleh
Majalah TEMPO sebagai salah satu dari 10
tokoh yang mengubah Indonesia. Di tahun
2007 ia dinobatkan sebagai Tokoh Anti
Korupsi dari penyelenggara negara oleh Gerakan Tiga Pilar Kemitraan yang terdiri dari KADIN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Masyarakat.
“Berdasarkan hasil survei kami per April 2016, yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari kepemimpinan Ahok adalah pendidikan yang terkait Kartu Jakarta Pintar atau KJS, kebersihan terkait keberadaan pasukan orange dan kesehatan yang terkait dengan Kartu Jakarta Sehat dan pelayanan puskesmas dan rumah sakit. Sementara yang kurang puas di sektor perumahan yang terkait penggusuran, perekonomian dan kemacetan,” terang Nona.Transparansi Indonesia. Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum,
dan kemarahan masyarakat pada aparat penegak hukum yang memanfaatkan hukum
untuk mencapai tujuan mereka tanpa mengedepankan hati nurani. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak
hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta
pengacara.
Nama: Elok Melviana
Npm: 2253053056
Kelas: 2A
Post Test
Analisis jurnal
Penegakan hukum dan perlindungan negara Dapat disimpulkan masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Presiden dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan “ Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”. Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga–lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance.
Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Npm: 2253053056
Kelas: 2A
Post Test
Analisis jurnal
Penegakan hukum dan perlindungan negara Dapat disimpulkan masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Presiden dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan “ Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”. Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga–lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance.
Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
NAMA: Cahya Ashari
NPM: 2213053235
KELAS: 2/A
PRODI: PGSD
Post test
Setelah saya membaca dan menganalisis jurnal PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
(Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta )
Oleh M. Husein Maruapey
Dalam abstrak dan pendahuluan, artikel jurnal mengulas tentang seorang pemimpin yang dikenal karena kecerdasan dan ketajaman berkomunikasinya. Pemimpin ini secara tegas dan lugas menyampaikan pendapatnya tanpa memedulikan identitas lawan bicaranya, terutama ketika ada kesalahan dalam pekerjaan oleh bawahannya. Pemimpin yang dimaksud di sini adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), seorang Gubernur non-aktif. Namun, Ahok saat ini secara resmi dianggap sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Penting untuk dicatat bahwa keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum semata, bukan karena tekanan dari masyarakat.
Pada bagian hasil dan pembahasan, penegakan hukum di jelaskan mengenai kondisi hukum di Indonesia tidak dapat dijelaskan tanpa adanya keprihatinan mendalam terhadap masyarakat yang merasa terluka oleh hukum, serta kemarahan mereka terhadap aparat penegak hukum yang menyalahgunakan hukum demi kepentingan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan hati nurani.Hukum merujuk pada seperangkat peraturan atau aturan dalam kehidupan bersama yang mengatur perilaku yang diterapkan dan dipaksakan dengan sanksi. Ini dapat mencakup berbagai hal seperti norma sosial, hukum pidana, dan peraturan pemerintah yang berlaku di suatu negara atau daerah. Namun, ada beberapa tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia seperti korupsi, kelemahan sistem peradilan, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum yang dapat mempengaruhi kredibilitas dan kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum.
Dari analisis diatas Presiden Jokowi telah menekankan secara berulang melalui media cetak dan elektronik bahwa ia tidak akan ikut campur atau melakukan intervensi terhadap proses penanganan kasus hukum oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya. Masalah penegakan hukum di Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah saat ini, dan kebijakan-kebijakan di bidang hukum menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan penegakan hukum.
NPM: 2213053235
KELAS: 2/A
PRODI: PGSD
Post test
Setelah saya membaca dan menganalisis jurnal PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
(Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta )
Oleh M. Husein Maruapey
Dalam abstrak dan pendahuluan, artikel jurnal mengulas tentang seorang pemimpin yang dikenal karena kecerdasan dan ketajaman berkomunikasinya. Pemimpin ini secara tegas dan lugas menyampaikan pendapatnya tanpa memedulikan identitas lawan bicaranya, terutama ketika ada kesalahan dalam pekerjaan oleh bawahannya. Pemimpin yang dimaksud di sini adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), seorang Gubernur non-aktif. Namun, Ahok saat ini secara resmi dianggap sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Penting untuk dicatat bahwa keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum semata, bukan karena tekanan dari masyarakat.
Pada bagian hasil dan pembahasan, penegakan hukum di jelaskan mengenai kondisi hukum di Indonesia tidak dapat dijelaskan tanpa adanya keprihatinan mendalam terhadap masyarakat yang merasa terluka oleh hukum, serta kemarahan mereka terhadap aparat penegak hukum yang menyalahgunakan hukum demi kepentingan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan hati nurani.Hukum merujuk pada seperangkat peraturan atau aturan dalam kehidupan bersama yang mengatur perilaku yang diterapkan dan dipaksakan dengan sanksi. Ini dapat mencakup berbagai hal seperti norma sosial, hukum pidana, dan peraturan pemerintah yang berlaku di suatu negara atau daerah. Namun, ada beberapa tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia seperti korupsi, kelemahan sistem peradilan, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum yang dapat mempengaruhi kredibilitas dan kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum.
Dari analisis diatas Presiden Jokowi telah menekankan secara berulang melalui media cetak dan elektronik bahwa ia tidak akan ikut campur atau melakukan intervensi terhadap proses penanganan kasus hukum oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya. Masalah penegakan hukum di Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah saat ini, dan kebijakan-kebijakan di bidang hukum menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan penegakan hukum.
Nama : Nabiilah Okti Salsabila
NPM : 2213053004
Kelas : 2A
Prodi : PGSD
Post test tentang PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
Menurut hasil analisis saya terhadap kasus di atas, sekitar tahun 2016 ada Gubernur Jakarta yang diduga melakukan penistaan agama yaitu, Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal dengan Ahok. Beliau ditetapkan oleh pihak berwenang sebagai tersangka karena melanggar undang-undang yang ada. Kasus ini telah menuai pro dan kontra dari semua lapisan masyarakat, termasuk akademisi, masyarakat dan politik. Dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan negara, kontroversi ini memunculkan aspek-aspek yang dapat dianalisis secara kritis.
Pertama, penerapan hukum dalam hal ini dapat dilihat bersama dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ahok didakwa dengan penistaan agama berdasarkan bagian 156a KUHP, yang mengatur penistaan agama. Namun, penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan profesional tanpa campur tangan dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, penerapan hukum dalam situasi ini dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Kedua, perlindungan negara dalam kasus ini melibatkan berurusan dengan pihak yang ingin mengeksploitasi kasus Ahok ini ntuk kepentingan pribadi, seperti kelompok yang mengorganisir protes yang menyerukan pemenjaraan terhadap Ahok. Partai-partai politik ini tidak boleh dibiarkan memanfaatkan situasi untuk menyebabkan kerusakan dan ketidakstabilan sosial. Perlindungan nasional juga terkait dengan keselamatan dan keamanan Ahok dalam proses hukum, serta perlindungan hak Ahok sebagai tersangka dan sebagai warga negara. Ketiga, ada masalah dengan beberapa aspek penilaian dalam kasus ini. Hakim yang mengadili Ahok tampaknya tidak independen atau tidak adil sehingga sebagian orang membenci keputusan akhir yang dipengaruhi oleh faktor politik dan agama. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proses hukum tidak dilakukan secara adil dan objektif. Terakhir, kasus ini juga menggambarkan pentingnya pengawasan kebijakan publik dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan negara.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa reformasi hukum di Indonesia selama ini belum sesuai dengan harapan masyarakat, terbukti dengan tingginya angka kriminalitas, narkoba, korupsi dan permasalahan hukum lainnya seperti pungli yang semakin melanda negara ini. Sifat masyarakat khususnya aparat penegak hukum dan pejabat birokrasi, ketidakjujuran, ketidakjujuran bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan negara menjadi alasan utama merebaknya korupsi dan korupsi. Korupsi dan bentuk korupsi lainnya. Di sisi lain, proses penegakan hukum semakin dipersoalkan oleh pemangku kepentingan, dan menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Ini untuk memuliakan kekuatan negara di mata rakyat. Negara menjamin dan melindungi semua warga negara. Negara menjamin hak setiap warga negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur kedudukan dan fungsi negara.
NPM : 2213053004
Kelas : 2A
Prodi : PGSD
Post test tentang PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
Menurut hasil analisis saya terhadap kasus di atas, sekitar tahun 2016 ada Gubernur Jakarta yang diduga melakukan penistaan agama yaitu, Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal dengan Ahok. Beliau ditetapkan oleh pihak berwenang sebagai tersangka karena melanggar undang-undang yang ada. Kasus ini telah menuai pro dan kontra dari semua lapisan masyarakat, termasuk akademisi, masyarakat dan politik. Dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan negara, kontroversi ini memunculkan aspek-aspek yang dapat dianalisis secara kritis.
Pertama, penerapan hukum dalam hal ini dapat dilihat bersama dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ahok didakwa dengan penistaan agama berdasarkan bagian 156a KUHP, yang mengatur penistaan agama. Namun, penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan profesional tanpa campur tangan dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, penerapan hukum dalam situasi ini dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Kedua, perlindungan negara dalam kasus ini melibatkan berurusan dengan pihak yang ingin mengeksploitasi kasus Ahok ini ntuk kepentingan pribadi, seperti kelompok yang mengorganisir protes yang menyerukan pemenjaraan terhadap Ahok. Partai-partai politik ini tidak boleh dibiarkan memanfaatkan situasi untuk menyebabkan kerusakan dan ketidakstabilan sosial. Perlindungan nasional juga terkait dengan keselamatan dan keamanan Ahok dalam proses hukum, serta perlindungan hak Ahok sebagai tersangka dan sebagai warga negara. Ketiga, ada masalah dengan beberapa aspek penilaian dalam kasus ini. Hakim yang mengadili Ahok tampaknya tidak independen atau tidak adil sehingga sebagian orang membenci keputusan akhir yang dipengaruhi oleh faktor politik dan agama. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proses hukum tidak dilakukan secara adil dan objektif. Terakhir, kasus ini juga menggambarkan pentingnya pengawasan kebijakan publik dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan negara.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa reformasi hukum di Indonesia selama ini belum sesuai dengan harapan masyarakat, terbukti dengan tingginya angka kriminalitas, narkoba, korupsi dan permasalahan hukum lainnya seperti pungli yang semakin melanda negara ini. Sifat masyarakat khususnya aparat penegak hukum dan pejabat birokrasi, ketidakjujuran, ketidakjujuran bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan negara menjadi alasan utama merebaknya korupsi dan korupsi. Korupsi dan bentuk korupsi lainnya. Di sisi lain, proses penegakan hukum semakin dipersoalkan oleh pemangku kepentingan, dan menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Ini untuk memuliakan kekuatan negara di mata rakyat. Negara menjamin dan melindungi semua warga negara. Negara menjamin hak setiap warga negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur kedudukan dan fungsi negara.
Nama: Dinda Sindy Astuti
Npm: 2213053013
Kelas: 2A
Postest!
Analisis Artikel Jurnal tentang penegakan hukum dan perlindungan negara.
Perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa hukum yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban umum. Di Indonesia teori perlindungan hukum yang lebih relevan adalah teori Philipus M. Hadjon. Beliau menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan pemerintah yang bersifat preventif atau hati-hati dalam melaksanakan hukum dan juga represif ataupun tegas dalam menentukan hukum.
Sudarto pada tahun 1986 mengatakan bahwa penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang terjadi maupun perbuatan yang melawan hukum yang mungkin terjadi. Kegiatan penegakan hukum menjadi kegiatan yang menyerasikan antara hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap.
Dalam penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah bagi mental aparat penegak hukum. Diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi dan proses rekrutmen yang tidak transparan. Salah satu kasus yang membuat rakyat semakin tidak percaya dengan penegakan hukum di Indonesia adalah pada aksi demo 4 November tahun 2016. Di mana pada aksi demo tersebut rakyat meminta menegakkan hukum mengenai kasus penistaan Alquran yang dilakukan oleh saudari Basuki Tjahaja purnama atau Ahok. Pada kasus Ahok masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak melakukan dengan sungguh-sungguh terkait penegakan hukum yang melibatkan kasus penistaan Alquran oleh Ahok. Sehingga rakyat terus memberontak dan terus terjadi demo beberapa kali dan penuntutan dari pihak-pihak kaum muslim.
Dari kasus di atas, sebuah negara khususnya Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara dengan semaksimal mungkin sebagaimana yang sudah ada dalam status dan fungsi dari negara itu sendiri.
Npm: 2213053013
Kelas: 2A
Postest!
Analisis Artikel Jurnal tentang penegakan hukum dan perlindungan negara.
Perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa hukum yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban umum. Di Indonesia teori perlindungan hukum yang lebih relevan adalah teori Philipus M. Hadjon. Beliau menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan pemerintah yang bersifat preventif atau hati-hati dalam melaksanakan hukum dan juga represif ataupun tegas dalam menentukan hukum.
Sudarto pada tahun 1986 mengatakan bahwa penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang terjadi maupun perbuatan yang melawan hukum yang mungkin terjadi. Kegiatan penegakan hukum menjadi kegiatan yang menyerasikan antara hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap.
Dalam penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah bagi mental aparat penegak hukum. Diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi dan proses rekrutmen yang tidak transparan. Salah satu kasus yang membuat rakyat semakin tidak percaya dengan penegakan hukum di Indonesia adalah pada aksi demo 4 November tahun 2016. Di mana pada aksi demo tersebut rakyat meminta menegakkan hukum mengenai kasus penistaan Alquran yang dilakukan oleh saudari Basuki Tjahaja purnama atau Ahok. Pada kasus Ahok masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak melakukan dengan sungguh-sungguh terkait penegakan hukum yang melibatkan kasus penistaan Alquran oleh Ahok. Sehingga rakyat terus memberontak dan terus terjadi demo beberapa kali dan penuntutan dari pihak-pihak kaum muslim.
Dari kasus di atas, sebuah negara khususnya Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara dengan semaksimal mungkin sebagaimana yang sudah ada dalam status dan fungsi dari negara itu sendiri.
Nama :Sevia Palupi Dwi Ningrum
Npm : 2253053003
Kelas : 2A
Prodi : PGSD
Analisis Jurnal!!
Berdasarkan jurnal diatas bahwa masalah utama penegakan hukum di
negara-negara berkembang termasuk
Indonesia bukanlah pada sistem hukum
melainkan pada kualitas manusia yang
menjalankan hukum (penegak hukum).
Penegak hukum adalah orang yang
pertama dijadikan panutan dan hendaknya
mempunyai kemampuan berkomunikasi dan
mampu menjalankan peran sebagai pemberi
keadilan bagi yang berperkara.
Banyak faktor yang mempengaruhi
lemahnya mentalitas aparat penegak hukum
diantaranya lemahnya pemahaman agama,
ekonomi, proses rekruitmen yang tidak
transparan dan lain sebagainya. Persamaan
dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan
efektif. Wajar kalau reaksi masyarakat
terhadap aparat penegak hukum kian hari
merebak di negeri ini. Kepercayaan
masyarakat kepada penegakan hukum pun
semakin memprihatinkan, bahkan aksi demo
yang dilakukan 4 november 2016 serta
disangkakannya Ahok belum dirasakan
sebagai kesungguhan pemerintah dalam
melaksanakan penegakan hukum, sehingga
kesepakatan kaum muslimin untuk mengawal
proses hukum penistaan Al -quraan yang
dilakukan Ahok, kembali akan dilakukan
melalui demonstrasi tanggal 2 desember 2016.
Npm : 2253053003
Kelas : 2A
Prodi : PGSD
Analisis Jurnal!!
Berdasarkan jurnal diatas bahwa masalah utama penegakan hukum di
negara-negara berkembang termasuk
Indonesia bukanlah pada sistem hukum
melainkan pada kualitas manusia yang
menjalankan hukum (penegak hukum).
Penegak hukum adalah orang yang
pertama dijadikan panutan dan hendaknya
mempunyai kemampuan berkomunikasi dan
mampu menjalankan peran sebagai pemberi
keadilan bagi yang berperkara.
Banyak faktor yang mempengaruhi
lemahnya mentalitas aparat penegak hukum
diantaranya lemahnya pemahaman agama,
ekonomi, proses rekruitmen yang tidak
transparan dan lain sebagainya. Persamaan
dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan
efektif. Wajar kalau reaksi masyarakat
terhadap aparat penegak hukum kian hari
merebak di negeri ini. Kepercayaan
masyarakat kepada penegakan hukum pun
semakin memprihatinkan, bahkan aksi demo
yang dilakukan 4 november 2016 serta
disangkakannya Ahok belum dirasakan
sebagai kesungguhan pemerintah dalam
melaksanakan penegakan hukum, sehingga
kesepakatan kaum muslimin untuk mengawal
proses hukum penistaan Al -quraan yang
dilakukan Ahok, kembali akan dilakukan
melalui demonstrasi tanggal 2 desember 2016.
Nama: Auliya Putri
NPM: 2213053128
Kelas: 2A
Prodi: PGSD
PRE TEST
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
Perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersikap hati hati dalam pengambilan keputusan dan bersifat tegas dalam pengambilan keputusan. Penegakan hukum adalah perhatian yang sungguh-sungguh baik perbuatan yang melawan hukum yang sungguh terjadi maupun melawan hukum yang mungkin akan terjadi. Pengaksn hukum itu adalah proses penjabaran atau penjelasan ide dan cita hukum yang ada di Indonesia. Ruang lingkup penegakan hukum itu sangat luas mencakup hal hal yang langsung dan tidak langsung. orang orang yang terlibat dalam penegakan hukum itu biasanya polisi, hakim, kejaksaan dan lainnya.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu ada faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang, pihak pihak yang menerapkan hukum, fasilitas yang mendukung, Faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Semua warga negara memiliki persamaan yang sama Dimata hukum dan hak hak yang sama di hadapan pemerintah. Penegakan hukum mencakup nilai nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tentunya dalam menjalankan hukum di Indonesia terdapat permasalahan-permasalahan yaitu permasalahan yang ada itu terjadi pada kualitas manusia yang menjalankan hukum tersebut.
NPM: 2213053128
Kelas: 2A
Prodi: PGSD
PRE TEST
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
Perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersikap hati hati dalam pengambilan keputusan dan bersifat tegas dalam pengambilan keputusan. Penegakan hukum adalah perhatian yang sungguh-sungguh baik perbuatan yang melawan hukum yang sungguh terjadi maupun melawan hukum yang mungkin akan terjadi. Pengaksn hukum itu adalah proses penjabaran atau penjelasan ide dan cita hukum yang ada di Indonesia. Ruang lingkup penegakan hukum itu sangat luas mencakup hal hal yang langsung dan tidak langsung. orang orang yang terlibat dalam penegakan hukum itu biasanya polisi, hakim, kejaksaan dan lainnya.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu ada faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang, pihak pihak yang menerapkan hukum, fasilitas yang mendukung, Faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Semua warga negara memiliki persamaan yang sama Dimata hukum dan hak hak yang sama di hadapan pemerintah. Penegakan hukum mencakup nilai nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tentunya dalam menjalankan hukum di Indonesia terdapat permasalahan-permasalahan yaitu permasalahan yang ada itu terjadi pada kualitas manusia yang menjalankan hukum tersebut.
Nama : karina rita yanisa
Npm : 2213053008
Kelas : 2A
Masalah yang terjadi Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi pusat perhatian pemerintah saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum.Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan “ Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”. Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini.
Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia,Oleh karena itu kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Npm : 2213053008
Kelas : 2A
Masalah yang terjadi Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi pusat perhatian pemerintah saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum.Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan “ Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”. Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini.
Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia,Oleh karena itu kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Nama: Andestri Nanda Raya
NPM: 2213053113
Analisis Jurnal
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
(Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)
Berdasarkan analisis Saya terhadap jurnal di atas, bahwasanya masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang serius sehingga kebijakan hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Lembaga-lembaga hukum dibentuk dalam rangka memangkas segala tindakan yang melawan ketetapan hukum atau aturan di negara ini. Proses penegakan hukum kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi suatu permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya dengan negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara serta menjamin hak-hak setiap warga negara.
Untuk menghindari konflik serta menjaga atau memberikan perlindungan negara tentunya perlu adanya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut
NPM: 2213053113
Analisis Jurnal
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
(Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)
Berdasarkan analisis Saya terhadap jurnal di atas, bahwasanya masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang serius sehingga kebijakan hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Lembaga-lembaga hukum dibentuk dalam rangka memangkas segala tindakan yang melawan ketetapan hukum atau aturan di negara ini. Proses penegakan hukum kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi suatu permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya dengan negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara serta menjamin hak-hak setiap warga negara.
Untuk menghindari konflik serta menjaga atau memberikan perlindungan negara tentunya perlu adanya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut
1). Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
2).Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, 3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4). Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5). Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Dapat kita lihat, bahwa masalah utama penegakan hukum di negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).
Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Dapat kita lihat, bahwa masalah utama penegakan hukum di negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).
Nama: Rafael kukuh Avethresando
NPM: 2213053143
Kelas: 2A
Prodi: PGSD
POST TEST
Topik tentang penegakan hukum dan perlindungan negara adalah topik yang sangat penting dalam ilmu hukum dan pemerintahan.
Kasus ini telah menuai pro dan kontra dari semua lapisan masyarakat, termasuk akademisi, masyarakat dan politik.
Semua warga negara memiliki persamaan yang sama Dimata hukum dan hak hak yang sama di hadapan pemerintah. masalah utama penegakan hukum di negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).
Negara menjamin hak setiap warga negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur kedudukan dan fungsi negara.
NPM: 2213053143
Kelas: 2A
Prodi: PGSD
POST TEST
Topik tentang penegakan hukum dan perlindungan negara adalah topik yang sangat penting dalam ilmu hukum dan pemerintahan.
Kasus ini telah menuai pro dan kontra dari semua lapisan masyarakat, termasuk akademisi, masyarakat dan politik.
Semua warga negara memiliki persamaan yang sama Dimata hukum dan hak hak yang sama di hadapan pemerintah. masalah utama penegakan hukum di negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).
Negara menjamin hak setiap warga negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur kedudukan dan fungsi negara.
Nama: Khoirun Nisa
NPM: 2213053085
Kelas: 2A
Analisis Jurnal
Jurnal ini berisi tentang kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang merupakan Gubernur non-aktif. Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas tuduhan tersebut, dan keputusan ini didasari oleh pertimbangan hukum. Meskipun ada demonstrasi damai yang dilakukan oleh mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016, yang menuntut Ahok ditindaklanjuti sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran, Kapolri Jend Tito Karnavian mengakui bahwa ada segelintir pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional.
Dalam jurnal ini juga disebutkan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum, dan setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27.
Jurnal ini memberikan pandangan tentang tindakan hukum yang diambil terhadap Ahok dan peran Negara dalam melindungi hak asasi manusia serta menjaga tatanan hukum.
NPM: 2213053085
Kelas: 2A
Analisis Jurnal
Jurnal ini berisi tentang kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang merupakan Gubernur non-aktif. Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas tuduhan tersebut, dan keputusan ini didasari oleh pertimbangan hukum. Meskipun ada demonstrasi damai yang dilakukan oleh mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016, yang menuntut Ahok ditindaklanjuti sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran, Kapolri Jend Tito Karnavian mengakui bahwa ada segelintir pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional.
Dalam jurnal ini juga disebutkan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum, dan setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27.
Jurnal ini memberikan pandangan tentang tindakan hukum yang diambil terhadap Ahok dan peran Negara dalam melindungi hak asasi manusia serta menjaga tatanan hukum.
Nama : Putri Aprilliani
NPM : 2213053298
Kelas : 2A
Prodi : PGSD
Post test
Pemimpin ini terkenal dengan keterusterangannya berbicara dengan tegas, lantang, dan terbuka, terlepas dari siapa yang mereka ajak bicara, terlebih lagi jika terjadi kesalahan dalam pekerjaan oleh bawahannya.
Gubernur Nonaktif Basuki TJahaja Purnama (Ahok) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan Agama (Al-Qur'an) oleh Bareskrim Polri. Putusan itu murni berdasarkan pertimbangan hukum dan bukan karena tekanan sosial. Keputusan itu berisiko, tetapi bersedia menghadapi risiko terburuk namun demikian, “Demonstrasi damai oleh mayoritas penduduk Muslim pada 4 November 2016, menuntut negara dalam hal ini polri agar bekerja secara profesional dan segera curigai Ahok sebagai pihak yang dituduh melakukan penistaan agama (Al-Qur'an). Diikuti oleh Alim Ulama, terbanyak Kalangan pemuda dan sosial meminta presiden dan jajarannya menangani secara tuntas.
Kasus penodaan Al-Qur'an yang jelas dan terbuka oleh Ahok. Demonstrasi telah berakhir, namun Kapolri Jenderal Tito Carnavian mengakui ada beberapa pihak tertentu yang memiliki niat tersebut. Penggunaan tindakan damai melalui tindakan inkonstitusional dan dengan demikian keberadaan negara. Hal ini untuk melindungi semua warga negara dari perilaku yang dapat merusak supremasi hukum negara.
Kami berkomitmen untuk merawat dan melindungi semua orang dari kekejaman dan ketidakadilan yang terjadi pada warga negara kami. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Kami berkomitmen untuk menegakkan hukum dan pemerintah tanpa kecuali.
NPM : 2213053298
Kelas : 2A
Prodi : PGSD
Post test
Pemimpin ini terkenal dengan keterusterangannya berbicara dengan tegas, lantang, dan terbuka, terlepas dari siapa yang mereka ajak bicara, terlebih lagi jika terjadi kesalahan dalam pekerjaan oleh bawahannya.
Gubernur Nonaktif Basuki TJahaja Purnama (Ahok) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan Agama (Al-Qur'an) oleh Bareskrim Polri. Putusan itu murni berdasarkan pertimbangan hukum dan bukan karena tekanan sosial. Keputusan itu berisiko, tetapi bersedia menghadapi risiko terburuk namun demikian, “Demonstrasi damai oleh mayoritas penduduk Muslim pada 4 November 2016, menuntut negara dalam hal ini polri agar bekerja secara profesional dan segera curigai Ahok sebagai pihak yang dituduh melakukan penistaan agama (Al-Qur'an). Diikuti oleh Alim Ulama, terbanyak Kalangan pemuda dan sosial meminta presiden dan jajarannya menangani secara tuntas.
Kasus penodaan Al-Qur'an yang jelas dan terbuka oleh Ahok. Demonstrasi telah berakhir, namun Kapolri Jenderal Tito Carnavian mengakui ada beberapa pihak tertentu yang memiliki niat tersebut. Penggunaan tindakan damai melalui tindakan inkonstitusional dan dengan demikian keberadaan negara. Hal ini untuk melindungi semua warga negara dari perilaku yang dapat merusak supremasi hukum negara.
Kami berkomitmen untuk merawat dan melindungi semua orang dari kekejaman dan ketidakadilan yang terjadi pada warga negara kami. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Kami berkomitmen untuk menegakkan hukum dan pemerintah tanpa kecuali.
Nama : Hanindita Monica Saputeri
NPM : 2213053068
Kelas : 2A
Prodi : PGSD
POST TEST
Analisis Jurnal Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)
Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah aspek penting dalam menjaga keamanan dan keadilan di Indonesia. Meskipun Indonesia telah memiliki lembaga penegak hukum dan perlindungan negara yang kuat, masih ada beberapa tantangan dan kritik yang harus dihadapi dalam sistem ini. Tantangan besar yang dihadapi dan perlu dibenahi terletak pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum) yang seharusnya mampu memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi yang bersangkutan. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya yang lebih besar untuk memperkuat sistem penegakan hukum dan perlindungan negara agar dapat memberikan keadilan dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dilihat dari kasus penistaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa dikenal dengan Ahok telah menjadi perdebatan masyarakat Indonesia dan telah memicu banyak reaksi dari berbagai pihak. Kasus ini memunculkan banyak kontroversi dan ketidakadilan terkait dengan proses hukum dan juga masalah toleransi agama di Indonesia. Masih ada kelemahan dalam upaya pemerintah untuk mempromosikan toleransi agama di negara ini. Hal ini sebagai contoh dari adanya kekerasan politik dan intoleransi agama.
NPM : 2213053068
Kelas : 2A
Prodi : PGSD
POST TEST
Analisis Jurnal Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)
Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah aspek penting dalam menjaga keamanan dan keadilan di Indonesia. Meskipun Indonesia telah memiliki lembaga penegak hukum dan perlindungan negara yang kuat, masih ada beberapa tantangan dan kritik yang harus dihadapi dalam sistem ini. Tantangan besar yang dihadapi dan perlu dibenahi terletak pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum) yang seharusnya mampu memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi yang bersangkutan. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya yang lebih besar untuk memperkuat sistem penegakan hukum dan perlindungan negara agar dapat memberikan keadilan dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dilihat dari kasus penistaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa dikenal dengan Ahok telah menjadi perdebatan masyarakat Indonesia dan telah memicu banyak reaksi dari berbagai pihak. Kasus ini memunculkan banyak kontroversi dan ketidakadilan terkait dengan proses hukum dan juga masalah toleransi agama di Indonesia. Masih ada kelemahan dalam upaya pemerintah untuk mempromosikan toleransi agama di negara ini. Hal ini sebagai contoh dari adanya kekerasan politik dan intoleransi agama.
Nama : Ngusman Aris
NPM : 2213053202
Kelas : 2A
Post Test
Penegakan hukum adalah usaha-usaha
yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. Ruang lingkup penegakkan hukum mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum.
Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum,
dan kemarahan masyarakat pada aparat penegak hukum yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa mengedepankan hati nurani. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama,
ekonomi, proses rekruitmen yang tidak
transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Wajar kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari
merebak di negeri ini.
NPM : 2213053202
Kelas : 2A
Post Test
Penegakan hukum adalah usaha-usaha
yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. Ruang lingkup penegakkan hukum mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum.
Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum,
dan kemarahan masyarakat pada aparat penegak hukum yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa mengedepankan hati nurani. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama,
ekonomi, proses rekruitmen yang tidak
transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Wajar kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari
merebak di negeri ini.
Nama : Aria dian indiani
Npm : 2213053177
Kelas : 2A
Priodi : PGSD
Post test
Basuki T Purnama (BTP) dipanggil Ahok lahir di Gantung, desa Laskar Pelangi, Belitung Timur. Ahok dinobatkan oleh Majalah TEMPO sebagai salah satu dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara. Pemimpin yang dikenal karena kecerdasan dan ketajaman berkomunikasinya menyampaikan pendapatnya tanpa memedulikan identitas lawan bicaranya, terutama ketika ada kesalahan dalam pekerjaan oleh bawahannya. Pemimpin yang dimaksud di sini adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), seorang Gubernur non-aktif. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum semata, bukan karena tekanan dari masyarakat. Hukum merujuk pada seperangkat peraturan atau aturan dalam kehidupan bersama yang mengatur perilaku yang diterapkan dan dipaksa Penegakan hukum di Indonesia belum sesuai dengan harapan masyarakat, terbukti dengan tingginya angka kriminalitas, narkoba, korupsi dan permasalahan hukum lainnya. Proses penegakan hukum dipersoalkan oleh pemangku kepentingan untuk memuliakan kekuatan negara di mata rakyat. Negara menjamin dan melindungi semua warga negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur kedudukan dan fungsi negara.
Npm : 2213053177
Kelas : 2A
Priodi : PGSD
Post test
Basuki T Purnama (BTP) dipanggil Ahok lahir di Gantung, desa Laskar Pelangi, Belitung Timur. Ahok dinobatkan oleh Majalah TEMPO sebagai salah satu dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara. Pemimpin yang dikenal karena kecerdasan dan ketajaman berkomunikasinya menyampaikan pendapatnya tanpa memedulikan identitas lawan bicaranya, terutama ketika ada kesalahan dalam pekerjaan oleh bawahannya. Pemimpin yang dimaksud di sini adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), seorang Gubernur non-aktif. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum semata, bukan karena tekanan dari masyarakat. Hukum merujuk pada seperangkat peraturan atau aturan dalam kehidupan bersama yang mengatur perilaku yang diterapkan dan dipaksa Penegakan hukum di Indonesia belum sesuai dengan harapan masyarakat, terbukti dengan tingginya angka kriminalitas, narkoba, korupsi dan permasalahan hukum lainnya. Proses penegakan hukum dipersoalkan oleh pemangku kepentingan untuk memuliakan kekuatan negara di mata rakyat. Negara menjamin dan melindungi semua warga negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur kedudukan dan fungsi negara.
Nama : Banu Sudawi Haq
NPM : 2213053266
Kelas : 2A
Perlindungan hukum bagi rakyat dilakukan melalui keputusan pemerintah yang hati-hati dan tegas. Penegakan hukum merupakan fokus utama dalam menghadapi pelanggaran hukum, baik yang sudah terjadi maupun yang mungkin akan terjadi. Penegakan hukum merupakan proses penjabaran dan penjelasan ide dan cita hukum di Indonesia yang mencakup berbagai hal secara langsung maupun tidak langsung. Proses penegakan hukum melibatkan beberapa pihak, seperti polisi, hakim, dan kejaksaan.
Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi hukum itu sendiri, yaitu undang-undang, pelaksana hukum, fasilitas pendukung, masyarakat, dan budaya. Semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintah, serta nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam masyarakat menjadi bagian dari penegakan hukum. Namun, penegakan hukum di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti kualitas manusia yang menjalankan hukum.
NPM : 2213053266
Kelas : 2A
Perlindungan hukum bagi rakyat dilakukan melalui keputusan pemerintah yang hati-hati dan tegas. Penegakan hukum merupakan fokus utama dalam menghadapi pelanggaran hukum, baik yang sudah terjadi maupun yang mungkin akan terjadi. Penegakan hukum merupakan proses penjabaran dan penjelasan ide dan cita hukum di Indonesia yang mencakup berbagai hal secara langsung maupun tidak langsung. Proses penegakan hukum melibatkan beberapa pihak, seperti polisi, hakim, dan kejaksaan.
Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi hukum itu sendiri, yaitu undang-undang, pelaksana hukum, fasilitas pendukung, masyarakat, dan budaya. Semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintah, serta nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam masyarakat menjadi bagian dari penegakan hukum. Namun, penegakan hukum di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti kualitas manusia yang menjalankan hukum.
Nama: Anjelita Shailia
NPM: 2213053302
Kelas: 2 A
Prodi: PGSD
Pretest pertemuan 12
ANALISIS JURNAL : PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
A. Identitas Jurnal
Nama Jurnal : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Volume : 7
Nomor : 1
Halaman : 21- 30Halaman
Tahun Terbit : 2017
Judul Jurnal : Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara
Nama Penulis : M. Husein Maruapey
B. Isi Jurnal
Masalah penelitian: Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 adalah menuntut Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bekerja secara profesional dan segerah mengsangkakan Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran.
Rumusan masalah: Penegakan hukum yang terjadi pada kasus Basuki Tjahaja purnama atau Ahok pada tahun 2016.
Metode Penelitian: Deskriptif Analitis
Hasil Penelitian:
Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 adalah demonstrasi untuk menuntut Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bekerja secara profesional dan segerah mengsangkakan Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran. Di ikuti oleh Alim Ulama, Kaum Pemudah, Organisasi Sosial kemasyaraka tan mendesak kepada Presiden dan jajarannya untuk memproses secara transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan Ahok. Walaupun demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan damai, namun diakui oleh Kapolri Jend. Tito Karnavian, bahwa ada segelintir piha k tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional. Oleh karena itu kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. Dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu Otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Selain itu masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaaan atau penegakan hukum dengan seadil-adilnya. Pasal 27 UUD 1945 dengan jelas tercantum: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” rumusan tersebut mengandung makna bahwa semua warga negara, siapapun orangnya, statusnya, pejabat ataupun rakyat jelata memiliki persamaan yang sama dimata hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah.
Isi Analisis:
Pada kasus Ahok yang merupakan salah satu penegakan hukum terdapat faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum itu sendiri seperti lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Ketika itu terjadi hal yang maklum kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari merebak di negeri ini. Kepercayaan masyarakat kepada penegakan semakin memprihatinkan, bahkan aksi demo yang dilakukan serta disangkakannya Ahok belum dirasakan sebagai kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum, sehingga kesepakatan kaum muslimin untuk mengawal proses hukum penistaan Alquraan yang dilakukan Ahok, pada hal ini aparat hukum bekerja lambat sehingga memperkeruh masalah yang terjadi.
Oleh karena itu, demokrasi di negara Indonesia masih belum mencapai titik kesejahteraan dan keseimbangan karena masih terdapat tantangan yang harus dihadapi dan diperbaiki pada tahun setelahnya seperti yang kita ketahui demokrasi sangatlah penting karena sebagai sistem pemerintahan yang kita anut sehingga sebagai warga negara kita harus bisa mengembangkan dan mengedepankan demokrasi dan kepentingan bersama agar mengurangi konflik dan tantangan Demokrasi dengan meningkatkan kualitas kerja aparat penegak hukum yang akan membuat masyarakat percaya pada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka dengan baik.
C. Kelebihan dan Kekurangan
Kelebihan:
Kelebihan pada jurnal ini yang Pertama, isi pada jurnal mencakup dari berbagai sumber dan menyantumkan banyak sumber dan pendapat.. Kedua, jurnal ini memiliki memiliki struktur yang lengkap dalam pembuatan. Ketiga, jurnal ini memberikan penjelasan yang rinci. Keempat, jurnal ini membahas hal yang penting dan perlu untuk dibaca pada generasi muda sekarang dalam mengembangkan dan menetralisir tantangan dan masalah demokrasi.
Kekurangan:
Kekurangan pada jurnal ini yang Pertama, jurnal ini tidak mencantumkan masalah Penelitian yang kritis yang dimana tujuan penulisan hanya ingin mendapat simpulan yang valid dan akurat. Kedua, jurnal ini tidak membahas hal yang menarik minat baca anak muda zaman sekarang.. Ketiga, jurnal ini masih kekurangan kaidah penulisan yang benar terdapat kata hubung yang kurang tepat. Keempat, Jurnal ini tidak menuliskan isi dengan seksama dan opini publik.
NPM: 2213053302
Kelas: 2 A
Prodi: PGSD
Pretest pertemuan 12
ANALISIS JURNAL : PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
A. Identitas Jurnal
Nama Jurnal : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Volume : 7
Nomor : 1
Halaman : 21- 30Halaman
Tahun Terbit : 2017
Judul Jurnal : Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara
Nama Penulis : M. Husein Maruapey
B. Isi Jurnal
Masalah penelitian: Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 adalah menuntut Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bekerja secara profesional dan segerah mengsangkakan Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran.
Rumusan masalah: Penegakan hukum yang terjadi pada kasus Basuki Tjahaja purnama atau Ahok pada tahun 2016.
Metode Penelitian: Deskriptif Analitis
Hasil Penelitian:
Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 adalah demonstrasi untuk menuntut Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bekerja secara profesional dan segerah mengsangkakan Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran. Di ikuti oleh Alim Ulama, Kaum Pemudah, Organisasi Sosial kemasyaraka tan mendesak kepada Presiden dan jajarannya untuk memproses secara transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan Ahok. Walaupun demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan damai, namun diakui oleh Kapolri Jend. Tito Karnavian, bahwa ada segelintir piha k tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional. Oleh karena itu kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. Dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu Otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Selain itu masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaaan atau penegakan hukum dengan seadil-adilnya. Pasal 27 UUD 1945 dengan jelas tercantum: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” rumusan tersebut mengandung makna bahwa semua warga negara, siapapun orangnya, statusnya, pejabat ataupun rakyat jelata memiliki persamaan yang sama dimata hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah.
Isi Analisis:
Pada kasus Ahok yang merupakan salah satu penegakan hukum terdapat faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum itu sendiri seperti lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Ketika itu terjadi hal yang maklum kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari merebak di negeri ini. Kepercayaan masyarakat kepada penegakan semakin memprihatinkan, bahkan aksi demo yang dilakukan serta disangkakannya Ahok belum dirasakan sebagai kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum, sehingga kesepakatan kaum muslimin untuk mengawal proses hukum penistaan Alquraan yang dilakukan Ahok, pada hal ini aparat hukum bekerja lambat sehingga memperkeruh masalah yang terjadi.
Oleh karena itu, demokrasi di negara Indonesia masih belum mencapai titik kesejahteraan dan keseimbangan karena masih terdapat tantangan yang harus dihadapi dan diperbaiki pada tahun setelahnya seperti yang kita ketahui demokrasi sangatlah penting karena sebagai sistem pemerintahan yang kita anut sehingga sebagai warga negara kita harus bisa mengembangkan dan mengedepankan demokrasi dan kepentingan bersama agar mengurangi konflik dan tantangan Demokrasi dengan meningkatkan kualitas kerja aparat penegak hukum yang akan membuat masyarakat percaya pada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka dengan baik.
C. Kelebihan dan Kekurangan
Kelebihan:
Kelebihan pada jurnal ini yang Pertama, isi pada jurnal mencakup dari berbagai sumber dan menyantumkan banyak sumber dan pendapat.. Kedua, jurnal ini memiliki memiliki struktur yang lengkap dalam pembuatan. Ketiga, jurnal ini memberikan penjelasan yang rinci. Keempat, jurnal ini membahas hal yang penting dan perlu untuk dibaca pada generasi muda sekarang dalam mengembangkan dan menetralisir tantangan dan masalah demokrasi.
Kekurangan:
Kekurangan pada jurnal ini yang Pertama, jurnal ini tidak mencantumkan masalah Penelitian yang kritis yang dimana tujuan penulisan hanya ingin mendapat simpulan yang valid dan akurat. Kedua, jurnal ini tidak membahas hal yang menarik minat baca anak muda zaman sekarang.. Ketiga, jurnal ini masih kekurangan kaidah penulisan yang benar terdapat kata hubung yang kurang tepat. Keempat, Jurnal ini tidak menuliskan isi dengan seksama dan opini publik.
Nama: Adelia ispalana salsabila
Kelas: 2A
NPM: 2213053204
PRODI : PGSD
Analisis jurnal
Hukum adalah keseluruhan peraturan dalam suatu kehidupan. Semua warga negara, siapapun orangnya, statusnya, pejabat ataupun rakyat jelata memiliki persamaan yang sama Dimata hukum dan hak hak yang sama di hadapan pemerintah. Penegakan hukum adalah usaha usaha yang diambil oleh pemerintah untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum.
Masalah penegakan hukum di Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum. Kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum pun semakin memprihatinkan. seperti dalam kasus Ahok yang menjadi tersangka dugaan penistaan agam, masyarakat belum merasakan kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum.
Pada saat Ahok menjabat sebagai wakil gubernur ia mendapatkan reaksi dari FPI yang menolak Ahok karena bukan beragama Islam, ia keturunan Tionghoa dan seringkali mengeluarkan kata kata kasar. Berbagai dorongan yang dilakukan FPI dalam aksi penolakannya terhadap Ahok didukung oleh masyarakat Betawi dan beberapa fraksi DPRD yang tergabung dalam koalisi merah putih yang ingin menjatuhkan Ahok dari gubernur. Terkahir aksi damai tanggal 4 November 2016 yang ditindaklanjuti dengan di sangka kan Ahok sebagai orang yang menistakan agama, oleh kepolisian negara Republik Indonesia melalui sidang terbuka terbatas yang dihadiri oleh semua pihak yang terlibat.
Kelas: 2A
NPM: 2213053204
PRODI : PGSD
Analisis jurnal
Hukum adalah keseluruhan peraturan dalam suatu kehidupan. Semua warga negara, siapapun orangnya, statusnya, pejabat ataupun rakyat jelata memiliki persamaan yang sama Dimata hukum dan hak hak yang sama di hadapan pemerintah. Penegakan hukum adalah usaha usaha yang diambil oleh pemerintah untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum.
Masalah penegakan hukum di Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum. Kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum pun semakin memprihatinkan. seperti dalam kasus Ahok yang menjadi tersangka dugaan penistaan agam, masyarakat belum merasakan kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum.
Pada saat Ahok menjabat sebagai wakil gubernur ia mendapatkan reaksi dari FPI yang menolak Ahok karena bukan beragama Islam, ia keturunan Tionghoa dan seringkali mengeluarkan kata kata kasar. Berbagai dorongan yang dilakukan FPI dalam aksi penolakannya terhadap Ahok didukung oleh masyarakat Betawi dan beberapa fraksi DPRD yang tergabung dalam koalisi merah putih yang ingin menjatuhkan Ahok dari gubernur. Terkahir aksi damai tanggal 4 November 2016 yang ditindaklanjuti dengan di sangka kan Ahok sebagai orang yang menistakan agama, oleh kepolisian negara Republik Indonesia melalui sidang terbuka terbatas yang dihadiri oleh semua pihak yang terlibat.
Nama : Tri Maharani
Npm : 2213053017
Kelas : 2A
POSTTEST tentang PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
Perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa hukum yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban umum. Di Indonesia teori perlindungan hukum yang lebih relevan adalah teori Philipus M. Hadjon. Beliau menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan pemerintah yang bersifat preventif atau hati-hati dalam melaksanakan hukum dan juga represif ataupun tegas dalam menentukan hukum.
Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Npm : 2213053017
Kelas : 2A
POSTTEST tentang PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
Perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa hukum yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban umum. Di Indonesia teori perlindungan hukum yang lebih relevan adalah teori Philipus M. Hadjon. Beliau menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan pemerintah yang bersifat preventif atau hati-hati dalam melaksanakan hukum dan juga represif ataupun tegas dalam menentukan hukum.
Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Nama : Syakila Haswa Utami
Kelas : 2A
NPM : 2213053019
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya.
Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Kelas : 2A
NPM : 2213053019
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya.
Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Nama : M. Iqbal Prayoga
Npm : 2253053007
Kelas : 2A
Post test
Di Indonesia teori perlindungan hukum yang lebih relevan adalah teori Philipus M. Hadjon. Beliau menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan pemerintah yang bersifat preventif atau hati-hati dalam melaksanakan hukum dan juga represif ataupun tegas dalam menentukan hukum.
Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya.
Npm : 2253053007
Kelas : 2A
Post test
Di Indonesia teori perlindungan hukum yang lebih relevan adalah teori Philipus M. Hadjon. Beliau menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan pemerintah yang bersifat preventif atau hati-hati dalam melaksanakan hukum dan juga represif ataupun tegas dalam menentukan hukum.
Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya.
NAMA : SISKA TRI UTAMI
NPM : 2213053195
KELAS : 2A
PRODI : PGSD
POST TEST!
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA.
Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Perlindungan Hukum Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu.
NPM : 2213053195
KELAS : 2A
PRODI : PGSD
POST TEST!
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA.
Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Perlindungan Hukum Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu.
Nama : Yori Andra Umarsyah
NPM : 2213053170
Kelas : 2A
Prodi : PGSD
Yang dapat saya analisis dari jurnal tersebut adalah Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum tak kalah penting dari aspek perlindungan negara, kedua hal tersebut memainkan peran yang penting dalam hal mempertahankan kestabilan sebuah negara. Bahkan presiden Jokowi sendiri sedang memprioritaskan masalah pengakan hukum di Indonesia.
Kasus pelanggaran hukum berupa penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahaya Purnama alias Ahok sendiri, menyebabkan timbulnya beragam konflik antara sesama individu dan kerusuhan dalam masyarakat, seperti demonstrasi dan kampanye. Kasus Ahok telah mengakibatkan masyarakat merasa bahwa tidak ada lagi keadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia saat ini, karena tekanan politik juga dianggap mempengaruhi putusan pengadilan. Oleh karena itu, negara perlu memperbaiki proses penegakan hukum menuju arah yang lebih baik dan meningkatkan perlindungan hak minoritas agar lebih adil. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.
NPM : 2213053170
Kelas : 2A
Prodi : PGSD
Yang dapat saya analisis dari jurnal tersebut adalah Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum tak kalah penting dari aspek perlindungan negara, kedua hal tersebut memainkan peran yang penting dalam hal mempertahankan kestabilan sebuah negara. Bahkan presiden Jokowi sendiri sedang memprioritaskan masalah pengakan hukum di Indonesia.
Kasus pelanggaran hukum berupa penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahaya Purnama alias Ahok sendiri, menyebabkan timbulnya beragam konflik antara sesama individu dan kerusuhan dalam masyarakat, seperti demonstrasi dan kampanye. Kasus Ahok telah mengakibatkan masyarakat merasa bahwa tidak ada lagi keadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia saat ini, karena tekanan politik juga dianggap mempengaruhi putusan pengadilan. Oleh karena itu, negara perlu memperbaiki proses penegakan hukum menuju arah yang lebih baik dan meningkatkan perlindungan hak minoritas agar lebih adil. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.
Nama : Adinda Febriele Rindiyani
Npm : 2213053030
Kelas : 2A
Prodi : PGSD
Permasalahan yang muncul di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat serius dan terus menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini, berbagai kebijakan di bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. . Presiden Jokowi berulang kali melalui surat kabar cetak dan elektronik terus menyampaikan pesan “tidak akan mencampuri atau mencampuri hukum yang sedang ditangani oleh kepolisian dan aparat hukum lainnya. d”. pajak dalam pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden menghargai proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance. , narkoba, korupsi, maksiat dan masalah hukum lainnya seperti pungli semakin merajalela di negeri ini.
Karakter masyarakat khususnya aparat penegak hukum dan birokrat yang tidak amanah dan tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidaktaatan.Kepuasan pendapatan, menjadi penyebab utama korupsi dan tingginya korupsi serta keterikatan hukum lainnya. Hal ini dimaksudkan agar pemerintahan negara bermartabat di mata rakyat. Bahwa Negara menjamin dan melindungi setiap warga negara. Negara menjamin hak setiap warga negara, serta kedudukan dan fungsi negara itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran negara dimaksudkan untuk melindungi seluruh warga negaranya dari tindakan-tindakan yang dapat melanggar tatanan hukum. Negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan dan melindungi setiap orang dari kekejaman dan ketidakadilan terhadap warganya. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Npm : 2213053030
Kelas : 2A
Prodi : PGSD
Permasalahan yang muncul di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat serius dan terus menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini, berbagai kebijakan di bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. . Presiden Jokowi berulang kali melalui surat kabar cetak dan elektronik terus menyampaikan pesan “tidak akan mencampuri atau mencampuri hukum yang sedang ditangani oleh kepolisian dan aparat hukum lainnya. d”. pajak dalam pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden menghargai proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance. , narkoba, korupsi, maksiat dan masalah hukum lainnya seperti pungli semakin merajalela di negeri ini.
Karakter masyarakat khususnya aparat penegak hukum dan birokrat yang tidak amanah dan tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidaktaatan.Kepuasan pendapatan, menjadi penyebab utama korupsi dan tingginya korupsi serta keterikatan hukum lainnya. Hal ini dimaksudkan agar pemerintahan negara bermartabat di mata rakyat. Bahwa Negara menjamin dan melindungi setiap warga negara. Negara menjamin hak setiap warga negara, serta kedudukan dan fungsi negara itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran negara dimaksudkan untuk melindungi seluruh warga negaranya dari tindakan-tindakan yang dapat melanggar tatanan hukum. Negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan dan melindungi setiap orang dari kekejaman dan ketidakadilan terhadap warganya. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Nama : Hanny Luthfia Shabrina
NPM : 2213053237
Kelas : 2A
Analisis Jurnal :
1. Ahok sebagai sosok pemimpin yang lugas dan tegas dalam bertutur kata. Ahok dikenal sebagai seorang pemimpin yang terkenal karena gaya komunikasinya yang langsung dan tegas. Karakteristik ini memberikan kesan kejelasan dan ketegasan dalam menyampaikan pesan.
2. Kasus penistaan agama yang menimpa Ahok. Ahok dijatuhi status tersangka dalam kasus penistaan agama setelah melakukan pernyataan yang dipandang kontroversial terkait Al Quran. Kasus ini memicu demonstrasi damai oleh mayoritas Muslim yang menuntut penanganan yang profesional dan transparan dari pihak berwenang.
3. Risiko yang dihadapi Ahok. Meskipun menghadapi risiko dan konsekuensi dari keputusannya, Ahok bersiap menghadapinya. Hal ini menunjukkan kesediaannya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
4. Pentingnya negara dalam melindungi warga negara, menggarisbawahi pentingnya peran negara dalam melindungi warga negaranya dari tindakan yang merusak supremasi hukum. Pasal 27 UUD 1945 menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menghormati hukum dan pemerintahan tersebut.
5. Penegakan hukum di Indonesia sebagai isu serius. Penegakan hukum di Indonesia dianggap sebagai isu serius dan menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Jokowi. Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk memperkuat penegakan hukum, dan Presiden Jokowi menunjukkan komitmen terhadap supremasi hukum dan pemerintahan yang baik.
6. Tantangan dalam reformasi sistem hukum. Meskipun upaya yang dilakukan, reformasi sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi harapan publik. Tingginya tingkat kriminalitas, korupsi, dan permasalahan hukum lainnya menunjukkan perlunya intervensi dan perbaikan pemerintah dalam bidang ini. Kekhawatiran terhadap proses penegakan hukum yang dipertanyakan juga mencerminkan perlunya mengembalikan kredibilitas negara dan menjunjung tinggi martabat bangsa.
7. Negara menjamin hak setiap warga negara, menggarisbawahi bahwa negara memiliki peran penting dalam menjamin hak-hak setiap warga negaranya. Ini mencakup perlindungan terhadap tindakan yang merugikan dan penghormatan terhadap martabat warga negara.
Jurnal tersebut memberikan wawasan tentang karakteristik Ahok, isu penegakan hukum di Indonesia, dan peran negara dalam melindungi warga negaranya.
NPM : 2213053237
Kelas : 2A
Analisis Jurnal :
1. Ahok sebagai sosok pemimpin yang lugas dan tegas dalam bertutur kata. Ahok dikenal sebagai seorang pemimpin yang terkenal karena gaya komunikasinya yang langsung dan tegas. Karakteristik ini memberikan kesan kejelasan dan ketegasan dalam menyampaikan pesan.
2. Kasus penistaan agama yang menimpa Ahok. Ahok dijatuhi status tersangka dalam kasus penistaan agama setelah melakukan pernyataan yang dipandang kontroversial terkait Al Quran. Kasus ini memicu demonstrasi damai oleh mayoritas Muslim yang menuntut penanganan yang profesional dan transparan dari pihak berwenang.
3. Risiko yang dihadapi Ahok. Meskipun menghadapi risiko dan konsekuensi dari keputusannya, Ahok bersiap menghadapinya. Hal ini menunjukkan kesediaannya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
4. Pentingnya negara dalam melindungi warga negara, menggarisbawahi pentingnya peran negara dalam melindungi warga negaranya dari tindakan yang merusak supremasi hukum. Pasal 27 UUD 1945 menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menghormati hukum dan pemerintahan tersebut.
5. Penegakan hukum di Indonesia sebagai isu serius. Penegakan hukum di Indonesia dianggap sebagai isu serius dan menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Jokowi. Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk memperkuat penegakan hukum, dan Presiden Jokowi menunjukkan komitmen terhadap supremasi hukum dan pemerintahan yang baik.
6. Tantangan dalam reformasi sistem hukum. Meskipun upaya yang dilakukan, reformasi sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi harapan publik. Tingginya tingkat kriminalitas, korupsi, dan permasalahan hukum lainnya menunjukkan perlunya intervensi dan perbaikan pemerintah dalam bidang ini. Kekhawatiran terhadap proses penegakan hukum yang dipertanyakan juga mencerminkan perlunya mengembalikan kredibilitas negara dan menjunjung tinggi martabat bangsa.
7. Negara menjamin hak setiap warga negara, menggarisbawahi bahwa negara memiliki peran penting dalam menjamin hak-hak setiap warga negaranya. Ini mencakup perlindungan terhadap tindakan yang merugikan dan penghormatan terhadap martabat warga negara.
Jurnal tersebut memberikan wawasan tentang karakteristik Ahok, isu penegakan hukum di Indonesia, dan peran negara dalam melindungi warga negaranya.
Nama : Annisa Ghaida Fadhila
Npm : 2213053216
Kelas : 2A
Analisis jurnal pertemuan 12
Hukum merupakan keseluruhan peraturan-peraturan dalam berkehidupan. Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara. Banyaknya faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dan perlindungan negara seperti lemahnya pemahaman agama, ekonomi, serta proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.
Npm : 2213053216
Kelas : 2A
Analisis jurnal pertemuan 12
Hukum merupakan keseluruhan peraturan-peraturan dalam berkehidupan. Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara. Banyaknya faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dan perlindungan negara seperti lemahnya pemahaman agama, ekonomi, serta proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.
Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif dan wajar kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum semakin hari semakin buruk di indonesia. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini pun belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya. Aparat penegak hukum serta jajarannya yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya.
Nama : Dhea Anisya Putri
NPM : 2213053186
Kelas : 2A
Prodi : PGSD
Analisis Artikel Jurnal tentang penegakan hukum dan perlindungan negara.
Perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kewenangan penguasa hukum yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban umum. Di Indonesia, teori perlindungan hukum yang lebih relevan yaitu teori Philipus M. Hadjon. Beliau menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan pemerintah yang sifatnya preventif atau hati-hati dalam melaksanakan hukum dan juga represif dalam menentukan hukum.
Sudarto pada tahun 1986 mengatakan bahwa penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan baik perbuatan2 yang melawan hukum yang terjadi maupun perbuatan yang melawan hukum yang mungkin terjadi. Kegiatan penegakan hukum menjadi kegiatan yang menyerasikan antara hubungan nilai2 yang terjabarkan dalam kaidah2 yang mantap.
Dalam penegakan hukum, di Indonesia masih amat lemah bagi mental aparat penegak hukum. Diantaranya lemah akan pemahaman agama, ekonomi dan proses rekrutmen yang tidak transparan. Salah satu kasus yang membuat rakyat makin tidak percaya dengan penegakan hukum di Indonesia yaitu pada aksi demo 4 November tahun 2016. Pada aksi demo tersebut rakyat meminta penegakkan hukum mengenai kasus penistaan Alquran yang dilakukan oleh saudari Basuki Tjahaja purnama atau Ahok. Pada kasus Ahok, masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak melakukan dengan sungguh2 terkait penegakan hukum yang melibatkan kasus penistaan Alquran oleh Ahok. Sehingga rakyat terus memberontak dan terjadi demo beberapa kali dan penuntutan dari pihak2 kaum muslim.
Dari kasus tersebut, negara Indonesia ini sebagai negara hukum seharusnya dapat menjamin dan melindungi hak2 warga negara dengan semaksimal mungkin.
NPM : 2213053186
Kelas : 2A
Prodi : PGSD
Analisis Artikel Jurnal tentang penegakan hukum dan perlindungan negara.
Perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kewenangan penguasa hukum yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban umum. Di Indonesia, teori perlindungan hukum yang lebih relevan yaitu teori Philipus M. Hadjon. Beliau menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan pemerintah yang sifatnya preventif atau hati-hati dalam melaksanakan hukum dan juga represif dalam menentukan hukum.
Sudarto pada tahun 1986 mengatakan bahwa penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan baik perbuatan2 yang melawan hukum yang terjadi maupun perbuatan yang melawan hukum yang mungkin terjadi. Kegiatan penegakan hukum menjadi kegiatan yang menyerasikan antara hubungan nilai2 yang terjabarkan dalam kaidah2 yang mantap.
Dalam penegakan hukum, di Indonesia masih amat lemah bagi mental aparat penegak hukum. Diantaranya lemah akan pemahaman agama, ekonomi dan proses rekrutmen yang tidak transparan. Salah satu kasus yang membuat rakyat makin tidak percaya dengan penegakan hukum di Indonesia yaitu pada aksi demo 4 November tahun 2016. Pada aksi demo tersebut rakyat meminta penegakkan hukum mengenai kasus penistaan Alquran yang dilakukan oleh saudari Basuki Tjahaja purnama atau Ahok. Pada kasus Ahok, masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak melakukan dengan sungguh2 terkait penegakan hukum yang melibatkan kasus penistaan Alquran oleh Ahok. Sehingga rakyat terus memberontak dan terjadi demo beberapa kali dan penuntutan dari pihak2 kaum muslim.
Dari kasus tersebut, negara Indonesia ini sebagai negara hukum seharusnya dapat menjamin dan melindungi hak2 warga negara dengan semaksimal mungkin.
Nama : Intan Ayu Ulan Dari
Npm : 2253053053
Kelas : 2A
Prodi : PGSD
Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M.Hadjon. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusanatas pelanggaran yang telah terjadi.
Nama : Intan Ayu Ulan Dari
Npm : 2253053053
Kelas : 2A
Post test
Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat
selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering
terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat
terlaksana dengan baik oleh karena ada
beberapa oknum penegak hukum yang tidak
melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai
mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yangtidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra
Npm : 2253053053
Kelas : 2A
Post test
Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat
selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering
terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat
terlaksana dengan baik oleh karena ada
beberapa oknum penegak hukum yang tidak
melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai
mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yangtidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra
Nama : Khalda Hanun Rafiana
NPM : 2213053122
Kelas : 2A
Postest 12
Menganalisis jurnal
Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)
Penulis : M. Husein Maruapey
Pertengahan 2016, kepemimpinan Ahok diwarnai oleh berbagai polemik, misalnya perbedaan tajam dengan DPRD, kasus UPS, kasus penggusuran, kasus Sumber Waras dan kasus Reklamasi yang menjadi sorotan publik, serta kasus yang sangat menguras energi dan mengundang perhatian publik yakni Penistaan Alqur’an. Figur Pemimpin yang satu ini terkenal dengan ceplas ceplosnya, tegas, keras dan apa adanya dalam bertutur kata tanpa memandang dengan siapa lawan bicaranya, apalagi terjadi kekeliruan dalam pekerjaan oleh bawahannya. Dialah Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri.
Keputusan tersebut murni didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat. Keputusan yang diambil memiliki risiko. Namun, pihaknya siap menghadapi risiko terburuk sekalipun. "Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 adalah demonstrasi untuk menuntut Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bekerja secara profesional dan segera mengsangkakan Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran. Di ikuti oleh Alim Ulama, Kaum Pemudah, Organisasi Sosial kemasyarakatan mendesak kepada Presiden dan jajarannya untuk memproses secara transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan Ahok. Walaupun demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan damai, namun diakui oleh Kapolri Jend Tito Karnavian,bahwa ada segelintir pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional. Oleh karena itu kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara
wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah. Tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
NPM : 2213053122
Kelas : 2A
Postest 12
Menganalisis jurnal
Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)
Penulis : M. Husein Maruapey
Pertengahan 2016, kepemimpinan Ahok diwarnai oleh berbagai polemik, misalnya perbedaan tajam dengan DPRD, kasus UPS, kasus penggusuran, kasus Sumber Waras dan kasus Reklamasi yang menjadi sorotan publik, serta kasus yang sangat menguras energi dan mengundang perhatian publik yakni Penistaan Alqur’an. Figur Pemimpin yang satu ini terkenal dengan ceplas ceplosnya, tegas, keras dan apa adanya dalam bertutur kata tanpa memandang dengan siapa lawan bicaranya, apalagi terjadi kekeliruan dalam pekerjaan oleh bawahannya. Dialah Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri.
Keputusan tersebut murni didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat. Keputusan yang diambil memiliki risiko. Namun, pihaknya siap menghadapi risiko terburuk sekalipun. "Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 adalah demonstrasi untuk menuntut Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bekerja secara profesional dan segera mengsangkakan Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran. Di ikuti oleh Alim Ulama, Kaum Pemudah, Organisasi Sosial kemasyarakatan mendesak kepada Presiden dan jajarannya untuk memproses secara transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan Ahok. Walaupun demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan damai, namun diakui oleh Kapolri Jend Tito Karnavian,bahwa ada segelintir pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional. Oleh karena itu kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara
wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah. Tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Nama : Nada Fauziana
Npm : 2253053033
Kelas : 2A
Prodi : PGSD
Post test
Hukum adalah keseluruhan peraturan peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu
kehidupan bersama: keseluruhan peraturan
tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu
kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan
pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Sudikno,
1999: 40).
Penegakan hukum adalah usaha-usaha
yang diambil oleh pemerintah atau suatu
otoritas untuk menjamin tercapainya rasa
keadilan dan ketertiban dalam masyarakat
dengan menggunakan beberapa perangkat atau
alat kekuasaan negara baik dalam bentuk
undang-undang, sampai pada para penegak
hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta
pengacara. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk
Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan
mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang bersangkutan.
Npm : 2253053033
Kelas : 2A
Prodi : PGSD
Post test
Hukum adalah keseluruhan peraturan peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu
kehidupan bersama: keseluruhan peraturan
tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu
kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan
pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Sudikno,
1999: 40).
Penegakan hukum adalah usaha-usaha
yang diambil oleh pemerintah atau suatu
otoritas untuk menjamin tercapainya rasa
keadilan dan ketertiban dalam masyarakat
dengan menggunakan beberapa perangkat atau
alat kekuasaan negara baik dalam bentuk
undang-undang, sampai pada para penegak
hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta
pengacara. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk
Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan
mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang bersangkutan.
Nama : Celda Vahleviana
NPM : 2213053286
Kelas : 2A
Prodi : PGSD
POST TEST
Analisis jurnal berjudul Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara
Penulis : M. Husein Maruapey
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Penegakan hukum di sebuah negara sudah seharusnya tidak pandang pilih dan harus memberikan rasa keadilan bagi semua masyarakat. Penegakan hukum juga seharusnya bisa bertanggung jawab, memberi kepastian kepada setiap masyarakat, tidak memihak dan tidak mudah di intervensi, namun pada saat ini negara Indonesia masih dirasa penegakan hukumnya kurang atau belum berjalan dengan baik. Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegak hukum. Masih rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum. Ruang lingkup penegakkan hukum luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, juga meliputi peace maintenance.
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merupakan salah satu tokoh Tionghoa yang pernah menjadi gubernur DKI Jakarta, cara dan gaya ahok memimpin jakarta yang diwarnai dengan heterogenitasnya, ia memiliki gaya memimpin berbeda dengan gubernur lainnya ia tegas dan tak sungkan memarahi bawahan jika bersalah, Ahok bahkan pernah beberapa kali mendapat kontroversi dan sering menghiasi layar televisi karena gaya kepemimpinannya yang tegas. Terlepas dari permasalahan yang sedang dihadapi Ahok, namun perlu kita ketahui bahwa untuk menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, banyak rintangan yang harus dilalui hingga menjadi pemimpin yang ideal. Ahok pada kepemimpinannya mendapatkan presentasi kepuasan yang tinggi yaitu per April 2016 masih di atas 80 persen (survei Populi Center, Juni 2016). Angka ini, merupakan apresiasi dan amanah dari masyarakat DKI Jakarta.
Setiap warga negara Indonesia memiliki hak menjadi seorang pemimpin di Indonesia entah dari suku mana asalnya kita semua memiliki derajat yang sama dalam hukum.
Tentu Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah untuk itu kita masyarakat harus bijak dalam bertindak dan bersikap serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
NPM : 2213053286
Kelas : 2A
Prodi : PGSD
POST TEST
Analisis jurnal berjudul Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara
Penulis : M. Husein Maruapey
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Penegakan hukum di sebuah negara sudah seharusnya tidak pandang pilih dan harus memberikan rasa keadilan bagi semua masyarakat. Penegakan hukum juga seharusnya bisa bertanggung jawab, memberi kepastian kepada setiap masyarakat, tidak memihak dan tidak mudah di intervensi, namun pada saat ini negara Indonesia masih dirasa penegakan hukumnya kurang atau belum berjalan dengan baik. Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegak hukum. Masih rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum. Ruang lingkup penegakkan hukum luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, juga meliputi peace maintenance.
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merupakan salah satu tokoh Tionghoa yang pernah menjadi gubernur DKI Jakarta, cara dan gaya ahok memimpin jakarta yang diwarnai dengan heterogenitasnya, ia memiliki gaya memimpin berbeda dengan gubernur lainnya ia tegas dan tak sungkan memarahi bawahan jika bersalah, Ahok bahkan pernah beberapa kali mendapat kontroversi dan sering menghiasi layar televisi karena gaya kepemimpinannya yang tegas. Terlepas dari permasalahan yang sedang dihadapi Ahok, namun perlu kita ketahui bahwa untuk menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, banyak rintangan yang harus dilalui hingga menjadi pemimpin yang ideal. Ahok pada kepemimpinannya mendapatkan presentasi kepuasan yang tinggi yaitu per April 2016 masih di atas 80 persen (survei Populi Center, Juni 2016). Angka ini, merupakan apresiasi dan amanah dari masyarakat DKI Jakarta.
Setiap warga negara Indonesia memiliki hak menjadi seorang pemimpin di Indonesia entah dari suku mana asalnya kita semua memiliki derajat yang sama dalam hukum.
Tentu Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah untuk itu kita masyarakat harus bijak dalam bertindak dan bersikap serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Nama : Juliana Wulandari
Npm : 2213053291
Kelas :2A
Post test
Analisis jurnal
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
(Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta )
Masalah penegakan hukum di Indonesia
merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum.Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan “ Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”.Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).
Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.
Jurnal ini berisi tentang kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki T Purnama (BTP) yang akrab dipanggil Ahok. Kasus ini terjadi pada tahun 2016. Saat itu ia diduga telah menyatakan Al-Qur'an.Gaya kepemimpinan yang cenderung ceplas-ceplos atau to the point yang membuat Ahok melakukan hal tersebut. aksi demo yang dilakukan 4 november 2016 serta disangkakannya Ahok belum dirasakan
sebagai kesungguhan pemerintah dalam
melaksanakan penegakan hukum, sehingga kesepakatan kaum muslimin untuk mengawal proses hukum penistaan Alquraan yang dilakukan Ahok, kembali akan dilakukan melalui demonstarsi tanggal 2 desember 2016.
Npm : 2213053291
Kelas :2A
Post test
Analisis jurnal
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
(Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta )
Masalah penegakan hukum di Indonesia
merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum.Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan “ Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”.Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).
Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.
Jurnal ini berisi tentang kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki T Purnama (BTP) yang akrab dipanggil Ahok. Kasus ini terjadi pada tahun 2016. Saat itu ia diduga telah menyatakan Al-Qur'an.Gaya kepemimpinan yang cenderung ceplas-ceplos atau to the point yang membuat Ahok melakukan hal tersebut. aksi demo yang dilakukan 4 november 2016 serta disangkakannya Ahok belum dirasakan
sebagai kesungguhan pemerintah dalam
melaksanakan penegakan hukum, sehingga kesepakatan kaum muslimin untuk mengawal proses hukum penistaan Alquraan yang dilakukan Ahok, kembali akan dilakukan melalui demonstarsi tanggal 2 desember 2016.
Nama : Khairul Rifai
NPM : 2213053265
Kelas : 2A
Postest!
Analisis Artikel Jurnal tentang penegakan hukum dan perlindungan negara.
Perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa hukum yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban umum. Di Indonesia teori perlindungan hukum yang lebih relevan adalah teori Philipus M. Hadjon. Beliau menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan pemerintah yang bersifat preventif atau hati-hati dalam melaksanakan hukum dan juga represif ataupun tegas dalam menentukan hukum.
Sudarto pada tahun 1986 mengatakan bahwa penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang terjadi maupun perbuatan yang melawan hukum yang mungkin terjadi. Kegiatan penegakan hukum menjadi kegiatan yang menyerasikan antara hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap.
NPM : 2213053265
Kelas : 2A
Postest!
Analisis Artikel Jurnal tentang penegakan hukum dan perlindungan negara.
Perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa hukum yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban umum. Di Indonesia teori perlindungan hukum yang lebih relevan adalah teori Philipus M. Hadjon. Beliau menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan pemerintah yang bersifat preventif atau hati-hati dalam melaksanakan hukum dan juga represif ataupun tegas dalam menentukan hukum.
Sudarto pada tahun 1986 mengatakan bahwa penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang terjadi maupun perbuatan yang melawan hukum yang mungkin terjadi. Kegiatan penegakan hukum menjadi kegiatan yang menyerasikan antara hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap.