PRETEST

Bagaimana revisi UU di MK mengancam Konsitusi di Indonesia ?

Isu tentang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja diundangkan oleh DPR menjadi permasalahan yang hangat dibincangkan beberapa kalangan masyarakat. Beberapa dari mereka pun turut menyampaikan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat mereka, sehingga mereka turun ke jalan dan berdemonstrasi.

Kini, UU Cipta Kerja hampir kecil kemungkinan bagi DPR untuk mengubahnya lagi, sementara Presiden tidak melihat adanya urgensi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengatasi keresahan masyarakat tentang UU tersebut. Satu-satunya jalan kini yang dapat diambil masyarakat atas keresahan mereka adalah dengan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Walaupun demikian, masyarakat yang terlalu fokus soal permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja rupanya telah membuat mereka terdistraksi dari salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Wujud ancaman tersebut ada pada Revisi UU MK.

UU tersebut bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya. Menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96).

Minimnya transparansi dan partisipasi publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi, tidak dihiraukan oleh DPR dalam proses pembentukan UU tersebut. Hal ini juga menurut peneliti KoDe Inisiatif, Violla Reininda, adalah inkonstitusional karena tidak mematuhi Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan patuh terhadap norma hukum karena Indonesia adalah negara hukum.

Secara substansi menunjukan adanya usaha transaksi politik dengan para hakim konstitusi yang sedang menjabat saat ini, atau sebagai 'kado' bagi mereka, dengan harapan putusan-putusan yang dilahirkan nanti akan memihak DPR dan Pemerintah akibat transaksi tersebut. Perubahan yang dilakukan adalah dalam ketentuan jabatan hakim konstitusi, yang memuat adanya perubahan dalam usia minimal seseorang dapat menjadi hakim konstitusi. Awalnya, pada UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, usia minimal yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf c adalah 40 tahun, sedangkan pada perubahan terbarunya usia minimal dinaikan menjadi 60 tahun.

Jika hakim yang saat ini sedang menjabat telah menginjak usia 60 tahun ke atas, maka dia dapat diperpanjang masa jabatannya. Hal ini membuat adanya hakim yang menjabat saat ini dapat tetap melanggengkan posisi mereka di MK, namun dengan usia mereka yang lebih tua dikhawatirkan akan berpengaruh kepada kualitas putusan dan pendapat hakim yang dikeluarkan nanti.

Ancaman selanjutnya ada pada ketentuan pada Pasal 59. Pada Pasal 59 di UU No. 8 Tahun 2011 sebagai perubahan pertama terhadap UU MK, bahwa selain putusan MK terhadap suatu perkara pengujian UU terhadap UUD disampaikan pada DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana ketentuan pada ayat (1), baik DPR maupun Presiden harus segera menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ayat (2). Pada revisi UU MK terbaru, ketentuan pada ayat (2) dihapus, sehingga tidak lagi ada norma yang menimbulkan kewajiban bagi DPR dan Presiden untuk menindaklanjuti putusan MK, sehingga kekuatan putusan 'disunat' dan mengancam proses 'checks and balances'.

Apa implikasinya? Tidak ditindaklanjutinya suatu putusan, maka pembuat UU telah mengabaikan konstitusi. Bagaimana tidak? UU dapat saja berisi hal yang secara formil bertentangan dengan amanat konstitusi dan telah melanggar hak konstitusional warga negara, sehingga MK memutuskan untuk membatalkan suatu UU yang dimohonkan untuk diuji. Jika tidak ada tindak lanjut, maka negara telah mengabaikan konstitusi yang harusnya menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan mereka berdasarkan konsep negara hukum.

Perubahan-perubahan tersebut menunjukan bahwa ada usaha dari DPR dan Pemerintah untuk melakukan 'court-packing' terhadap MK. MK dilemahkan secara kelembagaan melalui UU itu sehingga merusak demokrasi, karena akan mengurangi kekuatan putusan mereka untuk memengaruhi politik hukum Indonesia, sehingga mengurangi efektifitas checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan. Padahal, MK menjadi pionir dalam menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia pasca Reformasi, menjaga cabang-cabang kekuasaan negara agar tetap pada jalur konstitusional, dan tidak terpengaruh oleh kubu politik manapun.

Selain itu, perubahan ini juga dianggap tidak mendukung perlindungan hak-hak warga negara secara progresif. Tidak dibahasnya mengenai kewenangan MK untuk menerima dan menyelesaikan perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint), constitutional question, dan memberikan kewenangan penuh menguji peraturan perundangan dalam satu atap di MK menjadi bukti bahwa kekuatan-kekuatan politik dalam DPR dan Pemerintah tidak menginginkan MK memiliki pengaruh kuat untuk meredam mereka, sehingga berpotensi besar untuk mengancam demokrasi yang telah dicita-citakan sejak Indonesia lepas dari belenggu Orde Baru yang otoriter.

Cara yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK adalah mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK. Bukti-bukti bahwa revisi UU MK dapat merusak khittah MK sebagai pengawal konstitusi sudah terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena inkonstitusional.

Praktik untuk MK menguji UU yang membentuk mereka sendiri sudah lazim dilakukan dalam beberapa perkara yang pernah dimohonkan dan diputus. Salah satunya dalam Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 yang menyatakan Pasal 50 UU MK yang mengatur bahwa UU yang dapat diujikan adalah UU yang diundangkan setelah amandemen UUD 1945 tidak mengikat secara hukum. Sehingga dengan pengalaman tersebut, MK berwenang untuk menguji UU yang membentuk kelembagaan mereka.

Agar kekuatan untuk menolak revisi itu semakin besar sehingga putusan MK dapat memuaskan masyarakat dan lebih menjaga demokrasi, menurut Stefanus Hendrianto dorongan dari masyarakat dalam mengawasi dan memberikan dukungan untuk memutus suatu perkara pengujian akan sangat berpengaruh pada kualitas putusannya nanti. Dorongan dari kalangan ahli hukum dan aktivis demokrasi serta masyarakat luas dapat memengaruhi hasil dari putusan nanti yang akan memihak kehendak mereka. Meski menurutnya strategi untuk menggaet suara masyarakat oleh MK dinilai politis, namun hal itu akan sangat memengaruhi hasil akhir perkara nanti.

Masyarakat harus sadar bahaya yang akan muncul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan selama beberapa saat setelah diundangkan, apalagi dengan munculnya rencana masyarakat dari berbagai kalangan untuk memohonkan pengujian UU Cipta Kerja. Ada langkah yang sebelumnya wajib dilakukan untuk dapat menyelamatkan demokrasi kita, yakni untuk menyelamatkan MK dari campur tangan politik, agar putusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat.

Analisis Soal

Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Re: PRETEST

oleh Salsabila Ramadani - Friday, 17 March 2023, 12:40

Nama: Salsabila Ramadani
NPM: 2216031045
Kelas: Reguler A

1. hal positif apa saja yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

jawab:
hal positif: jadi mengetahui tentang UU MK, UU cipta kerja. mengetahui tentang pentingnya konstitusi bagi suatu negara.

yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah tentang UU cipta kerja dan UU MK, mengapa demikian? karena UU tersebut bermasalah tidak hanyak secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya, menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan urgensi di anda pandemi yang menunjukkan kan tidak adanya 'sense of crisis', atau tidak adanya urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (pasal 88) dan partsisipapublik (pasal 96).pasal 59 UU No. 8 Tahun 2011 sebagai perubahan pertama terhadap UU MK.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

jawab: Hakikat dari konstitusi itu sendiri adalah kontrak sosial, yang secara sederhana berarti kesepakatan antara penguasa dan yang dikuasai tentang hal apa saja yang akan diatur nantinya.Maka dari itu, penting adanya ketika setiap substansi dari konstitusi sesuai dengan kehendak masyarakat, konstitusi memiliki arti penting bagi negara hal ini disebabkan konstitusi memiliki peran atau fungsi yang sangat penting yaitu untuk mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Dan berikut adalah pengertian konstitusi dan pentingnya konstitusi dalam suatu negara sama seperti halnya dengan Indonesia yang mempunyai UUD NRI 1945 yang memiliki kedudukan sebagai konstitusi atau sumber hukum tertinggi dan fundamental merupakan legitimasi dari aturan perundangan-undangan dibawahnya. eh karena itu tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman kepada UUD 1945.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional!! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

jawab: Setya Novanto di Pusaran Kasus e-KTP, menurut saya layak mendapatkan hukuman yang maksimal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena telah korupsi pengadaan e-KTP. dalam kasus ini sangat memprihatinkan, apalagi yang bersangkutan adalab ketua DPR RI terpilih yaitu Setya Novanto, sesungguhnya tidak layak seorang yang begitu di percaya sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat akan tanggungjawab melakukan kasus korupsi, apalagi ini menyangkut E-KTP, yang tentunya untuk masyarakat dan tentunya menghabiskan dana yang sangat banyak.

Re: PRETEST

oleh Qinan Qinanti Ayu Pariha - Friday, 17 March 2023, 17:00

Assalamu'alaikum pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Qinanti Ayu Pariha dengan NPM 2216031067 dari kelas Reguler A.

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab; Jika melihat sisi positif setelah membaca artikel tersebut, saya menjadi lebih paham dan tau bagaimana sistem UU MK dan juga UU cipta kerja, bagaimana adanya UU MK dan UU cipta kerja bagi masyarakat serta dampak yang ada dari kedua UU tersebut, juga saya menjadi paham bagaimana adanya konstitusi ini sangat penting bagi suatu negara karena jika tidak adanya konstitusi suatu negara akan hancur pemerintahannya.

Banyak hal yang harusnya dapat di benahi dalam konsep berbangsa dan bernegara, salah satunya dalam artikel tersebut ialah UU MK dan juga UU cipta kerja, dimana kedua undang-undang tersebut kini telah menimbulkan masalah bagi masyarakat. Dimulai masalah dalam segi formil atau dalam pembentukannya, juga bagaimana material dan substansinya dibuat. Dampaknya, masyarakat merasa permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja telah membuat mereka terdistraksi dari salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia, dan wujud dari ancaman tersebut berada pada Revisi UU MK. Kedua UU itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab; Hakikat dari konstitusi diartikan sebagai suatu aturan yang mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara, agar terciptanya keadilan di suatu negara, sehingga kesejahteraan dan peraturan
dapat dicapai oleh warga negara.

Menurut pendapat saya, konstitusi sangat amat penting bagi suatu negara. Hal ini karena konstitusi merupakan sebuah norma sistem politik dan hukum
yang merupakan hasil pembentukan pemerintahan pada suatu negara yang
biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Artinya, peraturan yang dibuat dalam tujuannya mengatur sebuah negara agar terciptanya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat dalam suatu negara. Konstitusi mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting bagi negara, baik secara formil, materil, maupun konstitusionil. Konstitusi juga mempunyai fungsi konstitusional, sebagai sumber dan dasar cita bangsa dan negara yang berupanilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar bagi kehidupan bernegara. Maka dari itulah konstitusi ini sangat penting bagi suatu negara agar terciptanya negara yang makmur sejahtera.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab; Salah satu contoh pejabat negara yang tidak konstitusional ialah, Suharto. Siapa sangka mantan presiden kedua kita ini telah melakukan korupsi, bahkan kasusnya ini menembus kasus korupsi terbesar dalam sejarah dunia. Mantan Presiden kedua kita yaitu Soeharto telah melakukan tindak pidana korupsi terbesar dalam sejarah dunia dengan diperkirakan harta Negara yang telah dicuri oleh Soeharto sekitar 15 hingga 35 miliar dollar AS atau sekitar Rp.490 triliun. Sudah sangat dipastikan dalam kasus ini, pak Suharto sangat amat layak untuk di hukum seadil-adilnya dan semaksimal mungkin sebagaimana ia telah mengambil hak-hak seluruh masyarakat Indonesia, apa lagi beliau adalah orang terpandang yang seharusnya bisa memimpin negara dan memberi contoh dengan baik.

Re: PRETEST

oleh AGUNG PRATAMA - Friday, 17 March 2023, 12:59

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
 Melalui artikel diatas, saya dapat mengambil hak positifnya yaitu saya mampu mengambil berbagai informasi mengenai UU cipta kerja dan banyak mengetahui tentang Konstitusi di Indonesia.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
 Konstitusi adalah sebuah aturan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari negara manapun, konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena suatu negara tidak bisa berjalan dengan tidak adanya sebuah konstitusi. Bahkan negara yang telah memiliki konstitusi saja tidak berjalan dengan semstinya, karena banyak sekali permaslahan mengenai kosntitusi ini muncul akibat dari pemerintahnya. dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konstitusi sangat penting dan peranya sangat vital bagi suatu negara.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
 Para pejabat yang menyalahgunakan kekuasanya untuk melakukan tindakan yang melenceng dari kontitusional yakni korupsi. Tindakan korupsi memang tidak bisa dihilangkan akan tetapi tindakan ini bisa untuk dikurangi, dengan menanamkan sikap tanggung jawab sejak kecil hal ini bisa di kurangi. kemudian untuk hukuman bagi koruptor menurut saya adalah hukuman seberat-beratnya, karena banyak dari koruptor yang dihukum tidak setimpal dengan perbuatanya yang merugikan negara, sehingga patut unutuknya dihukum dengan seberat-berat.

Re: PRETEST

oleh Nazma Prameswari - Friday, 17 March 2023, 13:28

Nama : Nazma Prameswari
NPM : 2216031081
Kelas : Reguler A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab :
Hal positif yang setidaknya dapat diambil dari teks artikel tersebut adalah adanya kesadaran masyarakat terkait revisi undang-undang yang berkemungkinan akan mengancam demokrasi rakyat Indonesia, oleh karenanya banyak para demonstran yang sampai rela turun ke jalanan untuk menyuarakan aspirasi mereka demi kesejahteraan bersama. Namun, tentu saja masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi agar pengimplementasian konsep berbangsa dan bernegara dapat terlaksana dengan baik dan juga tepat.

Salah satu hal yang perlu dibenahi adalah soal permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja. Dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa poin yang dirasa merugikan pihak rakyat dan hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan konsep berbangsa dan bernegara. Karena bukan hanya rakyat saja yang harus menerapkan konsep hidup berbangsa dan bernegara itu tetapi pihak-pihak pemerintah juga wajib menerapkan konsep tersebut. Lalu terciptanya UU Cipta Kerja ini secara tidak langsung menyatakan bahwa pihak pemerintah tidak menerapkan konsep berbangsa dan bernegara yang benar, sehingga hal ini pun terjadi. Terlebih lagi, salah satu UU yang dibuat oleh DPR dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia yang mana wujud ancaman tersebut ada pada Revisi UU MK. Hal tersebut tentu saja bukan berita yang membahagiakan bagi rakyat Indonesia dan ini perlu diatasi serta dibenahi secara serius.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab :
Mengutip dari sumber Safaat Lecture, konstitusi pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu perlu menentukan tata cara perubahan yang tentu tidaklah mudah. Dengan prosedur yang tidak mudah, menjadi tidak mudah pula bagi orang untuk mengubah hukum dasar negaranya, kecuali apabila hal tersebut memang sungguh-sungguh diperlukan karena adanya pertimbangan yang objektif dan untuk kepentingan seluruh rakyat, serta bukan untuk memenuhi keinginan atau kepentingan segolongan orang yang berkuasa saja.

Bagi suatu negara, keberadaan konstitusi sangat diperlukan, konstitusi adalah bagian yang inheren dari sistem ketatanegaraan bangsa-bangsa di dunia. Konstitusi bukan hanya diperlukan untuk membatasi wewenang penguasa, tetapi juga untuk menjamin hak rakyat, mengatur jalannya pemerintahan, mengatur organisasi negara, merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, dikhawatirkan akan terjadi penindasan terhadap hak-hak asasi manusia (rakyat). Oleh karena itu tidak berlebihan jika Aristoteles mengatakan bahwa perundangan terbaik yang disetujui oleh warga tidak akan banyak berarti, jika tidak dilandaskan secara efektif pada prinsip dasar konstitusi.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab :
Rafael Alun Trisambodo adalah seorang pejabat pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang telah menunggak pajak selama bertahun-tahun dan menimbun kekayaan hingga di angka yang hampir setara dengan jumlah kekayaan menteri keuangan. Terlebih, anaknya telah melakukan aksi penganiayaan yang serius sehingga harus dijebloskan ke dalam penjara. Pejabat yang berkelakuan seperti ini layak mendapatkan hukuman berat karena selain sudah bersikap egois menimbun kekayaan sendiri, dia juga telah memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat karena tidak membayar pajak secara semestinya, dan dia juga secara tidak langsung telah mencoreng nama baik pemerintah dan juga negara Indonesia. Jadi seharusnya tidak ada lagi ampunan untuk pejabat yang berlaku semena-mena seperti itu. Dia harus dihukum seberat-beratnya agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Re: PRETEST

oleh Restu Krisdahyanto - Friday, 17 March 2023, 13:41

Nama : Restu Krisdahyanto
NPM : 2216031145
Kelas : Reguler A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang terdapat pada artikel tersebut adalah pentingnya mempertimbangkan urgensi atau 'sense of crisis', dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu pentingnya transparansi dan partisipasi public dalam pembentukan undang undang yang menjadi unsur penting dalam demokrasi. Hal yang harus dibenahi adalah UU Cipta Kerja UU tersebut bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya. Menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96).

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan; sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Karena konstitusi merupakan jaminan yang penting dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam suatu negara tidak disalahgunakan dan menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar.
Dengan demikian konstitusi harus ditaati, dijalankan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun masyarakat. Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena kedudukannya dalam mengatur kekuasaan; membatasi kekuasaan, menjadi barometer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku ikonstitusional yang perlu dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu, melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi).
Perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional layak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya apabila kesalahan yang diperbuat tidak berdampak signifikan kepada masyarakat tetapi apabila pejabat yang melakukan korupsi atau kasus-kasus yang berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan, hukuman seumur hidup atau hukuman mati perlu dipertimbangkan.

Re: PRETEST

oleh Muhammad Raihan Aufa Shabbah - Friday, 17 March 2023, 13:45

Nama : Muhammad Raihan Aufa Shabbah
NPM : 2216031007
Kelas : Reguler A
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Jawaban Pre-test pertemuan 5
Analisis Soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab:
1. Hal positif yang saya dapatkan dari membaca artikel tersebut adalah saya jadi mengerti bahwa revisi UU di MK bisa mengancam konstitusi yang ada di Indonesia, dan juga permasalahan yang tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya.
Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah perlu diciptakan Perpu untuk mengatasi keresahan masyarakat tentang UU tersebut. Perlu dibentuk secara matang dan tidak terburu-buru, perlu dipertimbangkan urgensinya saat masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis, perlu adanya urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya.

2. Hakikat dari konstitusi itu adalah suatu aturan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pemerintahan dalam bernegara.
Jika ditanyakan apa pentingnya Konsitusi bagi suatu negara. Jawabannya penting, karena dengan adanya Konsitusi, suatu negara memiliki pedoman atau patokan dalam menjalankan pemerintahannya, dapat membatasi kekuasaannya, dan pemerintah juga tidak menjalankan pemerintahannya yang melanggar HAM dan sewenang-wenang kepada rakyatnya.

3. Korupsi, korupsi melanggar aturan Konsitusi karena dianggap memperkaya diri sendiri dengan cara yang keji yaitu mengambil uang yang seharusnya menjadi Hak milik rakyat. Korupsi layak mendapatkan hukuman maksimal, hukuman mati contohnya, supaya para pelaku koruptor habis di Indonesia, dan tidak ada "calon koruptor" lain yang ingin mencoba perbuatan korupsi yang dapat menyengsarakan rakyat tersebut.

Re: PRETEST

oleh Nanda Tirta Hayuni - Friday, 17 March 2023, 13:52

NAMA : NANDA TIRTA HAYUNI
NPM : 2216031003
KELAS : REGULER A

1.Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab :
Menurut saya hal positif yang saya dapatkan adalah dapat mengetahui tentang UU MK, UU cipta kerja. Serta dapat mengetahui tentang pentingnya konstitusi bagi suatu negara.

Menurt saya, yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah tentu tentang UU cipta kerja dan UU MK, dikarenakan UU tersebut memiliki masalah tidak hanyak secara formil atau dalam pembentukannya saja, namun juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya, kemudian UU itu dibentuk secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukkan kan tidak adanya (sense of crisis), atau tidak adanya urgensi yang jelas Dan kesadaran untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011. Banyak asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (pasal 88), partsisipapublik (pasal 96), dan termasuk pasal 59 UU No. 8 Tahun 2011 sebagai perubahan pertama terhadap UU MK tersebut. Bisa juga dengan cara menyelamatkan MK dari campur tangan politik agar putusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab :
Hakikat dari konstitusi sendiri membatasi kekuasaan pemeribtahanagar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sehingga hak hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan dan pentingnya konstitusi bagi suatu negara dikarenakan konstitusi itu sendiri berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara.

3.Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab :
Perilaku pejabat negara yang tidak konstitutional adalah korupsi, dimana korupsi juga termasuk kepada perampasan atau penculikan aset negara dengan cara menikmati uang yang seharusnya dipergunakan bukan untuk konsumsi pribadi melainkan untuk kepentingan bersama untuk menyejahterakan rakyat. Hukuman yang diberalkukan drngan penegakan hukum tidak membuat para koruptor untuk tidak mengulangi hal tersrbut jadi kemungkinan menurut saya hukumnya adalah mencari tau sampai ke akarnya siapa saja yang terlibat dalam tindakan tersebut dan membuka seluruh kasus nya atau mungkin seperti yang KPK pernah sampaikan: jika ada pihak yg terbukti melakukan tindakan korupsi maka bisa dihukum mati dan presiden jokowi juga pernah membahas mengenai ini ini akan diberlakukan apa bila masyarakat menghendaki ini untuk dilakukan

Re: PRETEST

oleh DEA NISA SIFANA - Friday, 17 March 2023, 14:03

Nama : Dea Nisa Sifana
Npm : 2216031001
Kelas : Reguler A
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab :
Hal positif yang didapat dari artikel diatas adalah Masyarakat harus sadar bahaya yang akan muncul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan selama beberapa saat setelah diundangkan, apalagi dengan munculnya rencana masyarakat dari berbagai kalangan untuk memohonkan pengujian UU Cipta Kerja. Ada langkah yang sebelumnya wajib dilakukan untuk dapat menyelamatkan demokrasi kita, yakni untuk menyelamatkan MK dari campur tangan politik, agar putusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat.
Hal yang harus dibenahi dalam artikel diatas adalah masyarakat yang terlalu fokus soal permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja rupanya telah membuat mereka terdistraksi dari salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Wujud ancaman tersebut ada pada Revisi UU MK. UU tersebut bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya.
Selain itu juga Minimnya transparansi dan partisipasi publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi, tidak dihiraukan oleh DPR dalam proses pembentukan UU tersebut. Hal ini juga menurut peneliti KoDe Inisiatif, Violla Reininda, adalah inkonstitusional karena tidak mematuhi Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan patuh terhadap norma hukum karena Indonesia adalah negara hukum.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab :
Konstitusi adalah dokumen tertulis yang merangkum prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai, dan aturan yang menjadi dasar hukum dan kebijakan suatu negara. Tujuan konstitusi adalah untuk mengatur kewenangan pemerintahan, menjamin hak-hak individu, dan memberikan kerangka bagi sistem hukum dan administrasi negara. Pentingnya konstitusi bagi negara sangatlah besar. Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku sejak tahun 1945. UUD 1945 berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan Indonesia. kondisi Negara yang menjamin hak individu, mengatur sistem pemerintahan dan memberikan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) juga menjadi dasar tatanan hukum dan pemerintahan Indonesia dan dianggap sebagai salah satu konstitusi tertua dan paling berpengaruh di dunia.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab : salah satu perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah Menyalahgunakan kekuasaan atau korupsi, seperti menerima suap atau memperkaya diri sendiri dari dana publik. Perilaku pejabat seperti ini sangat merugikan keuangan negara, biasanya dana publik yang disalahgunakan dipakai untuk kepentingan pribadi pejabat, sehingga anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, malah berakhir dalam kantong pejabat korup.pejabat negara yang melakukan kesalahan juga berhak untuk memperbaiki kehidupannya dan memperbaiki tindakan mereka. Jika mereka menunjukkan keseriusan untuk melakukan perubahan positif dan memperbaiki kesalahan mereka, maka memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri bisa jadi merupakan solusi yang lebih baik daripada memberikan hukuman maksimal. Namun, hal ini harus dipertimbangkan secara hati-hati dan adil terhadap semua pihak yang terkena dampak dari perilaku yang tidak konstitusional.

Re: PRETEST

oleh Hana Rosa Nabila - Friday, 17 March 2023, 14:06

NAMA : Hana Rosa Nabila
NPM : 2216031141
KELAS : Reguler A
1. Beberapa hal positif bisa dari artikel “Bagaimana Amandemen UU MK Mengancam Konstitusi Indonesia”
Untuk mengembangkan pemahaman tentang proses legislasi dan peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian sengketa konstitusi di Indonesia. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya penegakan prinsip demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal proses reformasi hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Namun, pasal tersebut juga menyoroti beberapa keprihatinan dan isu terkait dengan revisi undang-undang Indonesia dan Mahkamah Konstitusi. Perubahan undang-undang dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan mengancam hak konstitusional warga negara. Terdapat permasalahan dalam pemilihan dan pengangkatan hakim MK yang dapat mempengaruhi independensi MK dalam menyelesaikan sengketa konstitusi. MK sebagai alat politik untuk kepentingan partai politik atau pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, konsep berbangsa dan bernegara di Indonesia perlu beberapa perbaikan seperti: Memperkuat mekanisme kontrol dan keterbukaan dalam mengamandemen undang-undang untuk memastikan bahwa pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaannya, Meningkatkan transparansi dalam pemilihan dan pengangkatan hakim MK serta memperkuat independensi MK dalam penyelesaian sengketa konstitusi, Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan menginformasikan proses penetapan dan penyelesaian sengketa konstitusi di Mahkamah Konstitusi.

2. Reformasi hukum (UU) dapat membahayakan konstitusi Indonesia, apalagi jika amandemen dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip demokrasi, keutamaan konstitusional, dan hak asasi manusia. , katanya bisa terancam. Perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip tersebut dapat membahayakan hak dan kebebasan rakyat serta merusak sistem demokrasi Indonesia Menurut pasal ini, yang perlu dibenahi dengan konsep berbangsa dan bernegara adalah bahwa semua reformasi hukum yang dilaksanakan di Indonesia harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, keutamaan konstitusional, dan hak asasi manusia. Selanjutnya, proses reformasi hukum harus dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat secara transparan dan terbuka. Penting untuk memastikan bahwa kepentingan publik tercermin dan dihormati dalam setiap perubahan pemerintahan.

3. Contoh tindakan inkonstitusional oleh pejabat pemerintah meliputi:
Penyalahgunaan wewenang dalam mengambil keputusan atau tindakan yang merugikan masyarakat atau individu. Korupsi, yaitu menerima atau memberi suap, gratifikasi, atau hadiah yang tidak wajar dalam pelaksanaan tugas. Pelanggaran hak asasi manusia seperti diskriminasi, persekusi, dan kekerasan terhadap komunitas dan kelompok tertentu. Penyalahgunaan APBN untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Kegagalan untuk melakukan tugas dengan benar dan efektif. Misalnya, kemalasan atau korupsi dalam melakukan tugas. Dalam hal ini, sanksi yang dijatuhkan akan tergantung pada beberapa faktor, antara lain: B. Besarnya kesalahan yang dilakukan, dampak yang ditimbulkannya, dan sejauh mana upaya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Pejabat publik yang melakukan pelanggaran harus diadili secara adil dan objektif dan, jika terbukti bersalah, harus menerima hukuman yang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan. Tetapi jika mereka mau memperbaiki kesalahan mereka dan bertanggung jawab atas tindakan mereka, kami dapat memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki kehidupan mereka dan berkontribusi pada masyarakat.

Re: PRETEST

oleh Sagita Septiani - Friday, 17 March 2023, 14:09

Nama : sagita septiani
Npm : 2216031047
Kelas : A

1.Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artiel tersebut dan hal apa yang harus di benahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai artikel tersebut?
Jawab:
Menurut saya hal positif yang bisa saya ambil adalah kita tidak boleh hanya mengambil sebuah keputusan besar hanya perorangan saja tapi kita membutuhkan suara dari orang lain agar keputusan tersebut dapat di terima oleh kita semua. Sudah di jelaskan di pasal 1 ayat 2 uud 1945 yaitu bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan patuh terhadap norma hukum. Dan hal yang harus di benahi di artikel ini adalah menurut siaran pers koalisi save Makamah Konstitusi terbaru tahun 2020. UU itu di bentuk secara terburu-buru, tanpa mementingkan urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pemebentukan peraturan perundan-undangan. Minimnya transparasi dan partisipasi public yang mejadi unsuru penting dalam demokrasi juga harus di benahi, terutama pada para DPR dalam memperoses pembentukan uud.

2. Apa hakikatnya dari konstitusi dan apa apa pentingnya konstitusi bagi suatu Negara, seperti halnya Indonesia dengan uud nri 1945?
Konstitusi merupakan suatu norma atau peraturan tertulis yang di tetapkan suatu Negara untuk mengatur rakyatnya agar mencapai tujuan berenegara, peraturan tersebut di buat Negara juga melalui kepakatan bersama agar peraturan tersebut dapat di terima bersama. Konstitusi juga penting bagi demokrasi yang ada di Indonesia.

3. Sebutkan contoh perilaku penjabat yang tidak konstitusional! layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaikinya?
Jawab: menyalahgunaka konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (Korupsi) merupakan salah satu contoh perilaku penjabat yang tidak konstitusional, menurut saya mereka yang melanggar konstitusional harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan,mungkin mereka akan di beri kesempatan untuk memperbaikinya yaitu dengan di beri hukuman agar jera terhadap tindakan mereka.

Re: PRETEST

oleh Veni Indriani - Friday, 17 March 2023, 14:10

Nama :Veni Indriani
Npm :2216031051
Kelas :Reguler A

Analisis Soal
1.hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut?
Jawab : Hal positif yang saya dapatkan dalam artikel tersebut adalah melalui artikel tersebut saya bisa tahu bahwa jika dalam membuat atau mengambil keputusan harus sesuai dan juga dengan artikel ini saya dapat mengetahui cara cara mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK dan saya juga mengetahui betapa pentingnya konstitusi bagi Negara.
Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut adalah dalam menerima aspirasi masyarakat. Seharusnya dewan perwakilan dan pejabat pejabat lain nya dapat mendengarkan aspirasi atau suara masyarakat dan juga yang harus dibenahi adalah UU Cipta Kerja yang dapat menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat.
2. apa sebenarnya hakikat dari konsitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu Negara?seperti hal nya Indonesia dengan ada nya UUD NRI 1945?
Jawab: hakikat dari konstitusi itu sendiri adalah hukum dasar tertinggi dan tentunya menjadi dasar berlaku nya peraturan perundang-undangan dan memuat penyelenggaraan Negara agar mencapai keadilan,kedamai an dan lain-lain.
Konstitusi bagi suatu Negara sangatlah penting dikarenakan tanpa ada nya konstitusi sebuah Negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dan juga hal yang paling penting adalah karena konstitusi merupakan syarat utama dan mutlak bagi Negara dikarenakan konstitusi merupakan sendi sendi atau dasar tertinggi untuk menegakkan bangunan Negara.
3. sebutkan contoh perilaku pejabat Negara yang tidak konstitusional!layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupan nya?
Jawab :contoh perilaku pejabat yang tidak konstitusional adalah menyalahgunakan konstitusi atau pangkat nya untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang biasanya disebut dengan korupsi.
Untuk orang orang seperti itu wajib untuk diberikan hukuman sesuai dengan apa yang mereka perbuat dan apabila sudah diberikan hukuman yang sesuai,ia bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Re: PRETEST

oleh Galuh Andini - Friday, 17 March 2023, 14:25

Nama: Galuh Andini
NPM: 2216031139
Kelas: Reguler A

Analisis Soal

1. -Hal positif yang saya dapatkan dari membaca artikel tersebut ialah masyarakat sadar akan hal yang berbahaya dari perubahan Undanh-Undang tersebut dan juga masyarakat turut menyuarakan aspirasi yang belum tersampaikan sebelumnya.
-Menurut saya hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara ialah pada aparat pemerintahan atau DPR ketika merencanakan atau membuat sesuatu yang berhubungan dengan negara seperti pada perubahan Undang-Undang Cipta Kerja sebaiknya lebih mendengarkan tentang aspirasi masyarakat apakah mereka setuju atau tidak, karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

2. Hakikat dan pentingnya konstitusi bagi suatu negara ialah pada hakikatnya konstitusi merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Konstitusi menjadi suatu pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa berwenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.

3. Menurut saya, perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional yang sering saya dengar sehari-hari yaitu Korupsi. Perilaku korupsi layak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perilakunya, karena perbuatan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara.
Perilaku tersebut dapat diberi kesempatan untuk memperbaikinya setelah diberi hukuman yang setimpal, dikeluarkan dari pekerjaannya, dan hal yang sangat penting yaitu perlunya kesadaran dari dalam diri untuk berbuat yang lebih baik dari sebelumnya.

Contoh kasus korupsi di Indonesia yang terbesar yaitu Surya Darmadi dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 78 triliun. Surya Darmadi dijatuhi vonis 15 tahun penjara setelah sebelumnya dituntut penjara seumur hidup pada sidang putusan kasus korupsi alih fungsi lahan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Re: PRETEST

oleh AULIA RAHMA ALDILA - Friday, 17 March 2023, 14:31

NAMA : Aulia Rahma Aldila
NPM : 2216031087
Kelas : Reguler A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Jawab

Menurut pendapat saya, hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah masyarakat menjadi turut menyampaikan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat mereka.

Menurut saya hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut adalah sebaiknya UU tidak dibentuk secara terburu-buru dan tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', dan tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU dan tidak seharusnya begitu.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Jawab

Konstitusi pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi sebagai rambu-rambu atau aturan untuk bernegara dan memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara serta menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, sehingga suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya.

Menurut pendapat saya, konstitusi penting bagi suatu negara karena dengan konstitusi dapat menjadi acuan dan pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia supaya pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan. Dengan konstitusi juga, dapat menjadi landasan untuk mencapai tujuan dari negara tersebut karena dengan konstitusi tercipta sebuah pandangan yang sama antar individu dan pemerintah di dalam sebuah negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Jawaban

Salah satu contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah korupsi. Karena dengan korupsi berarti pemerintah telah melanggar konstitusi yang merupakan pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan dengan pemerintah melakukan korupsi berarti hak asasi manusia tidak terjamin dan pemerintah bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.

Korupsi yang dilakukan pejabat negara tersebut layak mendapat hukuman yang maksimal karena korupsi tersebut sudah merugikan negara, rakyat dan melanggar konstitusi negara dan hukum. Dengan hukuman tersebut juga menjadi bentuk keadilan sosial.

Re: PRETEST

oleh Aulia Chusnul Khotimah - Friday, 17 March 2023, 14:48

Nama : Aulia Chusnul Khotimah
NPM : 2216031105
Kelas : Reguler A

Analisis Soal

1. Menurut pendapat saya, hal positif yang terdapat pada artikel tersebut yaitu masyarakat paham dan mengerti mengenai permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja yang telah membuat mereka terdistraksi dari salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Beberapa dari mereka pun turut menyampaikan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat mereka, sehingga mereka turun ke jalan dan berdemonstrasi. Cara yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK adalah mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK. Bukti-bukti bahwa revisi UU MK dapat merusak khittah MK sebagai pengawal konstitusi sudah terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena inkonstitusional.

Hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara pada artikel tersebut adalah DPR sebagai pembuat Undang-Undang seharusnya memikirkan rakyat terlebih dahulu dan dengan mendengarkan aspirasi rakyat. Selainn itu juga, Masyarakat harus sadar bahaya yang akan muncul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan selama beberapa saat setelah diundangkan, apalagi dengan munculnya rencana masyarakat dari berbagai kalangan untuk memohonkan pengujian UU Cipta Kerja. Ada langkah yang sebelumnya wajib dilakukan untuk dapat menyelamatkan demokrasi kita, yakni untuk menyelamatkan MK dari campur tangan politik, agar putusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat.

2. Hakikat utama konstitusi adalah untuk membatasi kemampuan negara dalam menjalankan kekuasaan. Batasan kekuasaan konstitusional biasanya berkaitan dengan dua hal: pembatasan kekuasaan yang terkait dengan substansi konstitusi dan pembatasan kekuasaan yang terkait dengan waktu. Sementara batasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu adalah pembatasan yang berkaitan dengan masa jabatan yang diberikan kepada pemegang jabatan tertentu serta berapa kali seorang pejabat dapat dipilih kembali untuk jabatan itu, batasan kekuasaan yang berkaitan dengan konten akan menjadi pembatasan yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan berbagai hal yang diberikan kepada masing-masing lembaga.

Konstitusi memainkan peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mencegah penyelenggara negara menyalahgunakan wewenangnya, Konstitusi juga bertindak sebagai penangan, menetapkan batas-batas dan berfungsi sebagai panduan bagaimana kekuasaan negara harus digunakan. Karena konstitusi merupakan perlindungan penting terhadap penyalahgunaan kekuasaan suatu negara yang ada dan jaminan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
Dengan demikian konstitusi harus ditaati, dijalankan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun masyarakat. Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena kedudukannya dalam mengatur kekuasaan; membatasi kekuasaan, menjadi barometer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara.

3. Contohnya yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara yang mengkorupsi bantuan sosial. Korupsi adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Kemudian dari sisi demokrasi, korupsi melanggar hak konstitusi warga dan merugikan seluruh bangsa. Dalam hukum ketatanegaraan, seseorang hanya bisa dijerat dengan kasus korupsi hanya jika korupsi yang dimaksud sesuai dengan constitusional intent atau makna konstitusi. (Irman, 2015) Orang yang dituduh korupsi tentunya akan memperjuangkan haknya kepada aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa kejahatan korupsi yang dituduhkan padanya sesuai dengan yang dimaksud dan diatur dalam konstitusi. Hal ini menurutnya karena tidak semua kerugian negara ataupun pelanggaran UU bisa masuk kategori korupsi sesuai constitusional intent atau maksud konstitusi.

Re: PRETEST

oleh Salvia Juliandra Putri - Friday, 17 March 2023, 15:12

Nama : Salvia Juliandra Putri
NPM : 2216031033
Kelas : Reguler A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab :
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah ketika artikel tersebut menunjukkan pergolakan masyarakat karena UU Cipta Kerja yang kurang berpihak pada masyarakat, yang mana hal ini berarti masyarakat peduli terhadap adanya perubahan pada negara oni dan punya satu kesadaran yang sama dan setara terhadap negara. Sayangnya, di samping itu ada hal lain yang lebih penting, yaitu merevisi UU MK yang berdampak pada demokrasi konstitusional di Indonesia. Perubahan ini seharusnya tidak dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan urgensi pandemi di masa itu.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab :
Dalam konteks hukum, hakikat merujuk pada sifat-sifat fundamental dari hukum dan keadilan, sedangkan konstitusi adalah sebuah dokumen hukum yang mendefinisikan struktur, fungsi, dan batasan-batasan kekuasaan pemerintah. Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena konstitusi dapat menjadi pedoman atau pegangan yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin HAM.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab :
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah sebagai berikut :
1. Melanggar hak asasi manusia.
2. Menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Menyalahgunakan dana publik atau merampas harta negara.
3. Memanipulasi hasil pemilu atau melanggar prinsip-prinsip demokrasi.
4. Membuat kebijakan atau peraturan yang bertentangan dengan konstitusi.
Tergantung pada negara dan hukum yang berlaku, pejabat negara yang melakukan tindakan tidak konstitusional dapat dikenai berbagai macam hukuman, termasuk hukuman maksimal atau kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya.

Re: PRETEST

oleh Fasli Karman - Friday, 17 March 2023, 15:23

Nama : Fasli Karman
Kelas : Reguler A
NPM : 2216031055

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
> Hal yang positif dalam artikel itu bahwa kita mengetahui tentang UU MK, UU cipta kerja dan mengetahui tentang pentingnya konstitusi bagi negara.

> Hal yang dapat di benahi bahwa ada usaha dari DPR dan Pemerintah untuk melakukan 'court-packing' terhadap MK. MK dilemahkan secara kelembagaan melalui UU itu sehingga merusak demokrasi, karena akan mengurangi kekuatan putusan mereka untuk memengaruhi politik hukum Indonesia, sehingga mengurangi efektifitas checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan. Karena iya juga tidak termasuk permasalahan secara formulir saja tetapi juga secara meterial.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1946?
> Bahwa adanya hakikat dari konstitusi itu sendiri sebagai kontrak sosial yang di mana secara sederhana berarti kesepakatan ini antara penguasa dan yang dikuasai tentang hal apa saja yang akan diatur. Maka dari itu secara substansi menunjukan adanya usaha transaksi politik dengan para hakim konstitusi yang sedang menjabat saat ini, atau sebagai 'kado' bagi mereka, dengan harapan putusan-putusan yang dilahirkan nanti akan memihak DPR dan Pemerintah akibat transaksi tersebut. Perubahan yang dilakukan adalah dalam ketentuan jabatan hakim konstitusi, yang memuat adanya perubahan dalam usia minimal seseorang dapat menjadi hakim konstitusi.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
> Salah satu contoh pejabat yang tidak konstitusional adalah Korupsi, Pejabat negara yang menerima suap atau memperkaya diri sendiri dari dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Ini sering banget terjadi di setiap negara jadi gak terlalu asing kita mendengar tentang korupsi ini.

Re: PRETEST

oleh Annisa Novirda Safitri - Friday, 17 March 2023, 15:27

Nama : Annisa Novirda Safitri
NPM : 2216031143
Kelas : Reg A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab : Hal positif yang bisa saya dapat adalah saya jadi mengetahui bahwa rakyat hanya bisa berteriak namun kembali lagi, bahwa peraturan tetap ada di tangan pemerintah. Pemerintah memiliki kekuasaan dan kekuatan terhadap keputusan negara. Yang harus dibenahi adalah cara pemerintah dalam menghadapi situasi genting seperti UU cipta kerja yang menuai kontroversi di tengah masyarakat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab : hakikat konstitusi adalaah dasar hukum yang dijadikan pegangan / pedoman salam menyelenggarakan pemerintahan. Konstitusi sangat penting bagi negara. Negara belum bisa disebut sebagai negara jika tidak ada konstitusi. Kontitusi sangat penting karena dapat digunakan sebagai landasan penyelenggaraan negara dalam suatu sistem ketatanegaraan yang dijunjung oleh semua warganya serta membatasi kekuasaaan pemerintah sehingga tidak terjadi penyelewengan kekuasaan.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab : perilaku pejawab negara yang tidak konstitusional adalah korupsi. Seperti yang kita tahu, bahwa korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri dengan mengambil hak milik orang lain. Banyak tikus berdasi yang belum ketahuan oleh pihak kepolisian dan juga ada yang sudah ketahuan namun tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Padahal mereka (pejabat yang korupsi) layak dihukum maksimal karena perbuatan korupsi bahkan melanggar sila pertama dan kedua Pancasila yaitu ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebab mengambil hak orang lain sama saja tidak paham agama dan termasuk manusia yang tidak beradab.

Re: PRETEST

oleh Indah Nurlatifah - Friday, 17 March 2023, 16:07

Nama: Indah Nurlatifah
NPM: 2216031107
Kelas: Reg A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Jawab:
1. Hal positif yang saya dapatkan adalah mengenai bagian artikel ini “ Cara yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK adalah mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK. Bukti-bukti bahwa revisi UU MK dapat merusak khittah MK sebagai pengawal konstitusi sudah terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena inkonstitusional.” di sini dijelaskan cara mencegah kerusakan dalam berdemokrasi, yang menurut saya adalah hal yang penting agar tidak terjadi kesalahan dalam berdemokrasi.

2. menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.

3. melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi).
perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional layak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya

Re: PRETEST

oleh Cristiano Immanuele Rizqi - Friday, 17 March 2023, 16:07

Cristiano Immanuele Rizqi
2216031093
Reguler C

1. hal positif apa saja yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
jawab : mengetahui tentang jenis-jenis konstitusi dan fungsinya bagi suatu negara
Salah satu hal yang perlu dibenahi adalah soal permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja. Dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa poin yang dirasa merugikan pihak rakyat dan hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan konsep berbangsa dan bernegara. Karena bukan hanya rakyat saja yang harus menerapkan konsep hidup berbangsa dan bernegara itu tetapi pihak-pihak pemerintah juga wajib menerapkan konsep tersebut. Lalu terciptanya UU Cipta Kerja ini secara tidak langsung menyatakan bahwa pihak pemerintah tidak menerapkan konsep berbangsa dan bernegara yang benar, sehingga hal ini pun terjadi.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab : konstitusi pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu perlu menentukan tata cara perubahan yang tentu tidaklah mudah. Dengan prosedur yang tidak mudah, menjadi tidak mudah pula bagi orang untuk mengubah hukum dasar negaranya, kecuali apabila hal tersebut memang sungguh-sungguh diperlukan karena adanya pertimbangan yang objektif dan untuk kepentingan seluruh rakyat, serta bukan untuk memenuhi keinginan atau kepentingan segolongan orang yang berkuasa saja.
Bagi suatu negara, keberadaan konstitusi sangat diperlukan, konstitusi adalah bagian yang inheren dari sistem ketatanegaraan bangsa-bangsa di dunia. Konstitusi bukan hanya diperlukan untuk membatasi wewenang penguasa, tetapi juga untuk menjamin hak rakyat, mengatur jalannya pemerintahan, mengatur organisasi negara, merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional!! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab : Kasus Juliari Batubara ( Menteri Sosial ) korupsi dana bantuan sosial saat pandemi covid 19 sebesar 14,5 miliar dengan cara potong pajak sebesar Rp 10.000 dari setiap bantuan sosial untuk masyarakat, SANGAT LAYAK MENDAPATKAN HUKUMAN , dimiskinkan dan di denda serta penjara seumur hidup

Re: PRETEST

oleh Anisa Dwi Pratiwi - Friday, 17 March 2023, 16:09

Nama : Anisa Dwi Pratiwi
NPM : 2216031153
Kelas : Reguler A

Analisis Soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang dapat kita peroleh dari artikel tersebut adalah pentingnya mempertimbangkan urgensi atau 'sense of crisis', dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu pentingnya transparansi dan partisipasi public dalam pembentukan undang undang yang menjadi unsur penting dalam demokrasi. Hal yang harus dibenahi adalah UU Cipta Kerja UU tersebut bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya. Menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi adalah suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dasar yang mengatur tata cara berpemerintahan, hak dan kewajiban rakyat, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi juga dapat disebut sebagai undang-undang dasar yang menjadi pedoman bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah karena konstitusi memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam berbagai hal, seperti hak asasi manusia, hak-hak politik, dan kebijakan pemerintah. Konstitusi juga membantu mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta memberikan batasan kekuasaan pemerintah agar tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan.

Di Indonesia, UUD NRI 1945 memiliki peran penting sebagai konstitusi yang mengatur tata cara berpemerintahan, hak dan kewajiban rakyat, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. UUD NRI 1945 juga menjadi landasan bagi hukum-hukum yang ada di Indonesia, serta menjadi acuan dalam membangun dan mengembangkan negara Indonesia. Melalui UUD NRI 1945, Indonesia memiliki kepastian hukum dan keadilan dalam berbagai hal, seperti hak asasi manusia, hak-hak politik, dan kebijakan pemerintah.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain:
1. Penyalahgunaan kekuasaan dalam pengambilan kebijakan yang merugikan masyarakat.
2. Tidak menjalankan aturan yang telah ditetapkan dalam konstitusi.
3. Korupsi dan penyelewengan anggaran negara.
4. Melakukan diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Perilaku-perilaku di atas merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Oleh karena itu, pejabat negara yang melakukan perilaku seperti itu seharusnya mendapat hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Namun, hukuman tersebut harus diberikan setelah melalui proses hukum yang adil dan terbuka, sehingga ada kesempatan bagi pejabat negara tersebut untuk membela diri dan membuktikan kesalahannya atau kesalahan yang telah dilakukan.

Sementara itu, apabila pejabat negara tersebut mengakui kesalahannya dan bersedia memperbaiki perilakunya, maka sebaiknya diberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Pemerintah dan masyarakat perlu memberikan pendidikan dan pelatihan agar pejabat negara tersebut bisa memahami dan menghormati prinsip-prinsip konstitusi, sehingga tidak melakukan pelanggaran konstitusional di masa depan. Hal ini penting untuk memastikan pemerintahan yang baik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Re: PRETEST

oleh R Masturina Maulani - Friday, 17 March 2023, 16:25

Nama: R Masturina Maulani
NPM: 2216031137
Kelas: Reguler C

1.Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artiel tersebut dan hal apa yang harus di benahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai artikel tersebut?

hal positif yang didapatkan ialah ketika kita mengambil keputusan kits tidak boleh mengambil keputusan besar tersebut berdasarkan satu suara saja, akan tetapi kita membutuhkan suara orang lain agar keputusan tersebut dapat diterima oleh semua orang.hal ini jelas tertera pula dalam pasal 1 ayat 2 uud 1945 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan patuh terhadap norma hukum. serta hal yang perlu dibenahi dari artikel ini ialah menurut siaran pers koalisi save Makamah Konstitusi terbaru tahun 2020. UU itu di bentuk secara terburu-buru, tanpa mementingkan urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pemebentukan peraturan perundan-undangan. Minimnya transparasi dan partisipasi public yang mejadi unsuru penting dalam demokrasi juga harus di benahi, terutama pada para DPR dalam memperoses pembentukan uud.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Hakikat dari konstitusi ialah kontrak sosial, secara sederhananya berarti kesepakatan antara penguasa dan yang dikuasai tentang hal apa saja yang akan diatur nantinya. dari sini dapat diketahui penting adanya ketika setiap substansi dari konstitusi sesuai dengan kehendak masyarakat, konstitusi memiliki arti penting bagi negara hal ini disebabkan konstitusi memiliki peran atau fungsi yang sangat penting yaitu untuk mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Dan berikut adalah pengertian konstitusi dan pentingnya konstitusi dalam suatu negara sama seperti halnya dengan Indonesia yang mempunyai UUD NRI 1945 yang memiliki kedudukan sebagai konstitusi atau sumber hukum tertinggi dan fundamental merupakan legitimasi dari aturan perundangan-undangan dibawahnya. eh karena itu tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman kepada UUD 1945.

3. Sebutkan contoh perilaku penjabat yang tidak konstitusional! layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaikinya?

salah satu contohnya ialah menyalahgunaka konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri. Mereka yang melanggar konstitusional perlu mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan,mungkin mereka akan di beri kesempatan untuk memperbaikinya yaitu dengan di beri hukuman yang adil dan setimpal.

Re: PRETEST

oleh ERMA WATI - Friday, 17 March 2023, 16:30

ERMAWATI
2216031017
REGULER C

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

jawab:

Jadi mengetahui hasil dari revisi di MK, selain itu saya juga jadi mengetahui bagaimana implikasi terhadap putusan yang tidak ditindak lanjuti.
Sehingga hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut adalah dalam menerima aspirasi masyarakat. Seharusnya dewan perwakilan dan pejabat pejabat lain nya dapat mendengarkan aspirasi atau suara masyarakat dan juga yang harus dibenahi adalah UU Cipta Kerja yang dapat menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Jawab:

Konstitusi adalah kumpulan-kumpulan norma yang mengatur mengenai kewenangan dan lembaga yang akan menjalankan kewenangan itu dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dalam sebuah bangsa. Di Indonesia Ada tiga konstitusi yang pernah berlaku dalam empat periode.
Pertama adalah UUD 1945 pada periode pertama yaitu 18 Agustus 1945. Dalam perjalanannya, dengan dilakukan evaluasi-evaluasi, banyak hal yang belum ter-cover dalam UUD 1945 kala itu termasuk minimnya jaminan hak asasi manusia yang juga konstitusi berfungsi sebagai perlindungan dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Jawab:

Prilaku pejabat yang tidak konstitusional merupakan pejabat yang menggunakan wenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, contohnya: korupsi.
pejabat yang tidak konstitusional harus bisa mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan. dan layak juga untuk diberi kesempatan dalam memperbaiki kehidupannya, karena Manusia tidak luput dari kesalahan, dan berhak mendapat kesempatan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut adalah dalam menerima aspirasi masyarakat. Seharusnya dewan perwakilan dan pejabat pejabat lain nya dapat mendengarkan aspirasi atau suara masyarakat dan juga yang harus dibenahi adalah UU Cipta Kerja yang dapat menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat.

Re: PRETEST

oleh Athaya Nur Fajrina Ibrahim - Friday, 17 March 2023, 16:32

Nama : Athaya Nur Fajrina Ibrahim
NPM : 2216031101
Kelas : Reg A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Hal positif yang bisa didapatkan dari artikel adalah kota harus mengetahui bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara terburu-buru tanpa melihat segala konsekuensi yang ada akan mencapai hasil yang tidak maksimal, dalam kasus ini adalah UU Cipta Kerja. Menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96).

Maka, seharusnya kita menerapkan transparansi dan partisipasi publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi, sehingga hal-hal seperti ini kedepannya tidak akan terjadi lagi.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Konstitusi adalah kumpulan-kumpulan norma yang mengatur mengenai kewenangan dan lembaga yang akan menjalankan kewenangan itu dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dalam sebuah bangsa. Keinginan bangsa kita adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Itulah sebabnya, kemerdekaan adalah jembatan emas. Kemerdekaan bukan tujuan, kemerdekaan adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Harus ada rambu-rambu yang digunakan untuk mewujudkan hal itu. Rambu-rambu itulah yang kemudian diatur, dinormakan dalam Konstitusi. Sehingga hakikat Konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara. Arti penting konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Contoh kasusnya adalah kepala BKPM yang memukul pramugari akibat tersinggung karena ditegur untuk tidak menelepon di pesawat. Pelaku harus ditimpa hukuman yang sesuai agar jera dan tidak semena-mena dengan power yang dimilikinya.

Re: PRETEST

oleh Qinan Qinanti Ayu Pariha - Friday, 17 March 2023, 17:01

Re: PRETEST

oleh Syifa Rahmadinny - Friday, 17 March 2023, 17:02

Nama : Syifa Rahmadinny
NPM : 2216031049
Kelas : Reguler A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang didapat dari artikel menurut saya adalah mengetahui tentang UU MK, UU cipta kerja. Serta dapat mengetahui tentang pentingnya konstitusi bagi suatu negara. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96). Hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai artikel tersebut adalah permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja rupanya telah membuat mereka terdistraksi dari salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Wujud ancaman tersebut ada pada Revisi UU MK. UU Cipta Kerja hampir kecil kemungkinan bagi DPR untuk mengubahnya lagi, sementara Presiden tidak melihat adanya urgensi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengatasi keresahan masyarakat tentang UU tersebut. Satu-satunya jalan kini yang dapat diambil masyarakat atas keresahan mereka adalah dengan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK). Serta masyarakat harus sadar bahaya yang akan muncul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan selama beberapa saat setelah diundangkan, apalagi dengan munculnya rencana masyarakat dari berbagai kalangan untuk memohonkan pengujian UU Cipta Kerja.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Hakikat Konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara. Setelah itu pada 5 Juli 1959 tercetus Dekrit Presiden, menggantikan UUD Sementara Tahun 1950 untuk kembali menggunakan UUD 1945. untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Konstitusi adalah pemberi pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Tanpa kosntitusi, sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Tanpa konstitusi, tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat yang tidak konstitusional yaitu pejabat yang melakukan tindakan korupsi. Pejabat yang korupsi (koruptor) sangat layak mendapat hukuman yang maksimal karena telah melakukan tindakan yang sangat merugikan orang banyak dan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Namun tetap bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya, dan merubah segala kekurangannya agar menjadi lebih baik.

Re: PRETEST

oleh Tizra Anhara Fernid - Friday, 17 March 2023, 17:16

Nama: Tizra Anhara Fernid
Kelas: Reguler C
Npm: 2216031157

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang didapat dari artikel menurut saya adalah mengetahui tentang UU MK, UU cipta kerja. Serta dapat mengetahui tentang pentingnya konstitusi bagi suatu negara. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96). Hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai artikel tersebut adalah permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja rupanya telah membuat mereka terdistraksi dari salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Wujud ancaman tersebut ada pada Revisi UU MK. UU Cipta Kerja hampir kecil kemungkinan bagi DPR untuk mengubahnya lagi, sementara Presiden tidak melihat adanya urgensi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengatasi keresahan masyarakat tentang UU tersebut. Satu-satunya jalan kini yang dapat diambil masyarakat atas keresahan mereka adalah dengan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK). Serta masyarakat harus sadar bahaya yang akan muncul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan selama beberapa saat setelah diundangkan, apalagi dengan munculnya rencana masyarakat dari berbagai kalangan untuk memohonkan pengujian UU Cipta Kerja.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan; sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Karena konstitusi merupakan jaminan yang penting dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam suatu negara tidak disalahgunakan dan menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar.
Dengan demikian konstitusi harus ditaati, dijalankan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun masyarakat. Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena kedudukannya dalam mengatur kekuasaan; membatasi kekuasaan, menjadi barometer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku ikonstitusional yang perlu dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu, melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi).
Perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional layak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya apabila kesalahan yang diperbuat tidak berdampak signifikan kepada masyarakat tetapi apabila pejabat yang melakukan korupsi atau kasus-kasus yang berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan, hukuman seumur hidup atau hukuman mati perlu dipertimbangkan.

Re: PRETEST

oleh Adel Sefti Adelia - Friday, 17 March 2023, 17:22

Nama : Sefti Adelia
Npm : 2216031015
Kelas : Reguler A

1. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca serta memahami artikel tersebut adalah saya mengetahui berbagai informasi mengenai UU cipta kerja

2. Hakikat dari konstitusi itu adalah suatu aturan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pemerintahan dalam bernegara. Pentingnya karena konstitusi itu sendiri berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara.

3.salah satu perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah menyalahkan gunakan jabatan (wewenang). Hal yang biasa terjadi biasanya korupsi. Bermacam macam "korupsi" dilakukan demi untuk memperkaya diri sendiri.
Kalau dilihat dari segi hukum di Indonesia "Lebih tajam kebawah dan tumpul keatas" Seperti itulah maknanya dimana hukuman untuk pejabat seperti itu akan ringan dan menurut saya mendapatkan hukuman yang setimpal karena dengan dilakukannya korupsi akan berimbas pada masyarakat kecil. Saya tidak setuju jika diberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya karena biasanya apa yang sudah dilakukan dan tidak dihukum maka akan melakukan kembali. Yang sudah dihukum dan dibebaskan kembali saja mengulangi bagaimana yang diberikan kesempatan, apakah tidak semakin besar tindakan yang akan ia lakukan.

Re: PRETEST

oleh Dila Sapiru - Friday, 17 March 2023, 17:25

Nama: Dila Sapiru
NPM: 2216031077
Kelas: regular A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
-jawab:
menurut saya Hal positif yang saya dapatkan yang terdapat pada artikel tersebut adalah pentingnya mempertimbangkan urgensi atau sense of crisis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu juga saya mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya transparansi dan partisipasi public dalam pembentukan undang undang yang menjadi unsur penting dalam demokrasi. Hal yang harus dibenahi adalah Undang-undang Cipta Kerja, UU tersebut bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga terdapat dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya. Menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, undang-undang itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya sense of crisi, tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi Pasal 88 dan partisipasi publik Pasal 96.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
-jawab:
Konstitusi sendiri pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan; sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Karena konstitusi merupakan jaminan yang penting dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam suatu negara tidak disalahgunakan dan menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar.
Dengan demikian konstitusi harus ditaati, dijalankan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun masyarakat. Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena kedudukannya dalam mengatur kekuasaan; membatasi kekuasaan, menjadi barometer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
-jawab:
Contoh perilaku yang tidak konstitusional yang perlu dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu, melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang ada dan yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk memperkaya diri sendiri(korupsi).
Perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional layak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya apabila kesalahan yang diperbuat tidak berdampak signifikan kepada masyarakat tetapi apabila pejabat yang melakukan korupsi atau kasus-kasus yang berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan, hukuman seumur hidup atau hukuman mati perlu dipertimbangkan.

Re: PRETEST

oleh Atriana Urvia - Friday, 17 March 2023, 17:35

Nama : ATRIANA URVIA
NPM : 2216031091
Kelas : Reguler A

1. Hal positif yang terdapat pada artikel tersebut adalah pentingnya mempertimbangkan urgensi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu perbedaan transparansi dan transparansi publik dalam pembentukan undang-undang yang menjadi unsur penting dalam demokrasi. Hal yang harus dijelaskan adalah UU Cipta Kerja UU tersebut bermasalah tidak hanya secara formal atau dalam pembentukannya saja, tetapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya.

2. Pada hakikatnya konstitusi merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan; sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Karena konstitusi merupakan jaminan yang penting dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di suatu negara tidak disalahgunakan dan menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar. Dengan demikian konstitusi harus ditaati, dijalankan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun masyarakat.

3. Contoh perilaku ikonstitusional yang perlu dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu, melawan apa yang menjadi isi konstitusi atau batasan aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk pemurnian diri sendiri (korupsi). Perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional layak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya apabila kesalahan yang diperbuat tidak berdampak signifikan kepada masyarakat tetapi apabila pejabat yang melakukan korupsi atau kasus-kasus yang berhubungan dengan memanusiakan kekuatan, hukuman seumur hidup atau hukuman mati perlu dipertahankan.

Re: PRETEST

oleh Abyan Muhammad Abyansyah Amiruddin - Friday, 17 March 2023, 17:46

Muhammad Abyansyah Amiruddin (2216031069) Reguler A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut?
hal positif yang saya dapatkan ialah mengetahui tentang UU MK, UU cipta kerja, serta mengetahui tentang pentingnya konstitusi bagi suatu negara. Hal yang harus dibenahi ialah menurut saya, UU Cipta Kerja dan UU Mahkamah Konstitusi harus diperhatikan oleh bangsa dan negara, karena UU itu bermasalah bukan hanya secara formal atau informal, tetapi juga pada hakikatnya, atau kalaupun mengandung substansi, UU itu dirumuskan secara formal, tergesa-gesa, mengabaikan urgensi pandemi, yang menunjukkan tidak ada (sense of crisis) atau tidak ada urgensi dan kesadaran yang jelas untuk mengubah ketentuannya, dan bertentangan dengan asas penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 12. pada tahun 2011. Prinsip yang banyak diabaikan adalah transparansi (Pasal 88), partisipasi masyarakat (Pasal 96), termasuk Pasal 59 UU No. 59. 8 tahun 2011 sebagai perubahan pertama UU MK. Hal ini juga dapat dilakukan dengan menyelamatkan MK dari campur tangan politik agar putusannya berpihak kepada masyarakat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Inti dari konstitusi itu sendiri adalah kontrak sosial, yang secara sederhana berarti kesepakatan antara penguasa dan yang diperintah tentang hal-hal yang akan diatur kemudian. Oleh karena itu, penting kiranya seluruh isi konstitusi itu sesuai dengan kehendak negara, maka konstitusi mempunyai arti penting bagi negara, karena konstitusi mempunyai peran atau fungsi yang sangat penting yaitu mengatur dan membatasi. Kekuatan konstitusi dalam negara inilah memiliki peran penting dan pentingnya konstitusi dalam negara, begitu pula Indonesia yang memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berstatus konstitusi atau sumber hukum yang tertinggi dan mendasar legitimasi hukum dan peraturan di bawahnya. karena tidak boleh diperdebatkan dan harus diatur oleh UUD 1945.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
menurut saya contoh perilaku pejabat yang inkonstitusional adalah penyalahgunaan konstitusi atau nilai untuk keuntungan pribadi atau kelompok (oknum) yang sering disebut dengan korupsi. Orang-orang seperti itu harus dihukum sesuai dengan perbuatannya dan diberi hukuman yang setimpal. Mereka dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya tetapi bersyarat yang dapat membuat mereka jera akan perbuatannya dan tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang sama, dan menjadi orang yang lebih baik.

Re: PRETEST

oleh Azalia Zara Nirania Zunaidi - Friday, 17 March 2023, 18:09

Nama: Azalia Zara Nirania Zunaidi
NPM: 2216031021
Kelas: Reguler A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab: hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut, diantaranya adalah kesadaran masyarakat terkait revisi undang-undang, rakyat indonesia juga sudah mulai aware atas ketidak ada transparansi pada pembuatan UU yang telah di-sah kan. hal yang harus dibenahi mungkin pemerintah harus lebih memperhatikan apa yang diinginkan rakyat, dan apa yang kiranya akan merugikan bagi rakyat. perlu adanya suara rakyat atas putusan yang diambil.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab: hakikat Konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara. konstitusi sangat penting bagi suatu negara, karena tanpa adanya konstitusi negara akan sulit untuk disatukan dan menjalankan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. konstitusi sepereti pedoman mana yang benar dan salah untuk dilakukan kita sebagai warga negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab: contohnya adalah pejabat negara yang tiba-tiba mengesahkan UU baru, tanpa adanya tahu menahu dari rakyat. menurut saya, para oknum harus diberi hukuman yang maksimal, agar tidak terjadi hal seperti ini lagi kedepannya.

Re: PRETEST

oleh Shavira Nabila - Friday, 17 March 2023, 18:15

Nama: Shavira Nabila
NPM: 2216031037
Kelas: Regular A

1.Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab:
Setelah membaca dan memahami artikel yang telah saya baca, saya kini mengetahui isu-isu pembaruan Undang-Undang dan juga mengenai Perubahan-perubahan usaha dari DPR dan Pemerintah untuk melakukan 'court-packing' terhadap MK. MK dilemahkan secara kelembagaan melalui UU itu sehingga merusak demokrasi, karena akan mengurangi kekuatan putusan mereka untuk memengaruhi politik hukum Indonesia, sehingga mengurangi efektifitas checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan.Hal-hal yang perlu dibenahi adalah seharuanya wakil rakyat melakukan transparansi terhadap rakyat dan tidak sewenang-wenang dalam membuat undang-undang,yang mana dengan adanya undang-undang baru hanya akan berdampak baik pada wakil rakyat saja.Serta masyarakat haruslah lebih cerdas dalam memilah informasi agar tidak mudah terprovokasi.
Hal yang perlu dibenahi adalah kesadaran masyarakat tentang hal-hal yang tidak diinginkan yang akan muncul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan selama beberapa saat setelah diundangkan, apalagi dengan munculnya rencana masyarakat dari berbagai kalangan untuk memohonkan pengujian UU Cipta Kerja.

2.Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab:
hakikat dari konstitusi dan pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah dapat Mengatur struktur negara yaitu mengatur tentang lembaga-lembaga negara, mekanisme hubungan antar lembaga negara, tugas dan fungsi lembaga negara, hubungan lembaga negara dengan warga negara. Dan dapat menjamin hak asasi manusia dalam konstitusi mutlak harus ada, karena hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang harus diakui keberadaannya dalam hukum dasar. Sekaligus perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip pokok tegaknya sebuah negara hukum.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab:
Melakukan tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Perilaku tersebut sangat merugikan masyarakat dan melanggar konstitusi serta hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pejabat negara yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak konstitusional tersebut layak untuk dikenai hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Namun, dalam proses hukumnya, pejabat negara juga berhak atas perlindungan hak-haknya dan kesempatan untuk membela diri serta memperbaiki perilakunya. Oleh karena itu, proses hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan hak-hak yang dilindungi oleh konstitusi dan hukum yang berlaku.

Re: PRETEST

oleh Inas Azzahra Alharir - Friday, 17 March 2023, 18:22

Nama: Inas Azzahra Alharir
NPM: 2216031019
Kelas: Reg A

1. Hal positif yang bisa didapatkan adalah bahwa masyarakat dapat mengawasi dan memberikan dukungan untuk memutus suatu perkara pengujian akan sangat berpengaruh pada kualitas putusannya nanti. Dorongan dari kalangan ahli hukum dan aktivis demokrasi serta masyarakat luas dapat memengaruhi hasil dari putusan nanti yang akan memihak kehendak mereka. Dan yang dapat dibenahi adalah kebanyakan keputusan yang katanya demokrasi tidak mencerminkan poin-poin demokrasi akan tetapi, terdapat cara yang wajib dilakukan untuk dapat menyelamatkan demokrasi kita, yakni untuk menyelamatkan MK dari campur tangan politik, agar putusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat.

2. Pentingnya konstitusi bagi negara adalah konstitusi dapat mengatur dan mengawasi segala hal dalam negara sehingga tidak akan melewati batasan-batasan dan negara akan tetap stabil.

3. Perilaku pejabat negara yang menyalahkan hak dan mengingkari kewajiban paling banyak adalah kasus korupsi. Akhir-akhir in kasus korupsi semakin banyak terekspos oleh media dan menunjukkan bagaimana beberapa oknum tidak mendaftarkan barang mewah dan tidak membayar pajak. Ironinya, justru pegawai pajak pun tidak menjamin akan membayar pajaknya sendiri.

Re: PRETEST

oleh FINA ANGGRAINI - Friday, 17 March 2023, 18:26

Nama: Fina Anggraini
Npm: 2216031053
Kelas: Reguler A

1. hal positif apa saja yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang setidaknya dapat diambil dari teks artikel tersebut adalah adanya kesadaran masyarakat terkait revisi undang-undang yang berkemungkinan akan mengancam demokrasi rakyat Indonesia, oleh karenanya banyak para demonstran yang sampai rela turun ke jalanan untuk menyuarakan aspirasi mereka demi kesejahteraan bersama. Namun, tentu saja masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi agar pengimplementasian konsep berbangsa dan bernegara dapat terlaksana dengan baik dan juga tepat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan; sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Karena konstitusi merupakan jaminan yang penting dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam suatu negara tidak disalahgunakan dan menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar.
Dengan demikian konstitusi harus ditaati, dijalankan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun masyarakat. Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena kedudukannya dalam mengatur kekuasaan; membatasi kekuasaan, menjadi barometer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional!! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Perilaku pejabat negara yang tidak konstitutional adalah korupsi, dimana korupsi juga termasuk kepada perampasan atau penculikan aset negara dengan cara menikmati uang yang seharusnya dipergunakan bukan untuk konsumsi pribadi melainkan untuk kepentingan bersama untuk menyejahterakan rakyat. Hukuman yang diberalkukan drngan penegakan hukum tidak membuat para koruptor untuk tidak mengulangi hal tersrbut jadi kemungkinan menurut saya hukumnya adalah mencari tau sampai ke akarnya siapa saja yang terlibat dalam tindakan tersebut dan membuka seluruh kasus nya atau mungkin seperti yang KPK pernah sampaikan: jika ada pihak yg terbukti melakukan tindakan korupsi maka bisa dihukum mati dan presiden jokowi juga pernah membahas mengenai ini ini akan diberlakukan apa bila masyarakat menghendaki ini untuk dilakukan.

Re: PRETEST

oleh Neila Pebiola - Friday, 17 March 2023, 18:27

Nama : Neila Pebiola
NPM : 2216031097
Kelas : Reguler A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Lebih mengerti dan tau bagaimana sistem UU MK dan juga UU cipta kerja, bagaimana adanya UU MK dan UU cipta kerja bagi masyarakat serta dampak yang ada dari kedua UU tersebut, juga saya menjadi paham bagaimana adanya konstitusi ini sangat penting bagi suatu negara karena jika tidak adanya konstitusi suatu negara akan hancur pemerintahannya.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Hakikat dari konstitusi sendiri membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sehingga hak hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan dan pentingnya konstitusi bagi suatu negara dikarenakan konstitusi itu sendiri berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layak kah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, atau pun untuk memperkaya diri sendiri (Korupsi) merupakan salah satu contoh perilaku penjabat yang tidak konstitusional, menurut saya mereka yang melanggar konstitusional harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan,mungkin mereka akan di beri kesempatan untuk memperbaikinya yaitu dengan di beri hukuman agar jera terhadap tindakan mereka.

Re: PRETEST

oleh Misye Zelfi Delina - Friday, 17 March 2023, 18:30

Nama " Misye Zelfi Delina
Kelas : 2216031147
NPM : 2216031147

1. hal Positif apa saja yang anda dapatkan setelah membaca artikerl tersebut dan hal apa yang dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuao dengan artikel tersebut?
setelah saya membaca artiker diatas hal positif yang saya dapatkan yaitu saya jadi menegtahui tentang UU MK, serta masyarakat turut menyampaikan aspitrasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat, tentang uu hak cipta kerja dan pentingnya konstitusi bagi negagra, lalu pentingnya mempertimbangkan urgensi atau sence of crisis dalam pembentukan peraturan perundang undang. hal yang perlu dibenaihi yaiyu uu cipta kerja yang bermasalah tidak hanya secara formal dan pemebntukan nya namun ada pada materialnya, atau bisa dibilang substansi yang berada didalamnya. maka menurut saya sebaiknya uu tidak dibentuk secara terburu-buru serta tanpa pertimbangan urgensi yang dimasa pandemi menunjukan tidak adanya 'sense of crisis' dan menurut saya tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan didalamya, serta bertentangan dengan asas-asa pemebnetukan perundang-undang yang diataur dalam uu.
2. Apa hakikat dari konstitusi itu dan pentingnya konsitusi bagi suatu negara seperti halnya indoensia dengan adanya UUD NRI 1945?
Hakikat dari konstitusi ialah mengatur pembatasan kekuasan dalam negara. pembatasan tersebut tercantum dalam konsitusi ada dua yaitu pembatasan kekuasan yang berkaitan dengan isi dan pembatasan kekuasan yang berkaitan dengan waktu. Konsitusi juga adalah rambu eambu untuk bernegara aturan untuk bernegara serta memuat hal hal yang mengeani penyelenggaran negara, menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undang lainya yang lebih rendah sehingga konsitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainya. Pentingnya kosntitusi bagi suttau negara adalah menjadi pendoman yang mengatur jalanya pemerintahan, pembatasan kekuasan dan menjamin hak asasi manusia agara pemerintah tidak bertindak sewenang-wenangnya. Tanpa adanya konstitusi sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Dengan begitu hak hak warnagera akan lebih terlindungi.

3. Sebutkan contoh perilaku penjabat negara yang tidak konstitusional layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempata untuk memperbaikinya?
Contoh perilaku konsitusi yang perlu dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah korupsi. Dengan korupsi berarti pemerintah telah melanggar konstitusi yaitu pembatasan kekuasan dan adanya konstitusi hak wewenang manusia tidak terjamin sepenuhnya maka menurut saya hukuman yang maksimal dari kasus tersebut adalah hukuman seumur hidup atau hukuman yang maksimal karna hal korupsi sangat merugikan banyak orang serta negara.

Re: PRETEST

oleh Kinaya Gita - Friday, 17 March 2023, 18:31

Kinaya Gita Syafitri
2216031129
Reguler A

Analisis Soal
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
- Hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut adalah bagaimana masyarakat memperhatikan berjalannya UU ini, menunjukkan betapa perdulinya masyarakat akan keberlanjutan pemerintahan.
- Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah mengurangi minimnya transprasi dan partisipasi publik. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan konsistusi yang mereka terapkan.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
- Konsititusi pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya perundang-undangan, pentingnya konstitusi bagi negara adalah untuk menjadi pedoman kehidupan masyarakat.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
- Perubahan yang tidak dilanjuti oleh anggota pemerintah mencerminkan adanya perilaku penjabat negara yg tidak konstitusional. Menurut saya dalam konteks ini pejabat dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki.

Re: PRETEST

oleh Vera Maria Margaretha Sihotang - Friday, 17 March 2023, 18:38

Nama: Vera Maria Margaretha Sihotang
NPM: 2216031121
Kelas: Reguler A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Dari artikel yang disebutkan, hal positif yang dapat dilihat adalah adanya reaksi dan partisipasi aktif masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka dalam konteks pengujian UU Cipta Kerja. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih hidup dan berkembang, serta masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam mengawasi kebijakan pemerintah.

Namun, hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut adalah perlunya menjaga independensi dan integritas lembaga pengadilan, terutama Mahkamah Konstitusi (MK), dari campur tangan politik. Ketergantungan MK pada kekuasaan politik dapat mengancam kredibilitas dan otoritasnya, serta menghasilkan keputusan yang tidak adil bagi masyarakat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi adalah hukum tertinggi dalam suatu negara dan menjadi landasan bagi sistem pemerintahan dan hak-hak rakyat. Hakikat konstitusi adalah sebagai instrumen yang membatasi kekuasaan pemerintah, melindungi hak-hak rakyat, serta memberikan kerangka kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan transparan. Konstitusi juga memberikan kepastian hukum dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau pelanggaran hak asasi manusia. Pejabat yang melakukan perilaku seperti itu seharusnya mendapat hukuman yang maksimal, termasuk sanksi pidana dan pencabutan hak politik. Namun, mereka juga layak diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupan mereka dan membayar kembali kerugian yang mereka sebabkan pada masyarakat.

Re: PRETEST

oleh Cintia Ulfa Rosmaniar - Friday, 17 March 2023, 18:42

Nama : Cintia Ulfa Rosmaniar
Npm : 2216031095
Kelas : Reguler A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Jawaban :

1. Hal Positif yang dapat saya ambil dalam artikel tersut ialah, saya dapat mengetahui terkait UU Cipta Kerja serta UU MK. Adapaun hal yang perlu dibenahi ialah UU Cipta Kerja rupanya telah membuat mereka terdistraksi dari salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Wujud ancaman tersebut ada pada Revisi UU MK. UU tersebut bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya. Kini, UU Cipta Kerja hampir kecil kemungkinan bagi DPR untuk mengubahnya lagi, sementara Presiden tidak melihat adanya urgensi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengatasi keresahan masyarakat tentang UU tersebut. Satu-satunya jalan kini yang dapat diambil masyarakat atas keresahan mereka adalah dengan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK).

2. Hakikat Konstitusi ialah sebagai berikut:

- Mengatur struktur negara
Dalam hal ini mengatur tentang lembaga-lembaga negara, mekanisme hubungan antar lembaga negara, tugas dan fungsi lembaga negara dan hubungan lembaga negara dengan warga negara.

- Menjamin hak asasi manusia

Pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi mutlak harus ada, karena hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang harus diakui keberadaannya dalam hukum dasar. Sekaligus perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip pokok tegaknya sebuah negara hukum.

- Pengakuan adanya pluralisme

Dalam arti bahwa suatu negara terdiri dari berbagai macam suku, ras dan agama. Hendaknya perbedaan suku, ras dan agama tersebut diakui dan dijamin keberadaannya, serta dilindungi oleh negara.

Tentu konstitusi dianggap sangat penting bagi suatu negara, antara lain untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Untuk membebaskan kekuasaan dari control mutlak penguasa, serta menetapkan batas-batas bagi para penguasa tersebut Beberapa sarjana merumuskan tujuan konstitusi seperti merumuskan tujuan negara.

3. Contohnya ialah pejabat yang menyalahgunakan jabatan nya untuk korupsi. Menurut saya pejabat seperti itu sangat amat layak untuk dihukum seberat-beratnya, seperti yang diketahui bahwa uang tersebut berasal dari uang rakyat dan untuk rakyat, tak bisa dibayangkan betapa sakit hati nya para rakyat menyaksikan para pemimpin menikmati uang yang seharusnya Kembali kepada mereka/rakyat.

Re: PRETEST

oleh Vebiola asmira sinaga - Friday, 17 March 2023, 18:43

NAMA : VEBIOLA ASMIRA SINAGA
NPM : 2216031039
KELAS : REGULER A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut adalah pentingnya mempertimbangkan urgensi atau 'sense of crisis', dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu pentingnya transparansi dan partisipasi public dalam pembentukan undang undang yang menjadi unsur penting dalam demokrasi. Hal yang harus dibenahi adalah UU Cipta Kerja UU tersebut bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi pada dasarnya merupakan suatu aturan yang mengandung norma-norma yang berkaitan dengan kehidupan negara dalam menjaga kekuasaan yang ada dalam suatu Negara. Konstitusi dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat, dalam artian konstitusi dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan, sekaligus sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Karena konstitusi merupakan jaminan yang penting dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam suatu negara tidak disalahgunakan dan menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Salah satu pejabat negara yang tidak konstitusional adalah Pejabat yang melakukan korupsi. Merupakan salah satu tindakan yang dapat merugikan semua orang, dan melanggar konstitusi yang telah dibuat demi kepentingan diri sendiri.
Menurut saya untuk mendapatkan kesempatan memperbaiki hidupnya sangat tidak setuju karena, setelah dia melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain, dia juga harus menjalankan hukuman dan bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat dan menjalankan segala peraturan yang sudah dibuat.

Re: PRETEST

oleh Ibrahim Kaka - Friday, 17 March 2023, 18:56

Nama : Ibrahim Kaka Maulana
NPM : 2216031011
Kelas : Reguler A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Menurut saya terdapat permasalahan antara rakyat dengan UU Cipta Karya karena kurang memihak rakyat, namun ada yang lebih urgent dari itu, yaitu revisi UU MK, dimana dapat berdampak pada demokrasi konstitusional di Indonesia. Perubahan yang dilakukan secara terburu-buru, tanpa melihat kepentingan dan urgensi, yang dapat mempengaruhi proses (checks and balance) dan dalam pengambilan keputusan. Ini membuat saya sadar bahwa konstitusi dalam negara Indonesia sudah mulai bergeser ke arah yang tidak benar.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah.Karena undang-undang adalah alat politik untuk mencapai tujuan negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh prilaku pejabat negara yang menyimpang dari konstitusi iyalah korupsi, dan ini harus menambatkan hukuman yang seberat" nya karena tindakan korupsi menurut saya yang paling menyengsarakan rakyat, terlebih lagi rakyat kecil.

Re: PRETEST

oleh Adda Wiyatul Jannah - Friday, 17 March 2023, 19:05

NAMA : ADDA WIYATUL JANNAH
NPM : 2216031043
KELAS : REG A

1. Hal positif yang bisa di ambil dari artikel tersebut adalah kita lebih mengetahui tentang pentingnya konstitusi dan kebijakan pemerintah yang melenceng dari UUD.

2. Beberapa tahun berlalu, perdebatan tentang konstitusi Indonesia belum juga berakhir, hingga kemudian UUD 19 5 diamandemen pada tahun 1999-2002. Ketika perubahan UUD 19 5 ditolak untuk membentuk lembaga negara baru yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang diramalkan dalam Undang-undang Nomor 2. 2 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kembali diubah menjadi undang-undang no. . . 8 Tahun 2011, kemudian diubah lagi dengan UU No. 7 Tahun 2020. “Peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah pengawal konstitusi, pengawal ideologi pancasila, pengawal demokrasi, penjaga hak asasi manusia, bahkan penafsir terakhir konstitusi. Fungsi-fungsi tersebut diimplementasikan dalam UUD dan memberikan kewenangan kepada MK,” kata Aswanto. Oleh karena itu, lanjut Aswanto, MK memiliki hak fundamental untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD dalam menjalankan tugasnya. Mahkamah Konstitusi kemudian berwenang menyelesaikan perselisihan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai, memutus perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan parlemen, dan bertugas memutus pendapat DPR jika presiden. dan/atau wakil presiden diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan tambahan untuk menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah sampai dengan dibentuknya pengadilan khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemeriksaan daerah.

3. 1. Mengakui dan menghargai hak-hak asasi orang lain. 2. Mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku, baik peraturan lalu lintas, sekolah, dan lain sebagainya. 3. Tidak main hakim sendiri. 4. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 5. Adanya keterbukaan dan etika dalam menghadapi suatu permasalahan. 6. Mengembangkan sikap sadar dan rasional. 7. Menjalin persatuan dan kesatuan melalui berbagai kegiatan. 8. Pelaksanaan pemilihan umum secara transparan, jujur, adil, dan bebas, serta sesuai dengan peraturan Inkonstitusional Adanya konstitusi yaitu salah satunya untuk menjadikan negara lebih seimbang antara mensejahterakan rakyat serta kepentingan negara akan tetapi ini permasalahanya tidak semua berjalan dengan sebagaimana mestinya,tidak jarang dari kalangan pejabat negara yang tidak benar-benar menjalankan kewajibanya,hampir di setiap tahunya terjadi bermacam-macam penyelewangan yang di kalangan pejabat pemerintahan, inilah yang di sebut dengan prilaku inkonstitusional.

Re: PRETEST

oleh M. Rifqi Riziq - Friday, 17 March 2023, 19:45

Nama: M. Rifqi Riziq
NPM : 2216031099
Kelas : REG C

1.Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artiel tersebut dan hal apa yang harus di benahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai artikel tersebut?

hal positif yang didapatkan ialah ketika kita mengambil keputusan kita tidak boleh mengambil keputusan besar tersebut berdasarkan satu suara saja, akan tetapi kita membutuhkan suara orang lain agar keputusan tersebut dapat diterima oleh semua orang.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Konstitusi adalah kumpulan-kumpulan norma yang mengatur mengenai kewenangan dan lembaga yang akan menjalankan kewenangan itu dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dalam sebuah bangsa. Keinginan bangsa kita adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Salah satu contoh pejabat negara yang tidak konstitusional ialah, Suharto. Siapa sangka mantan presiden kedua kita ini telah melakukan korupsi, bahkan kasusnya ini menembus kasus korupsi terbesar dalam sejarah dunia. Mantan Presiden kedua kita yaitu Soeharto telah melakukan tindak pidana korupsi terbesar dalam sejarah dunia dengan diperkirakan harta Negara yang telah dicuri oleh Soeharto sekitar 15 hingga 35 miliar dollar AS atau sekitar Rp.490 triliun. Sudah sangat dipastikan dalam kasus ini, pak Suharto sangat amat layak untuk di hukum seadil-adilnya dan semaksimal mungkin sebagaimana ia telah mengambil hak-hak seluruh masyarakat Indonesia, apa lagi beliau adalah orang terpandang yang seharusnya bisa memimpin negara dan memberi contoh dengan baik.

Re: PRETEST

oleh HAMMIM FALIQ FAZA - Friday, 17 March 2023, 19:56

NAMA : HAMMIM FALIQ FAZA
NPM : 2216031079
KELAS : REG C

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang didapat dari artikel menurut saya adalah mengetahui tentang UU MK, UU cipta kerja. Serta dapat mengetahui tentang pentingnya konstitusi bagi suatu negara. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96). Hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai artikel tersebut adalah permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja rupanya telah membuat mereka terdistraksi dari salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Wujud ancaman tersebut ada pada Revisi UU MK. UU Cipta Kerja hampir kecil kemungkinan bagi DPR untuk mengubahnya lagi, sementara Presiden tidak melihat adanya urgensi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengatasi keresahan masyarakat tentang UU tersebut. Satu-satunya jalan kini yang dapat diambil masyarakat atas keresahan mereka adalah dengan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK). Serta masyarakat harus sadar bahaya yang akan muncul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan selama beberapa saat setelah diundangkan, apalagi dengan munculnya rencana masyarakat dari berbagai kalangan untuk memohonkan pengujian UU Cipta Kerja.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Hakikat Konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara. Setelah itu pada 5 Juli 1959 tercetus Dekrit Presiden, menggantikan UUD Sementara Tahun 1950 untuk kembali menggunakan UUD 1945. untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Konstitusi adalah pemberi pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Tanpa kosntitusi, sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Tanpa konstitusi, tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat yang tidak konstitusional yaitu pejabat yang melakukan tindakan korupsi. Pejabat yang korupsi (koruptor) sangat layak mendapat hukuman yang maksimal karena telah melakukan tindakan yang sangat merugikan orang banyak dan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Namun tetap bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya, dan merubah segala kekurangannya agar menjadi lebih baik.

Re: PRETEST

oleh Deva Aulia Lutfiah Abdul - Friday, 17 March 2023, 19:56

Nama: Deva Aulia Lutfiah Abdul
Npm: 2216031063
Kelas: Reguler A
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab:
Dari artikel yang tertera, terdapat hal positif yang dapat kita petik yaitu masih adanya kesadaran masyarakat bahwa revisi Undang-undang yang akan ditetapkan oleh DPR merugikan pihak rakyat Indonesia terutama bagi para pekerja. Maka dari itu, banyak dari kalangan pemuda (terutama mahasiswa) yang menjadi wakil rakyat untuk menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah. Dari hal tersebut juga ada hal-hal yang perlu dibenahi agar konsep hidup berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik yaitu bersikap adil, tidak merugikan pihak-pihak tertentu dengan membuat undang-undang yang hanya menguntungkan pihak pemerintah.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab:
Hakikat konstitusi adalah aturan atau rambu-rambu tertulis untuk melaksanakan tujuan bernegara.
Hakikat konstitusi merupakan aturan yang sangat penting karena hakikat konstitusi menjadi hukum dasar yang paling tinggi kedudukannya dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Selain itu, hakikat konstitusi menjadi pedoman untuk membatasi kekuasaan politik agar tetap terkendali.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab:
Salah satu contoh perilaku pejabat yang tidak konstitusional adalah kasus Setya Novanto yang terjerat korupsi pengadaan proyek e-ktp pada thn 2017. Setya Novanto sempat menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR pada saat proyek tersebut dimulai sekitar tahun 2011-2012. Proyek ini bernilai tinggi hingga hampir 6 triliun rupiah. Perilaku seperti ini patut diberikan hukuman maksimal, karena dengan melakukan tindakan korupsi yang apalagi dia sebagai seorang pejabat negara, berarti sama saja dia telah memakan hak rakyat. Pemerintah Indonesia harus lebih ketat lagi dalam mencegah tindakan korupsi di Indonesia. Negara-negara maju diluar negeri dapat dijadikan contoh yang memberikan hukuman maksimal dalam menindak kasus korupsi di negaranya.

Re: PRETEST

oleh Dean Mulya Armanda - Friday, 17 March 2023, 20:01

Dean Mulya Armanda
2216031119
Reguler A

1. Setelah membaca artikel saya dapat menemukan beberapa hal positif seperti sistem berlaku UU MK dan UU Cipta Kerja, dengan adanya UU ini dapat kita ketahui bahwa Konstitusi sangat berpegaruh terhadap kedaulatan suatu negara
2. Hakikat dari konstitusi diartikan sebagai suatu aturan yang mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara, agar terciptanya keadilan di suatu negara,sehingga rakyatnya dapat mendapatkan kesejahteraan dengan semestinya. Dengan adanya konsitusi seperti UUD 1945 di Indonesia dapat menjaga kedaulatan negara kita karena sistem pemerintahaan dan cara kerjanya sudah diatur agar dapat menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya
3. Korupsi adalah salah satu contoh sikap pejabat yang tidak mengindahkan konstitusi, korupsi dilakukan dengan penyalahgunaan uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik dan dinikmati secara pribadi. Salah satu contoh yang sangat terkenal adalah Setya Novanto dengan korupsi e-KTP nya. Menurut saya para pelaku korupsi harus diberi hukuman semaksimal mungkin karena sudah menyalahi konstitusi dan merugikan negara serta masyarakat.

Re: PRETEST

oleh Muslih Awwab - Friday, 17 March 2023, 20:12

Nama : Muslih Awwab
NPM : 2216031133
Kelas : Reg C

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Lebih mengerti dan tau bagaimana sistem UU MK dan juga UU cipta kerja, bagaimana adanya UU MK dan UU cipta kerja bagi masyarakat serta dampak yang ada dari kedua UU tersebut, juga saya menjadi paham bagaimana adanya konstitusi ini sangat penting bagi suatu negara karena jika tidak adanya konstitusi suatu negara akan hancur pemerintahannya.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Hakikat dari konstitusi sendiri membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sehingga hak hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan dan pentingnya konstitusi bagi suatu negara dikarenakan konstitusi itu sendiri berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layak kah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, atau pun untuk memperkaya diri sendiri (Korupsi) merupakan salah satu contoh perilaku penjabat yang tidak konstitusional, menurut saya mereka yang melanggar konstitusional harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan,mungkin mereka akan di beri kesempatan untuk memperbaikinya yaitu dengan di beri hukuman agar jera terhadap tindakan mereka.

Re: PRETEST

oleh Ahmad Tsaqif Luthfy - Friday, 17 March 2023, 20:14

Nama: Ahmad Tsaqif Luthfy
NPM: 2216031115
Kelas: Reguler C

Analisis Soal

1. Menurut pendapat saya, hal positif yang terdapat pada artikel tersebut yaitu masyarakat paham dan mengerti mengenai permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja yang telah membuat mereka terdistraksi dari salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Beberapa dari mereka pun turut menyampaikan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat mereka, sehingga mereka turun ke jalan dan berdemonstrasi. Cara yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK adalah mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK. Bukti-bukti bahwa revisi UU MK dapat merusak khittah MK sebagai pengawal konstitusi sudah terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena inkonstitusional.

Hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara pada artikel tersebut adalah DPR sebagai pembuat Undang-Undang seharusnya memikirkan rakyat terlebih dahulu dan dengan mendengarkan aspirasi rakyat. Selainn itu juga, Masyarakat harus sadar bahaya yang akan muncul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan selama beberapa saat setelah diundangkan, apalagi dengan munculnya rencana masyarakat dari berbagai kalangan untuk memohonkan pengujian UU Cipta Kerja. Ada langkah yang sebelumnya wajib dilakukan untuk dapat menyelamatkan demokrasi kita, yakni untuk menyelamatkan MK dari campur tangan politik, agar putusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat.

2. Hakikat utama konstitusi adalah untuk membatasi kemampuan negara dalam menjalankan kekuasaan. Batasan kekuasaan konstitusional biasanya berkaitan dengan dua hal: pembatasan kekuasaan yang terkait dengan substansi konstitusi dan pembatasan kekuasaan yang terkait dengan waktu. Sementara batasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu adalah pembatasan yang berkaitan dengan masa jabatan yang diberikan kepada pemegang jabatan tertentu serta berapa kali seorang pejabat dapat dipilih kembali untuk jabatan itu, batasan kekuasaan yang berkaitan dengan konten akan menjadi pembatasan yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan berbagai hal yang diberikan kepada masing-masing lembaga.

Konstitusi memainkan peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mencegah penyelenggara negara menyalahgunakan wewenangnya, Konstitusi juga bertindak sebagai penangan, menetapkan batas-batas dan berfungsi sebagai panduan bagaimana kekuasaan negara harus digunakan. Karena konstitusi merupakan perlindungan penting terhadap penyalahgunaan kekuasaan suatu negara yang ada dan jaminan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
Dengan demikian konstitusi harus ditaati, dijalankan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun masyarakat. Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena kedudukannya dalam mengatur kekuasaan; membatasi kekuasaan, menjadi barometer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara.

3. Contohnya yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara yang mengkorupsi bantuan sosial. Korupsi adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Kemudian dari sisi demokrasi, korupsi melanggar hak konstitusi warga dan merugikan seluruh bangsa. Dalam hukum ketatanegaraan, seseorang hanya bisa dijerat dengan kasus korupsi hanya jika korupsi yang dimaksud sesuai dengan constitusional intent atau makna konstitusi. (Irman, 2015) Orang yang dituduh korupsi tentunya akan memperjuangkan haknya kepada aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa kejahatan korupsi yang dituduhkan padanya sesuai dengan yang dimaksud dan diatur dalam konstitusi. Hal ini menurutnya karena tidak semua kerugian negara ataupun pelanggaran UU bisa masuk kategori korupsi sesuai constitusional intent atau maksud konstitusi.

Re: PRETEST

oleh RITNA EFFENDI - Friday, 17 March 2023, 20:18

Nama : Ritna Effendi
NPM : 2216031155
Kelas : Reguler A

Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Pada dasarnya, hal itu menunjukkan adanya upaya untuk membuat kesepakatan politik dengan, atau “hadiah”, kepada hakim MK saat ini dengan harapan putusan-putusan selanjutnya akan menguntungkan DPR dan pemerintah. sebagai akibat dari transaksi tersebut. Perubahan tersebut menyangkut pengaturan status hakim konstitusi, yang juga mencakup perubahan usia minimum untuk diangkat sebagai hakim konstitusi. Pertama, dalam UU No. Dalam Pasal 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 16 (1) (c) menetapkan usia minimal 40 tahun, sedangkan pada amandemen terakhir usia minimal dinaikkan menjadi 60 tahun.

Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Konstitusi pada hakekatnya merupakan undang-undang dasar yang tertinggi dan menjadi dasar untuk diundangkannya peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah.Para penyusun atau penyusun UUD selalu merasa perlu untuk menetapkan tata cara perubahan yang tidak mudah.

Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

MPR : mengubah dan menetapkan UU, melantik presiden dan wakilnya, dan lain-lain.
Presiden : mengajukan rancangan UU kepada DPR, mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri dan lain-lain .
DPR : membentuk undang-undang, membahas rancangan undang-undang Bersama dengan presiden, dan lain-lain.
DPD : mengajukan rancangan undang-undang tentang otonomi daerah, hubungan antar pusat dan daerah.
KPU : menyelanggarakan pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
BPK : memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
MA : menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.
MK : memutuskan pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
TNI dan Kepolisian : mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan serta keutuhan serta kedaulatan negara, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Re: PRETEST

oleh Sofwan Karinda - Friday, 17 March 2023, 20:29

Nama : Sofwan Karinda
NPM : 2266031001
Kelas : Reguler C

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang terdapat pada artikel tersebut adalah pentingnya mempertimbangkan urgensi atau 'sense of crisis', dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu pentingnya transparansi dan partisipasi public dalam pembentukan undang undang yang menjadi unsur penting dalam demokrasi. Hal yang harus dibenahi adalah UU Cipta Kerja UU tersebut bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya. Menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96).

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan; sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Karena konstitusi merupakan jaminan yang penting dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam suatu negara tidak disalahgunakan dan menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar.
Dengan demikian konstitusi harus ditaati, dijalankan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun masyarakat. Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena kedudukannya dalam mengatur kekuasaan; membatasi kekuasaan, menjadi barometer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku ikonstitusional yang perlu dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu, melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi).
Perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional layak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya apabila kesalahan yang diperbuat tidak berdampak signifikan kepada masyarakat tetapi apabila pejabat yang melakukan korupsi atau kasus-kasus yang berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan, hukuman seumur hidup atau hukuman mati perlu dipertimbangkan.

Re: PRETEST

oleh Ammar Zaidan - Friday, 17 March 2023, 21:03

Nama : Ammar Zaidan Afinanta Nursadi
NPM : 2216031113
Kelas : reg A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal
apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang di dapatkan adalah saya dapat mengetahui bagaimana banyak sekali polemik yang terjadi akibat diterbitkannya UU Cipta Kerja, aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat untuk menolak undang-undang tersebut tidak membuahkan hasil justru membuat para pelaku unjuk rasa meregang nyawa. Unjuk rasa dilakukan ketika wabah pandemi covid-19 tengah meningkat, aksi tersebut dipimpin oleh mahasiswa yang turun ke jalan. UU Cipta Kerja atau Omnibus Law bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya. Menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96).

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawaban :
Hakikat dari sebuah konstitusi ialah sebuah dasar hukum bagi suatu negara. Terdapat dasar-dasar penyelenggaraan bernegara yang didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Akan tetapi, untuk dapat dikatakan secara ideal sebagai negara konstitusional maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifat-sifat dan ciri-ciri dari konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri juga merupakan sebuah ide, gagasan, atau sebuah paham mengenai suatu konstitusi yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan yaitu terciptanya sebuah hubungan kekuasaan yang seimbang antara cabang-cabang kekuasaan yang ada. Sebagai dasar hukum tertinggi bagi sebuah negara, konstitusi dianggap begitu penting dalam menguji sebuah peraturan dibawahnya, sekaligus melihat apakah peraturan tersebut bertentangan atau tidak. Undnag-undang pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari norma-norma yang terdapat dalam undang-undang dasar. Selain itu, pentingnya konstitusi bagi suatu negara bertujuan dalam memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik, mengontrol proses kekuasaan dari para penguasa, serta memberi batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh pejabat negara yang tidak inkonstitusional adalah Hari Sabarno. Beliau merupakan mantan menteri dalam negeri dari kabinet gotong royong. Hari Sabarno terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan merugikan negara sebesar 97,2 miliar. Kasus Hari Sabarno dianggap melanggar konstitusi karena memperkaya diri sendiri dan merugikan negara dengan nominal yang cukup besar. Akibat perbuatan tersebut, awalnya Hari Sabarno dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Namun, MA mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum sehingga hukumannya diubah menjadi 5 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta. Mengingat nominal korupsi yang cukup besar oleh Hari Sabarno, rasanya tidak sebanding jika dibandingkan dengan denda yang diberikan. Namun, keputusan tersebut sudah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat lagi. Menurut saya, para pelaku korupsi diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang ia perbuat. Pelaku korupsi tidak dipantas diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki kehidupannya jika masih berada dalam ranah pemerintahan.

Re: PRETEST

oleh andika bagus savendra - Friday, 17 March 2023, 22:16

NAMA : Andika Bagus Savendra
NPM : 2216031029
KELAS : Reguler A

1. -Hal positif yang saya dapatkan dari membaca artikel tersebut ialah masyarakat sadar akan hal yang berbahaya dari perubahan Undanh-Undang tersebut dan juga masyarakat turut menyuarakan aspirasi yang belum tersampaikan sebelumnya.
-Menurut saya hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara ialah pada aparat pemerintahan atau DPR ketika merencanakan atau membuat sesuatu yang berhubungan dengan negara seperti pada perubahan Undang-Undang Cipta Kerja sebaiknya lebih mendengarkan tentang aspirasi masyarakat apakah mereka setuju atau tidak, karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

2. Hakikat dan pentingnya konstitusi bagi suatu negara ialah pada hakikatnya konstitusi merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Konstitusi menjadi suatu pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa berwenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.

3. Menurut saya, perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional yang sering saya dengar sehari-hari yaitu Korupsi. Perilaku korupsi layak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perilakunya, karena perbuatan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara.
Perilaku tersebut dapat diberi kesempatan untuk memperbaikinya setelah diberi hukuman yang setimpal, dikeluarkan dari pekerjaannya, dan hal yang sangat penting yaitu perlunya kesadaran dari dalam diri untuk berbuat yang lebih baik dari sebelumnya.

Contoh kasus korupsi di Indonesia yang terbesar yaitu Surya Darmadi dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 78 triliun. Surya Darmadi dijatuhi vonis 15 tahun penjara setelah sebelumnya dituntut penjara seumur hidup pada sidang putusan kasus korupsi alih fungsi lahan dan tindak pidana pencucian uang

Re: PRETEST

oleh M Dzaki Setiawan - Saturday, 18 March 2023, 00:14

M Dzaki Setiawan
2216031085
REG A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab; Jika melihat sisi positif setelah membaca artikel tersebut, saya menjadi lebih paham dan tau bagaimana sistem UU MK dan juga UU cipta kerja, bagaimana adanya UU MK dan UU cipta kerja bagi masyarakat serta dampak yang ada dari kedua UU tersebut, juga saya menjadi paham bagaimana adanya konstitusi ini sangat penting bagi suatu negara karena jika tidak adanya konstitusi suatu negara akan hancur pemerintahannya.

Banyak hal yang harusnya dapat di benahi dalam konsep berbangsa dan bernegara, salah satunya dalam artikel tersebut ialah UU MK dan juga UU cipta kerja, dimana kedua undang-undang tersebut kini telah menimbulkan masalah bagi masyarakat. Dimulai masalah dalam segi formil atau dalam pembentukannya, juga bagaimana material dan substansinya dibuat. Dampaknya, masyarakat merasa permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja telah membuat mereka terdistraksi dari salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia, dan wujud dari ancaman tersebut berada pada Revisi UU MK. Kedua UU itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab; Hakikat dari konstitusi diartikan sebagai suatu aturan yang mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara, agar terciptanya keadilan di suatu negara, sehingga kesejahteraan dan peraturan
dapat dicapai oleh warga negara.

Menurut pendapat saya, konstitusi sangat amat penting bagi suatu negara. Hal ini karena konstitusi merupakan sebuah norma sistem politik dan hukum
yang merupakan hasil pembentukan pemerintahan pada suatu negara yang
biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Artinya, peraturan yang dibuat dalam tujuannya mengatur sebuah negara agar terciptanya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat dalam suatu negara. Konstitusi mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting bagi negara, baik secara formil, materil, maupun konstitusionil. Konstitusi juga mempunyai fungsi konstitusional, sebagai sumber dan dasar cita bangsa dan negara yang berupanilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar bagi kehidupan bernegara. Maka dari itulah konstitusi ini sangat penting bagi suatu negara agar terciptanya negara yang makmur sejahtera.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab; Salah satu contoh pejabat negara yang tidak konstitusional ialah, Suharto. Siapa sangka mantan presiden kedua kita ini telah melakukan korupsi, bahkan kasusnya ini menembus kasus korupsi terbesar dalam sejarah dunia. Mantan Presiden kedua kita yaitu Soeharto telah melakukan tindak pidana korupsi terbesar dalam sejarah dunia dengan diperkirakan harta Negara yang telah dicuri oleh Soeharto sekitar 15 hingga 35 miliar dollar AS atau sekitar Rp.490 triliun. Sudah sangat dipastikan dalam kasus ini, pak Suharto sangat amat layak untuk di hukum seadil-adilnya dan semaksimal mungkin sebagaimana ia telah mengambil hak-hak seluruh masyarakat Indonesia, apa lagi beliau adalah orang terpandang yang seharusnya bisa memimpin negara dan memberi contoh dengan baik.

Re: PRETEST

oleh Raffiq Rahmanda - Saturday, 18 March 2023, 06:40

Nama : Raffiq Rahmanda
NPM : 2216031083
Kelas : Reguler A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
- Hal positif yang saya dapatkan adalah ternyata warga indonesia masih bisa menyampaikan penolakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang semena mena. Hal yang harus diperbaiki adalah seharusnya pemerintah membuat peraturan yang membantu masyarakat bukan malah membuat susah.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
- Hakikat konstitusi adalah konsep dan peraturan yang membatasi kekuasaan pemerintahan dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan UUD 1945 dan memberi jaminan bagi warga negaranya.

Fungsi konstitusi

1. Sebagai landasan penyelenggaraan negara dalam suatu sistem ketatanegaraan yang dijunjung oleh semua warganya.
2. Membatasi kekuasaaan pemerintah sehingga tidak terjadi penyelewengan kekuasaan, dan tidak bersifat sewenang – wenangnya.
3. Menjamin hak asasi warga negaranya
4. Sebagai suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang diciptakan untuk jangka waktu kedepan

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
- Adik dari Andi Mallarangeng yaitu Choi Mallarangeng memanfaatkan jabatan kakaknya untuk kesenangan sendiri dan mendapatkan keuntungan uang sebesar 4 miliar. Hal ini juga melanggar pasal 2 ayat 1 tentang pelanggaran hukum yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Choi disangka telah melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP pidana. Menurut saya seharusnya pemerintah lebih tegas dalam menangani permasalahan soal kasus korupsi yang semakin meresahkan dan merajalela karena hal itu menurut saya sangat meresahkan dan membuat masyarakat menjadi ragu tentang upaya pemerintah. Pemerintah lebih bijak dan bertanggung jawab dalam hal memberantas korupsi di Indonesia. Contohnya saja kasus di atas yaitu Hambalang yang menyerap banyak nama pejabat negara. Seharusnya pejabat mempunyai rasa tanggung jawab juga untuk negara. Tetapi kasus diatas menunjukkan pejabat negara yang justru melanggar aturan itu sendiri. Kasus korupsi di atas dikuatkan oleh undang-undang sebagai peraturan tertinggi.

Re: PRETEST

oleh Bayu Arga Whisnutama - Friday, 24 March 2023, 15:25

Nama : Bayu Arga Whisnutama
NPM : 2216031127
Kelas : Reguler A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai artikel tersebut!
Positifnya, artikel ini menyadarkan masyarakat bahwa terdapat UU lain yang juga dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia, yaitu Revisi UU MK. Ini mengingatkan masyarakat agar tetap kritis terhadap semua peraturan yang diterapkan di Indonesia dan memperhatikan proses pembentukan UU secara keseluruhan.

Namun, artikel ini juga menunjukkan bahwa proses pembentukan UU tidak selalu mengikuti prinsip-prinsip demokrasi, seperti transparansi dan partisipasi publik. Ini menunjukkan bahwa masih ada hal-hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara Indonesia, terutama dalam hal memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan menjamin kebebasan dan hak rakyat untuk mengajukan pendapat mereka kepada wakil rakyat dan pemerintah.

2. Apa sebenernya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya indonesia dengan adanya uu nri 1945?
Konstitusi adalah seperangkat aturan dan prinsip dasar yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta mengatur pembagian kekuasaan dalam sebuah negara. Konstitusi bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas bagi sistem pemerintahan, menjaga kestabilan dan keamanan politik, melindungi hak asasi manusia, dan menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara.

Pentingnya konstitusi bagi sebuah negara seperti Indonesia adalah karena konstitusi menjadi dasar hukum tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan dan memberikan perlindungan bagi hak-hak dasar warga negara. UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kehendak rakyat dan menjalankan tugasnya dengan baik.

Konstitusi juga memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan kebijakan publik, menjaga stabilitas politik dan ekonomi, serta memberikan panduan bagi pembentukan dan pelaksanaan undang-undang. Konstitusi juga menjadi dasar bagi kebijakan dan keputusan pemerintah dalam berbagai hal, seperti pemberian hak suara dan hak-hak warga negara lainnya, pembentukan kebijakan ekonomi dan sosial, serta mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Secara keseluruhan, konstitusi merupakan dasar hukum yang sangat penting bagi suatu negara, termasuk Indonesia, karena menentukan bentuk dan karakteristik dari sistem pemerintahan, menjamin hak asasi manusia, dan menentukan batasan kekuasaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain:
1. Melanggar hak asasi manusia
2. Melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan pers
3. Melakukan tindakan korupsi
4. Membuat kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu
5. Mencampuri independensi lembaga pengadilan
6. Menyalahgunakan kewenangan dan merugikan kepentingan umum

Dalam kasus-kasus tersebut, hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pihak yang melakukan pelanggaran yang lebih berat, seperti tindakan korupsi yang merugikan negara, harus diberikan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Namun, jika pelanggaran yang dilakukan terbilang ringan, maka bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya dan melakukan tindakan pemulihan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Re: PRETEST

oleh Vicka Nurlista - Friday, 24 March 2023, 15:45

Nama : Vicka Nurlista
NPM : 2216031041
Kelas : Reguler A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
jawab : Hal Positif yang dapat diambil setelah membaca artikel ini adalah mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK caranya adalah menyelematkan MK dari campur tangan politik agar putusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat, selain itu hal yang harus dibenahi adalah DPR dan pejabat pejabat lain nya seharusnya tidak terburu buru mengambil keputusan dan dapat mendengarkan aspirasi atau suara masyarakat terlebih dahulu karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
jawab : hakikat konstitusi adalah pembatasan kekuasaan dalam negara agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, Pentingnya hakikat konstitusi adalah membagi kekuasaan dalam negara dan membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan, konstitusi itu sendiri berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
jawab : Contoh tindakan perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah Korupsi, dimana korupsi juga termasuk kepada perampasan atau penculikkan asset negara dengan cara menikmati uang yang seharusnya dipergunakan bukan untuk konsumsi pribadi melainkan untuk kepentingan bersama untuk menyejahterakan rakyat. Hukuman yang diberlakukan dengan penegakkan hukum tidak membuat para koruptor untuk tidak mengulangi hal tersebut jadi kemungkinan menurut saya hukumannya adalah mencari tahu sampai ke akar- akar nya siapa siapa saja yang terlibat dalam tindakan tersebut dan membuka seluruh kasus nya atau mungkin seperti yang KPK pernah sampaikan: jika ada pihak yang terbukti melakukan tindakan korupsi maka bisa dihukum mati dan Presiden Jokowi juga pernah membahas mengenai ini, ini akan diberlakukan apabila masyarakat menghendaki ini untuk dilakukan

S1 Ilmu Komunikasi A MKU PKN Tahun 2023

PRETEST